Pandemi Virus Corona 2019 (COVID-19) kita tahu telah melumpuhkan kehidupan sosial kemanusiaan. Dampak buruk Corona pula menimbulkan ketidakpastian tingkat tinggi, baik pada kemampuan memulihkan ekonomi, maupun kesehatan kembali semesta. Pada masa awal-awalnya pandemi COVID, banyak ahli yang pesimistis menyatkan, bahwa terbuka kemungkinan dunia mengalami krisis besar.

Merespon serta menanggulangi lajunya penyebaran Corona, pemerintah dengan cepat memberlakukan berbagai aksi “tangga darurat” seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Menyelamatkan ekonomi dari dampak Covid-19 dengan menyalurkan berbagai stimulus. Tentulah semua itu tidak dapat menyelesaikan masalah. Masyarakat perlu satu kebijakan yang memberikan kepastian pencegahan terhadap Virus ini, kalau tidak, stimulus seperti apapun akan sia-sia.

Tetapi kini, setelah setahun lebih dilanda pademi, negara-negara dunia sedang memasuki satu babak baru. Terutama Indonesia, sedang melakukan vaksinasi gratis. Vaksin ini rasanya telah menopang kembali rasa optimisme masyarakat yang sebelumnya kontraks lesu akibat pandemi.

Selain vaksinasi yang menjadi superprioritas, tak luput pemerintah mencermati pula produktif sosial masyarakat yang mungkin secara bertahap akan memulai aktivitas kerja baru secara normal. Tentu saja dengan tetap dalam batasan yang aman dan terkendali, yakni menerapkan protokol kesehatan hingga Corona benar-benar teratasi.

Rezim rebahan cukup, sudah waktunya kerja! Indonesia harus berlari. Khususnya di daerah penulis sendiri, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat yang baru saja usai menyongsong suksesi pemilihan kepala (pemimpin) daeranya. Sebab ketika pandemi Covid-19 berlalu sementara di tengah kehidupan ekonomi dunia masih tertatih-tatih. Maka logika sederhana saatnya semua berlomba-lomba bekerja dan bersaing.

Sebab itu, rezim rebahan ini lain halnya istilah trend digunakan dalam pergaulan kawula muda kekinian yang semakin fenomenal akibat PSBB pandemi COVID-19 yang mendera dunia ini tadi. Rebahan yang dimaksud disini berkonotasi negatif, adalah aktivitas tengkurap yang memanjakan diri sendiri (bermalas-malasan) tak punya kreativitasnya mereka para pesohor, elite atau kaum borjuisa yang bergelimpangan kekuasaan maupun materi.

Bukan posisi rebahannya ‘rakyat’ kelas proletariat petani, nelayan, buruh cangkul, tukang pikul, sopir angkot, dan seterusnya yang memang sungguh butuh jeda ditengah padat dan kerasnya tuntutan dunia. Kita perlumengingatkan ini, agar kekuasan tidak keenakan terlelap.

Seorang novelis ‘kiri’ Cekoslowakia, Milan Kundera, dengan lantang meneriakkan bahwa perlawanan terhadap rezim adalah perjuangan melawan lupa.

Apa kaitannya ‘aungan’ tersebut? Tentu saja keterhubungannya adalah untuk mengingatkan jangan sampai Pilkada lewat lantas berlalu, dan diam-diam semua idap penyakit amnesia sejarah yang akut. Terutama amnesia sejarah yang dimaksud ialah lupa atau memandang sebelah mata potret rekam-jejak suatu kekuasaan sehingga waktu rezim menjadi rangkaian yang pergi begitu saja tanpa makna.

Misalnya seolah-olah prosesi Pilkada tanpa ingatan yang tak memiliki hubungan apapun dengan masa kuasa sebelumnya. Setalah mereka mencapai kemenangan, maka usailah sudah semuanya. Lupakan janji politik, lupa semua kebaikan masyarakat yang memilih memberikan kepercayaan. Lupakan guna idealnya ‘kekuasaan’ yang mustinya konsisten memikirkan bagaimana mengerjakan janji-janji kampanye sehingga terhindar dari cap buruk pemimpin harapan palsu (PHP) menjadi tradisi yang menahun.

