Ibu Rumah Tangga
1 tahun lalu · 84 view · 4 menit baca · Lingkungan 16547.jpg
koleksi pribadi

Saat Padi Tak Lagi Berbisik
Kebijakan Pemerintah tentang Lingkungan dan Konservasi Alam

“ The soil is the great connector of lives, the source and destination of all. It is the restorer and resurrector, by wich, desease passes into health, age into youth, death into life. Without proper care for it, we can have no community, because without proper care for it, we can have no life.”

Saat membaca kata-kata diatas, yang keluar dari mulut seorang Wendell Berry, yang terlintas hanyalah hutan-hutan yang semakin menghilang, sawah dan ladang yang beralih fungsi menjadi perumahan dan pertokoan.

Ya, saat ini, pertumbuhan bisnis property di Indonesia memang menggiurkan. Dengan angka pertumbuhan 7-8% setiap tahun, jelas saja, mengancam keberadaan banyak lahan produktif, tidak hanya lahan tidur. Itulah kenapa, untuk saat ini, mungkin pemandangan kanan kiri jalan raya antar propinsi, sudah tidak lagi berisi hamparan hijaunya sawah, tapi lebih banyak dihiasi bermacam ruko dan gapura-gapura pintu masuk perumahan.

Hal ini, tentu saja, mengancam kelestarian lingkungan. Tidak hanya lahan produktif yang rusak, berkurangnya sumber mata air, tapi juga menipisnya filter udara alami dari berbagai macam polusi. Seperti kita tahu pula, jumlah pemakai kendaraan bermotor, meningkat secara signifikan tiap tahunnya. Dan untuk hal itu, jelas, mereka, menyumbangkan karbondioksida yang tidak sedikit di udara.

Dan sayangnya, tidak seperti industri sawit, yang saat ini di moratorium oleh pemerintah, bisnis property, masih saja tak menemukan kendala untuk terus melakukan ekspansi di semua tempat. Padahal, seharusnya, moratorium diperlukan, jika memang benar mau menjalankan program nawa cita. Paling tidak, melindungi lahan-lahan produktif, untuk kembali tumbuh padi dan tanaman pangan lainnya, ketimbang tumbuh bangunan beton.

Mungkin, ada baiknya pemerintah tidak membuat program sejuta rumah untuk rakyat. Tetapi mengedukasi masyarakat tentang rumah vertical, bukan horizontal, seperti program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah saat ini. Karena, sudah ghalibnya pula, sifat masyarakat kita, yang tidak enggan untuk membeli rumah lebih dari satu, dengan alasan investasi. Apakah salah? Ya memang tidak, tapi pada akhirnya menutup kesempatan orang lain yang juga ingin memiliki rumah. Belum lagi, perihal pajak kepemilikan rumah di negara ini yang masih fleksible, bahwa kepemilikan kedua dan ketiga serta seterusnya, tidak dimasukkan ke pajak barang mewah seperti di beberapa negara lain.

Padahal, kalau dihitung jumlah penduduk kita yang terus bertambah, dan dengan terus membangun rumah secara horizontal, butuh berapa luas lahan yang dikorbankan? Jangan-jangan kelak, bakal lebih banyak lagi keanekaragaman hayati yang punah karena tempat hidupnya habis dihuni manusia. Atau mungkin kelak anak cucu kita hanya bisa melihat jangkrik lewat museum.

Itu baru satu sisi lingkungan, sisi kecil yang seringkali luput dari perhatian. Karena seringkali saat bicara lingkungan hidup, kita hanya melihat hutan dan keanekaragaman hayatinya. Padahal cangkupan lingkungan itu luas, bukan hanya hutan, tapi kesuluruhan isi dari daratan dan lautan.

Belum lagi jika kita bicara konservasi alam. Banyak cerita sedih tentang bagaimana alam dieksploitasi, tanpa perlindungan yang jelas. Tidak usah bicara yang grandeur tentang konservasi alam yang luas cangkupannya, seperti hutan lindung atau suaka margasatwa. Kita bicara yang paling kecil saja, tentang sumber daya air.

Sedikit sekali perhatian pemerintah tentang sumber daya air, yang sekarang banyak diekploitasi oleh perusahaan-perusahaan swasta, entah milik prusahaan lokal maupun internasional, yang terutama, mengeksploitasi sumber daya air, guna bisnis air minum kemasan.

Pertumbuhan perusahaan air minum kemasan ini, tiap tahunnya meningkat secara signifikan, kurang lebih 11-12% per tahun, dengan rata-rata target produksi 22,5 miliar liter kubik per tahun. Sementara, rerata, mereka hanya mempunyai ijin produksi sebanyak 20 juta liter kubik per bulan. Bisa dibayangkan to, berapa selisih produksi yang dihasilkan? Dan pertanyaan selanjutnya adalah, berapa persen pajak yang mereka bayarkan ke pemerintah dari produksi sebanyak itu?

Karena ada satu kasus, pajak penerimaan daerah hanya 1,2 miliar per tahun, dari sebuah perusahaan air minum yang mempunyai pendapatan kurang lebih 960 miliar per tahun.

Maude Barlow dan Tony Clark pernah menulis seperti ini,

”Ekstraksi air tanah melebihi kemampuan mengiisi kembali, berdampak pada pengurangan air permukaan. Air tanah adalah sumber utama sungai dan danau, maka permukaan air juga bisa habis jika air tanah dalam, dan terus menerus diekstraksi, meksipin tidak sampai kering. Aliran sungai akan berkurang dan danau akan menghilang.”

Itulah sebabnya, kadangkala ada banyak cerita lucu, bahwa banyak sekali desa-desa di pegunungan, yang notabene seharusnya tidak mungkin kekurangan air bersih, mengingat masih banyaknya hutan yang memungkinkan sumber mata air terus mengalir, mengalami kekeringan. Meski, sayangnya, pemerintah daerah, biasanya, tetap saja membantah, bahwa banyaknya sumber mata air yang mengering, adalah juga imbas dari ekploitasi yang berlebih oleh perusahaan-perusahaan air minum dalam kemasan.

Indonesia, untuk saat ini, masih menjadi 5 besar negara-negara penghasil air bersih di dunia. Tapi, jika eksploitasi air tawar terus-terusan dilakukan, bisa terjadi kebangkrutan air tawar, karena air hanya dilihat sebagai barang ekonomi, dan diabaikan fungsi sosialnya. Dan repotnya pula, hal ini difasilitasi oleh pemerintah lewat undang-undang no. 7 tahun 2004 mengenai sumber daya air, yang sementara, undang-undang tersebut amat sangat bertentangan dengan pasal 33 UUD 45.

Pertanyaannya adalah, kok bisa, pasal tersebut lolos, padahal mengangkangi undang-undang yang lebih tinggi kedudukannya?

Kita hanya bisa menunggu, dengan APBN sebanyak 12,1 trilyun tahun ini, yang diperuntukkan guna lingkungan hidup, kira-kira, apa terobosan pemerintah untuk mulai membenahi banyaknya kerusakan lingkungan?