Penulis
7 bulan lalu · 130 view · 4 menit baca · Politik 20857_51491.jpg
www.jitunews.com

Sandiaga Uno, Ulama, dan Narasi Kenabian

Baru satu bulan lebih sedikit, PKS menaikkan status Sandiaga Uno dari santri menjadi ulama. Ini sungguh fenomena yang sangat luar biasa. Bila dalam kurun waktu satu bulan pendeknya Sandiaga yang semula bertitel santri begitu mudahnya naik level ke ulama, publik lalu bertanya-tanya, akan menjadi apa ia di bulan depan?

Ini juga terkait dengan esai saya di bulan Agustus lalu berjudul Santri Post-Islamisme atau Post-Sekularisme? (detik, 14/8). Dalam esai itu, saya memberikan berbagai penjelasan tentang ketidakmungkinan seorang Sandiaga memiliki titel ‘santri post-Islamisme’, dikarenakan ia sama sekali tidak berlatar islamis.

Justru saya mengajukan sebuah peristilahan yang lebih tepat untuk Sandiaga, yakni ‘santri post-sekularisme’. Tapi istilah ini tampak tidak relevan lagi ketika Sandiaga telah memiliki titel baru yang lebih prestisius, yakni seorang ulama.

Sebenarnya, menjadi seorang santri itu bukan perkara yang mudah. Saya yang bahkan telah nyantri puluhan tahun, merasa belum benar-benar bisa menjadi santri. 


Di Indonesia sendiri, sebutan ‘santri’ memiliki kekhasan tersendiri, yakni mereka yang sedang dan telah menimba ilmu agama di sebuah pondok pesantren. Tak hanya itu, seseorang disebut santri bukan hanya mereka yang memiliki kedalaman ilmu keislaman, tetapi juga memiliki budi pekerti yang baik. Pada titik inilah kita tidak boleh semena-mena menyematkan istilah ‘santri’ kepada seseorang, apa pun tujuan dan maksudnya.

Dalam memberikan pemaknaan terhadap istilah ‘santri’, saya mengikuti pendapat Mustafa Bisri (Gus Mus), yang agaknya lebih bersifat lunak ketimbang bertele-tele. Menurut Gus Mus, seorang santri bukanlah orang yang hanya mondok di pesantren saja, tetapi siapa pun yang memiliki budi pekerti yang baik, maka ia sudah dapat disebut santri. 

Pendapat semacam ini tentu sangat cocok jika disematkan kepada Sandiaga atau siapa saja, yang bahkan tak pernah mengenyam pendidikan pesantren secara resmi. Dengan catatan, mereka memiliki perilaku yang menjunjung tinggi moralitas.

Sampai di sini, kita menjadi tahu bagaimana prosedur kultural yang mensyaratkan seseorang menjadi santri. Jika tak memiliki kesempatan untuk nyantri di sebuah pondok pesantren, maka cukuplah ia memiliki perilaku baik, maka ia sah menjadi santri.

 Dan lagi, menjadi santri haruslah menjadi seorang Muslim terlebih dahulu. Sebabnya, di agama-agama lain mungkin memiliki peristilahan yang berbeda-beda, sebagaimana pendidikan Seminari dalam tradisi Kristen Katolik.

Tetapi yang agak riskan dan patut dicurigai adalah ketika PKS dengan begitu entengnya memberikan gelar ulama kepada Sandiaga. Sebuah gelar yang tak hanya mensyaratkan seseorang sebagai santri sungguhan yang memiliki kedalaman ilmu agama dan akhlak yang mulia, tetapi juga mensyaratkan seseorang harus diakui keulamaannya oleh masyarakat dan dapat menjadi panutan oleh segenap umatnya. 

