Kasus kekerasan seksual di Indonesia tak lain layaknya fenomena gunung es. Sedikit yang timbul di permukaan, namun yang tak tampak begitu dalam dan mengakar. Komnas Perempuan menyampaikan bahwa setiap dua jam, terdapat tiga perempuan Indonesia yang menjadi korban kekerasan seksual.

Kekerasan seksual dapat terjadi dimana dan kapan saja, apalagi dengan keterbatasan hukum khusus yang mengatur tentang kekerasan seksual di Indonesia. Apakah kita akan terus membiarkan masalah ini hingga anak cucu kita kelak dan membiarkan korban bertambah terus-menerus?


Kenapa perlu hukum khusus (lex specialist)?

KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) sebagai hukum positif kita di Indonesia, dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. 

Artinya, tidak dapat dipidana suatu masalah jika tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Sebagai negara hukum yang berarti bahwa setiap aktivitas negara dan bangsa harus berlandaskan hukum, kiranya menyediakan suatu undang-undang yang menjawab keadilan hukum bagi setiap warga negara adalah kebutuhan.

Permasalahannya adalah KUHP sebagai rujukan perlindungan hukum pidana secara umum belum dapat menyelesaikan kasus kekerasan seksual yang semakin kompleks dengan beragam bentuk dan jenis. KUHP belum secara holistik dan komprehensif mengatur tentang kekerasan seksual.

KUHP hanya mengakomodir dua jenis kekerasan seksual yakni perkosaan dan pencabulan, yang secara definisi dan unsur pemidanaan pun sangat terbatas. Perkosaan dapat diakui ketika terjadi penetrasi penis ke vagina, jika terlepas dari pada unsur itu maka dikategorikan sebagai pencabulan.

Tentu hal ini sangat merugikan korban, karena dari pertimbangan hukuman pun lebih ringan. Realitanya, kasus kekerasan seksual tidak hanya berbentuk perkosaan yang dimaksud, ada yang menggunakan benda-benda atau barang tajam untuk melakukan kekerasan pada alat kelamin, misalnya memasukkan gagang cangkul pada kelamin korban (salah satu kasus perkosaan di tahun 2016).

Jika dihubungkan dengan definisi dalam KUHP, kasus ini tidak termasuk dalam perkosaan karena tidak memenuhi unsur "penetrasi penis ke vagina" tadi. Padahal, tak dapat dipungkiri, korban terus meningkat dengan beragam bentuk kekerasan seksual yang semakin kompleks.

Dengan terbatasnya pengaturan tentang kekerasan seksual dalam KUHP, maka RUU PKS hadir sebagai Undang-undang khusus atau lex specialist untuk mengisi kebutuhan hukum saat ini.


Sekilas Sepak Terjang RUU PKS

RUU PKS atau Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan RUU yang sudah cukup lama diajukan Komnas Perempuan, kurang lebih dari tahun 2012 dan telah menjadi daftar program legislasi nasional (prolegnas) sejak tahun 2016.

Namun, hingga saat ini, RUU PKS belum kunjung menjadi perhatian para pembuat kebijakan untuk disahkan. Bahkan pada Juni 2020 lalu, RUU PKS sempat dikeluarkan dari prolegnas. Baru pada Maret 2021, RUU PKS kembali dimasukkan dalam daftar prolegnas prioritas tahun 2021.


Kenapa RUU PKS?

RUU PKS adalah Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang mengatur secara khusus tentang kekerasan seksual yang dapat melindungi warga negara Indonesia dari segala bentuk kekerasan seksual.

RUU PKS merupakan kebutuhan hukum saat ini. Pengaturan pidana yang holistik dan komprehensif, membuat RUU ini lebih mendukung hak-hak korban dan setiap warga negara dalam upaya pencegahan kasus kekerasan seksual sehingga dapat menjawab persoalan kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia.

Dalam RUU PKS ayat (1) menjelaskan definisi kekerasan seksual, yakni:

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

Dapat dilihat kompleksitas unsur pidana kekerasan seksual yang dimuat dalam definisi tersebut.

RUU PKS mempunyai 6 (enam) elemen kunci utama yang dirumuskan Komnas Perempuan, yaitu:

1. Pencegahan, merupakan segala upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual dan keberulangan kekerasan seksual. RUU PKS juga mengatur peran dan tugas Lembaga Negara dan Pemerintah dalam upaya pencegahan kekerasan seksual.

Pencegahan ini memberikan ruang aman kepada masyarakat di segala sektor, antara lain pendidikan, ruang publik-privat, pemerintahan, ekonomi, dan sosial.

