Aktivis
3 bulan lalu · 9578 view · 4 menit baca · Politik 81846_81800.jpg
Nusantarakini.com

Rocky Gerung dan Pengkhianatan Akal Sehat

Seorang filsuf di Inggris yang hidup sekitar abad 17, yakni Thomas Hobbes mempunyai suatu keresahan dan kekhawatiran tentang bagaimana kemampuan nalar rakyat yang bisa dimanipulasi oleh kepentingan politik, ekonomi dan berbagai macam kepentingan lainnya. Sebagai seorang pemikir, Hobbes menyadari sepenuhnya bahwa sudah menjadi tugasnya untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Sejatinya, mempelajari filsafat semestinya membawa pada suatu kebijaksanaan, karena itu juga makna yang terkandung dalam istilah filsafat, suatu istilah yang berasal dari kata philo dan sophia, istilah yang menunjukkan suatu kerendahan hati, bukan suatu arogansi. 

Mengapa demikian? Karena semula istilah philo sophia tersebut muncul dari seorang Phytagoras yang menolak disebut sebagai ahli kebijaksanaan, karena baginya ahli kebijaksaan adalah Tuhan, sementara dia hanyalah seorang yang cinta (philo) kebijaksaan (sophia).

Dari dua uraian di atas, setidaknya kita mendapatkan gambaran terang tentang bagaimana semestinya seorang akademisi, terlebih lagi seorang yang mempelajari filsafat harus bersikap. Kemampuan berpikir seorang ahli filsafat, seharusnya digunakan untuk memberikan pencerdasan kepada publik dengan sebisa mungkin mendasarkan pada objektivitas pikiran.

Kemampuan bernalar itu semestinya digunakan untuk menjaga ruang publik agar tetap sehat. Bukan malah memanipulasi nalar publik dengan terdapat berbagai inkonsistensi dalam dalil-dalil yang diuraikannya.

Untuk itu, patut disesalkan jika orang seperti Rocky Gerung, yang saya sendiri menganggapnya sebagai seorang yang mempunyai ketajaman pikiran, justru terdapat berbagai macam inkonsistensi terkait dalil-dalil yang ia ucapkan. 

Tentu saya sepakat, ketika dalam beberapa kali kesempatan, ia mengatakan bahwa politik itu harus diucapkan dengan rasionalitas, bukan dengan sentimentalitas. Gerung pun pernah berucap bahwa yang semestinya diperdebatkan dalam ruang publik adalah tafsiran terhadap ayat-ayat konstitusi, bukan ayat suci.

Tetapi menjadi sangat mengherankan ketika Rocky Gerung menyebut reuni 212 sebagai monumen akal sehat. Saya tidak melakukan kritik terhadap massa aksi reuni 212 tersebut, tetapi yang saya kritik adalah inkonsistensi dari seorang Rocky Gerung. 

Mengapa demikian? Sebelumnya Gerung selalu mengemukakan bahwa politik harus diucapkan dengan akal sehat, ia berkali-kali mengemukakan bahwa debat semestinya terjadi dengan argumen, bukan dengan sentimen.

Tetapi terhadap reuni 212 tersebut yang didalamnya membawa agenda politis dan ada upaya sentimentalisasi publik dengan membawa narasi “jangan pilih pemimpin/partai pendukung penista agama”, hal tersebut justru diabaikan dari sorotan kritik seorang Rocky Gerung. Tentu ini menjadi sebuah kontradiksi dalam diri seorang Gerung.

Padahal bila kita mau jujur dalam membaca konstelasi politik kita, ungkapan jangan memilih partai/pemimpin pendukung penista agama saja merupakan ungkapan yang tak relevan, karena partai yang dalam kontestasi nasional beroposisi dengan partai yang dianggap pendukung penista agama, tetapi nyatanya dalam kontestasi daerah partai-partai tersebut justru bisa berkoalisi. Lebih mengherankan lagi saat Gerung membuat suatu analogi dengan menyamakan perjuangan Martin Luther King Jr yang membela orang kulit hitam dengan reuni 212, di mana akal sehat seorang Rocky Gerung?

