Saya ingin menegaskan pada publik; “bahwa hukum itu tidak boleh lagi tumpul ke bawah, tetapi harus tajam ke atas”.

Kenapa?

Karena keadilan bagi rakyat adalah hak kesetaraan sosial yang sama. Kedudukan di muka hukum yang sama, dan perlakuan kebijakan yang sama .

Sebab, ketika konflik, dan perselisihan publik—tengah digerai pembungkaman, penggencaman dan pencekalan. Hukum tidak ada lagi yang lapuk ke kekuasaan. Tetapi harus kebal ke publik.

Kenapa?

Karena hukum difungsikan bagi publik untuk bertindak tegas, berlaku adil, dan bijak pada kepentingan publik. Sesuai dengan kententuan hukum dan UU yang berlaku.

Disini kententuan hukum, dan UU yang berlaku. Tidak boleh pandang bulu, dan tidak boleh pula, pandang ke kekuasaan, tetapi harus tengok juga ke publik. Biar sama-sama adil dalam mengambil keputusan dan kebijakan tersendiri. 

Untuk itu, bagi siapun yang melanggar hukum, protokol kesehatan, melakukan kriminal, tindakan eksekusi dan lain-lain, misalnya. Maka jebloskan ke Rutan Bareskrim. Agar kapolri, publik, jaksa, hakim,—atau seluruh rakyat tahu bahwa tindakan bodoh itu melanggar “hukum rakyat”.

Atau, kalau kita ingin lebih terstruktur dengan hukum dan kententuan. Sesuai dengan UU yang berlaku. Cukup kekuasaan menggerakkan jajakan hukum, Kapolri, Kiprah jaksa hingga penuntut pengadilan (MK). Supaya, keputusan dan kententuan  sistem kekuasaan itu bisa di rigit, dan di—ilir selama proses hukum itu berlangsung.

Tetapi, bagi publik, ingat! “selama kekuatan ada ditangan rakyat, maka selama itu pula, hukum harus ditegakkan”. Artinya hukum itu tidak harus lagi, kebal kepada President. Namun harus lapuk ke publik.

Ayo pak Presiden, "Salus Populi Suprema Lex Esto". Keselamatan rakyat itu adalah hukum tertinggi. Jadi tidak boleh di langgar! Selama tindakan kriminal berlangsung, eksekusi berlangsung, dan covid–19 ini berlangsung. Terapkan pasal 93 Jo kekarantinaan kesehatan. Juga pasal “Kekerasan dan Tindakan Eksekusi” Agar siapapun yang kebal hukum bisa diterapkan, dan disisipkan KHUP.

Di antara kita, jangan ada lagi yang melanggar, dan menyela diri. Karena apapun hukum yang berlaku. Maka kita harus taat,—menanggung, dan menerima konsekuensinya.

Namun tak lama kemudian, beredar ‘lah video berdurasi 30 detik. Video setengah menit itu terlihat Presiden Jokowi, nampak berada dalam mobil. Lalu, kemudian ia keluar, dan mengenakan jas hitamnya. Sementara masa terus mendekati, dan mengerubungi mobil berkelir hitam itu.

Deputi, Bidang Protokol, Pers Dan Media Sekretariat Presiden, Bei Machmudin membenarkan kejadian itu berada di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Namun kenapa pula Presiden tetap melanggarnya?

Bukankah saat pandemi Covid–19, dilarang berkerumunan publik?

Dan bukankah saat pandemi Covid–19 dilarang demokrasi berkontestasi politik?

Kenapa “Presiden” tetap juga melangkahinya?

Cabut pasal 160 KHUP itu.  Biar hukum dan publik tahu keadilan itu, sama seperti Habib Riziek Sihab (HRS). Mereka berdua ini sama-berkeruman masa. Namun kenapa pula Presiden tidak mengadilinya. 


Apakah ini yang namanya hukum “tebal kepada kekuasaan. Namun lapuk kepada publik”? 

Masalah, dan pengaruh ini, tentu perlu kita sampaikan ke publik.

Kenapa?

Karena melihat hukum yang Pro–rezim, dan kekuasaan ini, rakyat—atau publik jadi teringat kepala kepolisian RI (kapolri), sebelum di ikrar, dijabat pada 20 februari tahun 2021 lalu.

Listio Sigit saat itu akan berjanji bahwa ia akan menegakkan hukum secara tegak, adil, dan setara. Dengan tanpa harus pandang bulu. Dan membedakan siapapun. Semuanya harus diperlakukan dengan kesetaraan yang sama.  Baik di muka hukum maupun kepada keputusan pengandilan.

Tetapi apa jawabannya, saat publik menagih janji itu. Malah penegak hukum, jaksa dan hakim membekukan keputusan, menutup mata, diam diri, seakan-akan tidak tahu menahu tentang soal itu.

Saat-saat hak publik merasa diri dirugikan lagi oleh kekuasaan. Hukum tidak lagi menerangai keadilan. Mahkamah Konstitusi (MK) tidak lagi meneguhkan kehakiman. Dan Kapolri juga tidak lagi merawat elektabilitas publik.

Contoh kasus, yang lajimnya terjadi, misalnya. Pihak-pihak yang dianggap Pro-rezim itu. Seperti Sukmawati, Megawati, Mahfud MD, Listio Sigit, Makruf Amin, dan jajakan lainya, layak orang-orang yang hidup pada lingkaran kekuasaan. Bukan pada kepentingan publik.

Publik sekarang ini, sudah bisa menilai sendiri. Bahwa, mana hukum yang hendaknya ditegakkan. Dan mana kekuasaan yang harus dipercayai. Misalnya, Penerapan UU “Legalitas Miras” tentang Bidang Usaha Dan Penanaman Modal No 10 tahun 2021, terkait “Peraturan Presiden” (Perpres). Itu di sahkan oleh Presiden.

Rasanya, dalam perspektif apapun, sungguh tidak etis! Bila legalitas miras diberlakukan pada kekuasaan publik. Tetapi seiringnya banyak kritikan, amukan, perbedaan pandangan, dan tekanan publik. Hingga “Perpres Presiden” mencabutnya kembali.

Namun yang perlu kita ketahui lagi, bahwa pemberlakuan Perpres itu bukan hanya pada lembaga pusat. Tetapi di daerah juga sama.

Dengan maksud, DPR dapat mereview UU. Gubernur dapat merevisi Pergub, DPRD dapat mereview Perda, Walikota, dan Bupati dapat merevisi Perwal dan Perbup. Dan Presiden dapat mereview Perpres.

Itu artinya jika ada penolakan hukum terhadap aturan UU itu.  Bukan mekanisme sistem yang salah, tetapi prosedur politik.