Pilkada di selenggarakan dengan proses mahal yang tersisa menggoreskan luka, mempertontonkan tragedi tangan besi ‘pukul mahasiswa’ yang berdemonstrasi? Dan tak lebih, Pilkada usai lantas elite-elite, para pesohor hanya paling piawai memberikan himbauan-himbauan yang memuakkan sekaligus menghina akal sehat masyarakat yang menggantung nasib, masyarakat ingin mencicipi kue pembangunan keberpihakan politik semu.

Artinya cara Milan mengingatkan agar kita tidak saja memanfaatkan periode demokrasi Pilkada lalu menjadi bahan renungan, momentum koreksi, atau evaluasi meski semua itu sesunggahnya gagal. Tetapi epistemedari Milan Kundera yang paling tersirat menurut saya, motivasi agar juga merawat dan mengasah perkakas (tools) protes perlawanan terhadap rezim. Sebagai sebuah resiko atau kensekuensi politik memecahkan kebuntuan.

Tujuannya?! Kita ingin sudahi daerah ini puasa pembangunan selama rentang waktu yang teramat panjang walaupun di sertai silih-berganti wajah kekuasaan (rezim). Kita cukupi jalan di tempat bahkan kemunduran pembangunan daerah lantaran kekuasaan semakin hari semakin lesu, mabuk akibat over rebahan, tidak berbuat apa-apa.

Disebut rezim ‘rebahan’, sebab sekian dekade kepemimpinan di Bima dari masa ke masa sejak dari era Ncuhi ke era kekuasan yang di monopoli darah oleh biru (kerajaan) itu. Mulai raja pertama, kedua, ketiga dan seterusnya sampai sekarang. Hampir tak ada keputusan, tindakan, atau kebijakan politik besar dan bersejarah sebagai sebuah keniscayaan yang membuat daerah ini kian maju, modern dan masyarakatnya sejahtera.

Pembangunan Kabupaten Bima tidak ada yang berubah dari aspek apapun, justru semakin mengalami kemunduran.

Era almarhum Ferry Zulkarnain, Bupati Bima 2 periode, kepala pemerintahan Bima kontemporer yang mengakhiri periodesasi sejarah pemerintah kesultanan yang menagalami perubahan status menjadi sebuah pemerintahan yang swapraja, sama sekali tak mewarisi hal bank apapun. Apa yang kita lihat dan rasakan hari ini, merupakan sebuah bukti dan ukurannya pembangunan daerah, tidak ada sesuatu yang menonjol. Pertanyaannya apakah Indah Damayanti Putri (IDP), yang notabene istrinya Ferry temasuk adalah bagian dari permasalahan?!

Sebagai kelanjutan mendiang suaminya, IDP hanya melestarikan kekuasaan warisan tersebut. Padahal bila mengukur mulanya kekuasaan seorang IDP sejak ia di lantik menjadi Bupati pada tahun 2015 silam. IDP berkuasa telah terhitung hampir 15 tahun sejak ia mendampingi Ferry.

IDP sebagai seroang istri tak mungkin seperti “katak dalam tempurung” tentu saja ia ikut larut terlibat aktif di dalamnya. Meski ia secara de jure bukan Bupati pada masa itu, tetapi pada kenyataannya, secara de factotermasuk IDP ialah intern aparatur pemerintahan (struktural eksekutif) yang melekat tanggungjawab baik, buruk jalannya roda pemerintahan daerah Kabupaten Bima.

Potret inilah yang menyebut IDP sebagai rezim, rezim yang dimaksud adalah penggunaan kekuasaan yang panjang dan terus-menurus oleh seseorang yang sama tanpa disertai dengan perubahan, baik kemajuan pembangunan maupun pada sosio-politik masyarakat.

