Disadari atau tidak, aksi besar-besaran terhadap kebijakan pemerintah dalam dua tahun terakhir selalu bertepatan dengan kedatangan mahasiswa baru di kampus. Pertama ialah revisi yang dilakukan DPR terhadap undang-undang KPK, dan tahun ini adalah undang-undang omnibus law.

Pemerintah seakan sudah merencanakan surprise, memberi ucapan “Selamat Datang” kepada mahasiswa baru di seluruh kampus di Indonesia dengan cara membuat undang-undang yang kontroversial tersebut, sehingga mengundang gejolak jiwa muda para mahasiswa baru untuk turun jalan.

Dulu saya memilih menjadi mahasiswa yang apatis, kalau bisa diselesaikan di meja makan kenapa harus turun jalan? Kalimat tersebut tertanam dalam benak saya karena saya melihat cara seperti ini lebih dihargai oleh DPR kita daripada turun aksi.

Ternyata pemahaman tersebut salah besar, memangnya ada anggota DPR yang mau diajak makan dan membahas undang-undang ini? Tanpa pikir panjang, ambil almamater, berangkat ikut aksi.

“Lebih baik menyesal karena berbuat sesuatu, daripada menyesal karena tidak melakukannya”. Meski saya tidak paham keseluruhan isi pasal dalam RUU tersebut, saya tidak punya alasan lagi untuk tidak turun jalan.

Setelah mencoba untuk mengomparasi omnibus law tersebut dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, memang ada beberapa isi pasal yang dirasa krusial untuk keberlangsungan hajat hidup kaum buruh. Salah satunya ialah terkait upah minimum, di mana bupati/walikota hilang haknya untuk menentukan upah minimum dan hanya gubernur yang dapat menentukan (pasal 88 C).

Sama halnya terkait hak cuti, ketidakjelasan pekerja outsourcing, dihapusnya batasan kerja kontrak sehingga membuat status “pekerja kontrak” tidak terbatas, dihapusnya minimal pesangon jika terjadi PHK, dan beberapa hal konyol lainnya

Ini adalah sebagian kecil yang menjadi faktor utama mengapa begitu banyak serikat buruh yang menolak omnibus law tersebut. Ditambah dengan kondisi pandemi ini, cukup sudah penderitaan kaum pekerja. Kawan saya yang bekerja di salah satu perusahaan harus diberhentikan karena perusahaan tersebut tidak mampu membayarnya.

“Memakai undang-undang ketenagakerjaan saja sebagai dasar hokum masih tidak jelas seperti ini, bagaimana nanti jika berdasar pada omnibus itu?” Celetuk teman saya sambil memperlihatkan wajah sedihnya.

Sementara pak presiden dalam jumpa pers mengatakan secara sederhana, omnibus ini dirancang untuk memulihkan perekonomian kita pascapandemi ini dengan memangkas dan mempermudah persyaratan untuk memulai usaha berskala mikro (UMKM), maka diharapkan akan banyak lagi para pelaku usaha dan perekonomian pulih kembali.

Tetapi bagaimana jika dalam hal ini berkaitan dengan pelaku usaha dalam skala besar seperti pertambangan. Contoh lain yang tak kalah menarik dalam omnibus tersebut adalah terkait kewajiban analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

Sekretaris menko perkonomian menyampaikan bahwa kewajiban amdal tidak dihapus, cuma disederhanakan. Karena menurut beliau, izin amdal sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 32/2009 tentang PPLH terlalu berbelit-belit, dan perlu disederhanakan.

Akan tetapi fakta berkata lain, perizinan amdal berdasar pada undang-undang PPLH yang katanya berbelit-belit bisa saja didapat dengan mudah oleh para pengusaha, bagaimana jika disederhanakan lagi?

Seharusnya yang menjadi sorotan pemerintah bukan perihal proses memperoleh amdalnya saja, tetapi dampak dari adanya usaha tersebut. Karena jika berbicara amdal pasti berkaitan dengan keberlangsungan hajat hidup orang banyak, dalam hal ini adalah lingkungan yang bersih dan sehat.

Jika mau berbicara terkait penyederhanaan hal yang bersifat prosedural, maka penyelesaian hubungan industrial lebih mendesak. Kita lihat di lapangan ribuan pekerja dirumahkan karena pandemi tanpa ada pesangon dan penghargaan yang jelas.

Karena jika mengacu pada undang-undang nomor 2/2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PHI), ada banyak sekali mekanisme yang harus ditempuh.

Bagaimana jika terkait sengketa antara pengusaha dan pekerja, dalam hal ini jika pekerja menuntut pesangon setelah di-PHK? Ada begitu banyak mekanisme, Tidak mungkin mereka (buruh) mampu membayar advokat hanya untuk menuntut pesangon, sehingga hal inilah yang seharusnya diubah dan disederhanakan.

Perkara pailit saja (dalam hal ini perusahaan yang asetnya besar) sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (5) undang-undang nomor 37/2004 tentang kepailitan mengharuskan pegadilan untuk memutus perkara dalam waktu 60 hari.

Ratio Legis adanya aturan tersebut karena dalam perkara pailit pembuktiannya sangat mudah, jadi tidak membutuhkan banyak waktu untuk memutus perkaranya. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dalam perkara PHI?

Entahlah, mungkin pemerintah menganggap perkara PHI dalam pembuktiannya tidak seribet perkara korupsi sehingga tidak perlu dilakukan penyederhanaan.

ini tidak hanya perihal kerja, dapat uang, makan, menikah, punya anak, terus mati. Disadari atau tidak, kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam hal apa pun pasti berdampak terhadap seluruh aspek kehidupan kita sebagai masyarakat

Pemerintah tidak seharusnya berpandangan dari satu sisi saja. Mungkin dengan omnibus law tersebut perekonomian akan bangkit lagi. Tetapi bagaimana dengan keberlangsungan hidup generasi selanjutnya?

Dengan dimudahkannya izin pendirian usaha, maka akan banyak lagi perusahaan asing yang masuk ke Indonesia, yang nantinya akan mengekploitasi kekayaan alam ini. Oleh karenanya pula, akan banyak lagi pembebasan lahan, pembakaran hutan, pencemaran lingkungan, limbah B3 berserakan, dan beberapa hal-hal menyakitkan lainnya.