Saya sempat membatu ketika Arlandy Ghiffari melayangkan tulisannya, “Kita Telah Membunuhnya!”—dalam konteks perdebatan tentang Liberalisme di . Ya, kalau saya tak sepakat masyarakat Indonesia menerapkan sistem liberal, lalu apa? Apa solusi konkrit dari saya? Maman dalam tulisannya mengakui bahwa banyak yang masih kosong dari tawaran saya.

Dalam tulisan “Menghargai yang Transenden”, saya kekeuh tidak mau terima kalau liberalisme merupakan solusi terhadap segala persoalan yang terjadi. Saya haqqul yakin kalau sekularisme—sebagai bagian dari liberalisme—akan berbahaya kalau dijadikan asas tindakan. Sebab, ketika kita abai terhadap agama, kebertuhanan, dan segala keagungannya, kita akan kehilangan pegangan terhadap yang transenden, termasuk terhadap Kebaikan (The Good).

Dalam tulisan saya, saya menulis bahwa keyakinan terhadap yang transenden harus dibawa secara bijak ke ruang publik; diajak berproses, dimasak hingga matang bersamaan dengan daya pikir kita. Saya pikir, kita tidak bisa menyejajarkan penghargaan terhadap yang transenden dengan liberalisme sebagai solusi—sebagaimana Maman sebut dalam tulisan terakhirnya.

Kalau kita sepakat bahwa problem Indonesia sekarang adalah politik dan etika yang saling mengasingkan, maka ini nyerempet masalah mentalitas. Kalau kita sepakat bahwa agama di ruang publik terlalu sering dipolitisasi, maka jelas bahwa ini bukan persoalan sistem.

Begitu pula dengan solusi yang saya tawarkan. Minta maaf, kita terpaksa hanya bisa main-main di wilayah yang sangat personal, yaitu mental individu. Memang untuk itu, kita bisa berharap ada sistem pemerintahan dan kebijakan yang mendukung. Dan bagi saya, sistem besar seperti liberalisme tak bisa mendukung perbaikan mentalitas itu.

Ruang Publik Ideal

Mungkin kurang lebih kita bisa meminjam konsep Jürgen Habermas tentang ruang publik. Ruang publik, menurutnya, memiliki peran yang cukup berarti dalam proses berdemokrasi. Di ruang itu, demokrasi atau wahana diskursus masyarakat tercipta. Warga negara dapat menyatakan opini-opini, kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan mereka secara diskursif.

Kalau ada ruang publik ini, warga bisa berkomunikasi tentang kegelisahan-kegelisahan politis. Selain itu, ruang publik merupakan wadah yang mana warganegara dengan bebas dapat menyatakan sikap dan argumen mereka terhadap negara atau pemerintah.

Ruang publik yang dimaksud Habermas bukan hanya sekadar fisik. Jangan dibayangkan macam taman-taman yang giat dibangun di ibu kota—yang ada ayunan dan jungkat-jungkitnya itu lho. Ruang publik tak lain adalah komunikasi warga itu sendiri; yang dapat diakses semua orang.

Salahsatu ruang publik yang dimaksud Habermas adalah ruang publik pluralitas (keluarga, kelompok-kelompok informal, organisasi sukarela) dan keprivatan (wilayah perkembangan individu dan moral). Jenis ruang publik pertama menjamin individu dapat saling berterima—termasuk ketika membawa spiritualitasnya masing-masing. Secara politik, masyarakat warga akan bersikap naif, sebab spiritualitas bebas dari kepentingan apa pun.

Maka konkritnya, kebijakan-kebijakan pemerintah harus mengarah ke terbentuknya ruang publik yang seksi itu. Kita punya kesempatan emas, sebab bentuk Indonesia sudah merupakan negara demokrasi. Persoalannya, liberalisme tidak dapat mengakomodasi itu, saudara-saudara. Masyarakat yang liberal tidak memungkinkan menopang keberadaan ruang publik.

Indonesia dalam hal ketimpangan sosial-ekonomi, misalnya. Kalau mau tercipta ruang publik—semua orang bisa berpartisipasi bersama-sama tanpa pandang bulu—harus ada penghilangan ketimpangan sosial. Harus ada masyarakat yang bergerak menuju persamaan sosial-ekonomi. Nah, menurut Nancy Fraser, pergerakan itu realisasinya harus lewat ‘reorganisasi ekonomi yang diregulasi secara politis’. Eh, politis? Iya. Tepat di situlah problem konsep agung Habermas. Persamaan ekonomi dan sosial tidak mungkin dicapai dalam sistem ekonomi berbasis pasar bebas. (Bisa dibaca sekilas lebih lanjut di esai ini.)

Lagi-lagi saya harus minta maaf karena dengan begitu, solusi konkrit tak bisa cuma satu. Harus berbagai, tergantung dari sisi mana kita mau mulai? Sebab, hal yang kita perlukan adalah perbaikan mentalitas, bukan perombakan sebuah sistem besar. Segala solusi konkrit harus menyelusup ke dalam kebijakan-kebijakan dan undang-undang yang sudah ada. Tentu menuntut pula perubahan cara pandang. Kita butuh sudut pandang baru yang lebih manusiawi dan anti-marginalisasi golongan.

Kalau harus memilih dari mana mesti memulai, mungkin solusi bisa ditancapkan di medan pendidikan Indonesia. Dimulai dari kurikulum yang menjamin pluralitas dan pertemuan dengan liyan. Ya, solusinya pendidikan. Tentu akan terasa menyenangkan kalau—seperti yang Arlandy bilang—negara bersama aktor-aktor non-negara beraliansi untuk hal-hal seperti ini, bukan melulu beraliansi dengan tujuan kapitalistik.

Setelah kita sempat berduka akibat teror bom Kampung Melayu (dan merambahnya gerakan Islam radikal di kampus-kampus), pendidikan juga bisa menjadi salahsatu cara menangkal pemujaan terhadap kapital, kuasa, dan absolutisme nilai keagamaan yang niscaya berbuah radikalisme—bahkan terorisme. Sebab ketika hasrat kuasa kawin mawin dengan absolutisme keagamaan, kelar idup lo!

Duh, guys, Maman Suratman dan Arlandy Ghiffari, ngopi aja yuk!