Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan bahwa Indonesia kalah dalam gugatan Uni Eropa di Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body (DSB) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait kebijakan larangan ekspor bijih nikel mulai awal 2020.

Hasil kekalahan tersebut disampaikan dalam Laporan Akhir Panel atas Temuan Putusan Sengketa DS 592 yang diterbitkan pada 17 Oktober 2022. Namun, putusan panel tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap, menurut pemerintah Indonesia, sehingga pemerintah akan melakukan banding.

Merespons kekalahan RI di WTO ini, Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tambang MIND ID turut berkomentar.

Direktur Hubungan Kelembagaan MIND ID, Dany Amrul Ichdan, mengatakan pemerintah Indonesia masih mengajukan banding atas keputusan Panel DSB WTO.

Dia menyebutkan pihaknya tetap akan melakukan hilirisasi tambang sesuai dengan mandat undang-undang.

ia menjelaskanya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta bahwa terhadap putusan itu kan kita (Indonesia) melakukan banding, jadi apa yang diarahkan oleh pemerintah ya kita akan jalankan. Program prioritas kami tetap berjalan karena hilirisasi sudah menjadi mandat.

Menurutnya, hilirisasi nikel ini juga menyangkut kemaslahatan masyarakat Indonesia. 

Karena itu, pihaknya akan menyelesaikan proyek hilirisasi, yakni fasilitas pengolahan dan pemurnian smelter nikel, demi kepentingan negara dan keberlanjutan korporasi.

Selain itu, Dany mengatakan pemerintah Indonesia sedang menyiapkan roadmap hilirisasi nikel. Instrumen fiskal juga disiapkan dan investasi metalurgi dilakukan. Itu sebabnya pihaknya tetap optimistis dengan hasil imbauan pemerintah Indonesia selanjutnya.

"Kita sudah siapkan, kita kan sudah buat road map hilirisasi, di setiap produk inti dan produk turunan itu sudah siapkan, jadi karena kita sudah siapkan. Instrumennya sudah ada dan investasinya juga sudah dijalankan jadi kita jalan terus. Makanya kita lakukan banding," tuturnya.

Untuk diketahui, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dinilai melanggar ketentuan WTO. 

Perlu dicatat bahwa ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dianggap melanggar aturan WTO. 

Pertama, UU Minerba No 4 Tahun 2009.

Kedua, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 yang mengubah Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri ESDM Nomor  25 Tahun 2018 Permen ESDM tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Ketiga, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian.

Keempat, Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Peruntukan, Perizinan, dan Pelaporan Lahan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Indonesia bisa saja kalah dalam kasus WTO, namun menurutnya yang terpenting adalah menghentikan ekspor nikel mentah agar Indonesia bisa mengubah penguasaan nikel di dalam negeri.

"Kelihatannya kita kalah (gugatan) tapi tidak apa-apa, industri kita akhirnya sudah jadi. Jadi kenapa takut? kalah tidak apa-apa syukur bisa menang," terang Jokowi dalam acara Sarasehan 100 Ekonomi oleh INDEF dan CNBC Indonesia, Rabu, 7 September 2022. 

Pemerintah dalam hal ini Departemen Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) sedang mempertimbangkan pengenaan pajak ekspor berupa pajak ekspor atas produk nikel ingot  atau Nickel Pig Iron (NPI) dan feronikel (FeNi).

Lantas, jika memang bea keluar produk hilirisasi NPI dan feronikel diterapkan, apakah hal ini merupakan siasat pemerintah dalam meredam kekalahan gugatan di WTO dan mencari nilai tambah dari komoditas nikel?

Menteri ESDM Arifin Tasrif menanggapi rencana penerapan bea keluar nikel ini bukan merupakan siasat pemerintah untuk mencari nilai tambah pendapatan pada komoditas nikel.

"Nggak, kita nggak menyiasati itu. Kan ekonomi kan kita perlu cari nilai tambah, kan nilai tambahnya. Ada pemerintah bisa nambah teknologinya tambah baru, ya kan, industri hilir juga pengembangan ke hilir bisa nambah lagi," tuturnya saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jumat 25 November 2022.

Selain itu, Arifin juga menyebutkan bahwa penerapan bea keluar produk hilirisasi NPI dan feronikel masih dalam proses pengkajian. Pasalnya, beberapa kementerian terkait harus dilibatkan.

Indonesia masih mengkaji apakah harus melibatkan beberapa kementerian, siap atau tidak? Dan akan dilihat nantinya, Indonesia juga punya pelanggan, yang juga bisa memperhatikan dan memikirkannya.

Seperti diketahui, pemerintah Indonesia masih menindak kekalahan DSB di WTO. Hingga keputusan banding tersebut final, pemerintah Indonesia disebut tidak diharuskan mengubah aturan atau kebijakan bahkan mencabut kebijakan yang dianggap melanggar aturan WTO.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani secara langsung mengungkapkan rencana pemerintah untuk mengenakan pajak ekspor nikel saat memberikan sambutan dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Sri Mulyani mengatakan pajak ekspor nikel dan feronikel merupakan langkah politik untuk mendukung pemerintah meningkatkan hilirisasi pertambangan, termasuk nikel.

Untuk penerapan bea keluar nikel, Sri Mulyani mengatakan pihaknya sedang melakukan pembicaraan dengan para Menteri Perekonomian dan menteri terkait.

Sri Mulyani menambahkan, dorongan pemerintah untuk mengembangkan hilirisasi nikel dapat mempengaruhi neraca pembayaran Indonesia. Neraca perdagangan jadi membaik, karena ekspor bukan sekadar komoditas, tetapi memiliki nilai tambah melalui arus hilir.