1 bulan lalu · 859 view · 3 min baca · Hukum 67892_66725.jpg
Ilustrasi: Aktual

Rizieq Jangan Malu Mencontoh Ahok

Semenjak panggung politik kita ribut-ribut rekonsiliasi, sebuah isu muncul ke permukaan. Isu ini berbicara tentang seorang tokoh kontroversial. 

Meski kontroversial, ia dianggap sebagai kartu truf rekonsiliasi Jokowi-Prabowo. Menurut para pengamat, jika koar-koar terkait dirinya tidak diperhatikan, rekonsiliasi tidak akan pernah terjadi.

Ternyata prediksi para pengamat salah. Rekonsiliasi justru terjadi secara mendadak 13 Juli kemarin. Pada kesempatan tersebut, tidak ada sama sekali pembicaraan soal tokoh yang satu ini.

Siapakah tokoh itu? Tak lain dan tak bukan adalah the controversial Rizieq Shihab. Ia sudah mengasingkan diri ke Makkah, Arab Saudi, sejak tahun 2017. Jadi, ia  sudah overstay di Kerajaan Arab Saudi sejak pertengahan 2018 (kabar24.bisnis.com, 2019). Sehingga, koar-koar itu terkait dengan kepulangannya ke Indonesia.

Kira-kira, salahkah bila Rizieq Shihab pulang? Menurut hemat penulis, tidak salah. Tetapi, ia harus memenuhi tiga syarat. Jika tidak, kepulangannya hanya menambah kacau saja negeri kita.

Pertama, ia harus mengurus dulu denda overstay di Arab Saudi. Denda itu harus ia bayar dari kantong sendiri atau dari kantong FPI sebagai badan hukum. Mengapa? 

Pada tahun 2017, ia minggat dari negeri ini atas keputusannya sendiri. Pergi juga dengan biaya sendiri. Sehingga, hal yang sama harus berlaku ketika ia pulang dari Arab Saudi.


Lebih lagi, denda overstay sebesar 110 juta rupiah juga bukan jumlah yang besar baginya. Bayangkan saja, ia sanggup mempunyai hidup yang cukup baik di Arab Saudi. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, juga untuk keluarga intinya. Bahkan, Dubes Arab Saudi untuk Indonesia juga menyatakan, “Dia secara pribadi orang yang mampu secara finansial.” (Afifiyah dalam tagar.id, 2018).

Hartanya di negeri ini juga memperkuat argumentasi di atas. Ia memiliki tiga SUV mewah. Semuanya memiliki pelat nomor khusus, mulai dari ‘B 1 FPI’ sampai ‘B 8 FPI’. Jelas tidak murah untuk mendapatkan pelat nomor seperti itu (Tribun Makassar, 2017).

Lagi pula, jika ia enggan membayar gharamah sendiri, para anggota dan simpatisan FPI pasti mampu mengumpulkan iuran (CNN Indonesia, 2019). Pembiayaan seperti ini jauh lebih pantas. Mengapa?

Bukan tugas pemerintah untuk membayarkan kepulangan warga negara yang mengasingkan diri voluntarily. Kalau ini terjadi, sama saja pemerintah tunduk terhadap tuntutan sebuah organisasi masyarakat (ormas). Masa pemerintah tunduk pada satu ormas tertentu? It must never happen.

Kedua, ia harus secara gentleman berhadapan dengan hukum. Tirulah contoh dari Basuki Tjahaja Purnama. Ketika Bareskrim Polri menetapkan Ahok sebagai tersangka penistaan agama, ia tidak kabur atau bersembunyi. Justru, ia secara terang-terangan menyatakan kesiapannya untuk mengikuti semua proses hukum meski akhirnya proses tersebut menjebloskannya ke penjara.

Semestinya Rizieq meniru Ahok. Apalagi ia dianggap sebagai tokoh besar oleh segenap simpatisannya. Ketika tiba di Indonesia, segera ikuti proses hukum yang menahun tertunda, mulai dari kasus pornografi dengan Firza Husein, ujaran kebencian ‘campur racun’, sampai penistaan ideologi negara ‘Pancasila Sukarno ketuhanan di pantat’.

Tidak melakukan hal ini sama saja dengan sikap seorang pengecut. Ia sendiri yang mengawali kasus-kasus tersebut. Waktu yang tepat untuk segera memulai penyelesaiannya adalah ketika ia  kembali ke negeri ini. Jangan sampai lolos dari jerat hukum. No one must be immune to the rule of law.

Ketiga, ia harus berubah menjadi the new, reformed Rizieq Shihab. Lagi-lagi, ia bisa meniru contoh seorang Basuki Tjahaja Purnama. 

Ahok yang dulu adalah sosok yang tegas, jujur, namun temperamental. Setelah dua tahun dipenjara, ia bermetamorfosis menjadi seorang BTP. Sosok yang jujur, tegas, dan lebih mampu mengendalikan diri.

Begitu pun dengan Rizieq Shihab. Ia harus berubah menjadi sosok yang lebih baik. Berubah menjadi seorang ulama penyebar Islam yang rahmatan lil’ alamin


Sebagai tokoh masyarakat, ia harus menghentikan tindakan-tindakan yang menghasut banyak elemen masyarakat. Sebarkanlah rekonsiliasi dan perdamaian instead of hate and war-mongering.

Jika ia mau berubah dan ikut upaya rekonsiliasi, bagus. Ia tidak salah untuk kembali. Tetapi, hal ini tidak boleh disertai dengan perjanjian tukar guling. 

Apa maksud perjanjian tukar guling? Artinya, ia mau berubah asalkan proses hukum dihentikan. Ini adalah kompromi yang sangat tidak bisa diterima. 

Mau bermetamorfosis seperti apa pun, proses hukum harus terus berjalan. Justru, perubahan diri ini diperlukan agar ia mau menghadapi proses hukum sebagai warga negara Indonesia.

Jangan jadikan proses hukum sebagai komoditas tukar guling. Itu sama saja melanggar konstitusi. The rule of law must prevail.

Kesimpulannya, Rizieq Shihab tidak salah untuk pulang ke Indonesia. Tetapi, ia harus memenuhi ketiga syarat penting tersebut. Tanpanya, ia tidak layak untuk pulang ke Indonesia.

Menyadur sebagian lirik dari Manusia Setengah Dewa, “Urus saja dendamu. Urus saja kasusmu. Pribadi yang baru yang kami mau.”

Artikel Terkait