Perlakuan rasial yang terjadi di Surabaya dan Malang bertepatan dengan HUT RI yang ke-74 telah memicu gelombang demontrasi di berbagai kota di Provinsi Papua dan Papua Barat. Kata ”monyet” yang dilontarkan saat pengepungan terhadap Asrama Mahasiswa Papua KAMASAN III tidak hanya memicu, akan tetapi juga melahirkan “Kemarahan Bersama” yang diekspresikan sporadis di beberapa kota. 

Kemarahan bersama ini tidak hanya direspons secara lokal oleh pemerintah daerah setempat. Ketika eskalasinya makin besar, pemerintah pusat merespons dengan mematikan jaringan internet serta penambahan pasukan.

Ketika kemarahan bersama yang lahir dari perlakuan rasial kemudian bergeser menjadi tuntutan referendum, muncullah berbagai analisis melalui media secara luas. Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah Presiden yang paling sering mengunjungi kedua Provinsi ini dibanding Presiden lain sejak NKRI berdiri. 

Pendekatan pembangunan yang simpatik telah ditunjukkan selama periode pertama pemerintahannya dan juga memperoleh dukungan mayoritas pemilih di dua provinsi dalam Pilpres 2019 ini pun seakan runtuh tak bernilai ketika perilaku rasial ini membelah rasa kebersamaan sebagai bangsa. 

Reaksi atas peristiwa di Malang dan Surabaya bukan merupakan ungkapan kemarahan terhadap warga negara Indonesia yang lain, akan tetapi merupakan ekspresi kekecewaan sekaligus penegasan atas perbedaan bahwa Papua adalah Melanesia.

Gejolak ini pun berlangsung di saat ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) mendapat dukungan dari beberapa negara Pasifik untuk mendorong Isu Konflik Papua untuk dibicarakan dalam Sidang Umum PBB ke-74 di New York yang dimulai 17 September 2019. 

Beragam analisis gagal menarik benang merah antara perlakuan rasial, Kemarahan bersama, Pendekatan Keadilan dan Kesejahteraan, Operasi Militer dan penambahan pasukan, serta tuntutan referendum. Hal ini sudah pasti terjadi ketika kita mencoba memahami Konflik Papua dengan mengeliminasi aspek sejarah integrasi Papua ke NKRI, dengan demikian rancangan resolusi apa pun akan stagnan pada status quo.

Konflik Teritori

Proses sejarah integrasi yang kelam bagi rakyat Papua ini masih tercatat hingga kini oleh generasi ketiga orang Melanesia di Papua yang hidup dalam NKRI dan masih gencar menyuarakan referendum. Pelurusan sejarah atas sejarah kelam rakyat Melanesia di Papua ini berkali-kali ditegaskan oleh Menkopolhukam Wiranto bahwa tidak ada ruang lagi untuk membicarakannya. 

Meskipun demikian, gelombang dukungan negara-negara pasifik terus berkembang. Artinya, rasionalisasi tuntutan Referendum telah menuai dukungan negara-negara Pasifik, namun belum berhasil menembus minimal rasionalitas pengamat politik Indonesia bahkan pemerintahan Jakarta.

Konflik teritorial tentang status politik Papua merupakan sengketa kewilayahan terlama sepanjang sejarah NKRI yang dimulai sejak Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949 hingga PEPERA 1969. Dengan kata lain, konflik ini memakan waktu penyelesaian hingga 30 tahun dalam forum internasional, diskursus tentang status politik Papua di fora internasional berakhir dengan dikeluarkannya Resolusi PBB 2504 tanggal 19 November 1969. 

Internasionalisasi konflik teritorial menyangkut status politik wilayah Papua sendiri dilakukan beberapa kali oleh Pemerintah Indonesia dalam Sidang Umum PBB (UN General Assembly) tahun 1954, 1957, dan 1961, di mana tidak tercapai kesepakatan antara negara yang bersengketa.

Dua kutub cara pandang yang berbeda antara Pemerintah Indonesia dan Rakyat Melanesia di papua adalah; pertama, dengan terlaksananya PEPERA atau Penentuan Pendapat Rakyat (Referendum/Pleibicit/Act of Free Choice) bagi pemerintah Indonesia Konflik teritorial atas Status Politik Wilayah Papua ini telah selesai sejak dikeluarkannya Resolusi PBB 2504. 

