Jurnalis
3 bulan lalu · 393 view · 4 menit baca · Politik 42564_55372.jpg
geotimes.co.id

Republik Rasa Teokrasi

Sejak dulu orang-orang menyerukan ‘Jangan bawa-bawa agama dalam politik!'. Apalagi mempertautkan isu agama dan negara menjelang hari pecoblosan. 

Setelah seruan ini dikumandangkan, suhu politik kembali seperti semula. Istilah ‘masuk telinga kanan, keluar telinga kiri’ mempersepsikan fungsi utama telinga ketika seruan ini diterimanya.

Suhu politik tiba-tiba membawa persoalan ketaatan kepada seorang calon presiden, bahkan ketaatan menjalankan salat menjadi sesuatu yang urgen untuk dipermasalahkan. Aspek ketaatan calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto paling banyak disorot sepanjang kontes kampanye Pilpres 2019. Banyak yang mempertanyakan apakah keduanya bisa memimpin salat atau tidak.

Keributan ini tampak seperti orang-orang yang sedang tawuran. Kemudian para elite politik mengomentari aspek salat layaknya seorang ulama berilmu tinggi. Padahal sebagian besar dari mereka ada juga yang salatnya bocor-bocor. Sontak membuat banyak orang kaget setengah mati. Salat kini dibawa-bawa dalam soal politik, bahkan soal salat Jumat jadi masalah.


Kemerdekaan Indonesia digenggam oleh perbedaan suku, ras, etnis, dan kaum agamais. Corak perbedaan ini kemudian dinyatakan republik cocok untuk Indonesia. Namun seolah-olah republik dicampakkan oleh mereka yang berbicara sok agamais. Kondisi ini tak ubahnya seperti negara teokrasi, seolah-olah isu agama berbuah penilaian rakyat.  

Unsur penting dalam salat adalah hubungan antara hamba dan sang pencipta. Dalam konteks kehidupan manusia, maka imam diterjemahkan sebagai orang yang punya kualitas memimpin umat. Padahal bukan satu-satunya atau paling mendasar mengukur kualitas kepemimpinan seseorang. Masih banyak aspek lain menguatkan kualitas kepemimpinan.

Penyematan Presiden Gus Dur sebagai satu-satunya pemimpin yang memahami betul seluk-beluk Islam dalam menjalankan pemerintahannya tidak menempatkan persoalan agama sebagai satu-satunya dasar kebijakan politik kenegaraan, sebagaimana sistem pemerintahan teokrasi itu sendiri.

Meskipun Presiden Soekarno adalah anak ideologis dari HOS Tjokroaminoto, tidak ada perselingkuhan agama dan politik. Keduanya ditempatkan pada posisi yang berbeda dan sebenar-benarnya.  

Uniknya kini, meskipun hanya pada tataran non-teknis karena belum menyangkut soal khusus, yakni pelaksanaan ibadah khusus dalam beragama, soal pelafalan bahasa Arabnya juga menjadi masalah. Bukan berarti semakin fasih semakin islami, dan semakin itu dianggap sosok muslim yang saleh. Kalau begini caranya, lebih baik tidak usah dipilih, otomatis Presiden terpilih dengan sendirinya.  

Cerita awal pertarungan Pilpres 2019, entah apa yang dipikirkan La Nyalla Matalitti menuding Prabowo tidak memiliki pemahaman Islam yang baik. Parahya, disebut tak punya nyali memimpin salat. Mungkin dilatarbelakangi Prabowo berasal  dari keluarga 'gado-gado' dalam agama. 

Bisa juga dilatarbelakangi ayahanda Prabowo, yakni Pak 'Cum' (Sumitro Djojohadikusumo) bukan tokoh agama, melainkan tokoh penting dari Partai Sosialis Indonesia (PSI) pimpinan mendiang Perdana Menteri Sutan Syahir.

Menanggapi tudingan La Nyalla itu, Prabowo memahami betul dirinya belum pantas menjadi imam, dan dirinya mengutamakan orang lain atau pemuka agama untuk menjadi imam salat. Tapi di baliknya, perlu diketahui Prabowo bisa mengaji dan menjadi imam salat. Lebih dari itu, pernah belajar bahasa Arab saat merintis bisnis di Yordania.

