6 bulan lalu · 2371 view · 3 min baca · Politik 31593_63135.jpg
Sandi & Rian

Rian Ernest, Biarkan Sandiaga Uno Main Politik Uang

Saya tidak sepakat dengan petisi yang Rian Ernest layangkan untuk Bawaslu. Bawaslu Harus Buka Kembali Kasus Dugaan Mahar Politik Rp1 Triliun dari Sandiaga Uno untuk PKS dan PAN bukanlah petisi yang patut.

Dengan petisi semacam itu, ada kesan ketakutan Caleg DPR RI Dapil DKI 1 Jakarta Timur tersebut melawan mantan Wagub DKI Jakarta yang memang punya segudang uang sebagai modal utama terjun ke dunia politik. Selainnya, kesan ketidaktahuan atas UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan ketidakpahaman akan konsep moralitas yang konstruktif.

***

Kasus dugaan mahar politik dari Sandi untuk dua partai pengusungnya, PAN dan PKS, memang heboh. Bayangkan, demi posisi cawapres, tak tanggung ia gelontorkan dana senilai Rp1 triliun. Masing-masing partai dapat Rp500 miliar, jumlah yang sangat fantastis untuk ukuran anak kos seperti saya.

Kasus viral ini bermula dari cuitan kader sekaligus Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief. Tertanggal 8 Agustus 2018, ia cap Prabowo sebagai Jenderal Kardus.

Prabowo ternyata kardus. Malam ini kami menolak kedatangannya ke Kuningan. Bahkan keinginan dia menjelaskan lewat surat sudah tak perlu lagi. Prabowo lebih menghargai uang ketimbang perjuangan. Jenderal kardus.

Ketika Sandi sanggup bayar PAN dan PKS demi menjadi pilihannya untuk cawapres, bagi Andi, itu menunjukkan bahwa Prabowo benar-benar jenderal di luar dugaan.

Perkara recehan ini kemudian mendorong Rumah Relawan Nusantara The President Centre Jokowi-Ma’ruf Amin melaporkan Sandi ke Bawaslu. Nahasnya, Bawaslu memutuskan untuk tidak menindaklanjuti laporan mereka. Alasan: dugaan tidak dapat dibuktikan secara hukum.


Mungkin tak terima, Federasi Indonesia Bersatu (Fiber) lalu melaporkan Bawaslu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Lembaga pengawas Pemilu itu dinilai tidak transparan dalam hal investigasi, apalagi sampai menghentikan penyelidikan lantaran tidak memperoleh keterangan Andi selaku penyebar.

Dasar itu kemudian dipakai DKPP menyatakan Bawaslu bersalah. Tidak dapat menemui langsung Andi dan memeriksanya via jarak jauh adalah celah kesalahan Bawaslu versi sang dewan.

Alhasil, ketua dan dua anggota Bawaslu dianggap melanggar kode etik. Mereka dinilai tidak taat pada pedoman perilaku penyelenggara Pemilu.

Menjemput Bola Muntah

Pernyataan DKPP, oleh Rian Ernest, lantas dijemput bak bola muntah di depan gawang. Bentuknya berupa rilis media dan petisi online.

Kebenaran harus diungkap bukan karena terduga pelakunya adalah Sandi. Kebenaran harus dibuka karena Indonesia butuh sebuah pemilihan presiden-wakil presiden yang bersih, jujur, adil, dan patuh pada peraturan perundangan.

Bila praktik semacam ini dibiarkan, tekan Rian, pada akhirnya yang akan maju sebagai calon pemimpin negara dan daerah hanyalah mereka yang berduit saja. Siapa punya dana besar, bukan kemampuan atau kapabilitas dalam memimpin, maka ia yang akan mendapat tiket emas.

Kita, rakyat Indonesia, tentu akan kehilangan peluang untuk dipimpin oleh putra-putri terbaik bangsa hanya karena persoalan ketiadaan imbalan mahar.

Itu sebabnya Rian mengharapkan Bawaslu membuka kembali serta menyelidiki kasus ini sampai tuntas. Ia tak mau jika Bawaslu melulu berlindung di balik formalitas hukum. Sebab rakyat dan negara butuh kebenaran, bukan alasan.

Saya masih percaya bahwa Bawaslu adalah institusi yang kredibel dan bertanggung jawab dalam menjadi pengawas pemilihan umum.

Membela Suapan Sandi

Anggaplah Sandi benar-benar main politik uang, suap PAN dan PKS demi posisi cawapres, pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2019. Dan dilihat dari segi mana pun, toh tidak ada alasan kuat untuk menyalahkan tindakan bejat semacam itu.


Ya, bejat sih bejat. Tetapi menilainya sebagai pelanggaran UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, tunggu dulu. Sebab di sana hanya mengatur soal larangan politik uang di masa kampanye, tenang, serta pemungutan dan penghitungan suara saja. Itu pun terbatas hanya bagi peserta Pemilu belaka.

Tidakkah Rian sadari, posisi Sandi saat menyuap PKS dan PAN adalah bakal cawapres, bukan atau belum tergolong sebagai peserta Pemilu? Sementara Pasal 278, misalnya, kurang lebih berbunyi:

Selama masa tenang, pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan (politik uang) kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, memilih paslon, memilih partai politik peserta pemilu tertentu, dan memilih caleg.

Pasal 280 juga menegaskan hal serupa terkait politik uang ini. Yang dilarang hanyalah pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilu untuk menjanjikan atau memberikan uang/materi selama kampanye.

Pun demikian dengan Pasal 284, 515, dan 523. Sama sekali tidak ada yang merujuk pada konteks Sandi menyuap PAN dan PKS. Jadi, secara hukum, tindakan bejat Sandi adalah sah. Dan Rian, sebagai Jubir PSI Bidang Hukum, pasti dan mestinya paham soal ini.

Bagaimana dengan segi moralitas? Sama, tidak ada masalah juga. Selama Sandi pakai uang sendiri bukan uang orang lain (hasil curian), maka tarafnya sah-sah saja.

Bukan masalah pula kalau ada warga harus memilih paslon pemimpin yang ada Sandi-nya karena perkara uang, meski pilihan itu adalah bukti kebodohan. Sebab menjadi bodoh pun adalah hak semua bangsa. Tidak usah marah, apalagi sampai bikin petisi segala.


Artikel Terkait