Kita kembali dihadapkan pada suatu gelombang ujian yang berat dan memilukan dengan retaknya kemanusiaan pada tragedi yang menimpa etnis Muslim Rohingya di Rakhine State, Myanmar. Dibantai di rumahnya sendiri, puluhan ribu etnis Muslim Rohingya terpaksa mengungsi. Desa mereka dibakar, keluarga dibunuh sedang anak-anak dicerabut hak hidupnya.

Atas tragedi tersebut, Pemerintahan Myanmar pun kebanjiran kecaman sekaligus kutukan dari berbagai Negara, termasuk publik Indonesia. Indonesia yang baru saja redam dari “kegaduhan” mengiringi pemilihan Gubernur Jakarta, tiba-tiba meledak kembali. Orkestra ini seakan menemukan momentumnya untuk kembali digelar.

Kemelut konflik multidimensional yang melanda Muslim Rohingya terbilang tak kunjung usai. Tahun 2012 dan 2015 silam merupakan bagian terparah dari rentetan tersebut di mana puluhan hingga ratusan Muslim Rohingya tewas dalam konflik yang melibatkan militer Myanmar dan warga mayoritas Budha. Sejarah dan identitas mereka disekat sebagai “yang liyan” sedang hak-hak kemanusiaan mereka dibatasi sedemikian rupa termasuk untuk mendapat pendidikan dan pekerjaan. Mereka benar-benar dimiskinkan dan dibodohkan.

Tak hanya itu, represi atas mereka terjadi di hampir semua lini. Sebagaimana dikutip Al Jazeera, pada tahun 2013, setahun setelah konflik sebelumnya mereda, pemerintah Myanmar secara resmi mengeluarkan kebijakan yang membatasi warga Muslim Rohingya  untuk hanya memiliki dua anak. Kebijakan yang hanya berlaku pada etnis Muslim Rohingya tersebut utamanya diterapkan di kota-kota dengan populasi mayoritas Muslim seperti Buthidaung dan Maundaw.

Sementara itu, UN Dispatch, situs berita PBB, menganggap bahwa tindakan pemerintah Myanmar terhadap Muslim Rohingya sudah mengarah pada pembersihan etnis (genocide). Myanmar dinilai telah memenuhi delapan tahapan genosida versi Genocide Watch (organisasi pencegah genosida). Kendati demikian, baik pemerintah maupun militer Myanmar menyangkal hal tersebut, seperti juga Dubes Myanmar untuk RI yang menganggapnya tuduhan serius.

Dalam keadaan demikian, kita tak dapat berharap banyak pada negara-negara ASEAN karena prinsip nonintervensi dalam Piagam ASEAN 1967 mengharuskan negara-negara anggota tidak saling mencampuri urusan internal masing-masing. Kendati begitu, Indonesia memegang ujung tombak harapan sebagai satu-satunya negara yang hingga kini dapat melakukan diplomasi bilateral dengan Myanmar.

Menyangsikan Krisis Rohingya Bukan “Konflik Agama”?

Tak ada negara yang tak rentan akan konflik. Ketika publik Indonesia mengarahkan kecaman terhadap Myanmar, persoalan-persoalan kemanusian di Indonesia sebenarnya juga belum usai dan bukan tak berpotensi kembali tersulut. Karenanya, pemerintah Indonesia yang tentu tak ingin mengulang kegaduhan konflik antar kelompok “agama” sebisa mungkin mengambil langkah antisipatif agar tragedi Rohingya tidak justru meledakkan eskalasi kasus intoleransi di dalam negeri.

Salah satu tindakan nyata yang segera dilakukan pemerintah maupun berbagai ormas dan lembaga keagamaan atau pemikiran adalah upaya pembacaan (ulang) atas konflik kemanusiaan di Myanmar. Sebagian, termasuk pemerintah, melihat tragedi tersebut tidaklah dilatari dan bersumber dari konflik agama dan karenanya mengimbau agar krisis di Myanmar tidak justru menyulut sensitifitas agama di dalam negeri. Sementara itu, sebagian lain sampai pada kesimpulan dan ‘tindakan’ yang berbeda.

Hal-hal di atas setidaknya menunjukkan tiga hal. Pertama adalah bahwa pemerintah Indonesia pada waktu yang sama telah melakukan dua hal, yakni meredam konflik dan tragedi di Rakhine State lewat jalur diplomasi serta menjaga stabilitas dalam negeri. Kedua adalah adanya sebuah pra-anggapan di sebagian kalangan bahwa menyeret sensitifitas agama dalam kasus Rohingya hanya akan menggoyahkan stabilitas dalam negeri. Ketiga adalah bahwa sebagai konsekuensi logis, beberapa pihak lain justru semakin menabalkan latar hitam agama dan menjadikannya sukar dicerabut dari persoalan ini.

“Tiket” diplomasi yang dimiliki Indonesia memang terbilang istimewa. Hanya saja, masuk di akal bila beberapa kalangan meragukan keampuhan jalur diplomatik untuk menghentikan rangkaian kekerasan di Myanmar secara permanen. Apalagi, diplomasi eksklusif semacam ini, selain merupakan pintu dialog penyelesaian konflik, juga memungkinkan Myanmar lolos dari desakan atau intervensi negara lain.

