Kurva penderita Covid-19 di Indonesia tak kunjung melandai seiring bertambahnya waktu. Menanti pelandaian grafik atau kurva tersebut hanya akan menghabiskan waktu dan energi saja. Bahkan, kondisinya bisa dibilang makin mengkhawatirkan setiap harinya. Setidaknya, empat ribu lebih orang terpikat dengan pesona virus ini per harinya.

Hal ini diakibatkan karena banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi peraturan dan protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Sebagai contoh, Pembatasan Sosial Berskala Besar atau lebih sering dikenal dengan PSBB telah diberlakukan sejak pertama kali virus ini menginjakkan kakinya di Indonesia.

Namun, masih ada beberapa orang yang bersikap bodo amat sehingga mengacuhkan hirauan tersebut. Alhasil, berbagai hukuman pun harus ditegakkan dengan tegas, mulai dari sanksi denda hingga sanksi sosial. Faktanya, ada beberapa sanksi yang terbilang cukup aneh dan ‘kreatif’ yang diberlakukan oleh pemerintah daerah.

Seperti yang kita ketahui, tingkat kreativitas warga Indonesia ini tidak dapat lagi kita pungkiri, baik itu yang bersifat negatif maupun positif. Menyikapi hal tersebut, pemerintah daerah juga tak tanggung-tanggung beradu kreativitas mereka dalam menerapkan peraturan dan protokol kesehatan di era pandemi seperti sekarang ini.

Berbagai kebijakan dan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan telah dibuat dan diterbitkan dalam Pergub ataupun Perda dengan tujuan untuk menimbulkan efek jera. Meskipun begitu, tak sedikit dari sanksi-sanksi tersebut malah menimbulkan polemik yang memantik amarah warganet. Nampaknya, kreativitas pemerintah daerah dalam membuat sanksi tidak sejalan dengan pemikiran kebanyakan orang.

Banyak dari sanksi tersebut malah terkesan aneh, kekanak-kanakan, dan tak masuk akal, seperti memasukkan pelanggar ke dalam mobil ambulans yang berisi keranda, tidur di dalam peti mati, hingga ikut memakamkan korban meninggal.

Memang benar, tidak semua daerah memberlakukan sanksi tersebut, tetapi hal itu memang harus disikapi secara kritis dan melalui banyak pertimbangan. Di samping menimbulkan efek jera, sanksi tersebut malah cenderung menjadi bahan humor di kalangan warganet.

Bila ditilik lebih lanjut, sanksi-sanksi nyeleneh ini sangat bertentangan dengan pernyataan atau edukasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Mereka selalu mengingatkan masyarakat untuk menjauhi kerumunan, tapi di lain sisi mereka juga membuat kerumunan dengan menerapkan sanksi tersebut.

Masyarakat melanggar peraturan tersebut bukan tanpa alasan. Di masa-masa krisis seperti ini, hal terpenting bagi mereka adalah bagaimana cara agar tetap hidup dengan segala keterbatasan dan ketidakpastian. Uang untuk membeli makan saja tidak ada, lantas bagaimana mereka membeli masker?

Selain itu, krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga makin meningkat. Memang betul, setiap kebijakan yang diambil pemerintah sangatlah transparan. Apalagi, Menteri Kesehatan kita yang saking transparannya hingga tidak pernah terlihat batang hidungnya di publik.

Hal-hal semacam itu sangat memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pemerintah. Selain hanya menjadi bahan humor, banyak orang yang beranggapan bahwa pemerintah sekarang ini sudah kesal dengan warganya. Kesal bukan berarti bisa mengahalalkan segala cara.

Edukasi tetap menjadi cara yang efektif, tetapi tetap harus dengan cara yang sudah terbukti relevan, efisien, dan efektif.

Dengan makin meningkatnya penambahan kasus penderita Covid-19 per harinya, jelas sanksi-sanksi aneh itu tidak efektif untuk memberi pelajaran terhadap pelanggar, tapi malah berpotensi membuat klaster penyebaran baru

Sanksi Nyeleneh

Tak lama setelah virus ini menyebar di seluruh penjuru Indonesia, baik pemerintah daerah maupun pusat langsung mengambil tindakan reaktif guna memutus rantai penyebaran dan menanggulangi dampak yang berpotensi muncul akibat virus ini. Mulai dari membuat satuan tugas, imbauan hingga peraturan beserta sanksinya pun telah dilakukan oleh pemerintah.

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kesalahpahaman pemerintah, terutama pemerintah daerah, dalam mendisiplinkan warganya. Tak sedikit dari sanksi yang dibuat malah bersifat kekanak-kanakan dan humor belaka.

Sebagai contoh, dilaporkan setidaknya 50 orang di Kabupaten Sidoarjo dibawa ke pemakaman untuk berdoa karena kedapatan tidak memakai masker. Tak hanya Kabupaten Sidoarjo, pemerintah Jakarta Timur juga menghukum warganya yang tidak memakai masker untuk masuk ke dalam peti mati.

