1 minggu lalu · 75 view · 6 min baca menit baca · Politik 30022_25446.jpg

Restriksi Hak Kebebasan Berpendapat

Suatu Dilema Negara Demokrasi

Imbas daripada pemilu serentak masih terasa dalam benak masyarakat Indonesia. Salah satunya terjadi tepat satu bulan yang lalu ketika terjadi aksi demonstrasi 22-23 Mei 2019 di Jakarta. Aksi massa ini berlanjut pada kerusuhan yang turut mencekam hingga adanya ancaman pembunuhan kepada elite-elite politik nasional.

Manuver politik segera dilakukan pemerintah dalam menghadapi kondisi pasca-kerusuhan, salah satunya adalah pemerintah membatasi fitur penggunaan media sosial selama 3 hari sampai 25 Mei 2019. 

Menkopolhukam Wiranto mengatakan bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa hingga kerusuhan pecah, terlihat ada upaya membuat kekacauan nasional. Sehingga ia mengambil langkah tegas untuk mengadakan pembatasan akses media sosial agar hal-hal negatif tidak terus disebarkan pada masyarakat.

Sontak, hal ini membuat pro dan kontra di masyarakat dan kalangan elite politik. Anggota Komisi I DPR-RI, Roy Suryo, menyatakan bahwa kebijakan ini berlebihan lantaran tidak efektif dan merugikan masyarakat secara luas. 

Pemerhati IT, Ahmad Zakaria, menyayangkan adanya pembatasan media sosial. Ia pun menanyakan dasar hukum pemerintah membatasi akses medsos. Menurutnya, ada perbedaan situasi dalam hal penutupan suatu situs dan pembatasan akses informasi elektronik.

Selain itu, beberapa waktu yang lalu, Diraktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mewacanakan adanya patroli siber di grup-grup WhatsApp sebagai akibat dari penyebaran hoaks yang makin menjamur lantaran sifatnya yang lebih tertutup. Wacana ini didukung oleh Menkominfo Rudiantara dengan catatan harus ada perbuatan kriminal, bukan asal patroli.

Mengingat Hak Kebebasan Berpendapat

Reformasi konstitusi yang terjadi pada kurun watu 1999-2002 membawa angin segar dalam pembaruan hukum nasional. Hak asasi manusia sebagai salah satu materi konstitutionalisme secara gamblang diatur dalam pasal 28 UUD 1945.


Hal ini sebagai imbas daripada kurang diaturnya hak asasi manusia secara komprehensif dalam UUD 1945 sebelum perubahan yang mengakibatkan banyaknya penyelewengan penegakan hak asasi manusia yang dilakukan oleh oknum-oknum pemerintahan yang korup.

Dalam tulisan Susi Dwi Harijanti dan Bagir Manan, sudah selayaknya hak asasi manusia diatur secara gamblang dalam konstitusi. Dengan cara itu, hak asasi tidak sekadar sebagai natural rights atau legal rights, melainkan juga sebagai constitutional rights. Hal ini sebagaimana fungsi konstitusi itu sendiri yang menurut Murphy disebut sebagai Guardian of Fundamental Rights. 

Mendudukkan hak asasi sebagai constitutional rights adalah uoaya untuk mewujudkan konstitusi sebagai Guardian of Fundamental Rights, karena langsung berkaitan dengan jaminan dan perlindungan hak asasi.

Menurut Bagir Manan, ada tiga kemungkinan bentuk hukum dapat menampung rincian HAM. Pertama, menjadikannya bagian integral dari UUD 1945; kedua, menetapkannya dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; ketiga, mengaturnya dalam undang-undang berikut sansi hukuman terhadap pelanggarnya. 

Indonesia sudah menerapkan ketiga kemungkinan tersebut dalam penegakan hak asasi manusia, yaitu dengan perubahan UUD 1945, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Jimly Asshiddiqie dalam bukunya mengklasifikasikan hak menyatakan berpendapat sebagai bagian dari hak berpolitik rakyat. Hal ini juga selaras dengan apa yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan tentang Hak Sipil dan Politik.

John Stuart Mill mengatakan bahwa kebebasan berpendapat atau berekspresi dibutuhan untu melindungi warga dari penguasa yang korup dan tiran. Suatu pemerintahan yang demokratis mensyaratkan warganya dapat menilai kinerja pemerintahannya. 

Dalam memenuhi kebutuhan kontrol dan penilaian itulah warga semestinya memiliki semua informasi yang diperlukan tentang pemerintahannya, lalu dapat menyebarluaskan informasi tersebut dan mendiskusikannya satu sama lain.

Hak kebebasan berpendapat menjadi salah satu elemen penting dalam berlangsungnya demokrasi dan partisipasi publik dalam melaksanakan haknya secara efektif. Hal ini dapat direalisasikan dari berbagai macam kegiatan, seperti perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, hingga proses pemilihan yang demokratis.

Konsep kebebasan berpendapat membawa suatu pertanyaan, apakah penggunaan media sosial dapat dikatakan sebagai penggunaan hak kebebasan berpendapat? Bilamana merujuk pada pasal yang mengatur hak kebebasan berpendapat pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa:

Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.


Maka media eletronik merupakan kata yang merepresentasikan media sosial sebagai bagian dari sarana menyampaikan pendapat. 

Dalam dua dasawarsa terakhir, media sosial sebagai bagian dari Internet telah menjadi salah satu kebutuhan individu dalam hal menunjang kehidupannya sehari-hari. Maka tak dapat dimungkiri bahwa Internet merupakan media penyalur informasi yang sangat efektif, sebab dapat diakses publik secara luas serta memiliki bentuk yang beragam.

