Ribuan rakyat Papua melarikan diri ke Papua Nugini pasca Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969. Mereka adalah orang-orang yang tetap menghidupkan mimpi Papua Merdeka.

Sebuah berita kematian selalu mengundang refleksi, entah apa pun posisi politik dia yang telah berpulang. Entah ia berada berseberangan dengan posisi tempat kita berdiri, atau ia berada di pihak kita. 

Refleksi tentang apa arti hidup; untuk hal apa sebagian besar waktu yang dipunyainya tatkala hajat dikandung badan, dicurahkan. Tentang konsistensi di tengah arus yang seakan tidak berpihak. Tentang mimpi yang terbawa sampai ajal tiba.

Refleksi demikian muncul di batin saya ketika membaca berita kematian yang dikabarkan oleh Szilvia Csevár, seorang pengacara dan ahli hukum hukum internasional yang bermukim di Belanda lewat akun Twitter-nya pada 4 April lalu. Ia mengabarkan kematian John Abraham Wakum (JAW), seorang pejuang Papua Merdeka yang sudah bertahun-tahun mengungsi ke Papua Nugini. 

Muncul tanya di hati, apa yang dapat diwarisi rakyat Papua dari kematiannya? Apa yang dapat saya pelajari dari kehidupannya?

Menurut Csevár, yang banyak menaruh perhatian pada permasalahan HAM di Indonesia, termasuk dengan menjadi panitera saat diadakannya Pengadilan Rakyat Internasional terhadap Kejahatan Kemanusiaan 1965 di Den Haag pada November 2015, JAW meninggal sepekan sebelumnya. Csevár tidak menyebut tanggal persis kematiannya maupun usianya saat berpulang.

Yang membuat berita kematian itu bukan berita kematian biasa adalah secuplik kenangan Szilvia Csevár bersama dia. Cuplikan kenangan itu memberikan gambaran mengharukan tentang sosok pria yang mungkin telah banyak dilupakan itu, bahkan bisa jadi tak terlalu akrab di telinga sebagian besar rakyat Papua.

JAW, menurut Szilvia Csevár, adalah seorang pelarian dari Papua dan menjadi orang tak berkewarganegaraan (stateless) di Papua Nugini, setelah ia memperjuangkan kemerdekaan Papua. 

Ia berstatus sebagai pelajar ketika militer Indonesia menahan dirinya di masa berlangsungnya Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969. Pada tahun 1984, ketika ia tertangkap, ia dipukuli oleh aparat, termasuk dengan sabuk kulit. Ia beruntung karena dapat melarikan diri dan kemudian menjadi pelarian di Papua Nugini.

Szilvia Csevár menceritakan pertemuannya terakhir kali pada Oktober 2016, ketika ia bersama seorang rohaniawan Katolik yang ia sebut Bapa, mengunjungi tempat tinggal JAW.

Di akun Facebook, Szilvia Csevár menulis demikian:

"Jalan tanah menuju teras kayu di tepi pantai. Pria dengan kacamata hitam itu duduk di sofa yang sudah robek di sana-sini. Pakaiannya ditambal tetapi tidak kotor. Mereka berasal dari Belanda, ingin tahu tentang Papua, Bapa (seorang rohaniawan Katolik, pen) berkata kepadanya.

Pria itu berbicara dengan suara lembut dan terdengar jauh. Dia kembali seperti seorang pelajar, seperti saat militer menangkapnya tatkala Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 yang memalukan. Air mata muncul dari balik kacamata hitamnya, seperti pada tahun 1984, ketika ia ditangkap lagi dan berulang kali dipukul dengan ikat pinggang."

Lalu Csevar mengabarkan kematian JAW dengan kalimat sederhana tetapi jelas menyiratkan kekaguman, sekaligus menyampaikan pesan kuat tentang makna aspirasi merdeka bagi sebagian rakyat Papua.

"John Abraham Wakum meninggal minggu lalu. Seluruh hidupnya diisi oleh perjuangan untuk mendapatkan kembali tanah airnya, tanah yang tidak pernah lagi ia menginjakkan kaki di sana."

***

Ribuan orang Papua bernasib seperti JAW. Menurut badan pengungsi PBB, ribuan rakyat Papua saat ini berada di kamp-kamp pengungsian di Papua Nugini dalam kondisi mengenaskan.

Mereka tinggal di tempat-tempat penampungan yang terbatas dari akses layanan dasar seperti air bersih, pendidikan, dan layanan kesehatan. Juga dengan status kewarganegaraan yang tidak jelas. Sebagian besar sokongan terhadap mereka dilayangkan oleh lembaga-lembaga misi Katolik.

Sebagian besar dari mereka melarikan diri dari Papua dengan alasan seperti JAW. Mereka memiliki aspirasi merdeka, tetapi oleh Pepera 1969, mereka terpaksa menyingkir dipicu oleh rasa takut atas konsekuensi aspirasi mereka. 

