Go-Jek dan Grab merupakan dua penyedia jasa transportasi online terbesar di Indonesia. Go-Jek begitu mendominasi pasar Indonesia sehingga valuasinya kini telah mendekati Grab yang telah beroperasi di delapan negara (Indonesia, Singapura, Filipina, Malaysia, Thailand, Vietnam, Myanmar, dan Kamboja). Grab juga telah mengakuisisi Uber di Asia Tenggara.

Hasil studi Pitchbook (2018) menunjukkan nilai valuasi PT Go-Jek Indonesia kini mencapai US$5 miliar atau setara Rp70 triliun. Nilai itu hanya selisih US$1 miliar atau Rp14 triliun dibanding Grab, yang nilainya US$6 miliar atau sekitar Rp84 triliun (katadata.co.id). Keduanya pun masuk dalam daftar 30 perusahaan privat yang memiliki valuasi tertinggi berkat dukungan oleh Venture Capital (VC).

Di Indonesia, kemunculan transportasi online diiringi dengan diskursus bahwa para "mitra" atau pekerja dapat sejahtera dan bebas menentukan waktu kerjanya. Namun, realitasnya, para pekerja dikendalikan oleh aplikasi terkait mekanisme kerja mereka. Berbagai aksi juga beberapa kali dilancarkan oleh pekerja transportasi online ini karena merasa ada yang salah dan tidak adil dalam proses kerja mereka.

Baru-baru ini, para pengemudi online roda empat yang tergabung dalam Front Indonesia melakukan aksi mogok makan di kantor Grab Yogyakarta untuk menuntut keadilan. Front Independent Driver Online Indonesia menggelar aksi mogok makan pada Selasa (22/10/2019) dan masih berlanjut hingga hari kelima Sabtu (26/10/2019) di depan kantor Grab Yogyakarta

Terdapat tujuh tuntutan di antaranya: 1). Hapuskan Sistem Skema yang Diskriminatif dan Tidak Transparan; 2). Buka Fitur Grabcar di Area Bandara; 3). Hapuskan Pungli Rp 2.000/trip atau Hilangkan Potongan 20%; 4). Tuntaskan Pemutakhiran Data/Open Suspen Driver Real Individu; 5). Transparansi Aturan Putus Mitra agar Lebih Fair; 6). Hapuskan Potongan Tambahan Dari Koperasi; 7). Pemerataan Order Untuk Semua Mitra.

Dari beberapa tuntutan di atas, maka muncul berbagai pertanyaan kritis, seperti apakah para pekerja transportasi online benar-benar dapat mengatur jam kerja mereka dengan merdeka? Apakah para pekerja transportasi online mendapatkan upah layak, jam kerja 8 jam/hari, jaminan kesehatan, jaminan hari tua? Sebenarnya kondisi struktural apa dan akar masalah apa yang melatarbelakangi protes para ‘mitra’ aplikator ini? Apa implikasinya?

Sampai saat ini, yang terjadi seolah-olah Pemerintah Indonesia terbius dengan perkembangan yang terjadi, lupa memikirkan nasib mitra kerja yang makin lama mengalami ekspolitasi. Skema kerja baru berbasis kemitraan ini menihilkan perlindungan kerja, seperti halnya buruh/karyawan yang medapatkan kepastian jam kerja, upah minimum, perjanjian kontrak kerja yang jelas, jaminan kecelakaan kerja, dll.

Sistem Skema yang Diskriminatif dan Tidak Transparan

Skema merujuk pada sistem aplikasi yang bekaitan dengan perjalanan pengantaran penumpang/trip dan insentif atau bonus. Bonus akan diperoleh setiap driver ketika mencapai jumlah trip tertentu. Biasanya, makin banyak jumlah trip yag dilakukan, maka makin besar pula bonusnya.

Problemnya, selama ini, baik Grab dan Go-Jek membuat skema bonus yang berbeda-beda antara satu driver dengan yang lain. Sehingga menimbulkan distribusi order yang tidak merata. Ada yang mendapatkan order selalu tinggi, ada pula yang sangat rendah padahal sering kali di tempat yang sama.

Pemutakhiran Data

Aplikasi banyak membuat aturan yang dalam praktiknya membebani driver online. Hal tersebut berimplikasi pada driver yang terkena pelanggaran bahkan putus mitra. Parahnya, keputusannya dilakukan secara sepihak dari Grab dan Go-Jek. Padahal fakta di lapangan memperlihatkan fakta yang miris, dikarenakan masih banyak driver yang mencicil mobil. 