Jika ada yang mempertanyakannya kembali, apa lagi menuntut referendum ulang, maka patut dituduh SEPARATIS. 

Sebagai catatan penting, PEPERA sendiri merupakan Mandat PBB melalui Kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Belanda yang dikenal dengan Bunker’s Plan atau dikenal dengan New York Agreement 15 Agustus 1962, Kemudian Ratifikasi dan Took Note menjadi Resolusi PBB 1752 pada tanggal 21 Agustus 1962.

Ketika ada pihak yang mengungkit kembali pelurusan sejarah integrasi atau referendum, maka itu sama saja mengancam Keutuhan NKRI.  

Kedua, pandangan Rakyat Melanesia pada kutub berbeda tentang Proses Penyelesaian Konflik Teritorial menyangkut Status Politik Papua yang dilaksanakan tidak sesuai dengan amanat Resolusi PBB 1752, juga Kesepakatan Bunker’s Plan yang sama sekali tidak melibatkan Orang Melanesia di Papua. 

Argumentasi Referendum itu lahir dari pengalaman sejarah bahwa Resolusi PBB 1752 tidak pernah terlaksana sesuai praktik-praktik internasional (International Practices), dan Kesalahan PBB dengan mengeluarkan Resolusi 2504 adalah kesalahan yang akibat Politiknya ditanggung Rakyat Melanesia di Papua hingga tiga generasi ini, termasuk ungkapan-ungkapan rasial.

Menyadari bahwa Integrasi Teritorial Papua perlu diikuti dengan upaya sistematis untuk menumbuhkan rasa memiliki (baca Nasionalisme) NKRI, pendekatan pembangunan digencarkan dengan berbagai cara, hanya untuk memastikan bahwa rakyat Melanesia bisa merasa menjadi bagian dari NKRI dan tidak menuntut Referendum atau Merdeka lagi. 

Dengan demikian, meski sudah terlalu sering mendapat perlakuan rasial oleh warga Indonesia lain, perlakuan rasial di Malang dan Surabaya seperti membawa segala jerih upaya pemerintah Jakarta sejak selama 50 tahun (1969 – 2019) kembali ke titik nol. Aspek dignity dari konsep nasionalisme itu hilang, kemarahan bersama itu sudah lama ada, namun baru meledak setelah dipicu.

Memahami Tuntutan Referendum

Pemerintah Indonesia secara konsisten selalu menyampaikan bahwa proses Referendum atau Act of Free Choice atau PEPERA berkaitan dengan status Politik Wilayah Papua telah selesai dilaksanakan di tahun 1969, dan secara internasional telah selesai dengan dikeluarkannya Resolusi PBB 2504. Belum banyak informasi yang diketahui oleh publik mengapa Rakyat Melanesia di Papua diberi kesempatan untuk melewati proses referendum melalui Resolusi 1752 jika sejak 1945 benar Papua adalah bagian NKRI. 

Diskusi mengenai bagian ini perlu dibicarakan untuk mengetahui konteks tuntutan Referendum yang menggema menyusul kemarahan bersama yang terjadi di Papua.

Membicarakan Resolusi 2504 tentunya tidak dapat dilepaskan dari Resolusi PBB 1752 tanggal 21 September 1962; Agreement between the Republic of Indonesia and The Kingdom of Netherlands concerning West New Guinea (West Irian) atau yang dikenal dengan New York Agreement yang mengadopsi Kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Belanda terjadi di tanggal 15 Agustus 1962.  

Resolusi 1752 sekaligus memastikan bahwa Papua adalah wilayah tidak berpemerintahan sendiri (Non Self Governing Tetritory) dan masuk dalam list Komisi Dekolonisasai (C-24). Bagian penting dari Resolusi 1752 ini adalah Pengalihan Kekuasaan Administrasi Pemerintahan dari Belanda ke PBB dilakukan melalui dua badan yang dibentuk, yaitu UNTEA (United Nation Temporary Executive Authority) dan kewenangan keamanan didukung oleh UNSF (United Nation Special Force).

UNTEA memastikan Transfer Administrasi Pemerintahan dari Belanda dari Tanggal 1 Oktober 1962 hingga 1 Mei 1963 di mana selanjutnya urusan Administrasi Pemerintahan wilayah Papua diserahkan kepada Indonesia. 

