11 bulan lalu · 353 view · 4 menit baca · Politik 85962_91889.jpg
Foto: TEMPO/Prima Mulia

Rezim Kezaliman

Setelah gugatan hukumnya ditolak Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), melalui jubirnya Ismail Yusanto, kemudian menyebut tata pemerintahan di bawah Jokowi adalah Rezim Kezaliman.

“Kita lihat, ini sebuah rezim kezaliman,” ujarnya usai sidang.

PTUN memang menolak secara keseluruhan gugatan hukum HTI. Majelis hakim menilai, SK Menteri Hukum dan HAM bernomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang pembubaran HTI sudah seturut pada aturan yang berlaku. Pencabutan status badan hukum HTI sudah sesuai dengan prosedur.

“Tidak terdapat cacat yuridis, baik dari segi wewenang tergugat, prosedur penerbitan, serta substansi objek sengkata,” papar Hakim Roni Erry Saputro dalam pembacaan putusannya.

Ada beberapa pertimbangan mengapa pemerintah mengambil langkah yang sebenarnya tidak patut ini. Yang utama, HTI telah terbukti menyebarkan orde khilafah beserta ajaran-ajarannya. Itu untuk menggantikan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan segala perangkat yang dimilikinya juga.

Sejumlah kegiatan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri Pancasila dan UUD 1945. Ini terbukti, salah satunya, dari ikrar ribuan mahasiswa Istitut Pertanian Bogor, Maret 2016, yang dengan sepenuh jiwa meyakini bahwa paham sekuler (Pancasila dan UUD 1945) adalah sumber penderitaan rakyat.

Pun buku-buku terbitannya, kurang lebih 20 buah, pemerintah ajukan sebagai bukti material. Padahal UU tentang Ormas sudah mengatur jelas bahwa yang bertentangan dengan Pancasila akan dikenakan sanksi berupa pembubaran dan/atau pencabutan status badan hukumnya.

Belum lagi jika melihat gerak-gerik HTI yang sama sekali tidak berperan positif ambil bagian dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan nasional. Pun gerakan HTI sarat akan benturan di masyarakat, mengancam keamanan dan ketertiban.

“Maka cukup beralasan hukum jika gugatan penggugat yang pada pokoknya memohon pembatalan objek sengketa haruslah ditolak.”

Memainkan Isu, Membodohi Publik

Yang mengkawatirkan, ada kelompok-kelompok yang ikut memainkan isu pembubaran HTI. Alih-alih secara bertanggung jawab, terutama partai-partai politik oposisi, mereka memainkannya dengan niatan mendulang citra “pembela Islam”.

Tentu tak semua warga Indonesia itu bodoh dengan mencitrakan partai-partai itu sebagai “pembela Islam” hanya karena tampil mengadvokasi HTI. Justru, upaya itu hanya memperjelas kesan bahwa mereka, partai politik pendukung HTI, hanya ingin mendulang suara dari masyarakat Islam saja.

Tentang ini, saya kira kultwit Zulfikar Akbar sangat pas untuk kita rujuk. Di situ, ia sangat menyesali, partai politik yang semestinya punya tanggung jawab moral menjaga negeri, justru tampil seolah ingin menghancurkan negeri sendiri.

“Saya tidak yakin bahwa parpol-parpol yang rajin membangun kesan membela Islam dengan mendukung HTI tidak tahu apa yang diusung organisasi ini. Bisa jadi untuk memperjuangkan hak berkumpul/berorganisasi yang juga bagian HAM. Tetapi mereka terkesan lugu, seolah tidak tahu apa dan bagaimana organisasi (HTI) ini,” cuitnya.

Secara meyakinkan, ia umbar bahwa parpol-parpol yang mendukung HTI ini hanya ingin memanfaatkan isu pembubaran HTI. Dan itu tak lebih hanya untuk menangguk simpati umat Islam di negeri ini.

“Mereka berharap, dengan membela HTI, maka citra parpol-parpol ini sebagai partai pembela Islam makin menguat. Jika sudah begini, potensi mendulang suara dari umat muslim pastilah lebih besar.”

