Pilkada sebagai ajang pertarungan politik tingkat lokal merupakan perwujudan konkret paradigma demokrasi yang terdensentralisasi. Momen demokrasi ini menjadi sangat penting untuk memperkuat keterlibatan demos dalam menata kehidupan demokrasi yang berorientasi pada kehidupan demos dalam skala lokal.

Pertarungan yang diharapkan ialah pertarungan yang elegan demokratis, menawarkan gagasan politik yang mencerahkan, sportivitas, kesantunan serta mengedepankan kode etik berpolitik yang benar. Tetapi, apa yang terjadi hari-hari ini adalah suatu yang sama sekali bertolak belakang dengan yang kita harapkan.

Pertarungan politik yang elegan demokratis berubah menjadi perkelahian yang secara terang-terangan mengangkangi norma-norma dan kode etik berpolitik yang santun. Perdebatan yang bercorak ad hominem terjadi di mana-mana, permusuhan dan kebencian secara sistematis menjalari alur politik yang terlanjur busuk. Hal serupa juga direpotkan oleh tren buruk epidemi dan proliferasi hoaks yang membabi buta.

Menarik bahwa fenomena di atas berlangsung di atas suatu arena politik yang penuh paradoks yakni media sosial. Ada beberapa paradoks dari media sosial yang menjadi penghalang terwujudnya proses demokrasi digital yang ideal. 

Pertama, selain peran penting media sosial sebagai instrumen komunikasi lintas individu, kelompok dan publik tetapi juga media sosial membawa serta karakter unpredictability dan irreversibility, di mana ada ketidakmungkinan dalam memperkirakan ujaran-ujaran yang muncul di media sosial dan respon atas ujar itu, serta untuk menghapuskan ujaran yang terlanjur muncul. 

Kedua, antara posisi media sosial sebagai ruang publik sekaligus privat. Dilihat dari persebaran dan keluasan jaringannya, serta dari banyaknya orang yang terlibat dalam diskusi, media sosial adalah ruang publik. Namun, dari jenis ujaran di media sosial yang bersifat spontan, egaliter, verbal dan langsung, media sosial adalah ruang privat. 

Ketiga, antara posisi media sosial sebagai media alternatif sekaligus arus utama.

Paradoks serta ambiguitas media sosial ini menjadi celah serta mejadi arena strategis bercokolnya sistem politik yang terfragmentasi dan terpecah belah. Paradoks media sosial ini juga memperkuat tendensi polarisasi politik yang nyaris tak terjembatani. 

Sehingga tidak salah jika kita sering menjumpai perkelahian politik di media sosial, perdebatan penuh sentimen antara suatu kubu dan kubu yang lain serta epidemi hoaks yang mengadung ujaran kebencian dan menyulut permusuhan.

Dalam konteks politik elektoral tingkat lokal, media sosial berhasil menciptakan kelompok-kelompok yang terpolarisasi secara tajam di bidang politik, ekstrem dalam pandangan ideologi, dan apriori terhadap kelompok lain. Logika algoritme yang mendasari beroperasinya platform media sosial mendorong penggunanya melakukan pengelompokan berdasarkan asas kekeluargaan, agama dan pilihan politik. 

Fenomena inilah yang kita sebut sebagai fenomena filter bubble effect atau echo chamber effect. Di mana kelompok yang berhaluan kanan semakin ke kanan, yang kiri akan menggelompok makin ke kiri. Keduanya tenggelam dalam ruang gema masing-masing. 

Tidak menutup kemungkinan bahwa keduanya akan menjadi begitu fanatik dengan pandangan, keyakinan dan prasangkanya sendiri. Tidak ada ruang untuk berdialog dan berdiskursus secara rasional antar kubu yang satu dan kubu yang lain. Keduanya terkurung dalam gelembung isolasinya masing-masing, memuja-muji alur dan logika pikirnya sendiri sekaligus menyumpahserakahi pihak lawan.

Menyetir kolumnis Jens Jessen seperti yang dikutip Sindhunata bahwa internet dan jaringan media sosial bukan mempererat persahabatan tetapi malah mempertajam permusuhan. Orang bisa mengecualikan. 

Siapa yang tidak sepaham dengan pendiriannya, bisa begitu saja tertendang keluar. Internet dan jaringan media sosial bukan lagi wahana dialog kebebasan berpendapat, tetapi medan laga untuk saling menyerang dan berperang dalam berpendapat. 

Masing-masing pihak yang bersengketa memanfaatkan jasa jaringan sosial untuk membangun sekat-sekat yang sulit diinjak oleh lawan. Mirip dengan peperangan, di mana pihak yang bersengketa memasang jebakan, agar lawan tidak bisa masuk ke dalam wilayahnya (BASIS, Tahun ke-68, 2019).

Polarisasi politis yang menjamuri media sosial ini kemudian menjadi catatan buruk dalam kiprah demokrasi digital  bangsa ini. Demokrasi digital kita serta merta dimonopolisasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu dari segelintir orang yang terobsesi dengan tahta kekuasaan. 

Persoalan ini juga diperumit oleh kehadiran para buzzer politik yang gemar menebarkan berita bohong  dan mengaduk-aduk emosi nitizen dengan wacana-wacana palsu yang provokatif. Dengan demikian platform digital seperti media sosial (facebook) tidak lebih dari suatu fenomena self-branding yang sering kali bersifat kekanak-kanakan.

Kembali Kepada Demokrasi yang Dialogal

Demokrasi tidak hanya sebatas pilkada, di mana para calon memaparkan visi dan misi kemudian membentuk basis dukungan (timses) untuk menarik perhatian demos dan pada akhirnya membiarkan demos itu sendiri yang menentukan pilihan. 

Tetapi lebih dari itu, demokrasi yang sesungguhnya ialah demokrasi yang mengedepankan dialog dan diskursus yang etis rasional. Demokrasi mensyaratkan aproriasi atas multikulturalisme, keberagaman dan perbedaan. Dengan demikian nilai-nilai fundamental dari demokrasi seperti kebebasan dan kesetaraan dapat dicapai.

Tawaran akan suatu pandangan demokrasi yang dialogal dalam plaform media sosial juga mesti memperhatikan etika komunikasi yang benar. Perkelahian, hura-hura politis dan perdebatan penuh sentimen yang membonsai media sosial adalah internalisasi dari fenomena antikomunikasi yang akut.

Fenomena antikomunikasi yang dimaksudkan ialah gejala diskomunikasi dalam bentuk pesan, diskusi, dan silang pendapat tentang isu-isu politik di media sosial yang mengabaikan hal-hal yang fundamental dalam komunikasi. Di mana sikap penghormatan terhadap orang lain, empati kepada lawan bicara dan antisipasi atas dampak ujaran atau pernyataan yang berbau politik diabaikan dan disepelekan begitu saja. 

Sehingga, orang begitu mudah menumpahkan kemarahan atau opini negatif tanpa memikirkan perasaan orang lain. Begitu mudah memojokkan dan menghakimi orang lain tanpa berpikir pentingnya memastikan kebenaran informasi atau analisis tentang orang terkait.