Pada Artikel XVII sampai XXI dari Resolusi 1752 mengatur tentang Self-Determination, penduduk Papua diberi kesempatan atau kebebasan menggunakan haknya untuk memilih “bergabung bersama Indonesia atau berpisah dengan Indonesia dan merdeka menjadi negara sendiri ...” melalui Act of Free Choice (Referendum) paling lambat tahun 1969.

Dengan demikian, ketika membicarakan Resolusi 2504, tidak lengkap jika tidak juga membicarakan Resolusi 1752 yang mengacu pada Resolusi 1514 (Declaration on The Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, hak menentukan nasib sendiri yang dijaminkan dalam Resolusi 1752 tidak mengacu pada ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) yang diadopsi PBB 16 Desember 1966 melalui Resolusi 2200 (XXI). 

Penegasan ini juga dengan sendirinya mengklarifikasi bahwa Prinsip Hukum Uti Posidetis untuk wilayah Papua sudah tidak relvan dijadikan dasar klaim Teritorial Indonesia sejak wilayah ini masuk dalam daftar Komisi Dekolonisasi (C-24) sebagai wilayah tidak berpemerintahan sendiri. 

Dengan kalimat sederhananya adalah bahwa wilayah Papua bukan milik siapa-siapa, bukan milik Indonesia ataupun Kerajaan Belanda, sehingga penduduk setempat dijaminkan haknya untuk menentukan nasib sendiri (Referendum/PEPERA) menyangkut status politiknya di tahun 1969.

Meskipun demikian, bagi pemerintah Indonesia, referendum yang dituntut saat ini sudah tidak mungkin lagi dilaksanakan, karena 1026 orang wakil Rakyat Papua di tahun 1969 sudah memilih bergabung dengan Indonesia dan PBB mengakui dengan keluarnya Resolusi 2504 yang menyatakan Pemerintah Indonesia telah memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan Act of Free Choice (Referendum/PEPERA) sesuai amanat Resolusi 1752, tuntas, dan mereka memilih bergabung dengan Indonesia.

Cara Pemerintah Indonesia mempersiapkan rakyat Papua untuk menggunakan haknya dalam Act of Free Choice (Referendum/PEPERA) telah menjadi Memoria Pasionis yang melahirkan ketidakpuasan dari generasi ke generasi Papua. 

Pengalaman menghadapi ‘Indonesian Secret War’ selama kurun waktu 1963-1969 di Papua memunculkan klaim bahwa Referendum atau PEPERA itu tidak pernah dilaksanakan sebagaimana praktik-praktik internasional (International Practices) sesuai amanat Resolusi 1752. Di bawah todongan senjata dan ancaman pembunuhan melalui operasi-operasi militer, 1026 orang wakil rakyat Papua ini memilih bergabung dengan Indonesia.

Demikian Memoria Pasionis itu diceritakan hingga tiga generasi hidup di dalam bingkai NKRI.

Indonesian Secret War

Benturan antara pemahaman terhadap konsep dan penyelesaian konflik Self-Determination Right dan konsep kedaulatan (Sovereignity) oleh PBB telah melahirkan entitas politik baru dengan format berbeda juga melalui pendekatan casuistic di berbagai belahan dunia. Status politik wilayah Papua diselesaikan dengan ragu-ragu dan tidak tegas mengikuti praktik-praktik internasional terlihat jelas dalam resolusi 1752. 

Pada bagian artikel XVII - XXI, diatur mengenani jaminan Self Determination Right bagi Rakyat Papua, namun pada bagian lain justru tanggung jawab pelaksanaannya diserahkan kepada Indonesia yang bertahun-tahun sebelumnya gencar mengumandangkan Klaim Kedaulatan (Sovereignity) teritorialnya atas wilayah Papua.

UNTEA dan UNSF sebagai pemegang mandat PBB berada di Papua dari Tanggal 1 Oktober 1962 hinga 1 Mei 1963, setelah itu dilakukan Transfer of Administration (Bukan Kedaulatan karena PEPERA/Referendum baru akan dilaksanakan 1969) kepada Pemerintah Indonesia. Di bawah Pemerintahan Soekarno, Papua diperlakukan sebagai salah satu Provinsi di Indonesia, dan hal ini bukan tidak diketahui oleh UNTEA.