Adapun poin kedua dan ketiga menyajikan persoalan yang cukup krusial. Ini khususnya terkait dengan pertanyaan mendasar perihal kemungkinan mengenyahkan sensitifitas keagamaan pada tiap tragedi kemanusiaan yang terjadi di sekitar kita. Sementara itu agama apapun,  baik samawi maupun ardhi, merupakan penyumbang besar atas kepekaan dan nilai-nilai humanistik.

Agama terlanjur menjadi hal “sensitif” yang melekat dalam unsur kebernegaraan kita mulai dari sosial-politik, ekonomi hingga budaya. Ia hampir selalu menjadi instrument politik untuk melanggengkan sekaligus melengserkan “kekuasaan”. Ini pulalah yang melanda Muslim Rohingya secara ekstrim lewat propaganda dan upaya-upaya pengklasifikasiannya sebagai “yang liyan”

Bukti nyata betapa agama (terasa) menjadi begitu dekat dengan persoalan ini adalah respon keliru nan lucu dari rencana aksi solidaritas untuk Rohingya oleh Front Pembela Islam (FPI) Jawa Tengah yang bertajuk “Putihkan Borobudur”. Aksi geruduk yang rencananya akan digelar pada Jum’at, 8 September 2017—terlepas ini akan benar-benar berlangsung atau tidak—ini mengingatkan kita pada aksi serupa di tahun 2012 ketika FPI melempari kelenteng dan Vihara di Makassar dengan batu.

Adalah suatu hal yang wajar dan patut bagi kita untuk menaruh empati dan duka mendalam atas tragedi kemanusiaan di Rakhine State. Namun demikian, Muslim di Indonesia baiknya mengkaji ulang bahwa dalam beberapa hal, sikap FPI berencana menyudutkan ummat Budha di Indonesia, selain merupakan “kekeliruan”, tindakan semacam ini hanya akan mereproduksi persoalan yang baru.

Agama dan Misi Perdamaian 

Banyak pihak yang meragukan keampuhan pendekatan agama dalam upaya resolusi konflik kemanusiaan abad ini. Ini salah satunya dikarenakan abad modern cenderung dianggap identik dengan antroposentrisme dan materialisme yang secara langsung berseberangan dengan nilai-nilai agama. Agama, di sisi lain, lebih mengacu pada kekuatan adikodrati serta keyakinan-keyakinan eskatologik yang memandang kehidupan dunia hanyalah “jembatan”.

Seperti halnya agama apapun, ajaran Budha juga tidak membenarkan kekerasan. Keterlibatan kelompok Biksu Ashin Wirathu dalam provokasi dan pembantaian Muslim Rohingya merupakan tindakan oknum. Selain di belakangnya merupakan militer Myanmar yang mendorong aksi-aksi dehumanisasi Muslim Rohingya tanpa mengotori tangan mereka sendiri.

Agar perbedaan pandangan dan penghayatan akan agama tidak sewaktu-waktu dengan mudahnya terbentur menjadi kebalauan, penting bagi kita untuk memahami persoalan semacam ini secara jernih, utuh dan terbuka. Apalagi dalam sejarah konflik kemanusiaan, yang dianggap sebagai “konflik agama” pada dasarnya berakar dari faktor-faktor lain di luarnya mulai dari perebutan kekuasaan dan sumber daya hingga hal remeh sebatas sentiment antar golongan.

Secara fundamental, tiap-tiap agama bertemu dalam nilai-nilai universal dan misi-misi perdamaian untuk membentuk tatanan dunia yang harmonis. Dalam sejarah misi kerasulan Muhammad Saw, misalnya, ummat Muslim tak pernah sekalipun berperang atas nama agama. Islam justru mengemban misi-misi perdamaian, seperti yang banyak kita temukan dalam Al-Qur’an maupun hadis Nabi sebagai sumber primer ajaran Islam.

Sementara Islam mengajarkan nilai-nilai rahmatan lil ‘alamin, pada waktu yang sama ia juga menolak keras fanatisme dan sentimen golongan. Untuk itu, kepedulian dan keprihatinan—untuk tidak mengatakan aksi balas dendam atas—konflik Rohingya tidak dapat dialamatkan terhadap ummat Budha di Indonesia atau di penjuru dunia manapun. Keinsyafan ini melahirkan konsekuensi bahwa kita tak dapat dengan mudahnya melekatkan agama sebagai instrument konflik atas krisis kemanusiaan yang terjadi di mana pun, termasuk tragedi di Rakhine State.

Kita memang mesti bersikap adil dengan memahami hak-hak keimanan Muslim Rohingya jika Islam merupakan satu-satunya pengikat yang membuat mereka saling menjabatkan diri ketika identitas mereka dilenyapkan sebagai warga negara (stateless). Karena itu pula, sudah sepatutunya komunitas yang terikat oleh semangat keagamaan (dalam hal ini Islam) berempati dan mengecam krisis ini dengan cara-cara yang bijak.[]