2 tahun lalu · 209 view · 4 menit baca · Politik cahaya_pagi.jpg
https://pixabay.com/static/uploads/photo/2015/02/09/21/54/sun-630279_960_720.jpg

Revitalisasi Partai Politik

Bukannya dihilangkan, justru keberadaan partai politik (parpol) harus dipertahankan. Sebab, apapun namanya, tatanan negara yang demokratis harus menyediakan dan dalam faktanya membutuhkan parpol. Artinya, suara-suara miring yang dialamatkan kepada parpol bukan alasan untuk memberangusnya, melainkan energi untuk memperbaikinya atau merevitalisasinya.

Alih-alih tidak peduli, banyaknya kritik yang dialamatkan kepada parpol justru sebuah tanda betapa besarnya kepedulian rakyat terhadap parpol. Artinya rakyat memiliki kecintaan dan harapan yang besar terhadap parpol. Rakyat sangat mencintai parpol, sehingga bukan hanya mengapresiasinya dalam beberapa hal, melainkan juga acap menghukumnya lantaran beberapa hal yang lain.

Dalam konteks hari ini, parpol harus direvitalisasi karena beberapa alasan. Kesatu, memiliki tingkat kepercayaan yang rendah dari rakyat. Kedua, dianggap menjadi bagian dari masalah bangsa dan negara. Ketiga, dianggap kurang artikulatif dalam menjalankan amanat konstitusi. Keempat, secara historis dianggap menurun dalam segi kualitasnya berpolitik.

Rendahnya tingkat kepercayaan rakyat terhadap parpol setidaknya tampak pada hasil penelitian Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada bulan Januari 2016. Dalam penelitian ini, TNI mendapatkan tingkat kepercayaan publik sebesar 89 persen, Presiden 83 persen, KPK 82 persen, DPR RI 58 persen, dan parpol hanya mendapatkan tingkat kepercayaan publik sebesar 52 persen.

Berbeda dengan tingkat kepercayaan publik terhadap TNI, Presiden, dan KPK yang tinggi (di atas 80 persen), tingkat kepercayaan publik terhadap DPR RI dan parpol malah rendah (jauh di bawah 80 persen). Ini janggal. Sebab, TNI dan KPK yang tidak dipilih rakyat malah lebih dipercaya rakyat, sedangkan DPR RI yang dipilih langsung oleh rakyat malah kurang dipercaya rakyat.

Namun, bukan hal itu yang menjadi fokus pembahasan tulisan ini. Biarlah kejanggalan itu dibahas dalam kesempatan yang lain. Fokus tulisan ini menyoal keharusan merevitalisasi parpol. Salah satu pertimbangannya, tingkat kepercayaan rakyat terhadap parpol yang rendah. Tampak bahwa meski sama-sama tak dipilih rakyat, namun TNI dan KPK lebih dipercaya rakyat alih-alih parpol.

Padahal, parpol ibarat pabrik yang mendistribusikan kader-kadernya untuk menduduki posisi presiden, wakil presiden, menteri, dan anggota DPR RI. Mereka (presiden, wakil presiden, menteri, dan anggota DPR RI) pun menjalankan fungsi eksekutif dan legislatif dalam pemerintahan. Kalau kepada pabriknya saja kurang percaya, bagaimana mungkin rakyat mempercayai produk eksekutif dan legislatif?

Persoalan ini harus segera ditanggulangi dengan tepat. Sebab, lemahnya tingkat kepercayaan antar sesama komponen bangsa, termasuk rendahnya tingkat kepercayaan rakyat terhadap parpol, dapat berkontribusi melemahkan solidaritas dan soliditas bangsa dalam menanggulangi permasalahan kolektif. Parpol harus direvitalisasi, sehingga tingkat kepercayaan rakyat terhadapnya, tinggi.

Beberapa hal dapat ditempuh parpol untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadapnya. Kesatu, menyinergikan usaha merekrut dan mendistribusikan kader dengan usaha pendidikan politik terhadap rakyat. Jangan sampai, rakyat mendapat kesan bahwa berbagai parpol sekadar saling berebut kekuasaan. Kedua, perekrutan harus diikuti pendidikan kader.

Ketiga, para kader yang didistribusikan pada kantung-kantung kekuasaan publik harus dipastikan saleh dan berkapasitas baik. Keempat, parpol harus hadir ketika rakyat tengah bermasalah dan mengadvokasi permasalahan rakyat. Kelima, menjalin komunikasi dan kerja sama harmonis dengan organisasi kemasyarakatan (ormas), organisasi profesi, lembaga pendidikan, dan media massa.

Alih-alih menyelesaikan persoalan kolektif, akhir-akhir ini parpol malah dianggap bagian dari masalah bangsa. Parpol dibutuhkan dan sering menangani kompleksitas dan peliknya persoalan politik. Namun, di sisi lain, tidak jarang ia menambah masalah dalam hal kebutuhan tambahan dana dari negara, mengalami konflik internal dan eksternal, dan malah melahirkan kader bermasalah.

Karena itu, tampaknya parpol bisa merevitalisasi diri dengan cara-cara ini. Kesatu, selain menyerap dana dari negara, parpol pun dapat membuka usaha, bergotong royong dengan rakyat, dan berpolitik dengan biaya rendah. Kedua, membangun dan memanfaatkan saluran-saluran penyelesaian konflik internal dan eksternal. Ketiga, menyaring, mendidik, dan mengonsolidir seluruh kader.

Parpol dianggap kurang artikulatif dalam menjalankan amanat konstitusi. Alih-alih mengadakan pendidikan politik terhadap rakyat, publik malah sering disuguhi tontonan kegaduhan parpol dalam berebut kekuasaan. Belum lagi kasus kegaduhan ini bukannya memperjuangkan kepentingan rakyat, melainkan malah terkesan mengutamakan kepentingan parpol dan para elitnya.

Dalam konteks ini, parpol harus merevitalisasi diri melalui beberapa cara. Kesatu, mengarusutamakan pendidikan politik terhadap rakyat. Bukan saja sejalan dengan konstitusi, tetapi juga hal ini akan mencerdaskan rakyat dan dapat menuai simpati dari rakyat. Kedua, mengarusutamakan kualitas kesalehan dan kapasitas dalam merekrut dan mendidik serta mendistribusikan kader.

Akhir-akhir ini, secara historis, kualitas berpolitik parpol pun dianggap menurun. Infrastruktur parpol lebih canggih tetapi nuansa ideologis (intelektual moral) parpol terkesan mengalami degradasi. Berikut ini beberapa indikatornya. Kesatu, alih-alih partai kader, parpol malah terkesan menjadi partai massa. Kedua, kader parpol dari berbagai warna ideologi tersandung kasus korupsi dan etika.

Ketiga, parpol baru terkesan dibentuk secara top down (dari elit ke massa) dan minim sekali dengan inisiatif rakyat. Keempat, berbagai parpol baru terlalu mengandalkan kekuatan figur namun terkesan lemah dalam pelembagaan. Kelima, parpol baru terkesan dibentuk dari inisiatif segelintir elit yang kalah di parpol lama. Keenam, orientasi modal melemahkan jenis kelamin ideologi parpol.

Revitalisasi parpol dalam konteks ini penting dilakukan dengan sejumlah cara. Kesatu, mengarusutamakan partai kader yang melakukan kaderisasi ideologi tetapi terampil memobilisir massa. Artinya parpol ini eksklusif dalam perkaderan, tetapi inklusif dalam berinteraksi dengan massa (rakyat). Kedua, parpol mendidik dan memanfaatkan perangkat agar kadernya tidak korup sekaligus berlaku etis.

Ketiga, mengubah pembentukan dan pengelolaan parpol dari top down (dari elit ke massa) menjadi down top (dari massa ke elit), sehingga partisipasi rakyat menguat. Keempat, pelembagaan parpol. Kelima, parpol memperkaya cara penanganan konflik internal. Keenam, penguatan orientasi kerakyatan. Modal tidak ditinggikan derajatnya di antara unsur kepemimpinan, organisasi, dan manajerial.

Akhirnya, hasil penelitian SMRC awal tahun 2016 yang menempatkan parpol di kasta terbawah dalam hal tingkat kepercayaan publik adalah pesan kuat bahwa ia mesti segera memperbaiki diri. Parpol jangan berlindung di balik anggapan umum bahwa negara demokratis membutuhkannya. Sebab, yang diperlukan bukan parpolnya, melainkan aktualisasi fungsinya.

Sebelum bangsa dan negara ini semakin terpuruk dan kekuatan rakyat (people power) memprotesnya ‘dengan cara-cara keras’, sebaiknya parpol lekas merevitalisasi diri dengan mengartikulasikan fungsi merekrut, mendidik, dan mendistribusikan kader-kader hebat di kantung-kantung kekuasaan publik, serta menghelat pendidikan politik yang cerdas kepada rakyat. Tidak mudah bagi parpol untuk merevitalisasi dirinya. Namun, bukan mustahil.

Kendati dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, parpol hanya bagian kecil. Namun, ibarat kaki di badan, peranannya vital agar demokrasi bisa berjalan. Bukan sekadar berjalan, namun dengan adanya parpol, bangsa dan negara ini harus berjalan dengan tepat, gesit, dan efektif. Maka, parpol harus merevitalisasi diri menjadi bagian nyata dari gerakan solidaritas kolektif untuk memajukan bangsa dan negara.

#LombaEsaiPolitik