Pada Tanggal 21 Februari 1963, Soekarno mengeluarkan Penetapan Presiden No. 1/Tahun 1963 tentang Pemerintahan di Wilayah Irian Barat Segera Setelah Diserahkan kepada Republik Indonesia. Dalam amar menimbangnya tertulis bahwa kebijakan ini adalah dalam rangka pelaksanaan Trikora sebagai bagian dari revolusi nasional. 

Selain itu, disebutkan juga bahwa peraturan perundang-undangan peninggalan Belanda dan UNTEA yang tidak sesuai dengan UUD ‘45 dinyatakan tidak berlaku. Jelas motivasi perlakuan lewat ketetapan ini bukan dalam rangka proses Dekolonisasi sebagaimana mandat PBB yang diberikan kepada UNTEA dan kemudian akan dilanjutkan oleh Pemerintah Indonesia sesuai amanat Resolusi 1752.

Praktis tugas UNTEA hanya memastikan tidak ada lagi pemerintahan dan tentara Belanda di Papua; yang tersisa hanya Pemerintahan Indonesia dan militernya berhadapan denga orang Papua. 

Perang Rahasia Indonesia kemudian justru terjadi antara tentara Indonesia berhadapan dengan takyat Papua. Kondisi ini makin diperburuk dengan dikeluarkannya Penetapan Presiden Nomor 8 Tahun 1963 tentang Kegiatan Politik di Irian Barat pada tanggal 15 Juli 1963 atau 75 hari setelah penyerahan urusan Administrasi dari UNTEA ke Pemerintah Indonesia. 

Pada amar menimbang, disebutkan “1.  Bahwa Daerah Provinsi Irian Barat yang baru saja dibebaskan dari belenggu penjajahan (Kolonialisme) memerlukan ketenangan politik untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pembangunan di daerah itu, sehingga perlu untuk sementara waktu menghentikan kegiatan politik dan melarang dibentuknya suatu partai/cabang partai baru di Irian Barat; 2. Bahwa peraturan ini adalah dalam rangka penyelesaian Revolusi sehingga dilakukan dengan penetapan Presiden.”

Paradigma pelaksanaan Tugas Administrasi oleh Pemerintah Indonesia dengan pengawasan PBB tidak berjalan sama sekali, paradigma Kedaulatan Indonesia ditegaskan secara riil melalui dukungan politik, hukum, dan militer. 

Ditegaskan dalam Pasal 2 poin 1 Penetapan Presiden 8/1963 bahwa di daerah Irian Barat, untuk sementara waktu, dilarang melakukan kegiatan politik dengan cara mengadakan rapat-rapat, pertemuan-pertemuan, demonstrasi-demonstrasi, melakukan pencetakan/penerbitan/pengumuman/penyampaian/penyebaran/perdagangan atau penempelan tulisan-tulisan, lukisan-lukisan/klise-klise atau gambar-gambar, tanpa izin terlebih dahulu dari Gubernur Kepala Daerah Provinsi Irian Barat.

Penyempurnaan dari Penetapan Presiden 8/1963 dilakukan kemudian melalui Penetapan Presiden Nomor 14 Tahun 1965 tentang Kegiatan Politik dan Kepartaian di Daerah Provinsi Irian Barat. 

Pada bagian penjelasan Penetapan Presiden Nomor 14/1965 inilah diperkenalkan istiah “Karantina Politik” bagi Papua. Kegiatan politik, baik yang berbentuk kepartaian maupun tidak, diberikan izin atau diperbolehkan sepanjang diyakini mendukung Konsolidasi Kemenangan Trikora (Paradigma Sovereignity atau sekarang dikenal dengan ‘NKRI harga Mati’).

Kebijakan ini sekaligus meniadakan Resolusi 1752, terutama pasal XVIII yang mengatur khusus penentuan pendapat rakyat. Pasal ini sangat penting karena merupakan bagian yang menulis secara teknis persiapan hingga pelaksanaan penentuan pendapat rakyat. 

Kebijakan Indonesia di atas juga melanggar ketentuan tentang hak-hak penduduk setempat, seperti diatur dalam Pasal XXII, terutama ayat 1, yaitu UNTEA dan Indonesia akan menjamin sepenuhnya hak-hak bebas berbicara, bebas bergerak, hak berkumpul dan bersidang. Hak-hak ini akan mencakup hak-hak penduduk dari wilayah yang telah ada pada waktu penyerahan pemerintahan pada UNTEA. 

