Pada 1 Mei, 130 tahun lalu, buruh di Chicago (Amerika Serikat) terlibat dalam demontrasi besar-besaran. Demontrasi yang berlangsung selama 4 hari berakhir dengan jatuhnya korban. Peristiwa Haymarket itu kemudian dijadikan sebagai hari buruh sedunia, seperti yang diperingati oleh kita beberapa hari yang lalu.

Bila perjuangan buruh di Amerika fokus dengan perjuangan ekonomi, lain lagi dengan Karl Marx di Eropa sana. Di era yang sama, ia banyak mengkritik habis pejuang-pejuang buruh seperti itu. Menurutnya, perjuangan hak-hak ekonomi hanya tuntutan minimalis. Buruh harus terlibat dalam perjuangan politik, perjuangan kelas, dan merebut negara.

Karl Marx, intelektual urakan, dan Engels, pengusaha sukses saat itu, menyatakan: akhir dari perjuangan buruh itu mungkin akhir dari segala peradaban juga adalah ketika tercipta tatanan masyarakat tanpa kelas; tanpa penindasan, dan sama rasa sama rata.

Namun, Karl Marx dan Engels juga tidak mampu menggambarkan secara utuh tentang kondisi masyarakat sama rata sama rasa itu. Apakah berbentuk bulat lonjong, kotak-kotak, atau berbentuk segitiga sama kaki? Semuanya samar.

Dalam lembar sejarah bangsa Indonesia, pada zaman kolonial, buruh adalah sebutan untuk sekelompok masyarakat di koloni yang termasuk kaum pekerja, kuli, petani, pegawai pemerintah, buruh kereta api, perkebunan, pertambangan, industri, jasa, pelabuhan, dan sebagainya.

Gerakan-gerakan protes dari kaum petani yang muncul untuk menuntut perbaikan kesejahteraan kemudian memberikan inspirasi kepada kaum buruh untuk menggalang kekuatan secara kolektif, yang diinisiasi oleh buruh yang bekerja di perusahaan kereta api menuntut perbaikan kondisi kerja.

Perekonomian di zaman kolonial, sebagian besar pekerjaan menuntut tenaga-tenaga fisik yang kuat dan sedikit keterampilan. Oleh karena itu, banyak penduduk khususnya di perkotaan yang bekerja sebagai buruh dengan upah harian atau per jam yang sangat rendah, tanpa jaminan pekerjaan yang mengakibatkan buruh harus terus berpindah pekerjaan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya.

Sebagian besar bekerja sebagai pembantu rumah tangga untuk masyarakat Eropa, atau untuk tingkat yang lebih rendah, bagi orang-orang Indonesia atau orang-orang Cina yang kaya, di mana mereka diikat dalam perjanjian dengan upah yang tidak tetap atau kontrak kerja.

Sensus tahun 1930, sensus paling akurat di antara sensus-sensus lainnya, menghitung bahwa antara 30% - 40% buruh pribumi di Batavia, Semarang, Surabaya, dan Bandung bekerja sebagai buruh dengan upah harian atau sebagai pembantu rumah tangga.

Upah Buruh Murah, UMR Diabaikan

Jika tadi kita berbicara tentang permasalahan buruh di luar negeri, kali ini kita beralih pada permasalahan buruh dalam negeri, terutama permasalahan buruh regional Bojonegara-Puloampel. 

Ya, kuli yang bekerja di pertambangan, petani, pegawai pemerintah, buruh kereta api, perkebunan, industri, jasa, pelabuhan, dan sebagainya yang ada di Bojonegara-Puloampel ini upahnya hampir tidak ada yang mengikuti aturan main UMR daerah Kab. Serang yang tercatat pada tahun 2019 senilai Rp3.827.193.

Saya sering tak paham untuk apa ada penetapan UMR jika yang dijangkau tidak menyeluruh, hanyalah untuk pabrik atau perusahaan besar saja.

Bekerja mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore, buruh yang bekerja dalam pertambangan, repail tongkang (bengkel kapal) ini diganjar upah antara Rp55.000 - Rp100.000. Libur setiap hari Minggu bagi buruh harian lepas sedangkan tidak ada libur bagi buruh subkontraktor dan menerima upah seminggu atau sebulan sekali sering dikenal dengan istilah "borongan". Maka dalam 1 bulan buruh maksimal akan memperoleh upah Rp1.650.000 - Rp3.000.000.

Pernahkah kita berpikir bagaimana perusahaan besar itu berdiri? Siapakah sosok di balik megahnya perusahaan-perusahaan itu? Apakah kaum buruh mendapatkan manfaat dari perusahaan itu? Siapa saja pihak yang diuntungkan dan siapa saja yang dirugikan?

Jika kita berbicara mengenai kaum buruh, sepertinya tidak asing bagi telinga kita. Bahkan seruan untuk memperjuangkan kesejahteraan kaum buruh sudah lama digaungkan sejak era kolonial oleh tokoh-tokoh yang bergerak melawan imperialisme dan kolonialisme.

Topik kesejahteraan bagi kaum yang termarjinalkan ini selalu menjadi topik utama yang digaungkan dalam kampanye maupun debat capres dan cawapres. Bahkan ekonomi kerakyatan turut dijadikan sebagai janji para capres cawapres untuk mengambil hati para pemilik suara.

Pernahkan kita berpikir bahwa produk-produk yang selama ini kita konsumsi sehari-hari itu justru dapat meningkatkan kesejahteraan para elite global atau para penguasa ekonomi produksi? Lantas, bagaimana dengan kondisi kaum buruh?

