1 tahun lalu · 1490 view · 4 menit baca · Politik 33207.jpg
Ilustrasi: ciarciar.com

Resolusi Jogja dan Ketakutan Amien Rais

Pasca berlangsungnya pertemuan antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) dengan Presiden RI Joko Widodo dan jajarannya, tiba-tiba saja muncul pernyataan sikap nan keras dari Presidium Alumni 212 berbentuk “Resolusi Jogja”.

Seperti tertera, resolusi tersebut merupakan tanggapan Presidium Alumni 212 atas pertemuan GNPF-MUI dengan Presiden Jokowi yang berlangsung di Istana Negara pada Minggu, 25 Juni 2017—tepat di hari di mana ketupat bisa didapat dengan mudah lagi gratis.

Resolusi ini sendiri ditandatangani oleh Ketua Umum Presidum Alumni 212 Ansufri Idrus Sambo dan Sekretaris Jenderalnya Hasri Harahap, serta diketahui langsung oleh Amien Rais selaku Penasehat; bertempat di Yogyakarta, 27 Juni 2017—dua hari pasca momentum makan-makan itu.

Berbalut dukungan semu, isi Resolusi Jogja-nya hanya berkutat soal ketakutan-ketakutan. Ketakutan pertama, pertemuan tersebut dikhawatirkan menjadi upaya rekonsiliasi atau dialog nasional yang mengatasnamakan ulama, aktivis dan ormas Islam dengan pemerintah pusat.

“Kami memahami dengan baik inisiatif GNPF-MUI untuk bersilaturahim dengan Presiden Jokowi selama pertemuan tersebut diniatkan sebagai pra-rekonsiliasi atau pra-dialog nasional antara para ulama, aktivis-aktivis, dan tokoh-tokoh bangsa dengan pemerintah,” terangnya dengan nada yang agak cemas.

Sebagai pra, pertemuan tersebut, baginya, mesti terarah kepada perbincangan seputar solusi-solusi untuk menyelamatkan bangsa. Perbincangan harus menyasar langkah-langkah apa yang dibutuhkan agar bangsa ini terbebas dari kegaduhan yang terus-menerus, yang jika dibiarkan, dapat berujung pada perpecahan dan mengorbankan keutuhan NKRI.

Yang kedua, jangan sampai pertemuan berbumbu halal bi halal tersebut hanya untuk menyelamatkan segelintir orang-orang tertentu saja. Sebab yang diinginkan mereka adalah perbincangan seputar penyelamatan dan pembebasan semua ulama, aktivis-aktivis, dan ormas Islam yang sebelumnya dipahami sebagai korban kriminalisasi dari pemerintah.

Selanjutnya, ketakutan ketiga, pertemuan tersebut dikhawatirkan membawa agenda kepentingan politik dan ekonomi kelompok tertentu. Mereka, Presidium Alumni 212, menyambut baik selama pertemuan itu dilakukan hanya untuk kepentingan umat Islam yang lebih luas—memangnya negeri ini hanya milik umat Islam?

Di samping itu, Resolusi Jogja-nya juga memuat sejumlah syarat-syarat apa saja yang patut dipenuhi dalam rekonsiliasi atau dialog nasional. Ini ditegaskan sebagai komitmen bersama, termasuk komitmen yang juga harus mengikat GNPF-MUI sebagai bagian dari massa aksi bela Islam dan ulama yang sebelumnya berlangsung gagah secara berjilid-jilid di seputaran DKI Jakarta.

Syarat-syarat yang dimaksud, di antaranya adalah semua komponen bangsa harus diajak serta, terlibat, dan diundang dalam pertemuan. Sebab ulama-ulama, aktivis-aktivis, tokoh-tokoh nasional dan purnawirawan TNI dipandang punya kedudukan yang sama dengan pemerintah dalam menyelematkan bangsa dari kehancuran dan perpecahan.

Pertemuan juga harus diadakan di tempat yang dianggap netral, tidak di Istana, dan bersifat terbuka di mana media massa bisa meliput dan menyiarkannya secara live. Ini untuk menjaga jangan sampai bahasan dalam pertemuan memuat “deal-deal” di belakang layar. Dalam pandangan mereka, tidak boleh ada dusta di antara kita. Asyik tenan.