2. Penggolongan jenis kekerasan seksual, antara lain:

- Pelecehan seksual, kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan.

- Eksploitasi seksual, kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama atau identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

- Pemaksaan kontrasepsi, kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk mengatur, menghentikan dan/atau merusak organ, fungsi dan/atau sistem reproduksi biologis orang lain, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, sehingga orang tersebut kehilangan kontrol terhadap organ, fungsi dan/atau sistem reproduksinya yang mengakibatkan Korban tidak dapat memiliki keturunan.

- Perkosaan, kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual.

- Pemaksaan perkawinan, kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau tekanan psikis lainnya sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan.

- Pemaksaan pelacuran, kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, identitas, atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, melacurkan seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

- Perbudakan seksual, kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang, dengan tujuan menempatkan orang tersebut melayani kebutuhan seksual dirinya sendiri atau orang lain dalam jangka waktu tertentu.

- Penyiksaan seksual, kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk menyiksa Korban.

- Aborsi, kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk memaksa orang lain untuk melakukan aborsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan

Kekerasan seksual ini meliputi peristiwa kekerasan seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, dan situasi khusus lainnya.

3. Sanksi pidana, RUU PKS merumuskan ancaman dua pidana pokok dan sembilan pidana tambahan.

- Pidana pokok berupa pidana penjara dan rehabilitasi khusus kepada pelaku. Rehabilitasi khusus bertujuan untuk mengubah pola pikir, cara pandang, dan perilaku seksual terpidana serta mencegah keberulangan kasus oleh terpidana.

Rehabilitasi khusus dijatuhkan kepada anak yang berusia di bawah 14 tahun; atau terpidana pada perkara pelecehan seksual.

- Pidana tambahan, berupa;

a) Restitusi, restitusi yang diajukan oleh korban atau keluarga korban melalui Penuntut Umum kepada pengadilan, diputuskan sebagai pidana tambahan.

b) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, sebagai ancaman pidana tambahan atas tindak pidana pemaksaan pelacuran.

c) Kerja sosial, penyelenggaraan pidana dapat dilakukan dengan mempertimbangkan; tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan pelaku; kondisi pskilogis pelaku; dan identifikasi tingkat resiko yang membahayakan.

d) Pembinaan khusus, meliputi hal-hal yang berkaitan dengan; perawatan di bawah psikolog dan/atau psikiater, peningkatan kesadaran hukum, pendidikan imtelektual, pengubahan sikap dan perilaku, perawatan kesehatan jasmani dan rohani, dan reintegrasi perilaku tanpa kekerasan seksual.

e) Pencabutan hak asuh, diberlakukan kepada pelaku kekerasan seksual yang merupakan orang tua atau keluarga korban.

f) Pencabutan hak politik, diberlakukan kepada pelaku kekerasan seksual yang merupakan pejabat publik.

g) Pencabutan hak menjalankan pekerjaan tertentu, diberlakukan kepada; atasan, pemberi kerja atau majikan; atau seseorang yang berperan, bertugas atau bertanggungjawab memelihara, mengawasi, membina yang terjadi di lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga sosial, tempat penitipan anak, atau tempat-tempat lain dimana anak berada dan seharusnya terlindungi keamanannya.

h) Pencabutan jabatan atau profesi, diberlakukan kepada pelaku kekerasan seksual yang merupakan penegak hukum atau pejabat.

i) Pengumuman putusan hakim, sebagai pemberatan, antara lain jika kekerasan seksual dilakukan dalam kondisi khusus seperti bencana alam, perang, konflik senjata, konflik sosial, atau situasi darurat lainnya.

4. Hukum acara pidana, RUU PKS merumuskan acara peradilan pidana yang lebih menjamin perlindungan korban, antara lain:

a) Alat bukti, selain alat bukti yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), RUU PKS juga menambahkan alat bukti berupa: keterangan korban; surat keterangan psikolog dan/atau psikiater; rekam medis dan/atau hasil pemeriksaan forensik; rekaman pemeriksaan dalam proses penyidikan; informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dokumen; dan hasil pemeriksaan rekening bank.

b) Sikap aparat penegak hukum, antara lain; memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian tentang penanganan korban yang berperspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan Gender; telah mengikuti pelatihan peradilan pidana kekerasan seksual.

c) Larangan mengkriminalkan korban, untuk pemenuhan hak atas perlindungan, korban tidak dapat dijadikan tersangka/terdakwa atas perkara pidana pencemaran nama baik atau perkara pidana lainnya yang menjadi rangkaian fakta hukum dengan peristiwa kekerasan seksual yang dialami korban.

d) Pemulihan korban, meliputi: fisik; psikologis; ekonomi; sosial dan budaya; dan ganti kerugian.

e) Pendampingan korban, meliputi: layanan pengaduan; layanan kesehatan; layanan penguatan psikologis; layanan psikososial dan rehabilitasi sosial; layanan Pendampingan hukum; dan layanan pemberdayaan ekonomi.