Bojonegara-Puloampel memiliki sumber daya alam yang begitu berlimpah. Namun kekayaan itu justru dimanfaatkan oleh para elite global. Maraknya perusahaan-perusahaan yang berdiri di tanah leluhur bumi pertiwi ini tidak lain adalah bentuk investasi para elite global.

Mereka menanam investasi di Bojonegara-Puloampel dan mempekerjakan orang-orang pribumi. Tidak hanya itu, bahkan produk-produk berlabel dan telah mempunyai nama, yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, merupakan hasil dari para elite global,.

Sehingga para pemilik perusahaan dan investor diuntungkan dalam hal ini. Namun kaum buruh sebagai pekerja tidak dapat menghirup udara segar lantaran upah yang kecil dan keamanan kerja tidak benar-benar diperhatikan.

Para elite global sebagai pemilik modal hanya mementingkan laba yang dapat diambil kembali sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan kondisi kaum buruh yang hidupnya hanya untuk bekerja demi mencukupi kebutuhannya.

Korporasi global sangat memahami kondisi pasar dan daya saing yang ada. Bahkan mereka dapat memanipulasi masyarakat Bojonegara-Puloampel dengan menjadikan konsumen sebagai objek dari produk yang mereka jual. Perampasan tanah yang digunakan untuk pembangunan perusahaan atau pabrik sudah melanggar kesejahteraan kaum yang termarjinalkan.

Para elite penguasa ekonomi produksi sebagai pemilik modal juga seperti tidak memperhatikan aspek lingkungan sekitar sebelum membangun pabrik, sehingga polusi dan limbah tidak dapat dicegah. Rumah warga yang tinggal di sekitar pabrik terkena imbasnya dan inilah fenomena alam yang rusak dirasakan warga saat ini. 

Bojonegara-Puloampel seperti wadah yang digunakan oleh para elite global untuk menanamkan modal sebanyak-banyaknya, namun tidak menerapkan AMDAL (Analisis Masalah Dampak Lingkungan) yang terjadi akibat pembangunan pabrik atau perusahaan tersebut.

Penetapan TKA (Tenaga Kerja Asing) yang sempat menjadi polemik ini justru menambah derita kaum buruh. Jika diperhatikan, Bojonegara-Puloampel memiliki jumlah penduduk produktif yang besar. Dilansir dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Serang, jumlah penduduk pada tahun 2019 mencapai 83.908 jiwa.

Jumlah penduduk kelompok umur 15 - 64 tahun (usia produktif) mencapai 64,016 jiwa atau sebesar 77% dari total populasi. Sangat disayangkan jika SDM yang dimiliki Bojonegara tidak dapat memperoleh lapangan pekerjaan. Namun lebih disayangkan lagi jika angka produktif tersebut tidak mencoba untuk menciptakan lapangan pekerjaan.

TKA dipekerjakan di Indonesia karena dirasa mampu bekerja pada sektor-sektor khusus di mana SDM Bojonegara-Puloampel belum memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cakap untuk memegang sektor tersebut.

Dilansir dari jawapos.com, pemerintah meyakini bahwa penerbitan aturan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja (TKA) semata-mata untuk mempermudah masuknya investasi ke dalam negeri. Naiknya investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi ke depannya. Namun jika tidak memiliki regulasi yang tegas justru lapangan pekerjaan disediakan hanya untuk TKA.

Bekerja sebagai buruh di perusahaan bukanlah perihal mudah. Banyak risiko yang didapat, seperti jam kerja yang panjang, bahkan besar kemungkinan penyakit yang dirasakan selama bekerja. Namun, mereka tidak diberi upah selayaknya oleh pemilik modal.

Kita tidak pernah menyadari bahwa apa yang dikonsumsi oleh kita selama ini justru mendukung berkembangnya korporasi global. Buruh Indonesia khususnya Bojonegara-Puloampel hanya mampu mencetak bahan baku sedangkan hasil akhir tetap berada di tangan pemilik modal.

Mereka menjual merek, bukan kegunaan. Hal ini seperti yang dikemukakan dalam bukunya Nana Supriatna dengan judul Prosa dari Praha. Ia menuliskan bagaimana kondisi masyarakat konsumen di era kapitalisme global.

Kondisi kaum buruh tani dalam bukunya Nana Supriatna yang didasari penelitian oleh Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi UI dan Tobacco Control Center digambarkan seperti kondisi rumah petani yang tidak layak, tingkat pendidikan buruh tani yang sangat rendah, dan upah yang kecil. Kesejahteraan kaum buruh harus menjadi perhatian oleh pemerintahan sebagai cara untuk meminimalisir tingkat kriminalitas, dan putus sekolah yang tinggi.

Hubungan buruh dengan pemilik modal seharusnya dinilai sebagai hubungan yang saling menguntungkan, namun yang terjadi di lapangan tidaklah demikian. Kaum buruh masih menuntut untuk dipenuhi haknya oleh pemerintahan. Pemberlakuan PP No 78 Tahun 2015 dirasa tidak berpihak kepada kaum buruh.

Masyarakat di Indonesia khususnya masyarakat Bojonegara-Puloampel harus mampu menjadi pemilik modal agar selamanya tidak menjadi budak di tanahnya sendiri. Sejatinya sebagai pemuda turut bersatu dan bergerak bersama mereka untuk menuntut keadilan. Mencintai produk lokal sebagai bentuk dukungan kita terhadap kesejahteraan kaum buruh.