Kontradiksi di mana logika politik yang menjadi dasar perintah Trikora adalah Papua bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia vis a vis jaminan self determination dalam dalam Resolusi 1752 yang menegaskan status politik wilayah ini sebagai non self-governing territory dan bukan wilayah Indonesia sehingga mereka berhak atas Referendum paling lambat Tahun 1969. 

Dalam Konteks Kedaulatan vis a vis Self Determination Right inilah PBB gagal melaksanakan kewajibannya sesuai amanat Resolusi 1752.

Ketika Indonesia keluar dari Keanggotaan PBB 7 Januari 1965 (masuk kembali menjadi Anggota PBB 28 September 1966), kekhawatiran akan pelaksanaan Referendum tidak dapat dilaksanakan sesuai praktik internasional, telah melahirkan gejolak politik yang merata di hampir seluruh pelosok Papua. 

Tidak dapat dimungkiri bahwa perlawanan bersenjata awal hadir dalam periode ini, dan perlawanan ini jelas bukan sebagai protes atau kekecewaan atas kesalahan pendekatan dalam pembangunan, akan tetapi merupakan upaya memperjuangkan Self Determination Right melalui Referendum ditandai dengan beredar kabar bahwa Referendum 1969 tidak jadi dilaksanakan. 

Eskalasi politik Papua meningkat melalui demonstrasi, penyebaran pamflet-pamflet, dan penyerangan gudang senjata di Arfai-Manokwari. Dalam periode ini pula terminologi “Separatis” dan “Ditumpas” mulai diperkenalkan, paradigma yang hingga saat ini masih digunakan dalam merumuskan kebijakan strategis bagi Papua.

Pemerintah Indonesia tanpa menunggu terlalu lama untuk mulai melaksanakan program transmigrasi seperti dikutip dari Dokumen Bahan Lokakarya Reaktualisasi Kebijakan Pembangunan Transmigrasi Irian Jaya. Jakarta, 1997 pada  Hal 4, oleh Pemerintah Kabupaten DT II Merauke “Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Merauke Propinsi Irian Jaya”, Transmigrasi yang pertama kali dikirimkan ke Merauke terdiri dari 169 kk ini ditempatkan di Kumbe, Kurik, dan Kuprik sejak tahun 1964.

Penyerangan beruntun dan peningkatan eskalasi gejolak Politik ini direspons ABRI dengan mengeluarkan beberapa Operasi, di antaranya ‘Operasi Sadar’ dipimpin oleh DANREM 171/Manokwari Letkol Djaka Wargadinata pada tanggal 4 Agustus 1965. Kemudian berdasarkan Radiogram KOTI No. 1139/G-2/8/1965 tanggal 11 Agustus 1965, operasi ini diperluas ke seluruh Papua dengan PANGDAM sebagai komandan Operasi di bawah KOTI sebagai pimpinan umum Operasi Sadar. 

Pasukan ABRI kemudian ditambahkan  1 JONIF 314/Siliwangi, 2 KI JON 700/RIT, dan 2 KI JON 935/BRIMOB dalam rangka Operasi Baratayudha. Operasi ini dilakukan hanya di wilayah Operasi Sadar I dalam jangka waktu operasi hingga pertengahan 1968.

Peningkatan radikalisme Indonesia menjelang PEPERA (Referendum) dalam operasi Wibawa menelan ribuan korban jiwa. Berbagai sumber memberikan angka yang berbeda. Perekrutan, pembinaan, dan pengamanan anggota Dewan Musyawarah PEPERA (Anggota DMP berjumlah 1026 orang yang memilih bergabung dengan Indonesia) dilaksanakan oleh KODAM VII/Tjenderawasih dengan jajarannya sesuai mandat Operasi Wibawa dilakukan melalui “Karantina Politik”.

Satu lagi peristiwa penting yang perlu ditelusuri adalah menyangkut Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia dengan pemerintah Indonesia yang dilakukan ditahun 1967 atas wilayah Tak Berpemerintahan Sendiri (Non Self Governing tetritory), dilakukan 2 tahun lebih awal disaat Rakyat Papua belum melakukan Referendum; Apakah tetap bergabung menjadi bagian dari NKRI atau berdiri sendiri sebagai Negara Baru melalui PEPERA  atau Referendum 1969.