Berdasar itu, ia pun lalu menilai upaya parpol mendukung HTI adalah pembodohan. Bahwa tak ada niatan lain dari upaya itu selain hanya untuk menangguk simpati umat muslim akar rumput.

Ya, semua orang bisa merabah arahnya, kecuali memang bagi yang kurang/tidak berpendidikan sama sekali, yang gemar tergiur wacana-wacana pembodohan massal. Tentu yang terakhir ini akan berbalik mendukung HTI dan bersimpati kepada parpol-parpol yang mengadvokasinya.

“Jika ada yang berpikir saya terlalu sok tahu hingga menulis ini, saya cuma bisa bilang: karena saya pernah lebih dari satu dekade mengamati mereka, membaca media mereka, berdiskusi dengan mereka.”

Kebebasan adalah Hak

Terlepas dari itu, apa pun alasannya, saya sendiri memilih untuk tidak bersepakat pada pembubaran HTI. Prinsip kebebasan di negeri ini tetap harus dijunjung tinggi. Paham apa pun, termasuk yang dianggap “sesat”, toh itu hanya anggapan belaka.

Meski berbeda, kehendak mayoritas tidak bisa jadi ukuran, termasuk kehendak negara. Tidak ada dasarnya untuk menghukum hati-hati yang berbeda.

Membenci HTI sah-sah saja. Yang tidak dibolehkan itu adalah melarang gagasan atau gerakannya, terlebih atas dasar kebencian. Inilah yang juga sangat ditekankan oleh ilmuwan politik, Saiful Mujani.

“Saya tidak setuju dan tak suka dengan ide-ide dan organisasi politik HTI. Tapi saya tak setuju negara melarang ide dan organisasinya. Yang tak setuju dengan HTI, bantah saja. Yakinkan publik bahwa gagasan dan cita-cita HTI tidak benar untuk yang plural dan modern,” tulisnya.

Seperti Saiful, kita pun harus yakin bahwa tanpa dilarang sekalipun, gagasan dan gerakan HTI sendiri tidak akan pernah laku. Itu jika mereka masih mempertahankan ajaran kolot berupa pendirian negara Islam, khilafah.

“Kita berdebat saja dengan mereka. Diskusi publik diperbanyak tentang alangkah tidak realistisnya ideologi HTI. Itu yang harus dilakukan di kampus-kampus.”

Apalagi kita hidup dalam naungan sistem demokrasi. Kita tahu, demokrasi senantiasa harus memberi kesempatan kepada siapa saja, golongan apa saja. Konstitusi telah menjamin itu. Kebebasan adalah hak segala bangsa.

“Dalam demokrasi, tidak ada lembaga negara yang boleh mengadili ide dan ideologi tertentu, kecuali pilihan dan hati nurani yang bersangkutan. Hukumannya sebatas setuju atau tidak setuju saja. Lebih dari itu, misalnya mengancam, maka pengancam itu kriminal. Hukum kemudian yang bicara.”

***

Kembali ke tajuk tulisan ini, ujaran Rezim Kezaliman itu bisa jadi pas untuk mengarahkannya ke sistem pemerintahan yang kini dipimpin Jokowi. Sama dengan kecopetan, kecurian, kerampokan, atau kerasukan, misalnya, rezim Jokowi adalah juga Rezim Kezaliman, rezim yang (sedang) terzalimi.

Betul. Pemerintahan Jokowi kini memang terzalimi. Semakin dia bekerja, semakin dia dizalimi terus-menerus. Tetapi dia tak mau diam. Meski terzalimi, dia tetap memilih untuk bekerja saja. Itu sebabnya kenapa ada tagar #DiaSibukBekerja.

Jadi, apa gunanya lagi seruan seperti #LawanPenguasaZalim kalau begitu? Toh yang ada adalah Rezim Kezaliman, rezim yang (sedang) terzalimi. Gerakan harus jelas. Jangan ambigu.