IDP tak hanya tahu belanja persoalan Bima dari sekian lama pengalaman bersama Ferry. Bahkan konsepsi kekuasaan yang di praktekkan IDP saat ini merefleksikan, copy paste atau duplikasi cara-cara kerja kekuasaan mendiang sang suami yang menggerakkan roda pemerintahan dengan praktik kekuasaan tradisional atau lebih ingin dipandang sebagai raja.

Di bawah kepimpinan Ferry roda pemerintahan berjalan apa adanya, rutinitas belaka, tak ada inovasi kebaruan. Dan posisi IDP tidak ada kontra terhadap semua yang dilakukan Bupati Ferry, meski jelas-jelas tahu kekurangan atau bahkan kesalahannya.

Sementara itu, kemudian sedikit mengungkap tentang Dahlan Noer (Wakil Bupati) yang telah menikmati dan kembali melanjutkan mendampingi IDP saat ini, termasuk pesohor yang tak bisa mampu melakukannya. Tidak dapat di andalkan, bahkan dapat dikatakan rupa-rupanya ia jauh-jauh datang ke Bima memang hanya semata-mata membawa misi kekuasaan.

Dahlan rela putar haluan dari posisi nyaman purna (menganggur) abdi dari jabatan sebelumnya, ia memilih ‘politik balik kampung’. Awalnya kehadiran Dahlan sejujurnya kita menaruh harapan besar, yaitu diharapkan dapat merancang strategi untuk menjadikan Bima sebagai sebuah imperium baru sepulau Sunda Kecil, dan merubah kewibawaan Bima menjadi daerah yang memesona.

Tapi tenyata harapan tersebut ilusi semata, sangat-sangat utopis. Sebab secara apapun, baik kuantitatif angka maupun kualitatif nilai, praksis janji tinggal janji, tidak menambah khazanah pembangunan daerah sedikitpun. Pada jilid pertama, IDP-Dahlan dengan visi besarnya yang tertuang dalam “Bima Ramah”, pada prateknya sama-sekali tidak memberi jawaban, minus pembangunan yang berhasil di telorkannya. Dengan bahasa lain, tampaknya memang IDP-Dahlan memegang raport merah, atau mangandung tipycal rezim rebahan!

Jadi, jika pun Pilkada kemarin telah terlanjur memenangkan kembali IDP-Dahlan, bisa saja masyarakatpesimistik memastikan produknya tidak ada yang baru yang melampaui budaya politiknya sebelum-sebelumnya.

Namun jika saja punya kemauan (will), set alarm, bangun pagi, kerja! Rebahan cukup! Sudah saatnya mengeksplorasi epos kepemimpinan IDP-Dahlan di jilid dua ini, dengan kesadaran lebih. Karena proses peralihan kekuasaan kali terakhir sudah tradisi kita (masyarakat) Bima mengubur harapan pembangunan karena rezim ‘rebahan’ selama ini.

Nada-nada protes seperti itu penting di pupuk atau disuburkan. Aksi-aksi demonstrasi selama ini yang dianggap remeh, atau terkesan tak serius misalnya, harus di panen pada masa (periodesasi) kekuasaan kedepan. Sebab sekali lagi, watak buruk kekuasaan selain kronikal, absurdritas, ilutif, dan naif dalam berjanji, pun sangat dekat dengan dusta. Karena tiada kekuasaan tanpa dusta, maka kita harus jaga dusta politik mereka dengan cara kontra.

Meski begitu semua, tentu saja saya serta siapapun juga yang lainnya, tak ingin bernasib sama dengan Milan Kundera. Lantaran pekikakannya yang justru membuatnya diteror oleh rezim Ceko hingga ia merasa harus menyingkir ke Paris hanya dengan beberapa lembar pakaian. Wallahualam.