Ruang terbuka menjadi penting bagi perkotaan di karenakan fungsinya yang bukan saja sebagai fungsi ekologis, mempercantik kota, menunjukan identitas suatu kota tetapi juga untuk meningkatkan kebahagiaan masyarakat kota (cityzen). Anggapan tersebut berangkat dari sebuah realitas bahwa masyarakat membutuhkan tempat untuk bertemu, berkomonikasi, bertukar pikiran (brainstorming), santai, saling belajar satu sama lain melakukan aktifitas individu dan aktifitas komunal. Hal tersebut akan terjadi apabila didukung dengan ruang terbuka publik yang memadai. Tahun-tahun yang lampau sudah disinggung oleh John Ormsbee Simonds (1986) bahwa ruang publik berupa lapangan olahraga, taman, ruang terbuka, tempat bermain dan lainnya disebut urban paradise alias surga perkotaan.

Digambarkan bahwa ketika orang merasa jenuh, sumpek, bosan berada dalam bangunan, lazimnya mereka akan keluar mencari ketenangan, kesejukan, udara segar, melepas napas, mendengar gemericik air dan suara burung di kawasan yang disebut surga perkotaan itu sehingga mengisyaratkan pentingnya ruang terbuka publik di perkotaan.

Berbicara menganai ruang terbuka publik baiknya berangkat dari sebuah definisi yang jelas selain para ahli, terminologi tersebut termaktub dalam undang-undang penataan ruang No. 26 tahun 2007 dalam pasal 28 ruang terbuka publik dibagi menjadi dua yaitu penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) dan penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka non hijau (RTNH), sehingga terminologi ruang terbuka publik disini tidak terlepas dari dua poin tersebut.

Secara institusional penyediaan ruang terbuka publik di seluruh kota-kota di Indonesia menjadi kewajiban pemerintah walaupun tidak menutup peran dari LSM/NGO dalam penyediaan ruang terbuka publik. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, selanjutanya dibagi proporsinya paling sedikit ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota adalah 20% sedangkan proporsi untuk ruang terbuka hijau privat adalah sebesar 10%.

RTH yang ada di kota-kota besar dan kota-kota lainnya di Indonesia saat ini bisa dibilang tidak memadai, sebagian besar hal itu disebabkan telah dikonversi lahan-lahan menjadi megamall, supermall, department store, pusat perbelanjaan, yang serba gigantic dan kawasan permukiman baru yang sebenarnya cenderung dimiliki oleh pribadi dan dimanfaatkan oleh hanya golongan ekonomi tertentu bukan untuk publik yang pemanfaatanya tanpa perbedaan kelas dan tidak dipungut biaya.

Dari realitas tersebut seringkali RTH diplesetkan sebagai ‘rumah, toko dan hotel’ dan peraturan penataan ruang diplesetkan menjadi ‘penataan uang’. Suara sumbang tersebut karena sinyalemen yang kuat pembangungan di perkotaan lebih berpihak pada kaum berduit bukan berpihak pada masyarakat umumnya (public).

Tidak menampik bahwa saat ini kota-kota merupakan ladang pertempuran bagi ekonomi (economic bettleground). Siapa yang memiliki kekuatan finansial, dialah yang akan menentukan wajah dan nasib kota sehingga menjadi pandangan yang lazim saja ketika banyak RTH atau RTNH yang di konsversi menjadi ruang tertutup. Dengan minimnya ruang terbuka publik sedikit banyak akan berpengaruh pada pembentukan psikologi masyarakat kota yang buruk, menimbulkan degradasi lingkungan, dehumanisasi dan dampak buruk lainnya. Tidaklah sulit untuk menemukan referensi yang menggambarkan dampak negatif dari tidak memadai atau tidak adanya ruang terbuka publik di perkotaan.

Kota-kota besar di Indonesia

Luasan ideal ruang terbuka publik yang diamanatkan dalam undang-undang penataan ruang kelihatannya cukup sulit untuk di implementasi di lapangan, terutama di kota-kota besar di Indonesia sangat sulit untuk mencapai target tersebut. Sekedar perbandingan saja sebagaimana yang diungkapkan oleh (Siahaan, 2010) dalam papernya bahwa ruang terbuka publik, terutama ruang terbuka hijau cenderung terjadinya penurunan kuantitas pada 30 tahun terakhir sangat signifikan.

Lebih lanjut menurut kajiannya, di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung, luasan RTH telah berkurang dari 35% pada awal tahun 1970-an menjadi kurang dari 10% pada saat ini. Akan tetapi pemerintah di kota-kota besar tersebut juga telah mencoba untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas ruang publik masing-masing kotanyaa hingga saat ini walaupun sebenarnya belum mencapai dari angka idealnya tapi tetap saja perlu diapresiasi dengan kerja nyata tersebut.

Bagaimana dengan kota-kota sedang lain yang akan tumbuh menjadi kota-kota harapan masyarakat di masa depan? Kurang lebih sama dari segi kuantitas pun masih minim atau belum sesuai dengan persentase yang di amanatkan undang-undang penataan ruang, sehingga pemerintah di daerah mengambil suatu pelajaran untuk kedepannya perlu direncanakan dengan baik fungsi kota tersebut untuk mencegah konversi lahan itu sulit dihindari.

“Pancasila” Perencanaan Kota

Tentu saja kita tidak menginginkan kota-kota kita sebagai magnet harapan itu sirna. Tentunya bila kita berbicara kota sebagai magnet harapan banyak pendapat yang berseliweran dan beragam perspektif mengenai hal itu. Akan tetapi kota harapan itu bila diterjemahkan kurang lebih seperti yang telah disampaikan ahli sosiologi dan ahli perencana kawakan yaitu Patrick Geddes yang diistilahkan ke dalam tiga peristilahan yaitu folk, work, dan place yang dalam tulisan ini dimaknai sebagai kota (place) yang sehat akan memberikan kondisi secara pisikologi yang baik bagi masyarakat (folk) di dalamnya yang pada akhirnya akan meningkatkan produktifitas masyarakat kota itu sendiri dalam bekerja (work).

Hal itu akan meningkatkan bukan saja kesejahteraan masyarakat kota tetapi membentuk kota yang lebih humanis sehingga apabila salah satu dari tiga komponen tersebut terganggu maka akan terganggu juga aktifitas yang lainnya.

Lebih lengkapnya, beberapa dekade silam petuah Koes Hadinoto merumuskan lima unsur dasar dalam perencanaan kota yang oleh (Budiharjo, 2014:56) disebutnya dengan “Pancasila Perencanaan Kota” yaitu wisma (perumahan), karya (lapangan kerja), marga (jaringan jalan), Suka (rekreasi, taman, ruang terbuka hijau) dan Prasarana (air bersih, listrik drainase, persampahan). Kelima hal tersebut memang seharusnya menjadi masukan yang berharga bagi planner dan pemerintah yang menjadi pamong praja.

Dengan membangun kota yang lebih manusiawi sebenarnya pemerintah daerah juga telah berkontribusi dalam pembangunan yang berkelanjutan yang merupakan agenda global yang di kenal dengan SDGs yang merupakan akronim dari Sustainable Development Goals yang dalam bahasa Indonesia adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Harapannya adalah kota bisa menjadi magnet harapan bagi semua masyarakat tanpa perbedaan kelas, gender dan lainnya.