Tak ada perempuan progresif tanpa lelaki progresif untuk sebuah revolusi.

Sebagai yang merdeka, mari kita menengok kembali isu nasional yang mengilas validasi dan hak rakyat. Covid-19 sekiranya hanyalah kabut tipis yang menghalangi pandangan intens nan kritis, kabut tipis yang berpotensi menjadi pengecoh realitas mengagapkan nalar lelaki maupun perempuan yang tua maupun muda. 

Kamis, 02/07/2020, DPR terhormat tanpa beban menyingkirkan RUU PKS yang lama mereka sandera selama 5 tahun. Sejak 2017 RUU PKS dijadikan primadona Prolegnas, hanya dijadikan primadona yang pahit lalu sepa dibuang. Alasan paling gagap yang dilontarkan sebelum disingkirkan dari prolegnas prioritas adalah "sulit". Untuk yang berpikir positif, mungkin benar saja DPR kesulitan atau memang mereka saja yang malas.

Dewan Perwakilan yang terhormat mungkin merasa RUU PKS ini sama sulitnya dengan perjanjian ekstradisi ala Indonesia Singapura dengan persyaratan sebuah pulau di semenanjung Riau, atau mungkin DPR merasa RUU PKS ini sulit layaknya alot kasus HAM Indonesia yang hanya menjadi legacy cerita turun-temurun generasi ke generasi. Atau mungkin saja sesulit mengambil kebijakan PSBB Covid-19 ala kota Ambon dan new normal di daerah lainnya.

Menggunakan berapa perbandingan pun DPR sudah telanjur gagap dalam meyakini RUU PKS begitu sulitnya. Bahkan sekalipun melobi dengan tumbal syarat, nantinya malah mengindikasikan mereka bukanlah wakil rakyat, namun hanya pemain drama yang suka bernada sama yang apabila ditekan akan menunjukkan kegagapan.

Sebenarnya sesulit apa membahas RUU PKS jika katanya wakil rakyat yang paling "hebat" adalah orang-orang terpilih lagaknya, yang bukan sembarangan dan bahkan katanya adalah "titisan dewa". Namun anehnya masih saja dongkol membahas persoalan yang tak rumit dipaksa sulit. Berbagai alasan dijadikan alibi membenarkan kegagapan dengan statement "sulit" yang telah telanjur dilontarkan. 

Merupakan suatu kegelisahan apabila wakil rakyat menyingkirkan RUU PKS dari prolegnas prioritas, angka korban kekerasan seksual selalu bertambah setiap harinya dan fakta bergema tiap 2 jam ada 3 perempuan menjadi korban kekerasan seksual. Sedangkan jumlah korban yang dirilis oleh KOMNAS Perempuan selama 5 tahun terakhir menunjukkan angka yang signifikan, apakah fakta ini terpaksa dianggap abstrak oleh mereka?

RUU PKS dan Polemiknya

Politik feminisme yang dijadikan isu adalah alasan paling "klise". Kelewatan monoton, karena RUU PKS nyatanya tidak hanya membahas kekerasan seksual terhadap perempuan namun juga terhadap pria, dengan presentase sebesar 87%, sementara laki-laki 13%. Jelasnya, semua mengetahui mayoritas korban adalah perempuan sehingga dengan demikian politik feminisme selalu disematkan. 

Menganggap RUU PKS adalah jalan melanggengkan eksistensi feminisme adalah keliru, karena RUU PKS mengganut asas non-diskriminasi yang mana tak membedakan lelaki maupun perempuan, keduanya sejajar di mata hukum. 

Selain polemik politik feminisme, banyak perempuan dari aliran konservatif yang menolak RUU PKS dengan dalil RUU ini "prozina" dan terkesan "liberal" Dalam tanda kutip. Akan lebih baik dipahami terlebih dahulu untuk mencetuskan sebuah instrumen hukum harus berdasar pada aspek sosiologis, ini berkaitan dengan kondisi realitas yang terjadi di dalam masyarakat, dan RUU PKS hadir untuk menjawab fakta yang hari ini terjadi. 