Itu hanya secuil contoh, dan tentu masih banyak lagi daerah-daerah yang memberlakukan sanksi-sanksi aneh semacam itu.

Sanksi yang nyeleneh ini berpotensi memunculkan klaster baru yang membuat penyebaran virus ini makin tak terkendali. Hal ini sangat berlawanan dengan kampanye pemerintah yang selalu mengimbau masyarakatnya untuk menjaga diri.

Lantas, kenapa sanksi yang gunanya untuk mendisiplinkan warga malah menimbulkan klaster penyebaran baru? Sederhana saja, kita tidak pernah tahu apakah lingkungan atau peralatan yang digunakan sudah aman dari ancaman virus corona.

Kita tidak tahu apakah orang yang masuk ke dalam peti mati sebelumnya aman dari virus ini. Kita tidak tahu apakah ambulans atau keranda yang digunakan juga tidak mengangkut virus. Kita tidak tahu apakah orang-orang yang ada di kuburan bersama kita tidak ‘mengandung’ virus di tubuhnya.

Ya, mungkin saja sudah disterilisasi, tapi mengapa harus mengambil risiko terhadap hal yang tidak begitu berfaedah?

Apabila dinilai dari segi kelayakan, hukuman semacam ini sangat tidak layak diberlakukan. Hal ini makin membuat masyarakat berpikir bahwa pemerintah sudah tidak lagi peduli dengan warganya dan tidak serius dalam mengatasi masalah ini.

Selain itu, ketidaklayakan ini juga bisa diliat dari bagaimana pemerintah belajar dari negara yang sudah lebih dahulu terdampak. Tidak ada negara di luar sana yang menyuruh warganya untuk masuk ke dalam ambulans, berdoa bersama di kuburan, ataupun membersihkan jalan.

Negara-negara luar tidak mau bersikap kasual dalam memberlakukan aturan. Hukuman denda dan kurungan masih menjadi pilihan utama untuk mengedukasi masyarakatnya.

Dari segi esensi, sanksi nyeleneh sangat tidak bermanfaat untuk menimbulkan efek jera terhadap masyarakat. Apalagi, kebanyakan orang Indonesia memang bandel dan bodo amat. Lihat saja bagaimana koruptor masih senyam-senyum setelah dijatuhi hukuman penjara dan denda.

Bila hukuman penjara atau denda saja masih dianggap remeh, maka hukuman aneh semacam itu hanya level 1 saja atau tidak ada artinya. Koruptor saja yang sudah keluar dari penjara masih bisa mengulangi perbuatannya, apalagi pelanggar protokol kesehatan yang menerima hukuman enteng nan ecek-ecek tersebut.

Oleh karena itu, seharusnya pemerintah meninjau lagi secara lebih lanjut dan belajar bagaimana negara atau daerah lain menangani problematika ini.

Kejujuran dan Keterbukaan

Adanya komunikasi yang terbuka dan jujur antara pemerintah dan masyarakat terhadap ekspektasi di masa mendatang menjadi jalan menuju peraturan yang kuat dan terukur (Ostrom, 2020). Sebagai masyarakat suatu daerah, orang-orang harus paham atau tahu tentang peraturan serta hukuman dan alasan di balik semua itu.

Itulah alasan mengapa transparansi dalam penyampaian berita oleh politisi dan petugas kesehatan sangat penting di keadaan genting seperti ini. Mereka mampu menawarkan beberapa informasi yang aktual, dan informasi tersebut mampu memberi insentif masyarakat untuk berlaku baik secara sosial.

Selama ini, pemerintah daerah tidak pernah memberi alasan yang konkrit tentang mengapa sanksi-sanksi aneh semacam itu diberlakukan. Hal ini berarti masih belum ada transparansi yang dilakukan pemerintah dalam pengeluaran kebijakan.

Mungkin, ada beberapa keterbukaan yang sudah diterapkan oleh pemerintah, seperti penjelasan pemberlakuan atau perpanjangan PSBB dengan menggunakan data-data yang didapat dari lapangan. Namun, masyarakat juga harus tahu apa yang terjadi jika mereka melanggar peraturan tersebut dan apa alasan di balik hukuman yang diterapkan.

Apabila transparansi sudah dilakukan dengan benar, maka tidak menutup kemungkinan pemerintah dan masyarakat mampu bekerja sama mengatasi masalah ini bersama-sama. Namun, bukan berarti sanksi nyeleneh tersebut bisa seenaknya diterapkan.

Riset tetap harus dilakukan untuk menguji apakah cara seperti itu efektif dalam menyelesaikan masalah atau malah menimbulkan masalah baru dan memperparah keadaan.

Oleh karena itu, banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemerintah dalam membuat sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan, mulai dari pengkajian dan pengujian materi hingga transparansi penyampaian informasi.

Yang terpenting, kejujuran dan keterbukaan adalah kunci. Dengan dua hal tersebut, baik masyarakat maupun pemerintah mampu memproyeksikan apa yang akan terjadi di masa mendatang.