Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia memiliki banyak tantangan dalam memastikan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan.
Sejak reformasi pada tahun 1998, ada kemajuan yang signifikan dalam mendorong partisipasi politik perempuan di Indonesia. Pada tahun 2003, UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum secara resmi mengakui hak politik perempuan untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Selain itu, pada tahun 2008, Indonesia menetapkan target bahwa 30% dari semua anggota DPR harus diisi oleh perempuan.
Tahun 2019 merupakan tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Sudah dua puluh tahun sejak pemilihan demokratis pertama di era kontemporer. Pemilihan legislatif April 2019 adalah yang kelima dari periode pasca-otoriter.
Pemilu 2019 adalah yang pertama melihat jumlah perempuan yang terpilih menjadi anggota parlemen nasional Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menembus batas 20%, dengan 120 dari 575 kursi DPR (20,9%) diduduki oleh perempuan.
Pada pemilu pertama pasca-otoriter di Indonesia pada tahun 1999, proporsi perempuan yang terpilih menjadi anggota DPR hanya 8,8%. Perjuangan yang panjang untuk meningkatkan keterwakilan perempuan sejak saat itu, dan masih menuai hasil yang tidak seberapa.
Di tingkat provinsi, keterwakilan perempuan di parlemen masih jauh di bawah tingkat nasional, sekitar 18%, naik kecil dari tahun 2014 yang hanya 16%, di tingkat kabupaten, angkanya meningkat dari di bawah 14% menjadi sedikit di atas 15%. Indonesia sering dipuji sebagai salah satu contoh transisi demokrasi yang paling suksesdalam beberapa dekade terakhir.
Meskipun demikian, penelitian tentang politik Indonesia telah berulang kali menunjukkan bahwa demokrasi baru Indonesia telah dirusak oleh kelemahan yang signifikan, terutama meluasnya korupsi dan “politik uang” serta dominasi elit kaya.
Pada tahun 2018 hanya 8% bupati adalah perempuan, di sampinghanya satu dari tiga puluh empat gubernur (Perludem, 2018). Tentu saja, kesenjangan gender demokratik yang terungkap dalam tokoh-tokoh tersebut hampir tidak menjadikan Indonesia unik.
Menurut data dari Inter-Parliamentary Union, pada akhir tahun 2019 rata-rata perwakilan perempuan secara global di majelis rendah parlemen adalah 24%, di Asia sebesar 20,1% (dengan Indonesia tepat di atas angka ini, sebesar 20,9%). Indonesia menduduki peringkat 120 dari 187 negara.
Namun, meskipun ada kemajuan dalam mendorong partisipasi politik perempuan, masih ada banyak tantangan yang harus diatasi. Salah satu tantangan utama adalah sikap patriarki yang masih kuat di Indonesia. Di banyak daerah, masih ada pandangan bahwa politik adalah domain laki-laki dan perempuan tidak pantas untuk terlibat.
Selain itu, perempuan sering mengalami diskriminasi dan kekerasan politik. Banyak perempuan yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif atau pejabat pemerintah mengalami intimidasi dan pelecehan. Hal ini dapat menghalangi perempuan dari berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan.
Selain ada beberapa tantangan namun juga ada beberapa faktor yang mendorong keberhasilan dalam mendorong partisipasi politik perempuan di Indonesia. Salah satu faktor utama adalah adanya dukungan dari partai politik dan kelompok masyarakat sipil untuk mencalonkan perempuan sebagai calon legislatif atau pejabat pemerintah.
Selain itu, kampanye yang kuat untuk mempromosikan partisipasi politik perempuan juga membantu meningkatkan kesadaran dan dukungan publik untuk perempuan dalam politik.
Secara keseluruhan, meskipun masih ada banyak tantangan dalam mendorong partisipasi politik perempuan di Indonesia, ada kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Dukungan dari partai politik dan masyarakat sipil, serta kampanye yang kuat untuk mempromosikan partisipasi politik perempuan, akan terus memainkan peran penting dalam memastikan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam politik dan pemerintahan di Indonesia.
Kemenangan perempuan dalam mencapai representasi yang adil di pemerintahan Indonesia merupakan hal yang sangat penting dan perlu diperjuangkan. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia, pada pemilihan umum legislatif tahun 2019, hanya sekitar 21% kursi di DPR diisi oleh perempuan.
Untuk mencapai representasi yang adil, perempuan harus memenangkan lebih banyak kursi di parlemen. Ini dapat dicapai dengan mengadopsi beberapa strategi kampanye dan menganalisis data pemilihan umum. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan:
1. Identifikasi pemilih perempuan dalam strategi kampanye, penting untuk mengidentifikasi pemilih perempuan dan mengetahui isu-isu yang paling penting bagi mereka. Dengan memahami isu-isu yang dihadapi oleh pemilih perempuan, kandidat dapat menyusun platform yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.
2. Menyampaikan isu-isu perempuan setelah mengetahui isu-isu yang paling penting bagi pemilih perempuan, kandidat perlu menyampaikan pesan dan program yang jelas dan konkret tentang bagaimana mereka akan menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Pesan dan program yang kuat dan relevan dengan kebutuhan pemilih perempuan dapat membantu memenangkan dukungan mereka.
3.Mengoptimalkan media sosial. Media sosial telah menjadi alat penting dalam kampanye politik. Kandidat perlu mengoptimalkan media sosial untuk menjangkau pemilih perempuan dengan menghasilkan konten yang menarik dan relevan. Kandidat juga dapat memanfaatkan platform media sosial untuk berinteraksi dengan pemilih perempuan secara langsung dan membangun hubungan dengan mereka.
4. Menganalisis data pemilihan umum. Menganalisis data pemilihan umum dapat membantu kandidat untuk memahami tren pemilih dan merancang strategi kampanye yang efektif. Kandidat dapat menggunakan data untuk mengidentifikasi daerah yang memiliki pemilih perempuan yang potensial untuk mendukung mereka, dan menyesuaikan kampanye mereka di wilayah-wilayah tersebut.
5. Membangun jaringan dengan organisasi perempuan. Kandidat dapat membangun jaringan dengan organisasi perempuan dan memanfaatkan dukungan mereka dalam kampanye politik. Organisasi perempuan memiliki akses yang lebih baik ke pemilih perempuan dan dapat membantu kandidat memperoleh dukungan.
Dalam upaya mencapai representasi yang adil di pemerintahan Indonesia, kemenangan perempuan sangat penting. Dengan menerapkan strategi kampanye yang efektif dan menganalisis data pemilihan umum, perempuan memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan kursi di parlemen dan memperjuangkan hak-hak mereka.