Menikmati secangkar kopi sambil update berita terkini adalah hal yang cukup menyenangkan ketika dilakukan di pagi hari. Pagi itu, saya membaca beberapa update berita dengan topik Robertus Robet yang cukup viral untuk kolom berita.

Sekilas rasa ingin tahu saya tetiba mendorong saya untuk menyelesaikan membaca beberapa berita tersebut untuk mengetahui apa yang tengah terjadi dan mengapa Robertus Robet ditangkap oleh kepolisian, serta siapa Robertus Robet ini.

Sebelum itu, viralnya sebuah berita (online, cetak, audio visual) dan menjadi trending topic cukup banyak dipengaruhi oleh tokoh atau objek yang terpublikasi. Untuk itu, yang pertama perlu saya ketahui adalah siapa dia (Robertus Robet).  

Robertus Robet kesehariannya adalah dosen di salah satu Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Prodi (Program Studi) Sosiologi. 

Untuk latar belakang pendidikan, ia mengawali Pendidikan Tinggi Strata Satu di Universitas Indonesia Jurusan Sosiologi tahun 1996. Mungkin karena pergolakan spiritualitas dan kebutuhan untuk berilmu, ia melanjutkan Pendidikan Strata Dua-nya di Universitas Birmingham Politic. Thought & Theory tahun 2002.

Tidak hanya itu, ia kemudian menuntaskan jenjang Pendidikan tingginya pada Pendidikan Doktor atau Stara Tiga di Driyarkara dengan Filsafat Sosial Politik pada tahun 2008. 

Selain sebagai dosen aktif di UNJ, ia juga merupakan salah satu penggiat HAM atau dikenal sebagai aktivis HAM. Sebenarnya saya tidak akan mengetahuinya jika tidak ada pemberitaan mengenainya.

Saya dibuat cukup terpana dan tergugah atas orasi yang dilakukannya. Itu terjadi saat saya menonton video “Aksi Kamisan” di depan Istana Negara. 

Bagaimana tidak, dalam pahaman saya bahwa dosen adalah seseorang yang hanya senang dengan ruangan ber-AC dan berceramah di depan mahasiswa saja. Tetapi ia mendobrak serta meruntuhkan pahaman saya.

Bagi saya, dosen merupakan sebuah penggambaran atas eskluisivitas gerak. Setidaknya hal ini merupakan separuh citra yang tertangkap dari proses saya selama bersekolah di Pendidikan Tinggi. 

Di tempat saya, di luar kemampuan secara akademik, ada beberapa hal yang masih dapat dipertanyakan dan diperbandingkan. Mungkin sebagai contoh adalah apa yang telah dilakukan oleh sosok Robertus Robet.

Tentu akan jarang didapati di tempat saya, seorang pendidik yang masih ingin berorasi di jalan dan berbagi keyakinannya. 

Tanpa ragu dia kembali mengingatkan tentang masa-masa di mana ketika militer adalah aparatus negara yang masih memiliki dwifungsi dan terciptanya kondisi totalitarian dan militerisme. Tak lupa pula dalam orasinya dia menitipkan sebuah harapan agar tetap mempertahankan atas apa yang telah diperjuangkan saat reformasi.

Agaknya, selain sebagai tenaga pengajar dan aktivis HAM, dia juga mantan aktivis mahasiswa di masa Orde Baru. Bisa jadi dia jugalah pelaku reformasi di masa itu (asumsi saya).

Rasa penasaran saya tidak berhenti sampai di sini. Untuk mengetahui lebih, saya lagi-lagi melakukan usaha kerja jari, mengetik beberapa keyword pada mesin pencari (Google) mengenai karya ilmiah seperti jurnal, buku, atau artikel yang telah dibuatnya dan terpublikasi. 

Butuh waktu memang. Namun, untung saja, walau keterbatasan kata untuk mengidentifikasi, terbantukan oleh kebijaksanaan Google.

Dalam penelusuran itu, saya mendapati sebuah buku karangan Robertus Robet. Menariknya, pada kutipan pengantarnya didakukan bahwa kehadiran buku karangannya sebagai rangka mendirgahayukan momen peringatan hari berdirinya Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) yang ke-15; di antara pelbagai kegiatan seremonial yang konvensional maupun progresif, ELSAM menerbitkan beberapa buku.

