Home is where we should feel secure and comfortable — Catherine Pulsifer

Rumah, sebuah tempat untuk berlindung dari bahaya luar. Rumah memberikan kenyamanan bagi penghuninya karena di sanalah cerita-cerita kita bermula. Sayangnya, definisi itu tidak berlaku bagi mereka- para imigran- terlebih lagi imigran gelap.

Berada di rumah justru membuat mereka semakin terancam. Rumah bukan lagi tempat yang aman bagi mereka. Mungkin tidak ada lagi istilah tanah air bagi mereka, adanya tanah darah. Sungguh ironi, bencana kemanusiaan sedang melanda negeri mereka.

Sesuai namanya, bencana kemanusiaan disebabkan oleh rasa ego manusia yang sudah tertutup hatinya. Mereka sudah lupa bahwa mereka adalah manusia, sampai-sampai manusia lain dianggap bukan manusia. Dengan santainya, mereka menyiksa dan membunuh manusia lain seolah-olah manusia lain adalah hewan.

Satu-satunya jalan keluar bagi mereka adalah mencari rumah baru di luar negaranya. Sebuah rumah yang bisa memberikan mereka kebebasan dan tentunya rasa aman. Sayangnya, mereka tergiur dengan iming-iming rumah kemanusiaan oleh segelintir orang yang mengaku sebagai juru selamat.

Alih-alih selamat, mereka harus mempertaruhkan hidup mereka di atas ombang-ambing kapal tak layak huni dengan kelebihan muatan. Berminggu-minggu mereka berada di lautan ganas. Kematian turut menghantui wajah penuh harap itu agar bisa secepat mungkin menemukan daratan, meski harus menahan lapar dan haus.

Ketika menemukan daratan, mereka pikir bakal menemukan cerita indah baru namun kenyataannya mereka belum sampai ke tempat tujuan mereka. Pulau Christmas di Australia adalah salah satu tujuan akhir mereka untuk menemukan sebuah rumah.

Sebelum tiba di tempat tujuan, mereka harus transit terlebih dahulu di beberapa negara seperti Thailand, Malaysia dan Indonesia. Hal tersebut dikarenakan masalah di laut dengan kondisi sedemikian rupa itu lebih berbahaya daripada konflik di negara mereka sendiri.

Berada di negara transit pun menjadi masalah baru bagi mereka. Mereka akan sulit menemukan perlindungan lantaran dokumen mereka tidak lengkap. Dengan membayar sejumlah uang, mereka dijanjikan tiba di pulau Christmas tanpa ada kendala.

Sebagian dari mereka baru menyadari bahwa mereka hanya dimanfaatkan. Aneh memang, ada saja orang memanfaatkan situasi orang-orang yang terancam dalam bahaya. Mereka tak lebih dari bandit-bandit penyelundupan manusia yang tak berperikemanusiaan.

Di beberapa negara, imigran gelap dianggap sebagai ancaman. Keberadaan mereka dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak keamanan nasional di mana paham teroris seolah-olah melekat kepadanya.

Alasan tak sepenuhnya benar itu menjadi senjata bagi Pemerintah Australia untuk membatasi jumlah pengungsi atau pencari suaka ke negaranya. Masih teringat jelas, bagaimana kebijakan stop the boats yang pernah dikeluarkan pemerintah negara Kanguru telah menimbulkan polemik kemanusiaan tak berkesudahan.

Australia merupakan negara ketiga yang mendapatkan mandat untuk menampung para imigran sebagaimana Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Nyatanya, negara tersebut tidak menjalankan mandat secara sepenuhnya. Kebijakan menghentikan dan mengembalikan kapal ke perairan Indonesia telah menodai asas kemanusiaan.

Meskipun Indonesia tidak memiliki kewajiban terhadap para imigran gelap karena tidak menandatangani Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, bukan berarti Indonesia lepas tangan terhadap imigran gelap.

Indonesia selalu berpedoman pada Pembukaan UUD 1945 di mana selalu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Tak ayal jika masalah imigran gelap adalah bentuk ketidaktertiban dunia serta dapat mematikan perdamaian.

Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah cita-cita luhur bangsa lainnya. Masalahnya kini, bagaimana imigran gelap mendapatkan rasa kemanusiaan. Oleh sebab itu, sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan maka di bangunlah Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) sebagai tempat sementara para manusia kapal sebelum akhirnya di tempatkan ke negara ketiga

Sayangnya, kenaikan jumlah manusia kapal yang naik setiap tahunnya membuat Indonesia kewalahan baik dari segi finansial maupun tempat penampungan. Banyak manusia kapal yang akhirnya tidur di trotoar jalan dekat Rudenim sambil menunggu kepastian hukum bagi mereka.