Driver yang sudah putus mitra tidak memiliki pilihan banyak. Ada yang akhirnya terpaksa meminjam/membeli akun. Pemutahiran data merupakan jawaban, dengan kembali menampung mitra lama dengan perjanjian yang baru sebagai mitra Grab dan Go-Jek. Mengembalikan akun yang real dengan komitmen baru.

Pemutusan Mitra Sepihak

Konsep mitra kerja dari aplikasi daring termasuk Grab dan Go-Jek menambah masalah tersendiri, dikarenakan driver sebagai mitra tidak mendapatkan hak-hak sebagaimana buruh/karyawan. Hak seperti kepastiaan UMR, mekanisme pemecatan yang jelas, ganti kerugian dalam kecelakaan kerja sama sekali tidak dimiliki oleh para draiver online. 

Hal yang paling kentara dan dirasakan menjadi masalah mendesak driver online adalah adanya putus mitra sepihak dari Grab dan Go-Jek. Jangankan untuk mendapatkan pesangon, bahkan mendapatkan penjelasan yang rasional tentang alasan putus mitra sering kali tidak dilakukan. Selain itu, standarisasi tentang putus mitra juga tidak jelas, bersifat karet, tidak pernah terbuka dan trasparan.

Gamifikasi dalam Industri Trasportasi Online

Sehingga yang muncul dalam sistem industri transportasi online ini adalah fenomena gamifikasi. Ada dua jenis gamifikasi yang tepat digunakan untuk melihat fenomena kemitraan industri transportasi online dengan mitranya (pengemudi). 

Model gamifikasi ini sering digunakan untuk membuat para pekerja menjadi lebih aktif dengan menciptakan seperangkat aturan yang terdiri dari misi-misi, poin, dan ketercapaian tertentu, agar pekerja merasakan bahwa aturan perusahaan seperti misi dalam game yang harus diselesaikan secara sukacita seperti sedang bermain game (Dale, 2014).

Gamifikasi pada level pertama digunakan meningkatkan motivasi bekerja dari para driver ojek online ini. Hal ini menyebabkan banyak digunakannya model gamifikasi ini dalam ekonomi berbasis digital. 

Dalam kasus Go-Jek dan Grab, penggunaan sistem poin dan target harian merupakan bentuk dari gamifikasi (Nastiti 2017). Namun, bukan berarti bahwa “gamifikasi” ini tidak menimbulkan permasalahan.

Definisi “gamifikasi” yang kedua, mengikuti analisis dari Nastiti (2017), adalah “labour process as a game” (Burawoy 1979). Gamifikasi yang kedua ini merujuk pada proses di mana untuk menyesuaikan diri dengan peraturan mengikat dari perusahaan, maka buruh membuat seperangkat aturannya sendiri (biasanya berupa target pribadi) agar bisa memotivasi diri dan mengurangi stres yang dialaminya. 

Pembuatan target pribadi ini dapat menciptakan kepuasan sesaat yang dapat memacu buruh untuk bekerja lebih demi mencapai target berikutnya. Kepuasaan sesaat inilah yang disebut sebagai “reflective satisfaction” di mana kepuasan dicapai melalui refleksi pribadi dari buruh terhadap peraturan yang dikenakan kepadanya (Burawoy 1979). 

Dengan menjadikan segala peraturan yang ada dalam bentuk poin, misi, target, ataupun yang lainnya, maka kontrol ketat dari perusahaan terhadap pekerjanya menjadi semakin natural. Pola eksploitasi yang terjadi pun menjadi tidak terlihat (Nastiti, 2017). Dalam kasus Go-Jek dan Grab aturan-aturan seperti standar kualifikasi, target harian, dan penentuan tarif sebenarnya mengaburkan posisi mitra pengemudinya sebagai “kontraktor independen”.

Alih-alih independen, justru para mitra menjadi buruh dengan tidak adanya jaminan karena tidak diatur dalam Drivers Contract yang menjadi perangkat “permainan” antara Go-Jek dan Grab dengan mitranya. Selain itu, tidak jelasnya posisi perusahaan platform Go-Jek dan Grab ini, apakah sebagai perusahaan teknologi atau transportasi.

Serta digunakannya terma “mitra” alih-alih “buruh”, menyebabkan tidak adanya payung hukum yang melindungi para “kontraktor independen” ini. Dengan tidak adanya payung hukum ini juga menyebabkan kerugian di pihak konsumen karena tidak ada jaminan yang jelas siapa yang harus bertanggung jawab dengan kemungkinan kesalahan yang ada (Arthurs 2018; Tucker 2018).