Berita yang sempat panas di tahun 2020 yaitu dari HRS (Rizieq Shihab). Yang pertama ialah kepulangannya ke Indonesia yang mengejutkan beberapa pihak karena jujur saja  tidak ada yang menyangka bahwa Rizieq akan pulang ke Indonesia. Setelah pelariannya ke Arab Saudi untuk mencari suaka karena terjerat kasus ujaran kebencian dan penodaan kepada Dasar Negara Bangsa Indonesia yaitu Pancasila pada beberapa tahun lalu.  

Sambutan Kepulangan Guru FPI

Kepulangannya di Bandara pun disambut oleh fans - fans FPI fanatik yang setia menunggu kepulangan idolanya.  Pada saat kedatangan di Bandara Soekarno Hatta  ratusan bahkan ribuan massa memadati bandara dengan menggunakan seragam putihnya dengan jargon "Putihkan Bandara Soekoarno Hatta", Bandara seharusnya menjadi tempat umum untuk aktivitas transportasi dan bisnis malah menjadi tempat reunian FPI. Kegiatan Reuni tersebut tentu saja mengganggu aktivitas bandara baik dari penerbangan beberapa maskapai yang terganggu,ada yang menyebutkan sampai 27 penerbangan terkena imbalan dari kegiatan Rizieq tersebut.

Awal Mula Polemik

Suasana Pandemik Covid 19 yang menjadi polemik bangsa Indonesia saat ini pun menjadi berita yang tak perlu ditelisik bagi simpatisan FPI. Ribuan massa FPI tidak mematuhi Protokol Kesehatan yang sedang digaung-gaungkan pemerintah Indonesia yang mereka anggap hanya bualan semata. Mereka beranggapan bahwa baju putih lebih sakti daripada masker untuk menangkal Covid 19 yang berkeliaran bebas di udara.

Keikutsertaan Gubernur DKI 

Tak hanya itu yang mengejutkan lagi ialah Gubernur DKI Jakarta ,Anies Baswedan yang ikut menemui Rizieq. Semula sempat berpikir bahwa kedatangan Anies untuk mongkondusifkan kegiatan reuni tersebut dengan membubarkan Acara tersebut karena kegiatan nya tidak ada izin dan menyalahi aturan karena berkerumunan di satu tempat tanpa mematuhi protokol kesehatan yang berstandar saat waktu pandemik Covid 19 sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan Cluster baru.

Tapi setelah perhatikan lagi kedatangan Anies malahan bertujuan untuk menambah keseruan kepulangan Rizieq ke Indonesia dan terkesan mendukung Rizieq terkait rencana Maulid Nabi Di Petamburan di kemudian hari.

Tidak terlihat adanya inisiatif dari bapak Anies Baswedan selaku Gubernur DKI untuk melaksanakan aturan yang sudah dibuat dari pemerintah pusat. Disini menurut saya tindakan yang dilakukan oleh Gubernur DKI tersebut tidak benar dan terkesan konyol serta kurang kerjaan.

Anies Baswedan yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta seharusnya menjadi contoh baik untuk masyarakat dalam menyukseskan program pemerintah untuk penanganan Pandemik dengan menaati dan menjalankan aturan pemerintah pusat yaitu pelarangan berkerumunan dengan orang banyak tanpa menggunakan protokol kesehatan. 

Tidak bisa dipikirkan apa tujuan dari kehadiran Gubernur DKI di Acara Rizieq, apakah itu merupakan bentuk terimakasih atau balas jasa atas peran Rizieq untuk Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 yang kental akan Isu SARA yang menguntungkan salahsatu pihaknya???

Tindakan Kepolisian Republik Indonesia 

Perilaku tidak bertanggung jawab Gubernur DKI Jakarta tersebut tentu saja membuat geram Pihak Kepolisian. 

Kepolisian kemudian melayangkan surat perintah kepada Anies untuk melaksanakan pemeriksaan ataupun penyidikan yang berdasar dari  Pasal 84 UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan ” Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang kesehatan diberi wewenangkhusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Kekarantinaan Kesehatan.”. 

Tak ayal peristiwa surat perintah dari Polisi Ke Anies membuat pro kontra di berbagai kalangan karena Anies merupakan Gubernur DKI Jakarta pertama yang diperiksa oleh polisi. 

Beberapa kelompok ataupun individu masyarakat ada yang menggapnya berlebihan ataupun tebang pilih,namun hal tersebut seharusnya mendapatkan dukungan penuh tindakan dilakukan Kepolisian karena sebagai efek jera bagi Gubernur tersebut dan menjadi contoh bagi pejabat ataupun masyarakat umum untuk mematuhi peraturan pemerintah khususnya pada kondisi ini yaitu peraturan  tentang protokol kesehatan untuk mengakhiri pandemik Covid 19.

