29658_58607.jpg
Pinterest
Hukum · 3 menit baca

Runtuhnya Benteng Keadilan
Ketidakadilan Aparat Hukum Indonesia

Keadilan menurut KBBI adalah sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil. Keadilan berasal dari kata adil yang artinya menurut KBBI adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran serta sepatutnya tidak sewenang-wenang.

Bicara tentang keadilan hukum di Indonesia, undang-undang ialah suatu sarana yang dapat digunakan untuk menerapkan keadilan. Tetapi nyatanya undang-undang hanya dijadikan sebagai instrument yang di anggap remeh oleh beberapa aparat hukum di Indonesia. Aparat hukum yang seharusnya menegakkan keadilan seadil-adilnya haruslah memikirkan nasib rakyat dan tidak boleh hanya memikirakan kepentingan individunya sepihak. Bagaimanapun aparat hukum memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap tegaknya keadilan di Indonesia.

Kita tak ingin Indonesia terus menerus menjadi buah tertawaan dan celaan orang, seakan-akan  negeri kita telah jadi republik pisang dimana yang berkuasa adalah uang bukan hukum (inilah wajah Indonesia,21 januari 1969, Mochtar Lubis).

Ketidakadilan aparat hukum Indonesia

Dalam contoh kasus hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkena OTT  KPK yakni Syarifudin menerima suap senilai 250 juta (Jakarta lawyers club,2011). Tanpa pikir panjang ia hanya memikirkan untuk dirinya sendiri saja, tanpa memikirkan akibatnya. Yakni tugas hakim yang sesungguhnya ialah menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Namun pada kenyataannya aparat hukum sendirilah  yang melanggarnya.

Kemudian, akhir-akhir ini dalam kasus terkini OTT KPK pun terjadi pada Pengadilan Negeri Medan. Yakni hakim sebagai pemutus perkara sidang kasus korupsi lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN 2 dengan terdakwa sang konglomerat dan pemilik Taman Simalem Resort, Tamin Sukardi yang digelar di Pengadilan Negeri Medan, Senin (27/8/2018). Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkan OTT yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan. Yakni diduga mengenai hal, telah terjadinya transaksi terkait penanganan perkara Tipikor di Medan (tribunnews.com, 2018).

Tidak hanya dalam meja peradilan, di dalam kehidupan bermasyarakat pun ketidakadilan juga tercermin. Seperti dalam kasus lama yang terjadi yakni kasus nenek mirna yang mencuri kakao, dimana dari sisi kemanusian mungkin kita berpendapat bahwa itu masih dalam hal yang wajar dan bisa diselesaikan secara singkat.

 Namun disini terkadang individu memiliki persepsi keadilan yang berbeda-beda. Dari sini kita bisa melihat bahwa keadilan itu abstrak, sampai kapan pun mungkin kita tidak akan menemukan yang namanya keadilan. Namun jika kita berbicara tentang hukum , tentu kasus nenek mirna tersebut melanggar undang-undang yang berlaku. Oleh karena itulah disini aparat hukum harus mengambil tindakan yang seadil-adilnya. Jangan sampai hukum menjadi tumpul ke atas dan tajam ke bawah. 

Mengenai kasus-kasus diatas kita sebagai rakyat Indonesia yang paham akan hukum, turut prihatin atas perbuatan aparat hukum di Indonesia. Dimana kebijakan yang mencerminkan ketidakadilan itu bisa terus menjadi kesalahan sama terus. Dimana sebenarnya larangan-larangan dalam menerapkan hukum itu ada aturannya dan semuanya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan melihat keadaan pemerintahan Indonesia saat ini, aparat hukum Indonesia seakan-akan buta terhadap hukum yang diterapkan dan aturan yang berlaku.

Sebagaimana telah di atur dalam undang-undang yakni mengenai batasan penegakan hukum dan keadilan, UUD 1945 menegaskan hukum dan keadilan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang diadakan untuk itu, serta batasan yang berkaitan dengan pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis seperti ditegaskan pada Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945.

Hukum bisa berbuat apa jika uang sudah berkuasa. Uang mempermudah segalanya tanpa memikirkan hukum yang berlaku. Dalam sisi lain uang negara juga tidak diolah sebagaimana mestinya, seperti di lakukannya  korupsi yang melekat di kalangan pemerintahan kita. Korupsi yang terjadi di Indonesia sejak zaman belanda mungkin sudah tidak asing lagi mengapa hal yang selalu menjadi permasalahan yang kian membudaya di Indonesia.

Maka dari itu, untuk mengatasi keadilan yang kian lama kian memburuk. Kita sebagai masyarakat bisa berkontribusi untuk memberantas korupsi, yang mencerminkan ketidakadilan hukum di Indonesia, yakni melalui kebijakan yang telah di keluarkan oleh Presiden  Joko Widodo, beliau  menerapkan kebijakan bahwa, barang siapa yang melaporkan kasus korupsi maka akan mandapatkan penghargaan dalam bentuk piagam dan premi yang besarnya maksimal 200 juta.

Yang kemudian kebijakan tersebut diatur dalam peraturan yang diteken Presiden Joko Widodo dan di undangkan oleh Kementrian hukum dan HAM pada 18 September 2018. PP 43/2018 telah masuk dalam lembaran Negara RI tahun 2018 Nomor 157 (kompas.com, 2018). Dengan kebijakan yang di keluarkan ini diharapkan agar masyarakat dapat ikut serta berperan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, agar keadilan di Indonesia bisa semakin kokoh.