5. Hak korban, pemenuhan hak korban, keluarga korban, dan saksi.

Hak korban meliputi: hak atas penanganan; perlindungan; hingga pemulihan korban.

Hak keluarga korban meliputi: hak atas informasi; hak atas kerahasiaan identitas keluarga, kelompok dan/atau komunitasnya; hak atas keamanan pribadi keluarga dan harta benda dari ancaman balas dendam, kekerasan, perusakan, pemutusan pekerjaan dan sebagainya.

Hak saksi meliputi: hak mendapatkan informasi tentang hak dan kewajibannya sebagai Saksi dan prosedur yang akan dilaluinya; hak untuk mendapatkan pemanggilan yang patut, bantuan transportasi, akomodasi dan konsumsi selama memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana; hak penguatan psikologis; hak bantuan dan Pendampingan hukum; hak atas Perlindungan keamanan diri, Keluarga, kelompok, Komunitas dan/atau harta bendanya dari ancaman atau tindakan kekerasan dari pihak lain; hak atas kerahasiaan identitas diri, Keluarga, kelompok dan/atau komunitasnya; hak untuk tidak dituntut pidana atau digugat perdata atas kesaksiannya; dan hak atas fasilitas dan bantuan khusus sesuai kondisi dan kebutuhan Saksi untuk memberikan kesaksian.

6. Pemantauan, bertujuan untuk melaksanakan pemantauan terhadap penyelenggaraan penghapusan Kekerasan Seksual; dan memberikan saran, pertimbangan dan/atau rekomendasi kepada lembaga negara, pemerintah, pemerintah daerah, Korporasi, lembaga pers, organisasi masyarakat, lembaga pengada layanan dan organisasi lainnya yang menyelenggarakan Pencegahan, Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan Korban.

Enam elemen kunci diatas hanya terdapat pada RUU PKS, itulah sebabnya RUU PKS adalah penting dan perlu segera disahkan. 

Poin empat tentang acara pidana misalnya, pada alat bukti ditambahkan keterangan korban, yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHAP. Hal ini tentu sangat mendukung korban kekerasan seksual yang kasusnya terjadi di tempat yang tidak terdapat orang lain sebagai saksi atau dengan perkataan lain hanya terdapat korban dan pelaku di tempat kejadian.

Kebanyakan kasus tidak dapat ditindaklanjuti karena hambatan persoalan saksi ini. Hal ini juga menjadi salah satu alasan korban tidak ingin melanjutkan melapor kekerasan yang terjadi karena belum memenuhi standar bukti yang kuat.

Sehingga menyebabkan angka korban yang tampak karena melapor belum termasuk korban yang tak tampak atau tidak melapor, demikian yang saya maksudkan tentang fenomena gunung es.


Peran Masyarakat

Tujuan terciptanya RUU PKS yakni mencegah dan melindungi warga negara Indonesia dari segala bentuk kekerasan seksual. Kiranya peran kita sebagai masyarakat juga diperlukan untuk mendukungnya.

Pelibatan partisipasi masyarakat dalam RUU PKS bertujuan untuk:

- Mencegah terjadinya kekerasan seksual

- Memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya kekerasan seksual kepada aparat penegak hukum atau pihak yang berwajib

- Melakukan sosialisasi tentang penghapusan kekerasan seksual

- Membantu melakukan pemantauan terhadap terpidana kekerasan seksual yang telah menyelesaikan pidananya

- Memantau kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara Kekerasan Seksual

- Memantau pemerintah dan pemerintah daerah terhadap kebijakan yang terkait dengan upaya penghapusan Kekerasan Seksual

- Membangun dan/atau mengoptimalkan pemulihan Korban berbasis Komunitas;

- Memberikan pertolongan darurat terhadap Korban

- Memberikan perlindungan terhadap Korban

- Membantu proses pemulihan Korban

Mari gerak bersama, hentikan segala bentuk kekerasan seksual. Ciptakan ruang aman bagi sesama. Minimal, tidak membiarkan diri kita menjadi bagian dari yang melanggengkan penindasan atau kekerasan seksual.

DUKUNG RUU PKS. SAHKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL!




Referensi: RUU Penghapusan Kekerasan Seksual https://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf