Seruan Habieb Rizieq ihwal bersatunya beberapa partai politik bercorak Islam tempo lalu semakin menguatkan garis visi dan ideologis yang sedang bergeliat di kancah politik tanah air. Bau-baunya, entah dari Rizieq atau sosok di belakangnya, ada pihak yang berusaha untuk membelahbambukan opsi politik masyarakat melalui wujud yang ideologis dan menomorduakan akal.

Menjelang tahun-tahun politik, dinamika politik terasa kian panas. Di tahun 2014, gejala-gejala akan adanya koalisi belum dapat ditebak meskipun pergelaran makin dekat. Namun, menyongsong tahun 2019, koalisi partai menampakkan adanya kecenderungan mitra yang sama dari tahun 2014.

Pilkada di era pemerintahan Jokowi telah mencitrakan begitu besar adanya mitra ideologis. Pilkada Jakarta contohnya, politik identitas terlihat begitu kental dan mencampuri sumsum kehidupan bermasyarakat. Masyarakat jadi terpolarisasi karena hal tersebut. Di sisi lain, banyak pula cerita yang menampilkan ironi pilihan politik yang dilandasi oleh identitas semata.

Pasca pilkada Ibukota 2017, koalisi tampaknya lebih paten lagi. Ketika pemilu 2014 berlangsung, -dengan menggunakan istilah Kuntowijoyo- OPP (Organisasi Partai Politik) bertemu karena kepentingan politis. Seiring berjalannya waktu, OPP ini bertemu lantaran adanya keseragaman corak dan nuansa ideologi yang digawangi.

Sebelum pilkada Jakarta berlangsung, politik identitas memang tengah panas berkat euforia kemenangan Donald Trump di Amerika Serikat. Di Indonesia, akhirnya politik identitas itu berhasil menjebol tembok masyarakat majemuk Indonesia melalui momen Pilkada. Di mana saat itu calon petahana memiliki citra identitas agama dan etnis yang minoritas.

Identitas dalam politik seyogianya akan dilakoni oleh subjek politik yang memiliki garis ideologi tertentu. Sebagaimana misal di Amerika Serikat, Partai Republik yang berbau konservatif itu akhirnya terpaksa mendukung Donald Trump yang populis dan memiliki kecenderungan ekstrem kanan. Identitas yang mengakar, ditambah dengan modal sosial masyarakat, menambah tajam tombak politik identitas Trump.

Pun begitu di Indonesia. Peluang dalam politik Identitas itu kian terbuka tatkala calon petahana dalam pilkada ibukota memiliki identitas yang berbeda di tengah masyarakat. Etnis, agama, dan budayanya yang memuat etika distingtif itu jadi santapan terbuka politik identitas. Agenda politik ini digawangi oleh kelompok mayoritas dan memiliki agenda bernuansa syariat dalam kancah politik.

Dan tentunya, formalisme syariah itu hanya diakomodir dengan satu sifat lagi sikap fundamentalisme agama yang dimiliki. Dalam artian yang lain, pihak-pihak ini akan sulit sekali berkompromi dengan adanya kemencolokan yang plural dalam skala yang nasional. Pihak-pihak ini, tak lain dan tak bukan adalah kelompok Islam reformis atau pembaru.

Kelompok islam reformis, terutama yang terlembagakan dalam bentuk OPP, mempunyai narasi sejarah yang dapat merepresentasikan bagaimana geliat mereka dalam kontestasi politik nasional saat ini. Narasi sejarah yang tercatut tak hanya mencitrakan bagaimana kiprah mereka dalam lingkup sejarah saja, tapi juga menyuguhi pengaruh dan dampak di dinamika politik tanah air termutakhir.

Kiprah Masyumi dan Pergolakan Politik Identitas Masa Lampau

Sejarah perjalanan OPP Masyumi bisa dibilang tak begitu mulus. Pada awal pembentukannya, Masyumi diniati sebagai wadah aspirasi politik umat Islam secara keseluruhan, baik yang tradisionalis maupun yang reformis.

Di sana semua umat Islam diihtiarkan untuk bersatu membentuk sikap politik yang teguh. Dalam pengertian Deliar Noer, Masyumi masuk dalam kategori modern atau reformis.

Sayangnya, di awal masa republik, tepatnya di tahun 1951, kelompok tradisionalis yang dihela oleh Nahdlatul Ulama memutuskan keluar dari Masyumi. Para Ulama pun bersepakat untuk membentuk partai baru yang dirasa lebih kompatibel bagi warga nahdiyin secara menyeluruh, yaitu Partai Nahdlatul Ulama.

Alasan keluarnya Nahdlatul Ulama adalah tidak terjaminnya aspirasi warga Nahdlatul Ulama yang secara tradisi pemikiran berbeda dengan kalangan pembaru. Dan utamanya kalangan nahdliyin memiliki corak pandangan yang lain terhadap penerapan syariat. Ditambah lagi, sikap pengurus Masyumi yang mengebiri peran ulama tradisionalis dalam mobilitas Masyumi.

Di perjalanan politik Orde Lama, tercatat bahwa Partai Nahdlatul Ulama lebih dapat berkompromi dengan Soekarno. Keberadaan Partai Nahdlatul Ulama bahkan lebih panjang ketimbang Masyumi.

Partai Masyumi, setelah dekrit presiden 1959 keluar, beberapa pemimpinnya melancarkan pemberontakan. Partai ini akhirnya harus bubar dan pemimpinnya terintimidasi secara berkala di Orde Lama.

Di rezim Soeharto, OPP Islam difusikan dalam bentuk Partai Persatuan Pembangunan. Aspirasi politik disumpat, dan dipreteli dalam beberapa kesempatan. Ulama-ulama NU ada yang menolak untuk bergabung dalam OPP itu. Bahkan beredar kampanye untuk menolak partai Islam yang dicetuskan oleh cendekiawan Nurcholis Madjid.

Akhirnya ketika era reformasi tiba, OPP baru bermunculan. Di kerumunan OPP itu, ada salah satu OPP yang secara terang-terangan ingin mewarisi ideologi Masyumi. Ada pula OPP yang lahir dari gerakan dakwah kampus. Dan ada pula OPP yang muncul dari ghirah beberapa pengurus salah satu ormas kaum pembaharu terbesar di Indonesia.

Saat pemilu 1999 datang, OPP dari gen reformis ini membentuk poros tengah untuk menandingi OPP besutan putri pemimpin Orde Lama. Yang menarik, poros tengah ini mengikutsertakan OPP yang muncul dan didominasi oleh ulama kharismatik yang terkenal dari kaum tradisonalis. OPP tersebut ujungnya paling dekat diasosiasikan dengan kaum tradisionalis atau nahdliyin.

Momen yang tak pernah disangka itu terjadi. Di tengah kepemimpinan Abdurrahman Wahid, poros tengah berbalik menentang presiden yang sebelumnya mereka usung sendiri. Koalisi itu pun terpecah. Kepentingan politik jadi bercampuk aduk dengan asumsi ideologis yang menggentayangi publik. Poros tengah yang didominasi gen reformis itu dituduh kembali mengkhianati tradisionalis.

Lintasan sejarah itu sedikit banyak telah menyiratkan sebagian cerita berkecamuknya ideologi politik yang bersilang dengan identitas umat. Warisan ideologi masa lalu tampak masih pekat dalam dinamika politik Indonesia. Mau yang nasionalis, atau yang tradisionalis, atau malah reformis, jejaknya seolah masih menapak dalam bayang-bayang publik.

Jika ingin membicarakan term nasionallis, tradisionalis atau bahkan reformis, mau tidak mau, kita akan berpaling pada kumandang trikotomi dari Clifford Geertz, Santri, Priayi, Abangan.

Di masa lampau, tiga identitas itu pernah diejawantahkan pada musim politik Orde Lama. Soekarno jadi inspirasi dengan semboyan Nasakom, Nasionalisme, Agama, Komunis. Dari satu ideologi dan identitas itu, ada satu OPP yang mewakilinya.

Saat ini, mendekati tahun-tahun politik 2019, suasana ikut dipanaskan dengan identitas. Bisa jadi trikotomi identitas yang didasari dari sejarah di atas, sedikit banyak memberi cermin pada pergulatan politik di skala nasional seperti sekarang. 

Jika sekarang terjadi reaktualisasi sejarah, maka secara kebetulan itu terjadi karena mengapungnya fenomena politik identitas, dan tiga corak identitas dalam demografi politik Indonesia yang dipaparkan Geertz.

Tak bisa dinafikan pula, susunan demografi politik Indonesia sudah berbeda. Sekarang kaum santri masih memiliki posisi tersendiri.

Tapi kelas menengah muslim yang lain mempunyai konsumsi budaya yang berbeda juga. Kelas menengah muslim inilah yang memperkuat modal sosial kaum reformis, terutama jika lembaga-lembaga budayanya secara eksplisit terintegrasi pada OPP pembaharu, seperti FLP (Forum Lingkar Pena) (Heryanto; 2012).

Senyatanya, apabila asa susunan politik yang didengungkan oleh Rizieq itu bergaung, ditambah dengan dalil sejarah secara tidak sengaja sesuai dengan situasi dan kondisi, itu adalah pertanda bahwa identitas sudah mulai akut terlibat dalam ranah politik. Rizieq, entah dalam keadaan sadar atau tidak melontarkannya, sebenarnya ia sedang dalam posisi untuk menempatkan massanya dalam kondisi ketidaksadaran atas ideologi.

Fakta juga membuktikan jika Rizieq kerap menjadi oposan dalam beberapa pemerintahan. Namun, melihat Rizieq menempatkan pemerintah yang sekarang dikuasai oleh OPP nasionalis-sekuler sebagai antagonisme sosialnya, memunculkan dugaan kuat bahwa antagonisme Rizieq ini ibarat wujud antagonisme gen Islam politik reformis di masa lampau.

Gen-gen reformis yang diwarisi oleh Masyumi itu terendus. Ia hinggap dalam darah politik OPP-OPP Islam pasca reformasi. 

Mau menempatkannya dalam posisi yang bagaimanapun, sejarah berbicara kalau ideologi akan mengakar dalam mikrokosmos pikiran manusia. Manusia, dalam pemikiran Marx, bergerak dan sadar atas gerak reflek dari ideologi. Dan pada akhirnya, ucapan Rizieq terbentur dengan sejarah yang pernah ditulis Pak Natsir dan kawan-kawannya.

Lantas, adakah kabar baik selain daripada kabar bahwa kaum Islam politis mulai merapatkan barisan? Kabar bahagianya adalah jika trikotomi itu berangkat dari Nasakom Soekarno dan identitas dari trikotomi dan Nasakom itu mencuat kembali, maka cerita ”bahagianya” terletak pada kabar bahwa komunisme sudah dilupakan, dan menjadi komoditi politk yang retorikanya berbunyi ”harus diganyang".