Pada wilayah inilah Sandiaga sama sekali tidak patut disebut ulama. Alih-alih diakui masyarakat dan menjadi panutan segenap umat Islam, Sandiaga lebih merupakan tokoh publik kaya raya yang memiliki segudang pengalaman bisnis, dan tentu saja, seorang mantan Wakil Gubernur Jakarta yang belum lama ini melepas jabatannya.


Dalam tradisi Islam, gelar ‘ulama’ tidaklah main-main. Jika mengacu pada sumber-sumber Muslim, khususnya sabda Nabi Muhammad Saw, seorang ulama adalah pewaris para Nabi (Al-ulama waratsatul anbiya). Artinya, di dalam kata ‘ulama’, bersemayam sebuah narasi kenabian, yang mau tidak mau, harus diterima dan diakui oleh umat Islam di seluruh dunia.

Sebagai pewaris Nabi, seorang ulama, di mana pun keberadaannya, memiliki tanggung jawab moral yang amat besar. Bukan hanya menjalankan prinsip-prinsip ajaran agama secara ketat, tetapi ia diberi beban berat untuk selalu menyampaikan misi kebenaran kepada segenap umat manusia, terlebih kepada umat Islam.

Bila kewajiban seorang Nabi adalah menyampaikan pesan berupa wahyu kepada manusia, untuk mengikuti ajarannya, maka ulama adalah mereka yang meneruskan pesan-pesan itu. Mengajak manusia untuk mengikuti ajaran Nabi dan selalu menjaga otoritas agamanya tetap tumbuh subur di segala zaman. 

Jadi, betapa beratnya tugas seorang ulama. Betapapun seorang ulama boleh merangkap sebagai pemimpin (umara), tetapi sifat khasnya sebagai pewaris Nabi tidak boleh benar-benar ditinggalkan.

Meskipun, dalam terminologi bahasa Arab, ulama juga bermakna orang yang berilmu (alim). Predikat berilmu ini bisa berupa apa saja, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Tetapi yang tidak bisa diabaikan, kata ‘ulama’ seakan sudah menjadi satu paket dengan berbagai predikat yang lain, seperti memiliki akhlak yang baik dan tentu saja ahli di bidang agama.

Tanpa berbagai keahlian ini, mustahil seseorang dapat disebut ulama. Itulah mengapa tugas MUI adalah untuk menjaga otoritas agama Islam dan selalu memberikan penekanan pada hukum syariat, begitupun dengan ulama-ulama yang lain, yang dibebani tanggung jawab yang amat komplit sekaligus berat.

Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah Sandiaga mampu mengemban tanggung jawab itu, apakah orang-orang yang melabelinya sebagai ‘ulama’ benar-benar mengerti konsep narasi kenabian yang terhimpun dalam kata ‘ulama’? Saya curiga, boleh jadi mereka tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Dan, pada titik mana Sandiaga dapat disebut ulama? Jika saya boleh menjawabnya, maka pastilah berada pada titik misi politis dan seluruh kepentingannya.


Kita pun harus menyadari, tidaklah mungkin memberi gelar apa pun kepada orang yang tidak kredibel di bidangnya, termasuk gelar ulama. 

Memberi gelar kesukuan masih sangat mungkin dan sangat lumrah terjadi, sebab ini merupakan bentuk penghormatan kepada orang yang bersangkutan. Sementara gelar ulama, tidaklah terbatas pada bentuk penghormatan semata; lebih dari itu, seorang ulama, betapapun tak memegang hak prerogatif Tuhan, ia adalah generasi penerus dan pewaris ajaran-ajaran Nabi.

Saya secara pribadi menyarankan, umat Islam harus lebih hati-hati dengan berbagai isu yang muncul di permukaan. Karena isu-isu itu, katakanlah isu keumatan, memiliki berbagai maksud terselubung yang pada akhirnya umat Islam tak lebih hanyalah objek sekaligus korban dari isu yang dimainkan oleh kelompok tertentu, yang tujuannya hanya kekuasaan dan memenangkan sebuah kompetisi politik.

Artikel Terkait