Penulis
2 minggu lalu · 420 view · 3 min baca menit baca · Politik 12009_33690.jpg
Foto: wartaekonomi

Reposisi atau Rekonsiliasi, Prabowo?

Polarisasi pendukung Prabowo-Sandi pasca putusan MK tak terhindari. Masing-masing faksi memiliki dalil pembenaran dan merasa paling benar. Efeknya, perang di dunia maya terjadi. Berkali-kali mantan jubir BPN sekaligus kader Gerindra, Andre Rosiade, mengklarifikasi soal posisi Prabowo. 

Ada yang berharap Prabowo tak perlu bertemu Jokowi, tak perlu rekonsiliasi, apalagi sampai bagi-bagi jabatan. Namun tak sedikit yang berharap Prabowo bertemu Jokowi dan bicara reposisi Gerindra pada periode kedua Jokowi.

Polarisasi itu tentu saja merugikan Prabowo yang sedang membutuhkan dukungan moril pasca kekalahan pilpres. Apalagi Sandiaga kelihatan sudah siap meninggalkan Prabowo.

Sandiaga Uno yang bukan lagi kader Gerindra bisa saja menjadi menteri dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf. Situasi yang akan memukul psikologis Prabowo. Meski hal itu pilihan logis dan realistis.

Sudah jatuh tertimpa tangga, sudah kalah pendukung terpecah pula. Kenyataan itu harus diterima Prabowo, harus siap dihadapinya. Polarisasi pendukung buah dari pragmatisme dan fanatisme.

Kelompok pragmatis ingin Prabowo bersikap berbeda dari pilpres sebelumnya. Sementara kelompok fanatik ingin Prabowo tetap menjadi oposisi bahkan presiden bayangan.

Meski istilah presiden bayangan tidak dikenal dalam konstitusi kita, akan tetapi bukan mustahil dilakukan. Itulah mengapa kelompok ini menolak rekonsiliasi bahkan mendesain KTP Prabowo-Sandi.

Mereka tetap bersikukuh Prabowo yang pantas dan harusnya menjadi presiden. Mereka sulit menerima kenyataan bahwa MK telah menolak semua gugatan BPN. Mereka tetap yakin telah terjadi kecurangan meski sulit dibuktikan.


Berbeda dengan kelompok fanatik, kelompok pragmatis lebih memikirkan masa depan. Mereka telah menerima hasil keputusan MK dan KPU. Mereka ingin ada upaya rekonsiliasi diikuti dengan reposisi.

Kelompok ini berharap Gerindra, terutama Prabowo, menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi. Mereka berpendapat tak masalah Gerindra bersikap seperti Partai Golkar setelah momen pilpres.

Sementara itu, di tengah kedua kelompok ini, masih ada satu kelompok lagi. Kelompok ini berharap Prabowo tetap bersikap sama seperti setelah pilpres 2014. Mereka tetap berharap Prabowo bersikap sebagai negarawan.

Mengakui kemenangan Jokowi, namun tetap menjadi oposisi. Kelompok ini bisa dikatakan sebagai sintesis dari dua kelompok tadi. Mereka ingin Prabowo menjadi oposisi, namun tetap bertemu Jokowi untuk menurunkan tensi politik.

Lalu kelompok pendukung mana yang akan diikuti Prabowo? Apakah Prabowo akan menjadi oposisi tanpa menjumpai Jokowi? Atau menjadi oposisi, namun didahului pertemuan dengan Jokowi? Dan apakah Prabowo lebih memilih opsi reposisi ketimbang sebatas rekonsiliasi? 

Ketiganya memiliki konsekuensi. Ada untung dan ruginya. Secara garis besar, opsi yang dimiliki Prabowo adalah reposisi atau rekonsiliasi.

Bila memilih reposisi, berarti Prabowo harus siap ditinggalkan konstituen fanatik. Meski terlalu dini kita simpulkan opsi ini akan menggerus elektabilitas Partai Gerindra pada pileg selanjutnya.

Opsi ini belum tentu mendapat restu dari parpol koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf. Demokrasi pun akan pincang. Tanpa oposisi di parlemen, tentu akan cenderung tercipta absolute power yang memudahkan praktik korupsi.

Sementara jika Prabowo memilih opsi rekonsiliasi dengan tetap menjadi oposisi, maka muncul pertanyaan, apa untungnya bagi Prabowo?

Indonesia memang membutuhkan oposisi. Akan tetapi, mengapa beban itu seolah hanya milik Prabowo dan Gerindra? Bukankah PAN maupun Demokrat sebagai bagian dari BPN memiliki kesempatan yang sama?

Mengapa Prabowo menjadi terdakwa apabila kali ini tidak menjadi oposisi? Tidak. Prabowo tidak akan dijadikan terdakwa kecuali oleh mereka yang takut Gerindra mengambil kursi kabinet.

Propaganda pun disusun. Bila Prabowo merapat ke Jokowi, apa bedanya dengan Orde Baru? Propaganda ini cukup mengganggu kebatinan Prabowo. Bahkan mampu memprovokasi pendukungnya sendiri.


Polarisasi kelompok pro-rekonsiliasi dan reposisi akan terus berlanjut meski Prabowo sudah menentukan sikap. Bagi yang pro-rekonsiliasi tanpa reposisi, menjadi bagian dari pemerintahan adalah kehinaan, pengkhianatan, dan stigma lainnya.

Bagi yang pro-reposisi, menjadi oposisi sudah pernah dilakukan selama 10 tahun; mengapa tidak mencoba memperbaiki pemerintahan dengan menjadi bagian pemerintah.

Debat kusir ini akan terus terjadi, sampai masing-masing memahami subtansi politik. Bahwa politik kerja mulia. Tak peduli menjadi oposisi atau dalam pemerintahan.

Politik merupakan usaha bersama demi kebaikan bersama, apa pun peran kita. Menjadi oposisi bisa mulia, menjadi bagian pemerintahan juga bisa mulia, selama tindakan yang kita lakukan mulia.

Bukankah tidak sedikit kader Gerindra terlibat dalam kasus korupsi padahal selama ini menjadi oposisi? Demikian pula dengan kader PDIP maupun kader parpol pendukung pemerintah, tidak sedikit pula yang melakukan korupsi. 

Itu artinya, menjadi oposisi atau pemerintah bisa terhina apabila melakukan kehinaan. Reposisi atau rekonsiliasi sama-sama memiliki peluang berbuat baik maupun jahat.

Apa pun keputusan Prabowo nantinya, berbaik sangkalah. Bukan hanya bagi pendukung Prabowo, akan tetapi pendukung Jokowi hendaknya siap apabila Prabowo menjadi bagian dari pemerintahan.

Reposisi atau rekonsiliasi yang akan diputuskan, sebaiknya Prabowo tak perlu menunggu ijtimak ulama lagi.

Artikel Terkait