Sebelum itu, harus pula ada kepastian bahwa para ulama, aktivis-aktivis, dan ormas Islam (seperti HTI) harus dibebaskan tanpa syarat dari segala macam tuduhan dan sangkaan yang dialamatkan kepada mereka. Jelas, yang dimaksud di sini salah satunya adalah Amien Rais sendiri yang diduga menerima suap hasil korupsi dana alat kesehatan. Tambah asyik saja.

Dan yang terakhir, agendanya juga hanya harus membahas masalah-masalah penghentian diskriminasi ulama dan diskriminasi ekonomi yang konon katanya hanya berpihak pada kelompok-kelompok tertentu; di samping meredam bangkitnya komunisme serta penuntasan korupsi-korupsi besar, seperti BLBI, Sumber Waras, Reklamasi, dan lain sebagainya.

Saya rasa syarat terakhir itu yang paling patut diapresiasi. Sebab mereka ternyata punya niat baik demi pembangunan bangsa ini ke depan. Tak boleh ada diskriminasi, bangkitnya komunisme (paham perusak kebebasan individu), dan korupsi-korupsi yang hanya memelaratkan rakyat. Bijakkk!

“Jika 4 (empat) syarat di atas tidak terpenuhi, maka REVOLUSI adalah SOLUSI paling tepat untuk menyelematkan bangsa ini dari kehancuran, perpecahan, dan konflik horizontal,” kurang lebih demikian ancaman tegas dari Presidium Alumni 212 dalam resolusinya.

Revolusi yang dimaksud adalah revolusi konstitusional melalui jalur Komnas HAM dan DPR RI. Tapi jika cara ini mentok, People Power lah yang akan jadi ending dari semuanya. Ya, meski tetap akan dilakukan dengan cara-cara damai, aman, dan juga konstitusional.

Membaca dan mengamat-amati, terang jelas ada semacam bentuk ketakutan kelompok Amien Rais dkk hingga harus melahirkan Resolusi Jogja. Meski menyambut baik inisiatif Ketua Umum GNPF MUI Bahctiar Nasir yang “terpaksa” mengunjungi Presiden Jokowi dalam sarangnya, tetapi ada sejumlah cacatan tersendiri yang dipisahkan.

Pertanyaannya, apakah GNPF MUI benar-benar mengarahkan pertemuannya sebagaimana harapan-harapan dari Presidium Alumni 212, harapan-harapan Amien Rais? Sulit memang mengira-ngira, terlebih memastikan satu kelompok membawa kepentingan demi semua. Jika bukan mustahil, berarti itu sudah pasti tidak mungkin.

Bagaimana mungkin GNPF MUI mampu menyelesaikan masalah yang besar jika di internalnya saja masalah itu masih melilit kuat? Lagipula Istana Negara bukanlah pegadaian, sebuah tempat yang bisa mengatasi masalah tanpa masalah, bahkan semua hal dalam sekali dayung.

Kemungkinan besarnya memang iya. Tapi ada kemungkinan juga bahwa upaya GNPF MUI tak sepenuhnya sama dengan yang diharapkan Amien Rais dan Presidium Alumni 212 sendiri. Terlebih diketahui bahwa pentolan-pentolan GNPF-MUI sendiri, sampai hari ini, masih tersandung kasus-kasus besar, mulai dari yang ngehek-ngehek berupa obrolan mesum dewan pembinanya, sampai pada kasus suap-suapan yang melibatkan sang ketua umumnya sendiri.

Terlepas dari itu, dalam Resolusi Jogja ini, yang saya tangkap hanya satu: ketakutan seorang Amien Rais dengan mengatasnamakan Presidium Alumni 212. Amien Rais takut kalau-kalau teman seperjuangannya sampai meninggalkan dirinya di belakang. Amien Rais takut jika GNPF-MUI hanya berusaha membersihkan kelompoknya sendiri demi eksistensi masa depannya.

Intinya, Amien Rais takut berjuang sendiri. Beda kan sama Ahok?

Hanya itulah yang saya tangkap. Bisa benar, juga bisa tidak. Jadi silakan mengamat-amati sendiri. Salam.