Saat ini kita semua sedang menghadapi era revolusi industri 4.0 dimana terjadi ledakan perubahan yang signifikan. Hal ini ditandai dengan terhubungnya segala proses dengan teknologi digital yang diyakini dapat menciptakan industri yang lebih produktif dan efisien. 

Tentunya hal ini memiliki impact yang cukup besar dalam kehidupan manusia, terutama pada sektor ketenagakerjaan. Segala proses di dunia industri digantikan dengan teknologi digital yang menggantikan tenaga manusia. 

Perubahan yang sedang berlangsung ini harus diatur sebaik mungkin untuk tetap memenuhi hak-hak yang mendasar bagi tenaga kerja. Hal ini diharapkan dapat menciptakan kondisi yang kondusif untuk mengembangkan dunia industri.

Namun, apakah perkembangan dan perubahan yang ada sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? 

Adanya berbagai teknologi baru menyebabkan kebutuhan akan tenaga manusia semakin menurun. Hal ini akan menyebabkan berbagai profesi diprediksi akan hilang digantikan oleh teknologi berupa robot dan komputer. Salah satu kelompok pekerja yang paling rentan untuk kehilangan pekerjaan yaitu buruh.

Kebanyakan dari mereka memiliki tingkat edukasi yang rendah dan melakukan pekerjaan yang repetitif sehingga posisi para buruh digantikan oleh teknologi baru yang digunakan oleh pabrik. Akibatnya, tingkat PHK akan semakin tinggi. 

Selain itu, kebutuhan akan pekerja yang semakin sedikit membuat upah yang akan diberikan mengalami kenaikan yang stagnan atau bahkan menurun. Hal ini menyebabkan kesenjangan sosial yang timbul akan semakin terlihat jelas.

Revolusi industri 4.0 membuat para pengusaha semakin mendapat keuntungan yang besar karena mereka hanya memiliki sedikit pekerja yang perlu digaji. Bahkan, mereka tidak perlu membayar pekerja sama sekali untuk menjalankan proses bisnisnya karena semuanya telah digantikan oleh teknologi berupa robot dan komputer.

Di era yang sudah maju ini, ternyata masih ada pelanggaran terhadap hak karyawan. Adanya pelanggaran ini sama saja dengan melanggar sila ke-2 Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikut adalah beberapa contoh kasus pelanggaran terhadap hak pekerja. 

1. Pelanggaran ketenagakerjaan yang dilakukan oleh PT. Hyppe Teknologi Indonesia. Adanya ketidaksesuaian sistem upah dengan ketentuan yang ada pada pasal 60 ayat (2) UU 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

2. Adanya pembayaran gaji yang telat terhadap 3000 karyawan oleh PT Selaras Kausa Busana pada tahun 2018

3. Terdapat 254 Eks karyawan PT Sevel Indonesia belum memperoleh upah pada tahun 2018

4. Gaji Karyawan PT INTI yang tidak dibayarkan pada tahun 2020

Untuk itu, hukum ketenagakerjaan hadir memberikan perlindungan kepada para tenaga kerja dari pengusaha yang memiliki kuasa penuh dalam suatu perusahaan. Perlindungan ini diberikan agar pengusaha tidak bertindak semena-mena dalam membuat peraturan bagi tenaga kerja.

Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi HAM, sudah sepantasnya Indonesia memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada masyarakatnya. Dengan begitu, masyarakat akan merasa aman dan sejahtera karena adanya perlindungan HAM. 

Baca Juga: Upah Pekerja

Secara umum, ada beberapa hak pekerja yang sifatnya mendasar dan harus dipenuhi oleh seluruh perusahaan. Hak-hak tersebut antara lain : 

A. Hak untuk mendapat upah yang sesuai
Upah adalah imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada para pekerja setelah melakukan pekerjaannya. Para pekerja harus mendapatkan upah yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikannya. 

B. Hak untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan kesehatan
Perlindungan keamanan dan kesehatan adalah hal yang sangat penting bagi para pekerja. Sejak awal, perusahaan harus memberikan informasi terkait risiko apa saja yang akan diterima pekerja dalam pekerjaannya. Dengan begitu, perusahaan tidak akan lepas tanggung jawab jika terjadi sesuatu kedepannya.

C. Hak untuk mendapat perlakuan yang sama
Perusahaan harus menjamin seluruh pekerjanya mendapat perlakuan yang sama, dari fasilitas, pemberian tunjangan, hingga kesempatan untuk mendapatkan kenaikan jabatan. Sebuah perusahaan tidak memperbolehkan adanya diskriminasi atas suku, ras, agama, dan etnis tertentu.

D. Hak untuk bebas berpendapat
Setiap pekerja berhak untuk bersuara dan memberikan pendapatnya. Pekerja bisa menolak saat mereka dipaksa melakukan tindakan yang tidak baik, seperti korupsi, menggelapkan dana perusahaan, memanipulasi laporan keuangan, dan sebagainya.

E. Hak untuk mendapat perlindungan hukum
Pekerja mendapatkan hak untuk melakukan pembelaan di depan hukum saat dirinya dituduh melakukan tindakan kejahatan dan pelanggaran hukum tertentu.

Selain itu, diperlukan adanya upaya pencegahan dan penanganan untuk meminimalisir kasus pelanggaran hak pada pekerja. Berikut adalah upaya-upayanya : 

1. Pemerintah harus melakukan kontrol yang lebih aktif terhadap perusahaan-perusahaan agar tidak terjadi praktik pelanggaran kerja

2. Menegakkan lagi peraturan-peraturan tentang ketenagakerjaan

3. Membuat kebijakan yang berisikan pengupahan untuk perlindungan tenaga kerja

4. Melakukan pembinaan terhadap unsur-unsur yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan melibatkan juga organisasi pengusaha dan serikat pekerja.

Di era revolusi industri 4.0, perubahan terjadi begitu cepat. Jika dahulu pekerjaan dilakukan secara manual oleh banyak orang. Namun, sekarang teknologi mengubah segalanya — meminimalkan jumlah pekerja dan otomatisasi sistem dengan memanfaatkan teknologi berupa robot atau komputer. 

Kasus pelanggaran hak pekerja menunjukkan bahwa hak yang didapatkan oleh para pekerja belum sepenuhnya didapatkan. Masih banyak pengusaha yang menekan pekerja dengan kenaikan upah yang stagnan atau bahkan menurun.

Untuk melindungi hak pekerja maka dibutuhkan hukum ketenagakerjaan dengan mempertimbangkan hak pekerja, yaitu hak untuk mendapatkan upah yang sesuai, hak untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan kesehatan, hak untuk mendapat perlakuan yang sama, hak untuk bebas berpendapat, dan hak untuk mendapat perlindungan hukum.