14 bulan yang lalu, tepatnya pada 15 September 2021, Scott Morrison (Perdana Menteri Australia), Boris Johnson (Perdana Menteri Inggris), dan Joe Biden (Presiden Amerika Serikat) secara resmi mengumumkan pembentukan Australia-UK-US Trilateral Defence Partnership (Pakta pertahanan Trilateral AUKUS).

AUKUS itu sendiri merupakan sebuah pakta pertahanan yang dibentuk oleh ketiga negara tersebut sebagai perlawanan atas semakin meningkatnya hegemoni Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik.

Melalui AUKUS, Australia yang disokong oleh Inggris dan Amerika Serikat nantinya akan memiliki kapal selam bertenaga nuklir.

Selain itu, Pakta Pertahanan AUKUS juga memungkinkan kerja sama yang lebih intens di bidang siber, kecerdasan buatan, teknologi kuantum, pertahanan bawah laut, hipersonik dan kontra-hipersonik, perang elektronik, serta pembagian informasi dan inovasi di antara ketiga negara.

Proyek kerja sama ambisius ini tentu saja menuai pro dan kontra di dunia perpolitikan internasional. Dalam hal ini, Tiongkok sebagai pemegang hegemon di kawasan Indo-Pasifik tentu saja menjadi pihak yang paling terusik.

Melalui juru bicara kementerian luar negerinya, Zhao Lijian, Blok Beijing menyampaikan keberatannya dan menyebut kerja sama AUKUS sebagai "ancaman serius bagi perdamaian regional serta memicu perlombaan senjata di kawasan."

Lebih lanjut, Zhao Lijian juga menyebutkan bahwa Pakta Pertahanan AUKUS sebagai NATO versi Asia Pasifik yang bertujuan untuk "melayani" hegemoni Amerika Serikat.

Indonesia selaku negara yang terletak tepat di tengah-tengah kedua Blok tersebut tentu saja tidak bisa tinggal diam.

Kritikan pertama muncul langsung dari Presiden Joko Widodo pada KTT ASEAN-Australia 2021.

Melalui pidatonya, Presiden Joko Widodo menyampaikan rasa kekhawatirannya akan rivalitas di kawasan yang semakin sengit. Selain itu, beliau juga mendorong Australia supaya tetap menjaga keterbukaannya pada ASEAN demi menjaga stabilitas, perdamaian, serta kesejahteraan di kawasan Indo-Pasifik.

Kemudian, melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Indonesia juga menekan Australia untuk tetap tunduk pada perjanjian nonproliferasi nuklir dan hukum internasional.

Dalam acara yang bertajuk Asia Society 2021, Menlu Retno menyoroti masalah-masalah yang bisa ditimbulkan oleh Pakta Pertahanan AUKUS, seperti perlombaan senjata dan power projection, yang bisa mengganggu stabilitas keamanan di kawasan Indo-Pasifik.

Connie Rahakundini, seorang pengamat militer dan pertahanan asal Indonesia, menyampaikan argumentasi yang lebih komprehensif mengenai Pakta Pertahanan AUKUS ini.

Beliau membeberkan beberapa hal yang patut diwaspadai dari pembentukan AUKUS, misalnya mengenai potensi kerja sama Five Eyes (lima mata).

Mengutip laporan dari BBC, aliansi Five Eyes merupakan kerja sama yang memungkinkan lima negara demokrasi berbahasa Inggris, yaitu Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru untuk saling berbagi informasi intelijennya. Melalui aliansi Five Eyes ini, nantinya proses verifikasi, investigasi, inspeksi, dan deteksi akan terintegrasi langsung dengan AUKUS.

Selain itu, ancaman lain yang juga muncul adalah infodemik. Merriam Webster Dictionary mendefinisikan infodemik sebagai penyebaran informasi yang berjalan sangat cepat tanpa memedulikan kebenaran dari informasi tersebut.

Connie menjelaskan bahwa AUKUS dibentuk sebagai counter intelijen dari penyebaran hoaks dan disinformasi yang marak terjadi di kawasan. "Mereka ingin bikin counter intelijen, contoh mau bikin kampanye misalnya China ancaman," jelas Connie.

Kemudian, ancaman berikutnya adalah menyoal pertahanan udara. Pakta Pertahanan AUKUS memungkinkan Amerika Serikat untuk membangun pangkalan udara di Australia.

Hal ini akan menambah jumlah landasan udara Amerika Serikat di kawasan indo-Pasifik yang sebelumnya telah tersebar di beberapa negara, seperti Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Guam.

Pendekatan yang lebih lunak diberikan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Dalam acara yang bertajuk International Institute for Strategic Studies (IISS) Manama Dialogue 2021, beliau menyampaikan pengertian sekaligus penghormatannya pada keputusan Australia.

"Setiap negara akan melindungi kepentingan nasionalnya. Jika mereka merasa terancam mereka akan melakukan apa pun untuk melindungi diri," kata Prabowo.

Walaupun demikian, Menhan Prabowo tetap menegaskan betapa pentingnya stabilitas dan perdamaian di kawasan Indo-Pasifik, khususnya di Asia Tenggara.

"Secara resmi posisi kami, tentu saja Asia Tenggara harus tetap bebas nuklir, dan tentu saja ketakutan di antara negara Asia Tenggara itu bisa memicu perlombaan senjata," lanjutnya.

Sebagai sebuah negara berdaulat yang terletak di antara dua kekuatan besar tersebut, Indonesia jelas tidak dapat hanya berdiam diri melihat dinamika geopolitik yang terjadi di sekitarnya.

Peningkatan tensi yang terjadi, bisa saja menimbulkan konfrontasi senjata yang lebih besar di kemudian hari. Patut dicatat, bahwa segala macam konfrontasi senjata yang dilakukan oleh kedua belah pihak, pada akhirnya, akan turut merugikan Indonesia, baik itu secara langsung maupun tidak langsung.

Oleh sebab itu, Indonesia, bersama negara-negara ASEAN yang lain, harus menjadi pihak penengah.

Terkhusus bagi Indonesia, sebagai negara terbesar di ASEAN, Indonesia jelas memiliki bargaining power yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN yang lain.

Bargaining power tersebut dapat Indonesia manfaatkan untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Misalnya, peningkatan kualitas alutsista serta modernisasi TNI. 

Selain itu, melalui prinsip politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia dapat mengambil keuntungan dari kedua blok yang sedang bersitegang tersebut.

Indonesia bisa bekerja sama dengan AUKUS di bidang pertahanan dan keamanan sekaligus melanjutkan hubungan baik dengan Tiongkok di sektor ekonomi.