Pemerintah Papua Nugini pernah melansir data bahwa sekitar 10.000 orang Papua berada di negara itu. PNG berjanji secara bertahap akan menerbitkan kewarganegaraan mereka.

Stefan Armbruster, dalam laporan investigatif yang dimuat di sbs.com.au, menemukan bahwa keluarga para pendukung Organisasi Papua Merdeka (OPM) tersebar di berbagai tempat di PNG. Sebagian dari mereka berada di eks kamp pengungsi Australia di kepulauan Manus.

Armbruster, dalam laporannya, menceritakan bahwa kamp pengungsi yang dijuluki juga sebagai Kamp Salasia ini didirikan hampir 50 tahun lalu. Saat itu PNG masih menjadi wilayah jajahan Australia. Para simpatisan Papua Merdeka itu menjalani kehidupan dan membentuk keluarga, beranak-pinak melalui pernikahan dengan penduduk setempat.

Dulunya, kamp pengungsi di Manus dibangun untuk menghindari konfrontasi diplomatik dengan Indonesia. Di kamp ini, Australia mengisolasi sejumlah kecil tokoh Papua yang beraspirasi untuk merdeka, yang melarikan diri dari Indonesia.

"Kami datang sebagai pengungsi ke pulau Manus. Pemerintah (Belanda) memindahkan kami," kata Manfred Meho kepada Armbruster. 

Menurut pengakuannya, Manfred Meho tiba di Manus saat berusia tiga bulan dengan sebuah pesawat Caribou Australia dari kamp-kamp di dekat perbatasan dengan Indonesia.

"Ada krisis politik, pertempuran di Papua antara OPM dan tentara Indonesia. Orang tua kami, saat mereka melarikan diri, adalah pendukung Papua (Merdeka)," kata dia.

Meho mengatakan banyak di antara pelintas batas itu berhasil diusir oleh petugas patroli Australia di perbatasan. Namun tidak sedikit yang akhirnya mendapatkan visa permissive residence. Rombongan pertama dari mereka dikirim ke Manus pada tahun 1968.

Seperti ribuan orang Papua yang telah datang ke PNG sejak itu, mereka hidup tanpa kewarganegaraan sampai sekarang. Sebetulnya Australia tidak menghendaki kedatangan mereka. Namun karena jumlah mereka yang banyak dan medan terpencil yang sulit di PNG, Australia tidak dapat memulangkan mereka semua.

"(Australia) menganggap mereka sebagai gangguan karena berpotensi menyebabkan masalah hubungan dengan Indonesia," kata profesor sejarah Klaus Neumann dari Deakin University.

Posisi politik Australia adalah mengakui kedaulatan RI atas Papua. Memberikan status pengungsi kepada mereka dapat menjadi masalah diplomatik dengan negara tetangganya. Lebih jauh, Australia juga tidak ingin OPM menggunakan wilayah Australia sebagai tempat berlindung pelarian politik Indonesia.

Australia juga tidak ingin pemimpin Papua Merdeka melakukan propaganda anti-Indonesia di wilayah mereka. Apalagi ada kemungkinan orang-orang asing lainnya akan ikut bergabung dalam propaganda dan unjuk rasa anti-Indonesia tersebut.

"Jadi mereka (pihak berwenang Australia) berpikir dengan mengirim mereka ke tempat yang paling terpencil di PNG akan menghindarkan mereka dari aktivitas anti-Indonesia," kata Neumann.

Beberapa tokoh Papua Merdeka yang mengungsi ke Australia mencoba mendapat perhatian internasional. Sebut saja, misalnya, Clemens Runawery dan Willem Zonggonau, (keduanya sudah meninggal). Dalam video yang bisa dilihat di YouTube, mereka bercerita pernah mencoba pergi ke markas PBB pada tahun 1969.

"Wim dan saya meninggalkan Papua untuk terbang ke New York, menginformasikan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) itu korup," kata Runawery dalam sebuah video di YouTube, yang merupakan iklan kampanye di televisi Australia pada tahun 2007.

Apa daya, mereka tidak berhasil. "Kami dipaksa turun dari pesawat oleh pejabat Australia, di bawah tekanan rezim militer Indonesia. Kami tidak pernah bisa menceritakan fakta sebenarnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa," kata Runawery.

Mereka kemudian dikirim ke Manus, bersama puluhan pengungsi lainnya.

Pada tahun 1968, Michael Somare, yang kemudian menjadi perdana menteri pertama Papua Nugini, mengangkat isu 'pelintas batas' di parlemen prakemerdekaan Papua Nugini. Ia menyoroti keadaan para pengungsi yang menurutnya tidak layak. 

"Ini bisa dibandingkan dengan Perang Dunia Kedua ketika orang-orang Yahudi ditempatkan di kamp konsentrasi," katanya.

