1 tahun lalu · 347 view · 6 menit baca · Filsafat 70633.jpg
getalongwithgod.com

Ruang Publik nan Liberal

Kebijakan pemerintah harus mengarah ke terbentuknya ruang publik yang seksi. Kita punya kesempatan emas, sebab bentuk Indonesia sudah merupakan negara demokrasi. Persoalannya, liberalisme tidak dapat mengakomodasi itu. Masyarakat liberal tidak memungkinkan menopang keberadaan ruang publik.

Kurang lebih demikian Aura Asmaradana meranum responsnya melalui Ruang Publik nan Seksi. Ini respons untuk Arlandy Ghiffari, juga ke saya secara tidak langsung, dalam konteks perdebatan kami belakangan ini seputar liberalisme.

Pertama dan utama, terpaksa harus saya katakan, Aura telah gagal menelaah liberalisme sebagai satu ideologi utuh. Padahal ini adalah tradisi politik dunia paling relevan. Disebut demikian karena kebebasan dan persamaan hak merupakan nilai politik paling utama dalam pandangan filsafat ini.

Aura, telaahmu gagal ketika mengklaim bahwa liberalisme tidak mampu mengakomodasi segala soal yang membumi dalam dunia kehidupan—istilah Habermas untuk ruang publik. Dan lebih gagal lagi ketika menyebut bahwa masyarakat liberal tidak memungkinkan menopang lahirnya ruang publik itu, bahkan yang seksi sekalipun: ruang publik berembel pluralitas.

Kebebasan sebagai Nafas

Saya bukan pengagum Habermas, bukan pula Habermasian. Itu harus saya tegaskan. Tetapi, hanya pada kesempatan ini, gagasannya harus saya peralat guna membenahi kegagalan paham Aura yang terkasih.

Ketika kita benar-benar membaca Habermas, maka masyarakat komunikatif akan kita temui sebagai visi inti dari misi-misi berfilsafatnya. Melalui pembentukan masyarakat model ini (yang komunikatif), kehendak pemikir dari generasi kedua Mazhab Frankfurt yang terkenal “pembangkang” itu hanya satu: bagaimana tiap manusia mampu berbaur dalam kehidupan bermasyarakatnya.

Lalu yang bagaimana itu harus bagaimana? Labenswelt, penamaan keren untuk dunia kehidupan alias ruang publik, adalah dunia yang dihidupi dan menghidupi oleh dan bagi manusia. Eksistensinya senantiasa diresapi oleh tindakan dan kesadaran yang hidup.

Dari Habermas, labenswelt ini sekaligus menjadi dasar dari seluruh pandangan dunia sadar (weltanschauung) dan dari semua aksi sosial manusia. Karenanya, siapa pun tak bisa mengelak atau sekadar mencoba keluar daripadanya.

Ya, ruang publik mengukuhkan apa yang Habermas sebut sebagai pola-pola tindakan komunikatif. Yang komunikatif inilah yang kemudian menentukan pola-pola tindakan instrumental: sebuah sistem, seperti ideologi, norma, hukum/aturan, atau institusi yang berkebijakan.

Sayangnya, berkaca pada realitas kita dewasa ini, betapapun ruang publik sebagai yang agung dari segalanya, sistem acapkali mereduksi bahkan menghancurkannya. Sebabnya bisa jadi karena ketidakpiawaian—jika bukan kebodohan—para aktornya. Kondisi semacam inilah yang oleh Habermas sebut sebagai kolonialisasi dunia kehidupan, penjajahan ruang publik.

Jika kolonialisasi dan atau penjajahan ruang publik ini kita biarkan, maka imbas yang terlahir adalah ambruknya proses kesejarahan dan kesosialan dunia manusia. Sebagaimana yang Aura ilustrasikan di buah pikirnya yang lain, negara jadi kosong-melompong, berdinding tapi tak punya ranjang—saya sih lebih suka menyebutnya beranjang tanpa kasur. Sebab, meski kita tidur seranjang sekalipun, jika tanpa kasur, nikmat seperti apa yang akan kita hadirkan?

Lantas, bagaimana harus lepas dari jerat kolonialisasi yang pesakitan macam ini? Seperti politisasi agama di ruang publik, saya sepakat ketika Aura menyebut bahwa ini bukan semata persoalan sistem. Tetapi soalnya terletak pada bagaimana kita sebagai “tuhan” mampu mengelola sistem. Dan persis pada ranah inilah kita butuh nafas, yang tak lain dan tak bukan, adalah KEBEBASAN.

Mendemonstrasikan Kebebasan di Ruang Publik

Adalah penyangkalan luar biasa ketika Aura menilai liberalisme (kebebasan) tidak memungkinkan menopang keberadaan ruang publik. Lha, bukankah Aura sendiri menyatakan, pinjam pandang dari Habermas, bahwa ruang publik memungkinkan warga untuk beropini, menyatakan kepentingan dan kebutuhannya secara diskursif? Bukankah makna diskursif dalam hal ini adalah bebas berpendapat?

Kalau ada ruang publik ini, warga bisa berkomunikasi tentang kegelisahan-kegelisahan politis. Selain itu, ruang publik merupakan wadah yang mana warga negara dengan bebas dapat menyatakan sikap dan argumen mereka terhadap negara atau pemerintah.

Nah, itu maksudnya apa? Diam-diam Aura nyatanya sepakat, meski malu-malu, kalau kebebasan adalah nafas utama dalam beruang-publik. Di sini, di ruang publik ini, Aura sepakat jika tiap manusia di dalamnya tidak boleh dikekang. Pola berpikirnya, tindakan atau perilakunya, sama sekali tak boleh dibatasi.

