Berbagai pendapat mencoba untuk menginterpretasikan revolusi mental. Bagir (2014) melihat revolusi mental merupakan bagian dari kebudayaan. Dari sudut pandang ini, maka revolusi mental merupakan perubahan sistem nilai yang berlaku pada masyarakat yang menjadi panutan dalam berperilaku.

Sudut pandang serupa, namun lebih makro, dikemukakan oleh Abduhzein (2014) yang juga menekankan pada perubahan perilaku berdasarkan pada suatu sistem nilai. Dalam argumentasinya, intervensi yang perlu dilakukan adalah strategi kebudayaan dan pendidikan. Khusus berkenaan dengan pendidikan adalah pendidikan karakter.

Dengan menekankan pada konteks revolusi dalam orientasi nilai budaya, Massardi (2014) mengemukakan bahwa revolusi merupakan perubahan fundamental dan cepat. Revolusi mental memang berkaitan dengan karakteristik kepribadian manusia yang direfleksikan dalam perilaku, sehingga terminologi revolusi mental praktis dapat berkaitan dengan berbagai bidang sepanjang bidang tersebut melibatkan peran manusia di dalamnya.

Menjadi tetap relevan jika Avianni (2014) menjadikan revolusi mental sebagai momentum untuk mengubah perilaku para politisi yang bermain kotor untuk menjadi sikap mendukung sistem (politik) yang demokratis.

Dalam ranah disiplin Psikologi, mental dan karakter merupakan dua konsep yang bersifat menjelaskan dua fenomena dari satu entitas yang disebut kepribadian. Dalam teks Psikologi, mental berkaitan erat dengan kondisi kejiwaan.

Oleh karena itu, pembahasan berkenaan dengan mental memusatkan pada kesehatan mental (mental health) dan ketidakseimbangan mental (mental disorder). Di sisi lain, karakter mencerminkan perilaku atau penampilan fisik dari seseorang.

Baca Juga: Revolusi Mental

Dalam konteks ini, perilaku atau penampilan fisik bergantung pada kemampuan memersepsikan terhadap nilai budaya yang berlaku pada satu kesatuan masyarakat (Strickland, 2001; Farenga & Ness, 2005).

Revolusi mental merupakan suatu proses pendidikan. Proses pendidikan yang dimaksud adalah pembentukan dan pengembangan karakter.

Pembentukan dan pengembangan karakter sebagai suatu proses pendidikan tidak terlepas dari sistem pendidikan nasional yang berlaku. Hal ini karena pendidikan nasional menjadi rujukan untuk mengukur relevansi pendidikan karakter tersebut.

Di samping itu, pendidikan karakter tidak hanya berlaku demi pendidikan itu sendiri, melainkan juga untuk mempersiapkan individu dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan kehidupan dirinya dan keberlangsungan bangsanya.

Dalam skenario yang lebih makro, makna pembentukan karakter merupakan refleksi sosiologis, politik, dan ekonomis. Refleksi sosiologis terwujud dalam kehidupan sosial yang harmonis, sedangkan refleksi politik terwujud dalam kehidupan yang demokratis, dan refleksi ekonomi terwujud dalam kemampuan untuk berproduksi untuk meningkatkan kemaslahatan.

Dalam pembentukan dan pengembangan karakter tersebut, peran guru tidak bisa diabaikan. Guru bahkan memegang peran utama, walaupun bukan satu-satunya. Profesionalisme guru merupakan faktor dominan jika dalam mengajar guru harus melakukan tiga peran, yakni peran transferring, transforming, dan transcending.

Dalam proses pendidikan, ketiganya bersifat mutually inclusive. Artinya, walaupun mempunyai tujuan yang berbeda, tetapi ketiganya merupakan perwujudan dari manusia yang berkarakter.

Jika korupsi merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi, maka sudah pasti Islam mencelanya. Dengan demikian, segala tindakan yang secara moral tercela, maka dalam Islam selalu diidentifikasi dalam kategori dosa yang mendapat siksa bagi pelakunya.

Sebaliknya, segala perbuatan yang secara moral terpuji, maka dalam Islam selalu diidentifikasi dan dijanjikan pahala bagi belakunya.

Ini artinya bahwa segala tindakan yang berdampak positif bagi kemaslahatan publik merupakan tindakan yang sangat dianjurkan. Sebaliknya, segala tindakan yang berdampak negatif bagi kemaslahatan publik sangat dicela.

Dalam konteks ini, korupsi merupakan tindakan amoral yang dihujat semua orang. Kenapa korupsi dianggap sebagai tindakan amoral dan bagaimana perspektif fikih menyangkut pelaku tindakan korupsi, serta bagaimana Islam berikhtiar agar korupsi dihindari oleh umatnya?