Dia menambahkan bahwa Papua Nugini adalah "negara bebas" dan para pengungsi harus diperlakukan secara adil dan mereka harus mendapatkan pekerjaan.

Pada Mei 1969, wartawan Jack McCarthy pergi ke Manus untuk membuat reportase tentang keadaan kamp pengungsi itu dan diterbitkan di South Pacific Post. Ia menuliskan laporannya dengan judul Tahanan Pengungsi Hidup Tanpa Harapan dan menggambarkan bahwa di sana pengungsi dalam kondisi yang menyedihkan.

Menanggapi hal itu, Pemerintah Australia mengirim seorang pejabat untuk menyelidiki. Berbeda dengan laporan McCarthy, pejabat itu melaporkan bahwa kamp tersebut dalam kondisi baik walaupun tingkat pengangguran meluas.

Rekomendasi atas temuan itu adalah memberikan bantuan keuangan kepada mereka. Sebagai imbalannya, para pengungsi berkewajiban melakukan pekerjaan-pekerjaan umum, termasuk pekerjaan kasar. 

Selain itu, laporan pejabat tersebut juga mengungkapkan kemungkinan para pengungsi dikembalikan ke Papua asalkan beberapa syarat terpenuhi.

"Jika, dan ini yang utama, ada penerimaan dari orang-orang yang tinggal di Papua hasil referendum (terhadap kehadiran kembali simpatisan Papua Merdeka), dengan relaksasi dan perubahan yang diperlukan dalam kebijakan pemerintah Indonesia, dan para pengungsi ini tidak melihat ada masa depan yang cerah di Papua Nugini, mereka mungkin akan mengambil kesempatan untuk pulang," kata laporan pejabat tersebut.

Di antara para pengungsi dari Papua di Manus, ada yang akhirnya kembali ke Papua. Tetapi ada juga yang tetap bertahan, seperti Manfred Meho. Ia menghabiskan hampir seluruh hidupnya di kamp itu. Ia pernah mencoba kembali ke Papua tetapi hanya sebentar. 

Demikian juga dengan Amos Kimbri. Pria yang orang tuanya datang ke kamp ini, pada pertengahan 1970, pernah ‘pulang’ ke Papua pada 2010. Dia tak betah dan segera kembali ke Manus.

Menurut dia, hidup di Papua terlalu keras. "Di sini kami bebas, tidak ada persoalan. Tetapi di Papua, banyak persoalan," kata dia.

"Saya berada di sana ketika mereka menembaki rakyat Papua. Mereka berkata kami tak boleh memiliki bendera Papua. Bila kami menyimpannya, mereka akan membunuh kami. Karena itu, saya dan istri serta putra-putri saya kembali ke Papua Nugini," kata dia.

Pada akhirnya, merdeka, memiliki martabat, dan harga diri sebagai bangsa yang disimbolkan oleh Bintang Kejora tampaknya sebuah mimpi yang terus hidup bagi sebagian orang Papua. Mereka menggenggam terus mimpi itu. Itu mimpi yang tidak akan digadaikan dengan apa pun. Bahkan sampai mati, seperti yang ditunjukkan oleh JAW.

Post Scriptum

Setelah tulisan ini terbit, penulis memperoleh tanggapan dari Szilvia Csevár, sosok yang dalam tulisan ini merupakan narasumber yang mengabarkan kematian John Abraham Wakum (JAW) dan pernah bertemu dengan beliau pada tahun 2016.

Melalui tanggapannya tersebut, ia meluruskan dua hal:

1. Dia (Szilvia Csevár) bukan seorang aktivis HAM, melainkan seorang pengacara yang mengkhususkan diri pada hukum internasional.

2. Bapa (Father) yang dia maksudkan dalam ceritanya ketika bertemu dengan John Wakum bukan ayahnya—seperti yang ditulis dalam cerita ini—melainkan seorang pastor yang bersama Szilvia dan fotografer Mr. Taco van der Eb, bertemu dengan JAW. Seraya mengucapkan terima kasih untuk tanggapan dan koreksi, perbaikan terhadap tulisan telah dilakukan.

Selengkapnya tanggapan Szilvia adalah sebagai berikut:

Hello, Wim, thank you for the article you dedicated to Mr. Wakum, it's nice to know he's not forgotten.

I don't read Indonesian unfortunately and tried to translate your text through internet.

Though the translation might not be accurate, may I just ask for two minor corrections in your article - you refer to me as a human rights activist, but I'm a lawyer and do not engage with activism. You can refer to me as a human rights lawyer, or as a lawyer specialized in international law.

Second, I wasn't travelling in PNG with my father. The 'Father' I mention was one of the priests at the Catholic Mission of Kiunga. I was there with a photographer, Mr. Taco van der Eb.

If you could make these two corrections in your article that would be much appreciated.

Many thanks and best wishes,
Szilvia

Referensi