Konsultan
2 tahun lalu · 9777 view · 6 min baca menit baca · Politik no_ban_no_wall_qureta.jpg
Kiri: Profil Presiden Jokowi di Majalah TIME; Kanan: Protes Anti 'Muslim Ban' di Bandara Logan, Boston, AS (courtesy of TIME Magazine & The Boston Globe)

Sampai Kapan Jokowi Akan Menjadi Presiden Paling Pendiam?

Mereka bilang, "Diam itu emas!" Well, itu adalah sebuah fake wisdom yang banyak disalahgunakan orang. Sebab kenyataannya sekarang ini, diam justru berarti Anda siap untuk ditindas. Bahkan kini, silence means death!

Bukanlah hal buruk menjadi pendiam itu. Akan tetapi sebagai seorang pemimpin, let alone pemimpin sebuah negara demokrasi, pendiam bukanlah karakter yang seharusnya dibiasakan.

Dan sejak era Pak Harto sampai sekarang, Pak Jokowi adalah Presiden yang menurut saya paling pendiam. (Sidenote: saya tidak hidup di era Soekarno, tapi catatan sejarah menunjukan beliau adalah pemimpin yang sangat vokal, terutama untuk persoalan kemanusiaan.)

Anyway, hari Jumat lalu Donald Trump menandatangani salah satu executive order dalam minggu pertamanya di White House. Judul 'Perintah Eksekutif' itu adalah "Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States".

Inti kebijakan ini adalah melarang warga muslim dari tujuh muslim-majority countries (Irak, Suriah, Iran, Somalia, Sudan, Libia, Yaman) untuk memasuki Amerika Serikat. Dan sampai hari ini sebagai salah satu world leader, Presiden Jokowi hanya bisa berdiam diri melihat tindakan pengecut yang dilakukan Trump ini.

Kebijakan Muslim Ban ini akan berlaku selama 120 hari sejak akhir pekan kemarin sampai proses screening imigrasi masing-masing imigran muslim tersebut selesai case by case. And by screening, I mean, a religious test.

Yes, benar, sama halnya seperti pada era Nazi, pemberlakuan tes keagamaan ini telah dilakukan sejak kemarin kepada beberapa imigran muslim di beberapa bandara di AS. Tidak hanya itu, beberapa bahkan ditanyai pendapat pribadinya soal Donald Trump sebagai bagian dari proses vetting mereka.

Beberapa telah ditahan di bandara-bandara di beberapa kota di AS selama berjam-jam, mulai dari mahasiswa, lansia yang membutuhkan pengobatan diabetes, hingga bayi. Dengan bantuan tim hukum ACLU (American Civil Liberties Union), beberapa imigran muslim sudah dibebaskan dan sudah bisa kembali bersama keluarga mereka di AS.

Beberapa yang lain dilaporkan sudah dideportasi kembali ke negara asal mereka, bahkan ketika beberapa hakim federal di beberapa negara bagian di AS (New York, Massachusetts, Virginia, dan Washington) telah melarang untuk meneruskan beberapa butir kebijakan Trump tersebut karena telah diputuskan-sementara secara hukum, ILEGAL.

Ya, tidak hanya bertentangan dengan kemanusiaan, kebijakan ini ilegal. That's just surreal.

Protes pun bertumbuh, bertebaran di seluruh Amerika. Ribuan warga dari berbagai unsur secara spontan mendatangi bandara-bandara di AS untuk menyambut imigran dan pengungsi muslim beserta keluarga mereka, dengan kegembiraan dan tangan terbuka.

Mereka juga meneriakan berbagai slogan-slogan yang mengagumkan, menegaskan bahwa Muslim Ban sama sekali tidak sesuai dengan values warga Amerika yang inklusif.

And by the way, Trump dan tim manajemen krisisnya sudah berupaya melakukan spin "lucu" bahwa ini bukanlah Muslim Ban tetapi hanyalah "pembatasan travel". Seolah dunia bisa lupa bahwa sejak Desember 2015 Trump sudah menjanjikan, "total and complete shutdown for muslims from entering the United States."

Bahkan beberapa pendukung fanatik Trump di sosial media secara terbuka mengatakan harapan mereka agar kebijakan ini segera diperluas untuk seluruh negara mayoritas muslim. Sebab itulah yang memang dijanjikan Trump selama lebih dari 18 bulan berkampanye dalam pilpres yang lalu.

Pemimpin-pemimpin dunia pun bereaksi relatif hampir serupa. Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau mengatakan Kanada siap menyambut warga Muslim dan pengungsi perang dengan terbuka.

Kanselir Jerman, Angela Merkel mengecam kebijakan yang diperintahkan Trump ini. Ia mengatakan perang melawan terorisme tidak seharusnya membenarkan Muslim Ban ini.

Demikian juga Perdana Menteri Inggris, Theresa May, ikut mengecam kebijakan Trump, tetapi ia tetap setuju untuk pembatasan refugees yang dilakukan Trump. Dan apa yang dilakukan pemerintahan Jokowi? So far, practically NOTHING.

Dalam pesannya ke media, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi mengatakan bahwa Indonesia menyesalkan kebijakan Trump ini, dan menghimbau agar warga muslim Indonesia di AS tetap tenang. THAT'S IT. That is all. Just like I said, practically nothing.

Seriously, Indonesia punya peran yang sangat signifikan dalam kasus-kasus seperti ini. Bahkan jika digali lebih dalam, arguably pemerintahan Jokowi punya power spesifik yang bisa ikut mempengaruhi model-model kebijakan seperti ini.

Tindakan pengecut yang dilakukan Trump ini seharusnya membuat marah semua orang yang mencintai nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, dan anti-diskriminasi. Namun Jokowi sepertinya lebih suka "menjadi emas" dengan hanya berdiam diri saja.

Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia adalah bebas aktif. Dan aktif disini, seharusnya tidak hanya ketika terjadi perang baru kemudian Indonesia ikut membantu mengirimkan pasukan "perdamaian" ke daerah-daerah konflik.

Aktif disini seharusnya dalam semua hal termasuk hal-hal yang sifatnya humanitarian. Aktif disini seharusnya bisa dilakukan tanpa harus merasa takut dengan potensi ramifikasi politik, terutama jika jelas-jelas kebijakan yang dilakukan adalah salah dan menentang prinsip dan nilai-nilai Indonesia sendiri sebagai negara yang inklusif.

Jokowi yang sampai saat ini tidak meng-condemn kebijakan Muslim Ban oleh Trump ini, akan mengirimkan sinyal politik yang tidak baik, karena datang dari the largest muslim-majority country in the world (if that even still means "something", seriously).

Apalagi Trump punya banyak kepentingan bisnis pribadi di Indonesia. Hal ini akan membuat pemerintahan Jokowi terlihat ikut menormalisasi konflik bisnis yang dimiliki Trump.

Hey, don't get me wrong. I'm a massive supporter of Jokowi. Bagi saya beliau adalah salah satu pemimpin yang paling merakyat yang dibutuhkan bangsa ini. Saya bahkan ikut membantu kampanye Pak Jokowi dan memilih beliau dalam pilpres 2014 lalu.

Dan saya juga hampir setiap waktu senantiasa membela semua progres dan "kerja nyata" yang telah Pak Jokowi dan kabinetnya lakukan paling tidak dalam dua tahun pertamanya. Semua progres itu membuat saya kagum dan bangga, dan yakin bahwa memang saya tidak salah pilih pemimpin.

Akan tetapi untuk masalah kemanusiaan yang adil dan beradab, serta masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Jokowi dan kabinetnya hampir-hampir tidak menunjukan langkah "nyata" apapun, arguably. Dan itu terlihat dalam banyak hal baik yang sifatnya small potatoes maupun hal-hal yang sangat krusial.

Misalnya ketika "Habib" Rizieq secara terbuka sejak 2014 menyatakan dukungannya kepada pimpinan-pimpinan Al-Qaedah dan ISIS, pemerintahan Jokowi sepertinya santai-santai saja. Sang "Habib" tetap dibiarkan berkeliaran bebas sampai sekarang. Bahkan dalam salah satu "Aksi Umat" yang lalu, Rizieq dibiarkan "menceramahi" Jokowi, figuratively.

Lalu bukannya dibubarkan, kelompok-kelompok radikal dibiarkan semakin masif. Seolah mereka adalah kelompok-kelompok berideologi "mainstream" yang tidak berbahaya. Ketika kelompok LGBT diserang oleh para "pembela agama" dan kelompok mayoritas lainnya, Jokowi hanya bisa mengirim pesan toleransi lewat media sosial.

Saat Pondok Pesantren Waria di Yogyakarta diserang dan ditutup paksa oleh kelompok radikal, Jokowi tidak berbuat apa-apa. Pemerintah bahkan tidak menawarkan pendampingan hukum apa-apa.

Pembangunan fisik yang dilakukan pemerintahan Jokowi sudah sangat nyata progres-nya, no question about it. Akan tetapi persoalah kemanusiaan dan keadilan sosial, seolah hanya bisa berjalan di tempat, bahkan tidak jelas arahnya.

Padahal ketika TIME Magazine, mengeluarkan profil "A NEW HOPE" untuk Pak Jokowi, saya semakin percaya bahwa beliau memang akan membawa harapan baru untuk Indonesia yang lebih progresif, yang mencintai keberagaman, inklusifisme, serta memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, dan keadilan sosial untuk semua orang.

Akan tetapi tren yang diperlihatkan oleh Jokowi sampai hari ini—at least ketika menyangkut hal-hal seperti Muslim Ban ini—adalah model kepemimpinan yang diam. Tentu saja itu sangat disayangkan mengingat sekali lagi Indonesia punya posisi strategis dan pengaruh yang cukup signifikan untuk kasus-kasus seperti ini.

Pemerintahan Jokowi seharusnya bisa dengan tegas mengecam kebijakan-kebijakan yang "tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan" seperti Muslim Ban ini.

Dan tidak hanya Jokowi, orang-orang berpengaruh seperti Hary Tanoesoedibjo pun seharusnya bisa menunjukan bahwa apa yang dilakukan oleh "rekan bisnisnya" itu adalah sebuah kesalahan, bukan malah mengabaikan apalagi membiarkannya. 

Saat ini dampak Muslim Ban ini memang tidak—or actually, belum—dirasakan secara langsung oleh muslim Indonesia. Namun saya yakin—and we can all universally agree—bahwa itu bukanlah alasan untuk berdiam diri.

Rasa kemanusiaan kita harusnya bisa bekerja dalam momen-momen seperti ini. Apalagi bagi Pak Jokowi, ini seharusnya bisa dijadikan sebagai momentum pembelajaran dari seorang pemimpin negara kepada rakyatnya, khususnya bagaimana untuk memperlakukan kelompok minoritas secara equal tanpa ada diskriminasi sosial dalam bentuk apapun.

Seriously, Pak Jokowi, you're still my "New Hope"—OUR, new hope—dan tidak lama lagi pilpres 2019 akan menyambut. Apakah Bapak yakin masih terus mau menjadi Presiden Pendiam? DO SOMETHING. And if you can't, then at least say something. Because at dark and difficult times like these.. silence is just not an option!

Artikel Terkait