Dalam setiap pesta demokrasi, kaum santri selalu menjadi sasaran empuk. Para politisi sangat paham akan keberadaan kaum santri yang secara proporsi sangat besar dan akan sangat mempengaruhi peta eskalasi politik, sehingga dukungan dari segmen ini memberi kontribusi yang sangat besar terhadap tingkat keterpilihan mereka.

Secara kultural kaum santri sangat taat dan patuh pada titah para kiai yang mereka anggap sebagai pemimpin dan guru. Ketaatan para santri ini menjadikan pola kepemimipinan dalam pesantren menjadi paternalistik dimana pengaruh kepemimpinan (kiai) mempunyai legitimasi dan penerimaan yang sangat kuat dan dianggap sebagai pelindung yang dapat mengayomi. Sehingga untuk mendapatkan dukungan politik dari kaum santri para politisi mutlak harus melakukan pendekatan yang intens pada para kiai sebagai pemengang otoritas di pesantren.

Kuatnya pengaruh para kiai tidak hanya terpaku pada pesantren tempat mereka mengembangkan pendidikan, namun juga meluas pada lingkup masyarakat tempat mereka tinggal. Dengan kata lain kiai punya basis massa potensial yang akan sangat menguntungkan jika mereka mengarahkan dan memberikan dukungannya pada salah satu kandidat atau partai tertentu. yang akan berkompetisi.

Para pelaku politik tentu sangat menyadari situasi seperti ini, kiai menjadi magnet elektoral (vote getter) yang memberikan dampak sangat signifikan terhadap perolehan suara dalam pesta demokrasi. Maka tidak heran dalam setiap hajatan politik kiai dan santri akan selalu mendapat kunjungan dan safari politik dalam bungkus silaturrahmi oleh elit politik dan para politisi.

Oposisi Santri

Ditengah menguatnya arus deras konflik keagamaan belakangan ini, kelompok santri justru seharusnya menjadi “penengah” bukan malah terbuai ikut larut dalam konflik dan cenderung memberikan pembelaan-pembelaan kepada penguasa. Dalam hal ini, ajaran-ajaran yang pernah disampaikan oleh tokoh-tokoh santri era kemerdekaan soal mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibanding kepentingan kelompok dan selalu mampu memperbaiki situasi konflik dengan tidak ikut larut didalamnya, patut untuk selalu diaktualisasikan dan direnungkan. Aktualisasi politik santri era kemerdekaan, cenderung tidak mengabaikan nasehat, dan hal itu justru menjadi bagian terpenting dari kontribusi politik kebangsaan dan kenegaraan.

Santri adalah mereka yang sangat mencintai ilmu pengetahuan, sehingga penghargaan dan penerimaannya akan ilmu justru memberikan dampak perubahan yang sangat sangat signifikan terhadap metode berpikir, aspek moral, penerimaan yang baik atas setiap perubahan dan mampu mengkritisi banyak hal, termasuk kritis terhadap berbagai kebijakan politik penguasa. Moralitas kaum santri tergadaikan oleh aspek politik-kekuasaan yang sekadar memanfaatkan suara mayoritas mereka disaat semakin dekatnya ajang kontestasi.

Santri tak harus berarti entitas dirinya terus menerus berada dalam bayang-bayang politik kekuasaan, tetapi soal bagaimana aspek keilmuan agama yang diaktualisasikannya membayangi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dengan kekuatan moral-politik yang terus ditawarkannya. Kaum santri bukan komoditas politik apalagi sekadar ajang eksploitasi penguasa dalam rangka mencari dukungan politik. Kesantrian adalah wujud nyata kesalehan sosial yang berdedikasi bagi terciptanya kecerdasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan cita-cita bangsa: masyarakat yang adil dan makmur.

Penting dicatat bahwa nilai kesalehan yang dibawa oleh kaum santri sulit tergantikan oleh hal apapun. Kesalehan tak hanya berdampak pada penghormatan yang sangat luar biasa kepada para gurunya, namun justru menghormati sesamanya, tanpa merendahkan, membenci, terlebih mencaci-maki. Para santri tergolong masyarakat yang mencintai ilmu pengetahuan yang kemudian terserap dalam setiap prilaku mereka yang sangat menjunjung tinggi aspek moralitas. Mereka bukan kaum apolitis, tetapi memahami aspek politik sebagai bagian dari nilai-nilai moral yang harus diperjuangkan. Itulah sebabnya, santri seharusnya tidak dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan politik, tetapi justru mereka harus mampu memanfaatkan sebaliknya melalui penyebaran nilai-nilai etika dan moral dalam mencapai tujuan besar kemanfaatan dan kemaslahatan. Sangat disayangkan, jika keterlibatan santri hanya berhenti sekadar pemenuhan aspek kekuasaan politik berjangka pendek dengan menjadi pendukung kelompok tertentu, dimobilisasi secara politik demi tujuan elektabilitas, lalu meninggalkan aspek-aspek moral politik.

Dengan demikian, santri menjadi kontra-hegemoni pikiran-pikiran yang berlandaskan hanya dengan kepentingan-kepentingan semu dan mengutamakan apa ayang disebut sebagai maslahah wa mursalah. Tidak hanya itu, santri juga menjadi pionir dalam menularkan pikiran-pikiran jernih yang bebas dari keterikatan kepentingan yang membelenggu. 

Pada akhirnya, keterlibatan santri diperkuat sebagai kelompok elit masyarakat yang siap membenahi seluruh aspek kehidupan sosial-politik dengan cita rasa moralitasnya yang tinggi, menjaga jarak dengan kekuasaan seraya memperkuat ikatan-ikatan solidaritas sosial tanpa membedakan agama, kelompok, atau afiliasi politik. Santri harus terdepan sebagai kelompok terdidik yang kuat sebagai penganjur nilai-nilai moral, memoderasi setiap konflik untuk tidak terlibat didalamnya tetapi mendamaikannya, memiliki posisi politik yang penting dihadapan kekuasaan sehingga tak mudah dimanfaatkannya, sekaligus menjadi penjaga tradisi dan budaya karena santri tentu saja satu-satunya entitas budaya Islam Indonesia.