Tak hanya itu, Rocky Gerung pernah mengkritik kosakata sontoloyo yang diucapkan oleh Jokowi, yang dianggap hanya menimbulkan sensasi, bukannya substansi. Tetapi ketika jelas-jelas kasus hoaks Ratna Sarumpaet menyeruak ke publik dan mengacaukan ruang publik kita, diperparah dengan kubu oposisi yang melakukan konferensi pers secara ramai-ramai, hal ini lepas juga dari sorotan kritik seorang Gerung.

Padahal terkait kasus Ratna ini, taruhlah jika kita berpikir secara postitif dan menganggap konferensi pers yang dilakukan secara ramai-ramai ini merupakan ketidaksengajaan, maka hal tersebut menunjukkan ketidakmampuan berpikir kubu Prabowo dalam mengolah informasi dan terkesan tergesa-gesa.

Padahal sudah barang tentu, hal yang dilakukan oleh Prabowo dan kawan-kawan ini dapat menimbulkan kegaduhan publik dan dapat membentuk opini publik jika orang yang kontra dengan pemerintah akan dihabisi. 

Bayangkan seandainya yang melakukan hoaks adalah kader PDIP yang berusaha membangun narasi jika kader oposisi berlaku sewena-wena dengan melakukan penganiayaan, kemudian kubu PDIP merespons secara ramai-ramai hoaks tersebut, kemungkinan besar Rocky Gerung akan mendungukan mereka berkali-kali. Mengingat sebelumnya, Rocky Gerung adalah seorang yang selalu menyuarakan agar politik harus diucapkan berdasarkan akal sehat, adu gagasan atapun ide.

Pernah juga dalam suatu edisi di ILC, Rocky Gerung berujar bahwa seorang Donald Trump menimbulkan suatu distopia, suatu ketegangan dari barat hingga timur. Tentu saya menyepakati apa yang diungkapkan oleh Rocky Gerung tersebut. Tetapi menjadi pertanyaan besar juga, ketika pola-pola kampanye yang dilakukan oleh Trump, bisa dikatakan agak mirip dengan cara yang dilakukan oleh kubu Prabowo dan ini lagi-lagi lepas dari sorotan kritik seorang Gerung. 

Bukan hanya jargon yang diucapkan oleh Prabowo, tetapi hal itu bisa dilihat juga dari statement-statement yang diucapkan oleh Sandiaga, misalnya saja ketika membahas tempe setipis ATM. Sandi mendasarkan pengalamannya pada satu temuan, kemudian berusaha membangun narasi dari satu kasus tersebut, bukan mendasarkan pada suatu riset ilmiah.

Beberapa bulan lalu, kita pun dihebohkan saat Prabowo berpidato dengan mengutip sebuah novel fiksi yang menyatakan Indonesia akan bubar tahun 2030. Jelas, menggunakan dalil epistemologi apa pun ungkapan Prabowo tidak bisa dibenarkan, dan terkesan hanya menakut-nakuti. Tapi sekali lagi, hal tersebut lepas lagi dari sorotan kritik seorang Rocky Gerung. 

Saya kembali membayangkan seandainya kubu Jokowi yang membuat statement publik tentang kemajuan ekonomi di Indonesia dengan mengutip dari sebuah karya fiksi, seorang Gerung pasti akan mendungu-dungukan kubu Jokowi dan menganggapnya tidak memahami prosedur bepikir ataupun metodologi berpikir.

Saya sendiri masih mempercayai bahwa yang menjadi pembeda seorang intelektual dengan seorang politisi adalah bahwa seorang intelektual berbicara dan bergerak dengan mengedepankan pada penalaran, berusaha sebisa mungkin untuk bersikap objektif, menjunjung tinggi independensi dengan mengedepankan kejernihan pikiran. 

Ditambah lagi, mengingat budaya politik kita sangat jauh dari kata ideal, sudah barang tentu menjadi tugas kaum intelektual juga untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut dengan memberikan pencerdasan kepada publik, melakukan kritik terhadap kubu mana pun jika memang terdapat kesalahan dan tidak sesuai dengan etika dalam berpolitik, bukan malah mempraktikan serangkaian demagogi.

Tentu berbeda dengan politisi yang sudah sejak awal ia berbicara dan bergerak berdasarkan tugasnya sebagai seorang fungsioner partai, sehingga statement maupun gerakannya sudah di-drive oleh parpol bersangkutan.