Indonesia telah mengklaim diri sebagai salah satu negara demokrasi di dunia. Sebuah kebanggaan tersendiri sebenarnya. Karena di tengah-tengah percaturan politik negara-negara dunia, tidak banyak negara yang menganut sistem demokrasi tulen.

Kalau kita melihat kembali ke belakang bagaimana negara ini lahir, maka kita akan tahu bahwa pergerakan kemerdekaan Indonesia pun diilhami dari cita-cita penerapan prinsip-prinsip demokrasi modern yang berkembang ketika itu. Negara Indonesia adalah mimpi para pemikir-pemikir bangsa yang ingin membebaskan bangsa ini dari sistem kolonialisme.

Para pemuda terdidik aktivis pergerakan dahulu telah tersadarkan akan perlunya cita-cita membangun sebuah negara Indonesia baru. Indonesia yang dikelola oleh anak bangsanya sendiri dengan prinsip-prinsip negara demokrasi modern.

Dalam perjalanannya, ternyata setelah kemerdekaan diraih, kesejahteraan yang diidam-idamkan masih jauh panggang dari api. Sistem pemerintahan pun silih berganti dianut, trial and error. Demokrasi diterapkan, partai-partai didirikan. Namun, para pengelola negara jatuh dan bangun saling sikut dan saling sikat.

Lihat saja perjalanan sistem politik kita, mulai dari sistem parlementer, negara serikat, demokrasi terpimpin, demokrasi ala Suharto, era reformasi hingga saat ini. Semuanya tidak lepas dari pergumulan dan pertarungan politik yang sengit. Dan ujung-ujungnya tetap menyisakan PR besar bagaimana mensejahterakan rakyat secara seutuhnya.

Kini, bertahun-tahun setelah tumbangnya Orde Baru yang tiran itu, kita bersepakat bersama untuk terus konsisten di alam reformasi untuk menganut sistem demokrasi yang seutuhnya. Demokrasi yang menomorsatukan tujuan menuju kesejahteraan rakyat.

Rakyat diberi peluang memilih wakilnya di parlemen dengan transparan. Begitu juga pejabat publik, mulai dari Bupati, Walikota, Gubernur dan Presiden semuanya dipilih langsung oleh rakyat. Sungguh, suatu kebebasan demokrasi yang menyegarkan.

Sistem perundang-undangan terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan penerapan asas-asas demokrasi. Kebebasan pers dipelihara dengan baik. Rakyat bebas mengeluarkan pendapatnya. Meluahkan aspirasinya. Baik melalui media resmi, media sosial, maupun berorasi di jalan-jalan.

Buah reformasi yang masih terus dipertahankan hingga kini adalah demontrasi jalanan yang tetap sah dan menjadi hak setiap masyarakat.

Namun, tentu saja kebebasan yang dinikmati ini bukan bermakna bisa bebas sebebas-bebasnya. Perlu ada rambu-rambu demokratis yang juga membatasi kebebasan itu menjadi kebebasan yang bertanggung-jawab. Terkadang rambu-rambu perlu dinyatakan dengan tegas dan terang-benderang.

Tapi juga ada rambu-rambu yang sesungguhnya tidak perlu lagi dinyatakan dengan eksplisit. Untuk hal-hal tertentu semua orang sudah paham bahwa memaki di depan umum, ujaran kata-kata kotor terhadap seseorang apalagi dengan menyebut nama adalah suatu pelanggaran berat. Adab dan akhlak adalah benda universal yang dijunjung tinggi oleh semua manusia.

Kita masih ingat bagaimana seorang Ahok ketika menjadi Gubernur DKI dikenal sebagai pejabat yang bersih dan sangat anti korupsi. Saking bencinya dengan perilaku koruptif lawan-lawan politiknya beliau tidak dapat menahan dirinya dari mengeluarkan kata-kata kotor tak senonoh di TV nasional. Ucapannya itu malah menjadi bumerang baginya, dan publik malah mencapnya sebagai pejabat publik yang tidak dapat mengontrol emosi dan ucapannya.

Akhirnya Ahok pun jatuh, justru karena ucapannya yang lain. Ucapan yang juga penuh emosi namun tanpa disadarinya ternyata malah menyerempet kepada sesuatu yang di nilai sebagai penistaan agama. Adalah Habib Rizieq Shihab tokoh utama yang memimpin pendongkelan Ahok.

Hari-hari ini, di bulan November 2020, Indonesia haru-biru dibuat oleh Habib Rizieq. Di tengah pandemi, beliau pulang dari Arab Saudi setelah 3 tahun berdiam di sana. Sambutan yang sangat meriah dari para pendukungnya di bandara membuat kemacetan yang luar biasa.

Banyak penerbangan maskapai dibatalkan. Protokol kesehatan diabaikan. Pemerintah terkesan menahan diri untuk bertindak, entahlah mungkin keder melihat pendukungnya yang membludak itu? Demokrasi yang keblabasan.

Tidak sampai di situ saja, Habib Rizieq kemudian menggelar perayaan maulid dan walimah putri tercinta. Dalam ceramah maulidnya yang dihadiri ribuan undangan beliau mengeluarkan ucapan kotor yang tidak pantas diucapkan oleh seorang yang menjadi panutan umat.

Sampai di titik ini, pemerintah seharusnya tidak boleh berdiam diri lagi. Mekanisme demokrasi perlu diusung untuk meredam aksi konyol beliau dan pendukungnya itu. Pelanggaran berlipat-lipat menuruti eforia yang sudah kebablasan. Artinya, Habib Rizieq perlu diberi pelajaran yang setimpal secara elegan dengan menjunjung prinsip demokrasi.

Namun, alih-alih menindak secara proporsional, pemerintah malah membuka peluang terkoyaknya sistem demokrasi yang dianut. Yang bersuara lantang menghukum tindak laku Habib malah Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurrahman.

Aparat militer dengan beringas menurunkan baliho-baliho yang mengagungkan Habib Rizieq dan membuat statement ancaman pembubaran ormas pendukungnya.

Satu sisi, langkah ini cukup melegakan publik yang sudah muak dengan perilaku Habib Rizieq cs ini. Ditambah lagi tidak ada lembaga resmi negara berwenang yang tampil memberi edukasi langsung kepada aksi mereka. Yang ada terjadi pembiaran dan sikap permisif yang ditunjukkan oleh aparat. Kewibawaan pemerintah demokratis ini berada di titk nadir.

Sehingga turun tangannya militer di kasus ini sepertinya sebagai upaya pemerintah untuk mengembalikan kewibawaan yang tergerus oleh kedigjayaan aksi Habib Rizieq dan konco-konconya itu.

Namun, di sisi lain tindakan pemerintah malah memunculkan sebuah kekhawatiran baru. Mengapa harus militer yang turun tangan. Dalam prinsip negara demokrasi, militer sangat tabu untuk berperan dalam politik. Tugasnya adalah menggempur musuh yang datang menyerang negara. Bukan dipakai untuk membungkam mulut seorang sipil Habib Rizieq.

Kalau kita sudah bersepakat dalam alam demokrasi murni, militer tidak boleh sama sekali berperan dalam dunia politik. Senjata mereka bukan dipakai untuk melerai pertikaian politik. Biarlah perangkat hukum demokrasi yang kuat yang menjadi solusi soal-soal politik.

Begitu lemahkah pemerintah sekarang ini sehingga harus kembali meminjam tangan tentara untuk menyelesaikan masalah politik bangsa? Habib Rizieq benar-benar jadi batu ujian bagi demokrasi kita.

Kalau ada pihak-pihak yang bergembira ria atas tindakan militer yang dipakai negara untuk menyelesaikan urusan politik, maka artinya kita memang belum siap untuk menjadi negara demokrasi murni. Demokrasi Indonesia telah tersandung oleh batu ujian dari Habib Rizieq.

Apa pun, mudah-mudahan ini hanya langkah kecil ‘shock therapy’ semata, meminjam tangan militer sejenak untuk menjewer Rizieq Shihab yang keblinger. Demokrasi Indonesia masih belum terjerembat, masih bisa bangkit, dengan cara kuatkan profesionalitas TNI di pertahanan negara. Dan kuatkan supremasi hukum kita.