Tengah malam yang sepi dan dingin perut bernyanyi minta diisi, kupaksakan diri bangkit dari kasur, mengeluarkan motor, dan memacunya santai ke area luar kampus. Malam dingin begini paling enak makan sate. Karena sudah larut warung-warung tentu sudah banyak yang tutup. Tak kunjung berjumpa dengan warung sate, kualihkan perhatian pada gerobak-gerobak pinggir jalan. 

Jauh di pojokan baru ketemukan gerobak sate, langsung kupesan satu bungkus. Sambil menunggu kuamati pedagangnya yang sibuk mengipasi arang dengan kipas anyaman di tangan kurusnya. 

Masih muda, mungkin seusia denganku bahkan lebih muda sepertinya, memakai kemeja putih yang sudah tidak pantas lagi disebut putih, celana jeans butut sampai dengkul, dan sepasang sandal jepit. 

Gerobaknya kecil dan tua sehingga hanya bisa memuat peralatan dan bahan jualan yang tidak banyak, belum lagi lokasi penjualan di pinggir jalan tanpa fasilitas penerangan yang cukup. Membuatku berpikir, jika dibandingkan dengan pedagang lain dengan lapak dan fasilitas lengkap, para konsumen tak terkecuali aku pasti akan lebih memilih warung yang lengkap, karena faktor kenyamanan, kebersihan, dan pertimbangan lainnya.

Sekali lagi, muncul rasa tidak adil dalam diri, siapapun pasti ingin memiliki fasilitas lengkap dalam berdagang, membuat konsumen senang dan nyaman tentu akan menjadi keuntungan tersendiri, mereka pasti ingin mendapatkan itu namun kita tidak memberi kesempatan mereka untuk meraihnya. 

Kita akan lebih senang, untuk bergengsi, dan bangga jika membelanjakan uang di restoran, mall, kafe, dan warung mewah lainnya dibandingkan memilih pedagang gerobak dan lesehan. 

Seperti perusahaan-perusahaan itu, semuanya ingin pegawai yang berpengalaman, namun tidak satu pun dari mereka memberikan peluang para pelamar kerja itu untuk mendapatkan pengalaman, lucu bukan?

Mungkin sesekali kita harus meninggalkan mereka yang berada di daerah gemerlap, dan mengunjungi mereka yang ada di daerah gelap. Selain niat memenuhi kebutuhan, niatkan juga untuk membantu sesama, dengan begitu kita bisa membantu meningkatkan perekonomian mereka, bukan dengan memberikan uang belas kasihan, namun dengan membeli dagangan mereka.

"Mas... ini satenya" pedagang sate itu membuyarkan pikiranku, kuberikan uang pecahan Rp. 10.000,00, "terima kasih" ia menerimanya dengan sopan. 

Kuhidupkan mesin motor bersiap pulang, kutengok sekali lagi pedagang sate itu, ia duduk kembali menyendiri menunggu konsumen datang. 

Menunggu dan berharap, karena di saat seperti inilah, saat larut malam, saat warung-warung mewah nan lengkap menghilang, para konsumen baru menyadari keberadaannya, sama seperti yang kualami malam ini.

Tak jauh beda laksana cahaya kecil ribuan bintang yang gemerlap, akan terlihat jelas saat rembulan terlelap. 

***

Perut telah kenyang, sementara pikir melayang tertuju kepada Keberadaan Pedagang Kaki Lima. Di mana di banyak kota di negeri ini telah menjadi sebuah dilema yang tidak hanya menimbulkan polemik atau pro-kontra, tetapi juga demonstrasi, sabotase, penggusuran, hingga bentrok antarwarga maupun antara warga dengan aparat. 

Dalam perspektif tata ruang kota, keberdaan PKL telah merenggut hak publik atas ruang terbuka kota. Di mana trotoar yang bising dan lembap penuh bekas minyak tersebut biasanya para pedagang kaki lima tengah sibuk dengan hidup mereka sendiri, asyik melayani pembeli seperti sedang mabuk: penjual nasi goreng, mi goreng, nasi rames, bakso mi ayam, gula-gula, gorengan, nasi uduk. Di seberang yang lain, toko-toko dengan lampu benderang menyuguhkan roti-roti beraroma kopi, aneka masakan padang, serta puluhan jenis makanan yang namanya begitu sulit dieja. 

Dari tinjauan sistem ekonomi nasional, PKL merupakan sektor informal sebagaimana yang dilansir Hernando de Soto. Seorang ekonom kenamaan yang melakukan penelitian di negara-negara Amerika Latin—sebagai sektor ekonomi yang independen, diusahakan secara mandiri, dengan modal minimal namun hasil maksimal serta dalam konteks Indonesia mampu bertahan dari badai krisis ekonomi 1997-1998. 

Dari sudut relasi negara (dan pemerintah) dengan warga negaranya, keberdaan PKL dapat menjadi indikasi kegagalan negara menjamin hak hidup warga negaranya untuk berusaha (pada tempat) yang layak, di samping dapat dipahami juga sebagai bentuk kegagalan negara mengelola warga negaranya bila kita melihat fenomena PKL yang memposisikan vis a vis negara. 

Karena itu dalam menentukan sikap dan kebijakan terhadap keberadaan PKL sangat diperlukan semangat menghargai, memanusiakan, namun tetap menegakkan kebenaran pada tata hukum normatif yang ada. Itulah yang hingga saat ini tak kunjung terlaksana.

Sebagai solusi adalah dengan memusatkannya di satu titik, atau melakukan pengawasan secara kontinu mengingat keberadaannya yang relatif gelap dapat dengan mudah bergeser menjadi warung remang-remang. Dengan komitmen semua pihak, tanpa menyalahkan dan merasa menang (sendiri), wajah Kota kota besar yang tertata dan nyaman baik pagi maupun malam hari bukan tidak mungkin dapat terwujud. 

Pemkot perlu mengeluarkan kebijakan yang sama-sama menguntungkan sehingga PKL merasa dilindungi dan tidak dirugikan. Dengan menerapkan kebijakan relokasi PKL ke lahan pemerintah yang strategis. Namun seringkali, dalam menentukan tempat relokasi Pemerintah terkesan bekerja sepihak sebagai agen tunggal dalam penyelesaian masalah. 

Hal tersebut dapat dilihat dari tidak diikutsertakan atau dilibatkannya perwakilan dari PKL untuk menentukan tempat dan konsep relokasi sehingga banyak PKL yang menolak kebijakan relokasi karena adanya asumsi bahwa ada kepentingan dalam kebijakan tersebut. Upaya lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi PKL liar adalah melakukan penertiban secara berkala. Penertiban dilakukan beberapa hari sekali, jika perlu di sekitar area pkl liar berjualan dibangun pos yang dijaga oleh petugas kemanaan. Hal tersebut akan membuat para PKL enggan kembali ke tempat biasa mereka berjualan.