Pertanyaan ini penting diajukan lantaran Indonesia dengan umat Islam terbesar menjadi negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Dalam konteks inilah KH. Mustofa Bisri dengan tegas mengatakan bahwa hidup serbadunia merupakan awal dari tindakan korup sembari mengutip ungkapan Arab yang populer bahwa cinta dunia merupakan pangkal dari segala petaka (hubb al-dunya ra’su kulli khati’ah).

Pola hidup hedonistik dan serba dunia yang menjadi tren umat Islam inilah yang menjadi biang mengapa korupsi menjadi budaya yang begitu masif.

Orientasi serbadunia inilah yang mengubah persepsi yang diajarkan ulama bahwa dunia hanyalah wasilah (instrumen) bukan ghayah (tujuan), menjadi dunia adalah tujuan itu sendiri. Padahal, dalam Islam, dunia bukan sesuatu yang harus dihindari, apalagi ditinggalkan, melainkan diperjuangkan sebagai modal untuk tujuan pengabdian kepada Allah.

Dalam konteks ini, mencari dunia bukan saja suatu yang penting untuk diperjuangkan, melainkan diwajibkan untuk dicari. (QS. Al-Qashash [28]:77). Salah satu bentuk membuat kerusakan di muka bumi adalah penyalahgunaan wewenang yang diembankan kepadanya. Hukum Islam tidak menyalahkan untuk mencari kebutuhan duniawinya sepanjang dengan cara-cara yang ditetapkan oleh syariat.

Persoalannya menjadi lain jika dunia itu dicari dan diperoleh dengan cara yang tidak sebenarnya. Apalagi jika itu dicapai dengan cara menyalahgunakan amanat yang diembannya.

Dalam konteks ini, amanat merupakan tanggung jawab yang harus diemban manusia, suatu tanggung jawab yang sebelumnya juga ditawarkan pada makhluk-Nya yang lain, seperti langit, bumi, dan gunung-gunung. Tapi hanya manusia yang merasa mampu untuk mengembannya (Al-Ahzab [33]: 72).

Meskipun amanat ini merupakan tugas yang cukup berat, tapi manusia siap mengembannya. Oleh karena itu, dalam komitmennya sebagai khalifah Allah di muka bumi yang mengemban amanat, maka manusia tidak hanya bertanggung jawab secara vertikal semata kepada Allah, melainkan juga secara horizontal kepada sesama manusia, bahkan terhadap alam. Artinya, segala tanggung jawabnya kepada manusia dan alam juga merupakan tanggung jawab dia kepada Tuhannya.

Salah satu bentuk amanat adalah amanat kekuasaan publik dan amanat harta publik. Sebagaimana diketahui, bahwa manusia adalah khalifah di muka bumi. Dan setiap manusia adalah pemimpin yang dituntut pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya.

Dalam konteks amanat kekuasan dan harta publik inilah sebenarnya praktik korupsi kerap kali terjadi. Adagium yang cukup terkenal sebagaimana dikatakan Lord Acton, power tends to corrupt, menunjukkan adanya korelasi positif antara wewenang atau kekuasaan dengan korupsi. Korupsi menjadi sangat mungkin karena amanat yang dipercayakan kepadanya disalahgunakan.

Dalam prinsip Islam, amanat kekuasaan publik itu seharusnya dijalankan atas dasar kemaslahatan umum. Kaidah fikih yang begitu populer di kalangan masyarakat pesantren adalah tasharruf al-imam ‘ala al-ra‘iyah manuthun bi al-mashlahah (Kebijakan dan tindakan pemimpin terhadap rakyat harus selalu didasarkan pada kepentingan dan kemaslahatan mereka).

Term “umat terbaik” yang juga berujung pada tata kelola pemerintahan yang baik hanyalah label yang bisa benar-benar menjadi bukti ketika umat yang dimaksud mampu memerankan diri sebagai orang yang bertanggung jawab dalam mengarahkan pada kebaikan dan menghalau untuk tidak bertindak mungkar. Sebaliknya, ia akan menjadi mitos jika peran profetik keumatan, setidaknya pilar-pilar di atas, tidak kuasa diperankan oleh umat Islam.

Atas dasar inilah bahwa mentalitas serbadunia inilah yang menjadi penyebab masifnya tindakan korupsi. Pilihan ideologi dan anutan teologis bagi masyarakat sama sekali tidak berkorelasi positif dengan praktik korupsi. 

Permisivisme dan kelonggaran teologi jabariyah sama sekali tidak berkorelasi positif pada kelonggaran sikap dan persepektif, termasuk dalam sikap dan perspektifnya terhadap tindakan korupsi dengan rasioalitas dalam melakukan tindakan korupsi.

Pilihan ideologi dan teologi adalah satu hal, dan tindakan korupsi adalah hal lain yang masing-masing tidak memiliki ikatan yang setara. Mentalitas itulah yang menjadi pemicu terjadinya praktik korupsi.