Freelancer
3 bulan lalu · 50 view · 3 menit baca · Hukum 87972_22688.jpg

Sanksi Sosial untuk Vanessa Angel

Tertangkapnya artis Vanessa Angel di sebuah hotel yang berada di Surabaya terkait prostitusi online menimbulkan polemik di masyarakat. Pasalnya, penerapan hukum yang disangka baginya masih terlihat samar-samar.

Jika kita meninjau dari perspektif hukum pidana, maka aksi prostitusi yang dilakukan oleh Vanessa tidaklah dapat dikenakan dalam pasal KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Karena memang belum ada aturan yang jelas bagi orang-orang yang melakukan hubungan seks dengan tujuan mau sama mau dan ada bayaran pula.

Dalam KUHP, yang diatur adalah pasal pidana yang dijatuhi kepada mucikari. Itu tertera dalam Pasal 296 juncto 506 KUHP.

Jelasnya, diterangkan Pasal 296, barangsiapa yang pencahariannya atau kebiasaannya, yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp15.000.

Selanjutnya, dalam Pasal 506 KUHP, barangsiapa sebagai mucikari (souteneur) mengambil untung dari pelacuran perempuan, dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan. Pasal tersebut menjelaskan untuk menjerat seorang mucikarinya, bukan pihak yang melakukan perbuatan seks.

Begitu pun para pelaku maupun mucikari tak dapat dijerat dalam pasal perdagangan orang atau manusia karena dalam perdagangan manusia harus ada bentuk pemaksaaan dan ancaman seperti penculikan, muslihat atau tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan, tujuan eksploitasi dengan pemberian bayaran.

Namun, harus diketahui dan diselidiki, apakah Vanessa mengalami ancaman atau pemaksaan saat dilakukan transaksi tersebut?

Jika kita berpikir secara logis, dapat disimpulkan bahwa antara kedua belah pihak yang berbuat seks tersebut, tentunya ada deal-deal untuk melakukan perbuatan itu. Ada uang dan ada kepuasan yang diberikan, sehingga tak ada ancaman dan pemaksaan di situ.

Maka dari itu, bagi Vanessa, sebenarnya tak ada pasal yang dapat dijerat kepadanya, terkecuali ada video pornografi atau foto yang disebarkan olehnya atau oknum lain di media daring, maka dapat berlaku tindak pidana cyber crime.

Hal itu pun sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pakar hukum atau pengamat hukum Asep Iwan Iriawan dalam sebuah diskusi di televisi.  

Jadi, jikalau begitu, maka berlaku pasal 1 ayat 1 KUHP atau lebih dikenal dengan Asas Legalitas terhadap Vanessa yaitu tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam Undang-Undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu.

Sanksi Sosial

Berkenaan dengan itu, sebaiknya para pembuat Undang-Undang seperti legislatif maupun eksekutif memasukkan aturan yang menjerat para pelaku perbuatan seks itu ke dalam RUU (Rancangan Undang-Undang) dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional) agar dapat ditindak para pelaku seks yang ada bersama dengan mucikarinya.

Begitulah seharusnya agar tidak menimbulkan polemik. Dalam kasus Vanessa, sebenarnya sanksi yang menjeratnya adalah sanksi sosial bukan sanksi pidana.

Karena memang perbuatannya sudah melanggar norma kesopanan dan kesusilaan serta norma agama. Tentunya, perbuatan Vanessa adalah perbuatan terkutuk yang tidak diperkenankan oleh agama dan juga masyarakat.

Jika dikaitkan pada agama, maka Vanessa telah melakukan dosa yang melanggar hukum agama. Tidak hanya itu sebenarnya, dirinya juga harus bersiap-siap mendapatkan kritik yang tidak sedap, nyinyir maupun ejekan dari masyarakat akibat perbuatannya.

Mengacu pada pandangan Soetandyo Wignyosoebroto (2007), sanksi sosial adalah suatu bentuk penderitaan yang secara sengaja diberikan oleh masyarakat.

Sanksi sosial itu dapat berupa cemoohan, denda, teguran dan lain sebagainya dari masyarakat. Dapat pula seperti lunturnya kepercayaan kepada Vanessa dari masyarakat dan khusus manajemen perfilman, karena kita ketahui dirinya adalah publik figur dan juga pemain FTV atau film lainnya.

Sanksi sosial seperti itulah yang dikenakan kepada Vanessa akibat tidak adanya sanksi pidana yang menjeratnya.

Selain itu, alangkah baik juga bila dirinya disusupi dengan ajaran agama, budaya maupun adat yang ada agar tidak mengulangi perbuatannya. Kita tak mau bila di negeri ini manusia sesuka hatinya berbuat seks akibat adanya Hak Asasi Manusia. Harus ada batasan yang menjunjung tinggi norma yang ada.

Terkait itu pula, dalam tulisan Maman Suratman yang berjudul Vanessa Berhak Jual Diri, begitu kontroversial. Seharusnya, kita sepakati bahwa tindakan seks tidaklah diperkenankan dalam negeri ini, terkecuali sudah ada hubungan perkawinan.

Alangkah baiknya dikesampingkan hak untuk berbuat seks dengan cara dibayar dan boleh pakai sana dan sini. Tak perlu kita mengikuti negara seperti Amerika Serikat yang menganggap hubungan seks di luar perkawinan tidak masuk dalam tindak pidana.

Akan tetapi, kita sebagai negara yang beradab dan berdasar Pancasila menolak berhubungan seks sesuka hati dan memakai bayaran dari pria hidung belang. Hak Asasi Manusia untuk berhubungan seks sana dan sini serta dibayar kita kesampingkan dengan norma agama, kesusilaan. dan kesopanan yang ada di negeri ini.

Bukan berarti melarang seseorang berhubungan seks sana dan sini tanpa perkawinan yang sah menimbulkan pelanggaran HAM. Namun, kita bijak memaknai kandungan nilai dan norma yang sudah kita tanamkan sejak dulu.