Hari lahir Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang ke-59 cukup ramai dan sangat prestisius, sebab berbarengan dengan momentum Pemilu 2019. Tak heran jika Ketum PB PMII mengeluarkan hashtag: Memilih Bergerak, Bergerak Memilih.

Terlepas dari persoalan memilah dan memilih, di hari lahir PMII ini, kita semua selaku kader PMII mestinya harus kembali pada momentum sejarah pergerakan kita; yang jelas bukan untuk mengulangi atau sekadar mengingat, tetapi harus kembali berbenah, baik secara struktur maupun kultur.

Barangkali, selama kita atau Anda mengurus institusi di PMII, ada kekeliruan atau bahkan melenceng dari gagasan, konsepsi, dan jalannya sebagai organisasi kaderisasi yang berbasis intelektual. Tentu saja kita atau Anda sekalipun tidak mau organisasi ini memiliki citra buruk karena ada kecacatan gagasan, konsepsi, dan jalan yang kurang benar.

Baiklah, sebelum kita semua memberikan solusi berbentuk gagasan secara kolektif atas persoalan yang sering terjadi, mari kita evaluasi dulu beberapa keganjalan yang terjadi pada PMII di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya pada institusi setingkat Kabupaten, yakni Cabang Kota Yogyakarta (sahabat/i sering kali menyebutnya: PMII Cabang DIY).

Persoalan yang sering kali terjadi di sini (PMII Cabang DIY) adalah maladministrasi yang akut. 

Sebenarnya persoalan ini bermula, bahkan sampai saat ini, bukan karena ketidakpahaman akan adminiatrasi yang ada—kalau benar-benar tidak paham berarti keterlaluan, padahal sudah jadi pengurus cabang—melainkan ada unsur kesengajaan yang penuh dengan kepentingan politik (seniornya).

Apakah tidak ada yang menegur atau mengkritik akan persoalan tersebut? Teguran dan kritikan sering kali dilayangkan oleh sahabat/i, baik secara formal maupun nonformal, tetapi begitulah kenyataannya. Ketika ditegur malah ngeles kemudian bersikap sok manis, kalau dikritik malah kebakaran jenggot dan nesu-nesu sendiri. 

Ketika saya beberapa pekan lalu menguraikan berbagai persoalan kaderisasi dan administrasi, malah marah-marah pada salah satu sahabat saya, dan mengeklaim bahwa saya kader yang tidak paham administrasi. Pertanyaannya, kalau saya tidak paham administrasi, untuk apa saya menguraikan persoalan tentang administrasi dan kaderisasi? Anda waras?

Persoalan kedua yang terjadi akhir-akhir ini, setingkat Cabang, jelas-jelas memiliki cakupan wilayah administratif Kabupaten, bukan fakultas maupun universitas, menyelenggarakan Sekolah Islam Gender (SIG) yang diikuti oleh beberapa Rayon di bawahnya, eh kadernya sendiri deh. Secara administratif, hal tersebut tidak salah (meskipun cuma dalih), tetapi ada kecacatan logika struktur di sini.

Asumsi penyelenggaraan SIG yang substansinya memiliki pemahaman soal dasar Islam dan gender, dilaksanakan oleh Rayon maupun Komisariat di bawah Cabang. Sementara Cabang, yang dalam hal ini adalah Korp PMII Putri (Kopri), menyelenggarakan program bernama Sekolah Kader Kopri (SKK). 

Jika Kopri menyelenggarakan SIG dengan dalih dikhususkan kepada komisariat persiapan, sementara yang ikut cuma beberapa Rayon, maka yang jelas Kopri dan Cabang pada umumnya telah cacat logika struktur dalam menyelenggarakan program kerja. Seolah-olah PMII Cabang DIY dalam penyelenggaraan program kerja menafikan konsep Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Tindak Lanjut (RTL).

Selain itu, persoalan yang tidak pernah dipahami sama sekali padahal bersifat wajib dalam Peraturan Organisasi kita, bukan Anda saja, yakni penyelenggaraan Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab).

Mungkin sahabat/i sering membaca kalimat ini dalam tulisan saya yang bertema PMII, tetapi tidak apa-apa, akan saya tulis terus sampai Muspimcab benar-benar dilaksanakan secara baik dan kolektif. Apa dasar ketidakterlaksanaannya Muspimcab?

Muspimcab membahas soal tetek bengek aturan turunan dari produk hukum yang berada di atasnya: Muspimda dan Muspimnas. Sebagaimana pelaksanaan Muspimcab termaktub dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 35 dan Peraturan Organisasi BAB IV Pasal 10. 

Penulis melihat persoalan ini karena dilatarbelakangi oleh dua faktor, yakni kepandiran pengurus sehingga mengakibatkan miskin gagasan dan gagap akan realitas, serta faktor politik yang amat kuat tanpa adanya edukasi yang mumpuni.

Persoalan yang terakhir—tentunya masih banyak persoalan yang lain—adalah kemiskinan gagasan dan sifat ageisme yang berlebihan pengurus cabang, sehingga kehidupan kader dalam berorganisasi krisis pengetahuan tentang organisasinya sendiri. 

Hal ini dapat dibuktikan dengan gerak-gerik pengurus yang tahunya cuma ngopi, main PUBG dan Mobile Legend, sehingga lupa bahwa jabatan yang sedang diemban semata-mata untuk kemajuan PMII, sementara inatitusi yang sedang ditempat adalah ranah aktualisasi. Maka tunggulah lumut berbulu, jika perkumpulan pengurus dengan institusi di bawahnya hanya kepentingan rapat dan membentuk kepanitiaan.

Dengan demikian, atas adanya persoalan di atas perlu kiranya untuk kita benahi bersama dan ditegaskan bersama-sama. Bahwa untuk mengatasi hal di atas, minimal kita melakukan beberapa hal dalam proses rekrutmen kita, misalnya, dalam rekrutmen kepengurusan cabang, yang menjadi syarat wajib tidak hanya mengikuti dan punya sertifikat PKL, melainkan setiap pengurus diwajibkan mengerti soal administrasi PMII dari berbagai tingkatan. 

Artinya, pemahaman administrasi tidak hanya dipahami oleh seorang sekretaris umum saja, itu pun menjabat karena hasil konsensus politik! Kedua, setiap pengurus cabang minimal memiliki gagasan besar dalam pengembangan, minimal di wilayah aktualisasi, supaya tidak cacat logika dalam mengerjakan suatu program kerja.

Ini semua semata-mata salah satu dari upaya kecil untuk memperbaiki PMII di hari esok, lusa, dan seterusnya, supaya pada hari lahir PMII yang ke-60 kelak kondisi PMII DIY tidak stagnan seperti saat ini, timpang seperti saat ini, dan gagap seperti saat ini.

Selamat Hari Lahir PMII ke-59, semoga esok lebih berkembang ketimbang hari ini.

Note: semua pemaparan di atas berlaku bagi seluruh institusi, khususnya di tubuh PMII DIY.