Jarak waktu tidak begitu lama, keterusterangan Prabowo disambut isu Jokowi sebagai santri lewat pembuktian video saat menjadi imam salat di Afgahnistan dan imam salat di Pondok Pesantren Darul Ulam. Komentar tentang Jokowi menjadi imam bermunculan satu per satu, dan secara keseluruhan mengutarakan sosok Jokowi yang saleh.  

Pada posisi ini, sontak Jokowi dan timnya telah menunjukkan diri lebih Islam daripada Prabowo. Dengan kata lain, kesalehan Jokowi lebih penting dari isu kenegaraan.


Melihat kondisi itu, justru lebih nyaman menjadi seorang Prabowo. Meskipun belum pernah mengenyam kursi kepemimpinan negara, tapi memahami betul bagaimana berpolitik dalam negara Republik. Tidak seperti Jokowi dan timnya yang seakan-akan mengganti Indonesia dari republik ke teokrasi.

Belum lagi, terakhir ini muncul kontroversi larangan salat di masjid Kauman. Karena takut dipolitisasi, lalu keluarlah seruan larangan Prabowo salat di masjid lagendaris itu. Anehnya, kedua capres sudah beberapa kali salat di berbagai masjid dan semua masyarakat mengetahui. 

Lantas kenapa di masjid lagendaris itu dipersoalkan? Bukan berarti harus mengundurkan diri sebagai capres barulah tidak ada larangan salat di masjid, ataukah menjadi kaum sarungan dulu baru diizinkan salat di masjid bersejarah itu.

Jika dibawa dalam konteks praktik negara teokrasi, ke depan akan ada larangan salat kepada dua kubu capres itu di masjid mana pun. Kemungkinan besar para pemuka agama beserta menteri agama mengeluarkan peraturan menteri atau keputusan negara melarang elite politik salat di masjid.

Maka sulit dibayangkan, berapa banyak orang dalam dua kubu capres ini menanggung dosa karena tidak salat di masjid. Berapa banyak pula dosa yang ditabung para pemuka agama karena mengeluarkan larangan orang politik salat di masjid. Walaupun salat bisa dilaksanakan di rumah, namun bukan berarti dilarang salat di masjid.

Andaikan ini terjadi, tidak boleh dibiarkan, Prabowo dan timnya harus menuntut seluruh imam masjid atau pengurus masjid melarang Jokowi salat di masjid mana pun, sekalipun itu salat Jumat.

Membawa persoalan salat dalam politik membuat moralitas manusia carut-marut. Entah apa dasar fundamental melarang orang politik salat di masjid. Kalau ingin mencari kenikmatan politik, jangan harus jadikan salat dan politik seperti ‘gado-gado’.

Bila ditelusuri lebih dalam, ribut-ribut isu agama dibawa dalam politik pernah terjadi. Di zaman dahulu ketika DN Aidit ingin menyingkirkan lawannya yang terindikasi membawa ideologi politik Islam, menyuruh seluruh kadernya memakai sarung jika tidak bisa membubarkan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). 

Walaupun sebelumnya berhasil menundukkan Partai Masyumi dan GPII, tapi HMI tidak mampu dibubarkannya. Pada akhirnya malah DN Aidit yang ditundukkan oleh seterunya.

Upaya menghidupkan kembali Partai Masyumi coba diperjuangkan Bung Hatta di tengah tekanan orde lama. Namun masih saja terhalang Presiden Soeharto yang beralasan waktunya tidak tepat dan dimungkinkan menimbulkan banyak masalah. Sampai berdirinya ICMI 1990 Suharto, alasan itu tetap tidak tergantinkan. 


Kini persoalan kesalehan dan Islam hanya sekadar ‘vote getter’ belaka. Akhirnya tidak ada nuansa kesadaran, yang ada hanya lelucon dan keributan. Lihat saja bagaimana sengkarut politik akibat keseleo lidah menyebut 'walad dolad-dolen' oleh seorang pejabat penting. 

Belum lagi, saat ini, larangan salat di masjid menambah daftar pertanyaan, mungkin Indonesia cocok jadi negara teokrasi saja, agar isu agama jadi bahan kebijakan daripada isu kenegaraan.

Artikel Terkait