Dari kondisi yang demikian, termaktub bahwa kebebasan adalah fitrah kemanusiaan—tentu bukan hanya hak, melainkan juga sebagai kewajiban. Dan untuk itulah kebebasan mesti menjadi nafas dari seluruh kegiatan dan aksi sosial manusia.

Jika saja Aura mau jujur, tentulah kebebasan bisa dimaknai, bahkan mendapatinya dalam wujudnya yang sangat sederhana. Contoh misalnya dalam hal ketimpangan sosial-ekonomi. Aura naif ketika menganggap kondisi terciptanya ruang publik adalah hilangnya ketimpangan-ketimpangan tersebut di lingkungan masyarakat.

Cara pikir semacam ini tentu saja tak hanya naif, tapi juga utopis alias mustahil. Bagaimana mungkin menghilangkan ketimpangan di masyarakat jika individu-individu itu sendiri sudah dari sono-nya sudah beragam? Menghilangkan ketimpangan—gagasan khas kaum Marxis—sama halnya dengan mengabsenkan kesadaran terhadap pluralitas. Dan bukankah pluralitas yang juga hendak dijamah Aura dalam konsep ruang publiknya itu?

Benar bahwa persamaan ekonomi dan sosial tidak akan mungkin dicapai dalam sistem yang berbasis pasar (bebas). Tapi soalnya bukan di sana, bukan pada sistem sosial-ekonominya, apakah ia harus bebas atau tidak. Tapi yang mesti dijawab dulu adalah apakah persamaan itu sendiri bisa dicapai atau tidak.

Mau dengan sistem yang seseksi apa pun, jika niatnya hanya untuk mencapai persamaan, sampai bumi ini jadi datar sekalipun, niat semacam itu tidak akan pernah mewujud.

Tuntut intervensi Tuhan untuk menyama-ratakan yang berbeda-beda, how can it be? Andai Dia mau, niscaya semua bangsa akan terlahir sama. Itu firman-Nya. Jadi, Tuhan toh  tidak pernah partisan, bukan?—tukilmu dari Yudi Latif.

Lalu Apa?

Sangat disayangkan ketika sebagian orang bersikap eksklusif terhadap ide kebebasan. Hanya karena memandangnya sebagai yang tidak solutif di ruang publik, tak jarang kemudian orang menaruh curiga lalu mencoba membatasinya.

Parahnya, pembatasan itu justru dipenuhi dengan stereotype dalam bentuknya yang negatif, yang bahkan tak jarang pula menjadi alasan untuk melakukan tindakan-tindakan diskriminatif pada sesama, apalagi kepada mereka yang dianggap berbeda. Takfirisme.

Lalu apa? Apa yang mesti kita perbuat dalam kondisi takfirisme akut di ruang publik kita seperti sekarang ini? Memang memungkinkan jika solusi itu kita tancapkan juga ke medan pendidikan (formal). Seperti serumu, setidaknya pendidikan di sekolah-sekolah harus menjamin tersemainya gagasan-gagasan plularitas.

Tapi itu satu. Masih banyak hal yang jauh lebih memungkinkan dari itu. Dan salah satunya yang utama adalah terlibat dalam politik praktis.

Ah, jangan Aura nilai keterlibatan di dunia politik praktis ini seperti terlibatnya mereka-mereka yang ada di Senayan. Terus mendiseminasikan gagasan ke media-media progresif seperti Qureta pun adalah bentuk keterlibatan diri ke dalam dunia yang oleh Soe Hok Gie pernah sebut tai kucing; penuh lumpur-lumpur kotor.

Tersadar atau tidak, pengaruh-mempengaruhi opini publik, apalagi sampai berhasil membentuk pandangan umum, itu adalah kerja-kerja politik praktis.

Berlaku demikian, berarti langkah kita untuk mencipta ruang publik nan liberal semakin dekat. Semua harus kita bangun melalui pola-pola tindakan komunikatif sebagaimana Habermas telah tetapkan sebelumnya.

Jika dalam pendiseminasian gagasan kita tentang ruang publik ini masih ada yang merasa dirugikan, tetap harus dipertimbangkan untuk mengajaknya berdialog serta. Langkah ini harus dirawat, bukan dengan jalan kekerasan sebagaimana dicondongkan oleh para teroris atau ormas-ormas radikal Islam seperti FPI dkk.

Terkait ke-kekeuh-an Aura yang masih harus melibatkan hal-hal yang sebenarnya tak terjangkau seperti ketuhanan ke dalam ruang publik, tentu keberadaan pola-pola tindakan komunikatif menjadi akan terdistorsi. Untuk ini, telaahlah kembali apa yang pernah diproklamirkan Nietzsche: Gott ist tot! Tuhan telah mati!.

Benar, dalam batas tertentu, kalau Tuhan tidak dibunuh, maka kita tidak akan mungkin bisa membicarakan hal-hal yang bersifat publik, sebab Tuhan melulu harus dilibatkan. Jika tidak seperti ini, apa yang dibahasakan oleh Habermas, yakni kolonialisasi dunia kehidupan atau penjajahan ruang publik, hanya akan jadi momok. Hingga sampai bumi ini jadi datar sekalipun, upaya tidak akan pernah berujung.

Duh, benar katamu, Aura, agaknya kita memang harus ngopi saja. Secangkir Malabar, Menglayang, atau Ciwidey juga tak jadi masalah. Bagaimana denganmu, Diki?