Economics Student
2 minggu lalu · 55 view · 4 min baca · Ekonomi 59884_94342.jpg
Wikimedia Commons

Risk-Sharing: Alternatif Stabilisasi Ekonomi

Hyman Philip Minsky, ekonom terkemuka Amerika, menyatakan ketidakstabilan keuangan konvensional karena mengalami siklus tiga fase: relatif tenang, spekulasi dan ekspansi fiktif, dan terakhir krisis dan kebangkrutan. Global Financial Crisis 2008 adalah contoh dari meningkatnya ketidakpastian mengenai rezim pembiayaan berbasis bunga.

Rezim telah menjadi pusat dari struktur keuangan konvensional dan krisis keuangan yang berulang. Peningkatan sangat pesat dari aset derivatif memainkan peran yang berpengaruh dalam krisis. Pada tahun 2007, diperkirakan bahwa total instrumen keuangan, sebagian besar merupakan aset derivatif.

Lebih tepatnya mencapai 12.5 kali lebih besar dari total PDB global. Hingga pada akhirnya, menciptakan krisis dan merugikan semua pihak. Banyak orang menjadi pengangguran, dan beban fiskal yang besar dikenakan pada pemerintah dan pembayar pajak dunia.

Kemudian konsep risk-sharing hadir sebagai alternatif bagi rezim pembiayaan berbasis bunga seiring dengan peningkatan popularitas ekonomi syariah. Sistem konvensional yang independen dari sektor riil dianggap kesalahan utama yang terus terulang. Seperti, pemberian pinjaman tanpa agunan yang memadai berpengaruh kepada lemahnya evaluasi risiko transaksi.

Perbankan syariah menawarkan konsep, dengan penekanan pada pembagian risiko. Ini tidak hanya dicontohkan dalam kontrak berbasis ekuitas, seperti musharakah dan mudarabah, tetapi bahkan dalam kontrak pertukaran. Seperti penjualan dan sewa guna usaha, di mana risiko dibagi berdasarkan kepemilikan.

Konsep pembagian risiko ini dinilai akan menghasilkan kondisi stabilitas keuangan yang kondusif, pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat, dan menurunkan ketimpangan yang terjadi selama ini.

Esensi Risk-Sharing


Risk-sharing merupakan metode manajemen risiko di mana beban konsekuensi risiko didistribusikan di antara semua pihak yang terlibat dalam transaksi (Othman et al. 2017). Maka risiko menambah nilai ekonomi dibagi antara keuangan dan produksi, setiap unit aset keuangan mewakili pembagian risiko dan imbalan dari kegiatan sektor riil.

Ini akan membuat lembaga keuangan berbagi risiko serta imbalan bisnis, dengan demikian memaksa pihak yang bertransaksi lebih disiplin dalam penggunaan sumber daya keuangan, lebih peduli tentang sifat dan profitabilitas bisnis, dan lebih hati-hati meneliti suatu proyek.

Konsekuensinya, konsep ini membatasi lembaga keuangan tidak dapat memperluas atau menambah kontrak tanpa lepas dari sektor riil, tidak seperti sistem konvensional yang relatif saling lepas dan spekulatif.

Oleh karena itu, risk- sharing memungkinkan terjadinya kesetimbangan antara pertumbuhan sektor keuangan dan kegiatan sektor riil karena akan menghasilkan penyesuain nilai aset keuangan dan nilai riil lebih cepat atau bahkan otomatis jika terjadi perubahan posisi perekonomian.

Manfaat Risk-Sharing

Kondisi keuangan mempengaruhi fungsi investasi perusahaan, dan dengan demikian juga antara sektor keuangan dan ekonomi riil. Proses penyesuaian risk- sharing yang cepat akan membantu meningkatkan stabilitas perbankan dan meminimalkan risiko kegagalan lembaga keuangan. Ditambah, stabilitas keuangan merupakan prasyarat untuk pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran yang berkelanjutan.

Selain memastikan pertumbuhan ekonomi dengan stabilitas keuangan, risk-sharing juga mempromosikan keuangan inklusif melalui pembinaan peluang kewirausahaan untuk semua segmen masyarakat.

Menurut Askari and Krichene (2014), keuangan konvensional, yang berbasis bunga dan penciptaan uang melalui pengganda kredit, telah merusak kapasitas ekonomi untuk modal pertumbuhan ekonomi, pekerjaan, dan kemampuan melunasi pinjaman.

Kondisi ini juga berkontribusi pada ketimpangan pendapatan yang tidak konsisten dengan alokasi sumber daya optimal dan risk-return tradeoff. Risk- sharing bisa menjadi intrumen dasar dalam gerakan pertumbuhan inklusif sebagai sarana yang efektif untuk mengurangi ketimpangan pendapatan tersebut karena proses optimalisasi.

Pemerintah dan Risk-Sharing


Secara teoritis, risk-sharing signifikan memengaruhi peningkatan aktivitas sektor riil. Kemudian, memberikan fondasi lebih kuat terkait dengan peluang pertumbuhan dan proses pemerataan pembangunan.

Akan tetapi, data menunjukkan bahwa risk-sharing memiliki jangkauan sangat terbatas belum banyak berkontribusi untuk meningkatkan pembagian risiko internasional, walaupun terjadi globalisasi besar-besaran selama ini.

Alasan yang diberikan untuk adopsi yang lambat adalah masalah informasi, komitmen kebijakan dan kredibilitas, tata kelola, masalah penegakan kontrak internasional dan, secara umum, moral hazard.

Oleh karena itu, risk-sharing memilki potensi yang besar entah di dalam atau di antara negara-negara yang belum menerapkan secara masal guna pertumbuhan ekonomi yang adil. Pemerintah (atau lembaga internasional) bisa berperan menjadi manajer risiko masyarakat dan berkomitmen untuk meghadirkan layanan instrumen risk-sharing.

Mereka harus memberikan cukup insentif untuk memulai proses adopsi, seperti mengeluarkan sekuritas yang memungkinkan rumah tangga dan perusahaan untuk mengurangi unsystematic risk yang tidak diasuransikan.

Lebih jauh lagi, Instrumen ini juga memungkinkan negara-negara untuk berbagi risiko antarnegara dan akan memperkecil risiko krisis global di masa yang akan datang. Hal tersebut bisa terjadi jika instrumen pasar makro yang dikeluarkan oleh IMF, dengan tambahan sumber daya dari anggota G-20.

Kesimpulan

Perdebatan mengenai perilaku suku bunga yang tidak menentu bersama dengan ketidakstabilan ekonomi telah berlangsung beberapa dekade terakhir. Konsep bunga yang telah diterima secara umum dianggap telah mengantar suasana ketidakpastian dan ketidakstabilan dalam iklim investasi. 

Muncul konsep risk-sharing yang mengharuskan transaksi keuangan didukung oleh kegiatan ekonomi riil sehingga memiliki perekonomian stabil. Hal itu, tidak hanya berfungsi sebagai sarana mitigasi risiko yang lebih baik tetapi juga mengatasi risiko dari kegagalan pemerintah mengatasi risiko sistematik. 

Jadi, untuk mendorong perkembangan lebih jauh, pertama ada kebutuhan untuk menekankan risk-sharing itu penting. Pemerintah dapat membuat struktur insentif berbasis pasar untuk meminimalkan perilaku spekulatif dan mengembangkan instrumen pembiayaan serta pasar sekunder yang efisien dan berbiaya rendah agar masyarakat mendapatkan akses seluas mungkin.

Artikel Terkait