Di antara yang ditulis oleh Robertus Robet, mengangkat sebuah subjek khusus dengan topik “keadilan transisional” (transitional justice). Buku itu berjudul “Politik Hak Asasi Manusia dan Transisi di Indonesia; Sebuah Tinjauan Kritis”.

Sebenarnya, saat menulis tentang dirinya, saya baru membaca hanya pada bagian pengantarnya saja. Untuk itu, pada tulisan ini, saya tidak memiliki kesempatan untuk me-review ataupun mengutip beberapa buah pemikiran dalam buku tersebut. 

Dan untuk lebih jelasnya, silakan download dengan keyword judul buku di atas. Anda akan mendapati dalam bentuk PDF.

Melanjutkan dari apa yang dilakukan Robertus Robet terkait orasinya, yang bagi sebahagian orang adalah sesuatu hal positif dan sebagai alarm atas apa yang telah terjadi di masa lalu, tentunya itu adalah pengingat yang sangat baik. Ia membingkisnya dengan argumentasi yang rapi dan mencerahkan.

Namun, atas apa yang telah dia lakukan, dia ditangkap atas sebuah laporan dan berakhir dengan status sebagai tersangka. Dia ditangkap polisi di kediamannya pada Kamis (7/3/2019) dini hari dengan tuduhan ujaran kebencian.

Dalam Aksi Kamisan itu, Robertus Robet dituduh telah menghina TNI melalui video yang cukup viral. Melalui video tersebut, Robet diduga menyanyi dengan memelesetkan Mars Angkatan Bersenjata atau Mars ABRI. Dia diduga melanggar Pasal 207 KUHP terkait penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia (Nasional.Kontan.co.id).

Terlepas bentuk laporan dan isi tuduhannya beserta penafsiran terkait pasal yang digunakan untuk menjeratnya, setidaknya ini menjadi gambaran atas wajah lain dari demokrasi Indonesia. Aparat hukum dan justifikasi aturan menjadi palu gada untuk membungkam individu.  

Demokrasi merupakan jaminan atas kesetaraan, kebebasan, dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Larry Diamond melalui Beyond Authoritarianism and Totalitarianism: Strategies for Democratization mencoba menjelaskan tentang pemerintahan demokrasi

Dia mengemukakan bahwa demokrasi murni merupakan sistem pemerintahan yang memenuhi tiga kondisi penting: meaningful and extensive competition among individuals and organized groups (especially political parties) for all effective positions of government power.

Larry Diamong mengingatkan pemerintahan dengan bentuk demokrasi ini memastikan pada tingkatan sipil sebuah kebebasan berekspresi, kebebasan media, kebebasan untuk membentuk dan bergabung dengan organisasi yang memadai untuk memastikan integritas persaingan dan partisipasi politik. 

Kondisi ini tak ubahnya antara rezim totaliter dan otoriter yang memungkinkan sedikit atau tidak sama sekali persaingan politik yang berarti, partisipasi, dan kebebasan

Hal cukup menarik dari pandangan Larry Diamond tentang demokrasi, yaitu semi-demokrasi. Dia menjelaskan bahwa semi-demokrasi terjadi saat kekuatan atau otoritas pejabat terpilih sangat terbatas, kompetisi partai politik juga sangat terbatas, sipil dan kebebasan politik sangat terbatas, sehingga beberapa orientasi dan kepentingan politik tidak mampu mengatur dan mengekspresikan diri.

Dan dari apa yang dijelaskan Larry Diamond ini, saya menjadi bingung tentang bentuk pemerintahan Indonesia. Pada implementasinya, kebebasan pejabat terkait wewenangnya dijamin melalui otonomi daerah. Kebebasan berpartisipasi secara politik dijamin melalui kebebasan terlibat pada partai politik, dan menjamin kebebasan media.

Namun, di sisi lain, juga menjadi cukup otoriter dan totalitarian untuk beberapa kondisi, sebagai contoh seperti yang dialami oleh Robertus Robet. 

Apakah Indonesia merupakan negara demokrasi murni atau semi-demokrasi atau berada di antaranya? Atau ini merupakan persoalan lain?