Hanya beberapa pasal yang tidak disetujui, lantas tak harus dijadikan langkah untuk menolak RUU PKS. Perempuan yang ada di seberang "kiri" maupun "kanan" adalah kaum cerdas tercerahkan yang harus menawarkan langkah solutif, salah satunya dengan meminta revisi dari pada menolak secara mentah-mentah tanpa mempertimbangkan kemungkinan baik lainnya. 

Isu mengenai pro LGBT juga keliru, kita setuju dengan "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab". Menjunjung tinggi nilai adab dalam kemanusiaan ala ketimuran adalah yang utama. HAM yang diyakini bangsa ini bukanlah HAM yang liberal ala barat, melainkan berdasarkan pada Pancasila. DPR telah mengkhianati bangsa ini jika mereka lupa dengan isi kandungan Pancasila yang menjadi patokan segala instrumen hukum. 

RUU PKS diperlukan sebagai payung hukum melindungi hak-hak korban kekerasan seksual. Hal ini memunculkan perdebatan karena RUU PKS sendiri dianggap sudah merupakan satu kesatuan dari perlindungan HAM dan termaktub di dalam KUHP, tepatnya pada bagian "Kejahatan Terhadap Kesusilaan" yang  pasalnya membahas tentang kekerasan dan pencabulan. Namun KUHP bersifat umum, sedangkan RUU PKS dibutuhkan sebagai hukum khusus atau lex spesialis yang penjabarannya jauh lebih detail dan rinci.

Berbagai usaha dilakukan, entah sudah berapa parade jalan dan tuntutan lainnya digaungkan hanya untuk menyuarakan pengesahan RUU PKS. Alasan yang membuat menyeringai lainnya manakala RUU PKS dianggap menyuarakan budaya patriarki dan ini bertentangan dengan UU yang bersifat terbuka. Masyarakat tidak mengerti dengan konteks RUU PKS yang sarat akan misi melemahkan patriarki, karena akan berlawanan dengan konstruksi sosial yang ada.

Alasan menggunakan budaya patriarki sebagai embelem hanya alasan 1 dari 1000 lainnya untuk menutupi kegagapan DPR. Saya memastikan patriarki bukan lagi misi utama pergerakan perempuan di era 4.0 karena ini hanya bagian dari konstruksi yang terlanjur mengakar, dan satirenya mari menanyakan "kejantanan" mereka yang hanya mempermasalahkan patriarki, dibanding mengonsepkan matriarki masih ada parental yang jauh humanis bagi mereka yang progresif. 

Karena sedari awal tujuan utama pergerakan perempuan terhadap disahkan RUU PKS adalah agar korban kekerasan seksual dapat dilindungi. Sntah dia perempuan atau lelaki yang tua maupun muda, semuanya mempunyai hak yang sama. 

Negara hadir untuk melindungi hak-hak korban kekerasan seksual. Jika merasa RUU PKS adalah yang paling sulit, maka indikasi pertama adalah negara berusaha lepas tangan untuk melindungi hak korban. Dengan menyatakan tak ada waktu dalam membahas RUU PKS selama pandemi, maka indikasi lainnya negara yang mana DPR secara tidak sadar menyatakan RUU PKS tidaklah penting. 

Meskipun kita tahu pada akhirnya alibi untuk mengait simpati publik adalah dengan mengganti pembahasan RUU PKS dengan RUU tentang kesejahteraan lanjut usia. Keduanya secara bersamaan sama penting sehingga salah satu di antara keduanya tak harus dijadikan embelem melindungi kepentingan politis di balik penyingkiran RUU PKS dari prioritas prolegnas. 

DPR harus kembali menjadikan RUU PKS sebagai bagian dari prolegnas prioritas dan tetap menjaga concern dalam setiap pembahasan maupun revisi. Semua elemen masyarakat yang mencitakan keadilan bagi korban kekerasan seksual pun tentunya akan selalu mengawali DPR sampai pada Oktober 2020 nanti dalam pembahasan lebih lanjut mengenai pembahasan prolegnas prioritas. 

Sebagai akhir dari tulisan ini, saya hanya ingin mengatakan; "bangsa ini jangan kembali ke zaman jahiliyah, karena bangsa yang tercerahkan tidak pernah mengamini kekerasan dalam bentuk apa pun."