Polemik Kegiatan Maulid Nabi Dan Pernikahan Petamburan 

Polemik yang diciptakan oleh Rizieq tidak berhenti sampai situ saja,Polemik itu berlanjut dengan adanya kegiatan Maulid Nabi yang diadakan oleh Rizieq dan pengikutnya.Kegiatan tersebut dilakukan bersamaan dengan pernikahan anak perempuan dari Rizieq dengan mengundang sekitar 20.000 tamu undangan. 

Acara tersebut tentu saja dihadiri oleh banyak simpatisan FPI dan kegiatan itu lagi-lagi menyalahi aturan dengan melanggar protokol kesehatan di saat pandemik. 

Perilaku tidak bertanggung jawab yang dilakukan Rizieq dan fans-fansnya yaitu dengan menolak melakukan tes SWAB sebagai tindakan preventif untuk mencegah penularan virus Covid 19 di acara tersebut. Tindakan tersebut sudah jelas - jelas tidak ada itikad baik dari Rizieq dan pengikutnya untuk tindakan pencegahan penularan virus corona yang dicanangkan oleh Pemerintah. Kegiatan FPI tersebut juga dihadiri oleh Dinas BNPB DKI Jakarta yang malahan memfasilitasi acara tersebut dengan Pembagian masker,hand sanitizer dan toilet portable.

Ambiguitas Dinas BNPB 

Tindakan Dinas BNPB tersebut terkesan sebagai bentuk dukungan untuk berjalan nya acara dari Rizieq. Walaupun pada tujuannya BNPB tersebut pada intinya untuk inisiatif tindakan pencegahan,tetapi menurut saya itu adalah bentuk ketidaktegasan dari instansi terkait tentang pelarangan kegiatan yang membawa orang banyak di satu tempat.

Aksi dari Dinas BNPB sangat disayangkan  karena terkesan tidak peduli dengan imbas dari acara tersebut yang bisa saja menjadi contoh untuk kelompok dan individu lain untuk mengadakan acara sejenis itu yang akhirnya tidak bisa melakukan tindakan preventif,semestinya fasilitas tersebut bisa diberikan ke orang atau kelompok yang lebih membutuhkan.

Dasar Hukum Pidana Terhadap Kegiatan Maulid Nabi dan Pernikahan Petamburan.

Kegiatan Maulid Nabi dan Pernikahan tersebut tentu saja berujung kepada urusan Polisi. Rizieq dijerat dengan Pasal 93 UU No 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalamPasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”. Namun sampai saat ini Rizieq masih enggan untuk melakukan pemeriksaan di kantor polisi.

Rizieq Melawan

Rizieq yang merasa dikriminilasasi oleh polisi pun tidak terima, Rizieq mulai mengkoordinasi propaganda dengan pengikutnya yaitu FPI yang menangatasnamakan Kriminalisasi Ulama untuk menarik simpatik dari suatu umat untuk mendukungnya. 

Rizieq yang mempunyai pendukung yang masif dan militan mulai menyebarkan beberapa propaganda tersebut melalui pemasangan baliho yang dilakukan tanpa izin dan mengandung pernyataan diberbagai daerah di Indonesia yang mengganggu keutuhan NKRI.

Dasar Keikutsertaan TNI Menjaga Keutuhan NKRI

Aksi tersebut tentu saja meresahkan masyarakat karena bukan hanya tidak izin dan mengganggu keutuhan NKRI tetapi juga pemasangan baliho yang sembarangan tanpa memperhatikan fungsi dari lingkungan itu sendiri mengganggu untuk masyarakat. Oleh karena itu, Satpol PP dan TNI bergerak untuk melakukan pencopotan baliho baliho dari Rizieq yang berdasar dari UU No 34 Tahun 2004 Tentang TNI. 

Di sini keikutsertaan TNI untuk melakukan penertiban baliho baliho dari Rizieq karena TNI beranggapan bahwa baliho tersebut mengganggu keutuhan NKRI sehingga mengharuskan TNI untuk bergerak sesuai UU No 34 Tahun 2004. 

Untuk baliho yang tidak ada izinnya diatur oleh Perda masing masing Daerah, di sini saya ambil dari Perda Daerah DKI Jakarta No 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. 

Tindakan yang dilakukan oleh TNI dan Satpol PP sudah benar dan Seharusnya mendapatkan dukungan penuh karena baliho-baliho dari Rizieq sudah jelas menyalahi aturan dan mengganggu keutuhan NKRI sehingga sudah semestinya untuk ditertibkan.

Peran Kemampuan Intelektual Masyarakat Dalam Menghadapi Polemik Rizieq

Polemik yang diciptakan Rizieq cukup meresahkan masyarakat di kala kondisi genting seperti pandemik Covid 19 saat ini. Masyarakat seharusnya lebih bisa memilah-milah antara informasi yang benar dan tidak. 

 Masyarakat juga harus bersifat kritis terhadap berita yang sedang beredar sehingga tidak mudah tergiring opini suatu individu dan mengambil keuntungan akan hal itu. 

Masyarakat juga seharusnya dihimbau untuk tetap melaksanakan aturan pemerintah untuk menaati protokol kesehatan dengan baik sehingga dapat mengakhiri masa pandemik di Indonesia.