Pada tanggal 12 Juni, Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang kemudian resmi diundangkan pada 17 Juni 2019 oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. 

Dilansir dari website Sekretariat Kabinet, Pemerintah dengan pertimbangan untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Pemerintah memandang perlu adanya ketentuan yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia. 

Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi merupakan sebuah kenyataan yang pada saat ini sedang kita jalani. Masyarakat dengan menggunakan smartphone dapat mengakses berbagai informasi dan berkomunikasi kepada siapa pun, di mana pun, dan kapan pun menggunakan internet.

Ini pun kemudian memunculkan suatu konsepsi baru dalam bidang kepemerintahan, yaitu dengan munculnya konsep electronic government atau pemerintahan elektronik.

Menurt World Bank, dikutip dari buku Richardus Eko Indrajit Electronic Government (2016), E-Government mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh agen pemerintah (seperti Internet) yang memiliki kemampuan untuk mengubah hubungan dengan warga negara, bisnis, dan cabang pemerintah lainnya.

Di era digital pada saat ini, digitalalisasi pelayanan kepada masyarakat menjadi sebuah keharusan; tidak lagi bisa pemerintah mengandalkan kepada pelayanan yang bersifat konvensional. 

Tuntutan masyarakat yang sudah terbiasa dengan berbagai kecepatan dan kemudahan dari teknologi informasi mengharuskan pemerintah untuk dapat melayani mereka pula dengan cepat dan memberikan pelayanan yang mudah

Data digital menjadi sebuah modal awal dari dilaksanakannya e-government agar pemerintah dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. 

Pada saat ini, berbagai aspek dalam kehidupan kita berkutat kepada data digital. Pemerintah pun seharusnya pada saat ini mulai memberikan berbagai pelayanannya didasarkan kepada konsep e-government dan dimodali oleh data digital yang akurat. 

Dengan adanya data ini, maka pemerintah dapat beralih dari paradigma pemerintahan zaman dulu yang terbatas kepada waktu dan tempat dengan paradigma baru yang dapat memberikan pelayanan kapan pun dan di mana pun.

Data digital penting untuk dimiliki oleh pemerintah. Kegunaan data ini dapat kita lihat, mulai dari untuk verifikasi seseorang ketika ingin menikmati pelayanan oleh pemerintah. 

Kemudian juga data yang akurat akan sangat membantu pemerintah untuk dapat memformulasikan berbagai kebijakan publik yang memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat atau apa yang dapat masyarakat mampu laksanakan.

Pemerintah dapat dengan mudah melihat bagaimana implementasi kebijakan tersebut kemudian melihat hasilnya kemudian untuk melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan tertentu.

Bahkan dengan adanya data digital, sebuah kebijakan oleh pemerintah dapat disesuaikan secara khusus sampai ke wilayah yang paling terkecil sehingga dampak dari kebijakan dapat lebih terasa sesuai dengan karakteristik dari masyarakatnya.

Tetapi kemudian data digital ini akan dapat berfungsi dengan baik ketika berbagai instansi yang ada dari mulai Pemerintah Pusat sampai ke Pemerintah Desa/Kelurahan dapat mengakses data tersebut. 

Maka dari itu, diperlukan adanya sebuah jaringan yang terkoneksi di antara berbagai instansi pemerintah untuk dapat memanfaatkan data dari satu sama lain.

Adanya jaringan ini dapat dengan mudah membuat data-data yang sudah terdigitalisasi tersebut untuk dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan. Karena pada saat ini, meskipun adanya upaya digitalisasi data, tetapi data tersebut masih terfragmentasi di antara berbagai instansi.

Fragmentasi data tersebut dapat dijembatani oleh adanya sebuah jaringan terkoneksi. Ini akan memudahkan pemerintah untuk dapat membuat suatu profil lengkap dari seseorang, data-data didapat dari berbagai instansi tersebut kemudian data itu pun dapat secara keseluruhan oleh instansi yang memang membutuhkannya. 

Kepemilikan data oleh pemerintah ini kemudian memang menjadikan kita harus waspada akan adanya abuse oleh pemerintah. Ini dapat kita atasi dengan membangun sebuah sistem di mana data-data digital kita akan aman dan kemudian ketika data kita diakses oleh pemerintah, maka kita dapat mengetahui instansi, bagian, dan sampai kepada komputer dan siapa yang mengakses data kita tersebut. 

Dengan sistem pengawasan ini, maka kita sebagai warga akan dengan lebih mudah, bahkan untuk mengawasi penggunaan data kita oleh pemerintah.

Data digital, jaringan terkoneksi antarinstansi, dan sistem pengawasan individu akan membuat pelayanan publik oleh pemerintah kepada masyarakat akan menjadi lebih efektif dan efisien mengikuti perkembangan ekspektasi dari masyarkat. 

Upaya pemerintah pusat dengan adanya mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia ini harus dibarengi dengan dibangunnya infrastruktur juga suprastruktur yang tepat di setiap lini, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kecamatan, sampai ke Pemerintah di Kelurahan/Desa. 

Implementasi e-government dengan basis data digital akan sangat menguntungkan pemerintah dan juga masyarakat. Pemerintah akan dimudahkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, salah satunya yaitu pelayanan kepada publik karena sudah memiliki data yang lengkap.

Kemudian masyarakat pun akan dimudahkan karena kali ini masyarakat hanya perlu memverifikasikan dirinya untuk dicocokkan dengan data pemerintah sehingga tidak diperlukan lagi adanya sebuah alur birokrasi yang berbelit.

Pada akhirnya, pelayanan publik oleh pemerintah akan menjadi lebih efektif dan efisien sehingga masyarakat pun pada gantinya akan menjadi puas akan kinerja dari pemerintah.