Penulis
2 tahun lalu · 273 view · 3 menit baca · Pendidikan xuniversitas_indonesia_2-1.jpg.pagespeed.ic_.gqkqjf2oli.jpg
http://ilmu-politik.fisip.ui.ac.id/

Saat Masuk Universitas Dianggap Aneh

Beberapa waktu lalu, media sempat dihebohkan dengan kisah seorang pengamen yang berhasil menjadi mahasiswa di salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Kisah suksesnya kemudian diikuti oleh individu-individu lain dengan latar belakang yang beragam: anak tukang becak, anak supir angkot, anak pemulung, dan sebagainya. Ada satu hal yang mengikat mereka ke dalam satu kategori sosial yang sama, yaitu latar belakang keluarga mereka. Ya, mereka semua sama-sama berasal dari keluarga kelas bawah.

Apa yang terjadi berikutnya tentu dapat ditebak. Kisah-kisah sukses mereka menjadi perhatian publik dan menuai berbagai respon. Respon-respon yang umumnya bernada positif itu sangat beragam, mulai dari pujian, ekspresi rasa syukur, hingga ucapan terima kasih kepada institusi pendidikan terkait.

Ya, Kisah sukses masyarakat kelas bawah memang sangat menyenangkan untuk dibaca. Kisah-kisah tersebut agaknya menegaskan bahwa tidak ada yang tidak mungkin selama kita mau berusaha, dan kesuksesan bukan hanya milik mereka yang mampu.

Namun yang menjadi pertanyaan bagi penulis adalah, mengapa pendidikan, yang pada hakikatnya merupakan hak dasar setiap warga negara ditempatkan dalam posisi yang sangat tinggi oleh masyarakat? Mengapa keberhasilan individu dari kelas bawah untuk masuk ke dalam institusi pendidikan tinggi menjadi sesuatu yang sangat spesial? Apa yang membuat kisah tersebut menarik? Bukankah memang sudah sewajarnya pendidikan membuka ruang bagi seluruh lapisan masyarakat, terlepas dari kelas sosial maupun ekonomi mereka?

Alasan utama mengapa pendidikan dianggap sebagai barang mewah oleh masyarakat adalah karena aksesnya yang memang sangat terbatas. Keterbatasan akses inilah yang disebut sebagai eksklusi, atau ditolaknya kesempatan seseorang untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan sipil (Robin et al., 1995). Penyebab eksklusi sendiri bermacam-macam, mulai dari aturan tertulis di level struktural seperti undang-undang, hingga ketiadaan infrastruktur pada level implementasi kebijakan.

Pada level struktural misalnya, meskipun “Mencerdaskan kehidupan bangsa” merupakan salah satu cita-cita nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kita masih dapat menemukan pasal-pasal yang justru meletakkan pendidikan pada posisi yang eksklusif. Sebagai contoh, Pasal 6 UU No 20/2003 ayat 1 yang berbunyi: “Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”.

Pasal di atas hanya mewajibkan warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar dari usia tujuh sampai lima belas tahun. Padahal selain pendidikan dasar, masih terdapat pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Jika undang-undang hanya mewajibkan warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar, maka negara juga hanya berkewajiban untuk memberikan fasilitas pendidikan gratis pada jenjang pendidikan dasar saja. Hal ini menyebabkan eksklusi pendidikan bagi warga negara berusia lima belas tahun keatas yang tidak tercantum dalam undang-undang.

Pada level implementasi, terdapat banyak kendala mulai dari kurangnya jumlah sekolah, ruang kelas yang tidak layak, hingga rasio guru dan murid yang tidak merata. Data Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan mengungkapkan bahwa pada tahun 2015, terdapat 149.552 ruang kelas yang rusak (Kompas, 13 Maret 2015). Bahkan di Jakarta sendiri, 47% dari total bangunan sekolah (SD, SMP, dan SMA) mengalami kerusakan (Gatra, 19 Januari 2016).

Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana eksklusi pendidikan menciptakan citra pendidikan sebagai sesuatu yang sangat eksklusif? Mengapa kisah sukses masyarakat kelas bawah banyak dibaca?. Mekanisme macam apa yang memungkinkan hal tersebut terjadi? Hal ini dapat dijelaskan melalui pandangan Bourdieu tentang reproduksi sosial. Bourdieu (1973) menjelaskan bahwa posisi sosial seseorang direproduksi dari satu generasi ke generasi lain. Proses reproduksi ini melibatkan modal-modal yang dimiliki oleh individu, yaitu modal ekonomi, modal budaya, dan modal sosial.

Keterbatasan akses pendidikan akibat modal ekonomi akan berdampak pada modal budaya seseorang. Tanpa pendidikan, individu tidak akan memiliki pengetahuan, perspektif, serta cara hidup yang dimiliki oleh orang lain yang memiliki akses ke institusi pendidikan.

Hal ini berujung pada ketidakmampuan individu yang berasal dari kelas bawah untuk mengembangkan modal sosialnya. Modal sosial, atau jejaring pertemanan antara satu orang dengan orang lain berperan besar dalam kapasitas orang tersebut untuk mengumpulkan modal ekonomi.

Melalui proses tersebutlah posisi pendidikan sebagai sesuatu yang eksklusif dipertahankan. Pandangan bahwa pendidikan merupakan hal yang eksklusif dapat dimaknai sebagai bagian dari modal budaya yang turut direplikasi oleh proses reproduksi sosial. Tujuan utamanya? Agar masyarakat kelas bawah menganggap bahwa tidak tersedianya akses pendidikan bagi mereka adalah hal yang wajar, dan mereka akan tetap berada di bawah piramida kelas.

Pendidikan adalah hak bagi seluruh warga negara, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, maupun budaya mereka. Permasalahan eksklusi pendidikan tidak akan selesai hanya dengan merumuskan undang-undang wajib belajar dan membangun sekolah.

Pemerintah perlu melakukan intervensi secara strategis dengan mempertimbangkan modal-modal yang terlibat dalam proses reproduksi sosial: Modal ekonomi, budaya, dan sosial. Artinya, selain merumuskan undang-undang dan menyediakan infrastruktur, pemerintah juga harus memperluas lapangan kerja, dan mengintegrasikan nilai-nilai humanisme ke dalam kurikulum pendidikan, untuk menjamin upaya inklusi berjalan secara berkelanjutan.

Semoga di masa depan, keberhasilan pengamen yang diterima menjadi mahasiswa perguruan tinggi ternama sudah dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Ya, Semoga.