Nytanya, jumlah pengungsi tidak akan menurun manakala bencana kemanusiaan belum reda. Menurut Kompas, pada 2018 saja terdapat 13 ribuan pengungsi yang belum mendapatkakn kepastian hukum di Indonesia. Sialnya, International Organization for Migration (IOM) sebagai organisasi yang menyalurkan dana terhadap pengungsi internasional hanya memberikan jatah terhadap 9 ribu pengungsi.

Lantas, siapa yang bakal menanggung sisanya?

Menurut Humphrey Wangke, peneliti Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, langkah yang tepat bagi Indonesia adalah mempercepat pemrosesan para imigran sehingga dana yang dikeluarkan tidak akan membengkak. Indonesia juga harus tegas dalam mengimplementasikan kebijakan tentang imigran gelap sehingga masalah tersebut tidak akan berlarut-larut.

Namun masalahnya jika Australia tidak mau menerima mereka, lantas hendak pergi ke mana mereka?

Mediasi yang dilakukan Indonesia terhadap UNHCR dan IOM serta Australia belum menemukan titik terang. Pun negoisasi antara negara pertama (negara asal para imigran) dan negara ketiga (negara penerima para imigran) sudah dilakukan oleh Indonesia sebagai negara kedua (negara transit).

Mendeportasikan manusia kapal ke negara asalnya pun bukan pilihan yang bijak. Itu sama halnya dengan menaruh mereka ke kandang singa yang kelaparan. Selain itu, jika Indonesia melakukan hal demikian maka sudah pasti dunia akan mengencamnya.

Yang mereka butuhkan adalah sebuah rumah, lebih tepatnya rumah kemanusiaan. Tapi apa benar, rumah kemanusiaan itu ada di negara ketiga?

BBC mengungkapkan bahwa berada di negara ketiga tak jauh berbeda dengan penjara. Pulau Christmas yang menjadi dambaan manusia kapal menyimpan banyak misteri- penyiksaan, terisolasi dan pembunuhan.

Serba salah memang, entah berada di negara asal, negara transit hingga negara ketiga, kemanusiaan sulit mereka temukan. Seolah-olah mereka tidak layak menyandang status sebagai manusia.

Masalah imigran gelap adalah masalah kemanusiaan. Beban itu tak hanya ditujukan pada negara tapi juga kita. Kita patut bersyukur dengan hadirnya beberapa LSM di Indonesia seperti PMI, Sandya Institute, Suaka dan masih banyak lainnya.

Mereka datang atas dasar kerja-kerja kemanusiaan. Apalagi para imigran tidak diizinkan bekerja di negara transit. Beberapa bantuan dan dukungan seperti memberikan pelatihan berbahasa Inggris dan Indonesia, pembekalan keterampilan sebelum diberangkatkan ke negara ketiga dan tentunya menyuplai kebutuhan sehari-hari bagi mereka.

Kehadiran donatur sudah lebih dari cukup. Bagi kita yang tidak melakukan apa-apa, cukup mendoakan dari jauh. Jangan malah menghardik mereka yang sudah memberikan bantuan. Aneh memang, memberikan bantuan pada imigran gelap malah dianggap tidak nasionalis karena mereka menganggap harusnya bantuan itu ditujukan pada masyarakat Indonesia yang masih banyak kekurangan.

Kemanusiaan bersifat universal, tidak memandang dari mana ia berasal, beragama apa, dan bersuku apa. Mengakhiri bencana kemanusiaan adalah tugas manusia di mana pun ia berada. Pada hakikatnya semua manusia sama di hadapan Tuhan, hanya amal kebaikan yang membedakannya.

Memang dalam kenyataannya, kehadiran imigran gelap kadang menimbulkan polemik khususnya mereka yang tinggal di trotoar. Kebiasaan mereka yang membuang sampah sembarang, menolak ditertibkan, berkelahi dengan warga sipil dan berbagai polemik lainnya kadang membuat geram.

Jauh di lubuk hati mereka, yang mereka inginkan adalah sebuah perlakuan manusiawi. Mungkin saja mereka mengalami stres dan trauma berat lantaran sudah beberapa minggu terombang-ambing melawan kematian sehingga selalu membuat ulah. Menasihati boleh, tapi membalasnya dengan makian itu yang tidak boleh.

Kerja-kerja kemanusiaan memang penuh tantangan. Di saat kita hendak berbuat baik pun, ada saja yang melawan maupun mencibir. Namun jika kita ingat niat awal, maka kita akan melakukannya dengan sepenuh hati.

Kerja-kerja kemanusiaan tidak memedulikan jika ada yang melawan dan mencibir asalkan rumah kemanusiaan bisa mereka rasakan meskipun tanpa pintu dan jendela. Kembali ke definisi awal, rumah adalah tempat berlindung dari bahaya luar dan memberikan rasa aman meskipun tidak berbentuk rumah pada umumnya.