Dapatkah Direstriksi?

Dengan diaturnya hak asasi manusia dalam konstitusi meletakkan kewajiban bagi negara atau pemerintah untuk melakukan penghormatan (obligation to respect), melakukan perlindungan (obligation to protect), serta mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk mencapai pemenuhan hak asasi tersebut (obligation to fulfill).

Konsepsi hak asasi manusia pada umumnya terbagi menjadi dua klasifikasi, yaitu hak asasi manusia yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apa pun (non-derogable rights) dan hak asasi manusia yang dapat dibatasi dalam keadaan tertentu (derogable rights). Pelaksanaan beberapa hak politik secara khusus diberi pembatasan perundang-undangan yang menyangkut ketertiban dan keamanan dalam negara.

Pada konsepnya, pembatasan hak asasi manusia yang bersifat derogable rights dapat dilakukan. 

Hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 28J UUD 1945 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk dalam pembatasan yang diatur oleh undang-undang dengan maksud semata-mata menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dalam hal keamanan dan ketertiban umum, hal yang sering dikaitkan ialah adanya suatu keadaan darurat yang dialami oleh negara. 

Hans Ernst Folz dalam bukunya A State of Emergency and Emergency Legislation mengklasifikasikan keadaan darurat ke dalam enam bentuk, yaitu (1) adanya bahaya eksternal yang mengancam negara; (2) adanya kerusuhan domestik; (3) gangguan fungsi normal dari otoritas pemerintah disebabkan oleh pemogokan dalam pelayanan sipil; (4) penolakan untuk membayar pajak; (5) kesulitan dalam bidang ekonomi dan keuangan; (6) kerusuhan buruh dan bencana nasional.

Walaupun pembatasan hak asasi diperbolehkan, baik dalam instrumen hukum internasional maupun hukum nasional, pembatasan hak asasi haruslah memenuhi kondisi-kondisi tertentu dengan maksud agar tidak diberlakukan secara sewenang-wenang. 

Kondisi-kondisi tersebut, antara lain: (1) prescribed by law (diatur berdasarkan hukum); (2) in democratic society (diperlukan dalam masyarakat demokratis); (3) public order (untuk melindungi ketertiban umum); (4) public health (untuk melindungi kesehatan publik); (5) public morals (untuk melindungi moral publik); (6) national security (untuk melindungi keamanan nasional); (7) public safety (untuk melindungi keselamatan publik); (8) rights and freedoms of other or the rights reputations of others (melindungi hak dan kebebasan orang lain).


Dalam pemberlakuan kondisi darurat dalam suatu negara, menurut Jimly Asshidiqie, terdapat beberapa asas yang menaungi pemberlakuan keadaan darurat tersebut, di antaranya: asas deklarasi, legalitas, komunikasi, kesementaraan, keistimewaan ancaman, proporsionalitas, intangibility, dan pengawasan. Asas-asas tersebut diaktualisasikan dalam produk hukum yang mengatur keadaan darurat di Indonesia melalui Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

Dalam Perppu tersebut, terdapat tiga kriteria yang dipakai untuk menentukan keadaan darurat, yaitu (1) keamanan atau ketertiban hukum di seluruh atau sebagian wilayah RI terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa;

(2) Timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah negara Republik Indonesia dengan cara apa pun; (3) hidup negara dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup negara.

Pemberlakuan keadaan darurat ini harus dinyatakan secara resmi oleh pemerintah, dan pernyataan keadaan darurat ini harus memiliki makna esensial, yaitu penduduk harus tahu materi, wilayah, dan lingkup waktu pelaksanaan tindakan darurat tersebut dan dampaknya terhadap pelaksanaan hak asasi manusia. Pemberlakuan keadaan darurat tersebut juga tidak berlaku secara terus-menerus, tetapi hanya sementara.

Kebijakan yang diambil pemerintah dalam membatasi media sosial pada saat kerusuhan 22-23 Mei 2019, menurut Wiranto, didasarkan pada kekhawatiran akan tersebarnya berita hoaks mengenai kerusuhan sehingga akan mengancam keamanan dan ketertiban negara. 

Dalam teori pengambilan kebijakan, dikenal salah satu teori yang disebut teori inkremental. Teori ini diarahkan untuk memperbaiki ketidaksempurnaan dari upaya-upaya yang konkret dalam mengatasi permasalahan sosial yang ada. Teori ini menghasilkan output yang bersifat perbaikan-perbaikan kecil.

Pada dasarnya, pembatasan hak kebebasan berpendapat di Internet telah diatur dalam UU ITE. Adanya kebijakan pembatasan media sosial dalam hal video dan gambar merupakan perbaikan yang belum diatur dalam UU ITE untuk menghadapi situasi kerusuhan. Pun halnya dengan wacana patroli grup-grup WhatsApp yang ditujukan untuk membatasi pergerakan penyebar hoaks.

Kebijakan yang cenderung reaktif menyebabkan kurang dikajinya dampak-dampak yang timbul dari pembentukan kebijakan yang bersifat inkremental. 

Pemerintah seyogianya mengkaji lagi efektivitas dari pembatasan penyebaran foto dan video dalam WhatsApp apabila terjadi lagi situasi yang serupa. Kebijakan yang reaktif harus dikurangi agar kewajiban pemerintah sebagai pihak yang mengakomodasi pemenuhan hak asasi manusia bisa menjalankan fungsinya dengan tidak sewenang-wenang.

Artikel Terkait