Penyelesaian proses integrasi atau status politik Papua lebih merupakan proses Occupacy yang dilegalkan oleh PBB dan dilakukan secara Terstruktur, Sistematis , dan Meluas dengan Political Cost yang mahal dan harus ditanggung oleh Rakyat Papua. Pengalaman sejarah inilah yang menjadi Memoria Pasionis hingga Generasi ketiga yang hidup dalam NKRI. 

Karena itulah, tuntutan Referendum bukan merupakan ungkapan kekecewaan terhadap pendekatan Pembangunan, akan tetapi upaya koreksi total terhadap kesalahan masa lalu yang masih menyisahkan catatan-catatan kejadian penindasan hingga kini. Konteks Internasional menyangkut peran PBB telah didorong oleh beberapa negara Pasifik untuk dibuka dan dibahan kembali dalam Sidang Umum PBB.

Konklusi

Tapal batas internasional yang diselesaikan lewat kompromi Negara besar (AS, Belanda, Indonesia, dan PBB), menyisahkan potensi konflik yang mudah meledak setiap saat dan menyisahkan konsekwensi hukum bagi status politik wilayah Papua. Batas wilayah yang tidak sesuai dengan batas penyebaran bangsa juga mengandung konsekuensi kemanusiaan yang besar dan mudah meledak.

Dua prinsip utama dalam Hukum Internasional, yaitu Kedaulatan dan Self Determination Right dalam konteks Konflik Papua masih terus menghantui kehidupan berbangsa dan bernegara Rakyat Melanesia di Papua dalam NKRI. Slogan “ Merebut atau membebaskan Papua dari Kolonialisme Belanda” dan kembalikan Papua ke dalam Pangkuan Ibu Pertiwi adalah klaim teritorial (Kepemilikan Wilayah) oleh Indonesia yang bergema hingga 1963. 

Pada era 1963 - 1969 konsolidasi kemenangan Trikora dan Kepemilikan wilayah Papua dilakukan melalui Operasi Khusus (OPSUS) dan Operasi Militer, di mana pada era ini terminologi “Separatis, dan Ditumpas” diperkenalkan, saat Perang Rahasia ini terjadi di Papua hanya tersisa Rakyat Melanesia di Papua serta Pemerintah dan Tentara Indonesia. 

Sejak tahun 1969 hingga saat ini, terjadi pergeseran di berbagai pendekatan atas Papua dengan slogan “Mempertahankan Keutuhan NKRI” atau “NKRI Harga Mati” masih terus menggema. Semua aspek dari pendekatan terhadap wilayah Papua di era ini selalu berkaitan dengan upaya mempertahankan kepemilikan wilayah at all cost.

Perintah Occupacy Trikora kemudian di legalisasi melalui Resolusi 1752 dan Resolusi 2504 dalam praktik berbangsa bersama NKRI selama 56 tahun sejak 1 Mei 1963, belum berhasil melahirkan nasionalisme NKRI yang utuh. 

Perang Rahasia sepanjang 1963 - 1969 yang menyisahkan Memoria Pasionis, Pelanggaran HAM yang tidak terselesaikan, hingga Perlakuan rasial berkepanjangan bagi Rakyat Papua merupakan atau dipahami sebagai konsekuensi logis dari status Politik Papua.

Meskipun secara hukum sudah tuntas (de facto dan de jure melalui Resolusi 2504), namun secara Politik masih merupakan atau diperlakukan sebagai daerah jajahan. Papua adalah korban peralihan wilayah Jajahan dari Belanda kepada Indonesia melalui PBB.

Resolusi

Catatan ini di akhir tanpa usulan Resolusi untuk penyelesaian konflik teritorial hingga referendum. Biarlah hal ini dipikirkan oleh Pejabat Negara Indonesia dan Pemimpin Rakyat Papua didalam dan diluar Indonesia. 

Saya yang “Kaki Abu” hanya memberikan dukungan penuh kepada semua upaya penyelesian konflik yang dilakukan, baik oleh Pemerintahan Jokowi dan juga dukungan terhadap upaya ULMWP bersama negara-negara Pasifik di PBB. Pilihan politiknya, biar saya dengan Tuhan saja yang tahu. Selamat beristirahat.

Referensi: