75 tahun merdeka, Indonesia masih dihadapkan pada persoalan yang itu-itu saja. Salah satunya adalah persoalan intoleransi.

Jelang peringatan ulang tahun kemerdekaan, Sabtu petang 8 Agustus 2020, sekelompok massa intoleran membubarkan acara doa bersama Midodareni di Mertodranan, Pasar Kliwon, Solo. Para penyerang menduga ada kegiatan berbau Syiah yang dilaksanakan di tempat tersebut. Penyerangan tersebut menyebabkan tiga orang terluka.

Sudah terlalu sering berita seperti ini muncul, sehingga kita tidak begitu terkejut. Aksi intoleransi seakan-akan adalah sesuatu yang wajar. Kasus di Solo tersebut barangkali bukan juga yang terakhir.

Menurut pantauan Imparsial, setidaknya ada 31 kasus pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan atau intoleransi selama setahun, dari tahun 2018 sampai 2019.

Kasus-kasus intoleransi berbasis agama atau keyakinan tersebut antara lain meliputi pelarangan ritual, ceramah, atau pelaksanaan agama tertentu, pelarangan pendirian rumah ibadah, penolakan untuk bertetangga dengan orang yang tidak seagama.

Sebagian besar kasus intoleransi tersebut dilakukan oleh warga masyarakat. Namun demikian, pemerintah juga ikut berkontribusi di dalamnya, seperti kebijakan-kebijakan pemerintah daerah melalui perda-perda yang diskriminatif dan pencabutan IMB yang telah dikeluarkan sebelumnya untuk kasus pendirian rumah ibadah.

Selain intoleransi berbasis agama atau keyakinan, kadang kita temui pemberitaan di media tentang pembubaran pertemuan, diskusi, ataupun kegiatan lain yang terkait dengan komunisme atau LGBT.

Tulisan ini tidak hendak menghakimi apakah substansi materi ujaran, isi atau posisi keyakinan korban aksi intoleransi tersebut benar atau salah, namun lebih merujuk kepada fakta bahwa aksi intoleransi atau kekerasan yang dilakukan oleh sebagian warga masyarakat tersebut tidak bisa dibenarkan secara hukum.

Pertanyaannya adalah mengapa aksi intoleransi terjadi dan apa yang bisa dilakukan oleh warga masyarakat dan pemerintah agar bisa mencegah munculnya aksi toleransi di masa mendatang?

Saya menduga tingginya frekuensi aksi intoleransi merupakan ekspresi dari berkelindannya beberapa faktor sosial. Ada berbagai persoalan di sana, yang barangkali juga tidak disadari oleh para pelakunya, dan juga sebagian besar warga masyarakat.

Kalau dilihat dari sejarah, maraknya aksi intoleransi mulai menyeruak setelah runtuhnya rezim Orde Baru Suharto. Konflik horizontal berbasis SARA yang terekspresikan secara eksplisit sebagaimana yang terjadi pada era pasca Orde Baru relatif jarang terjadi di masa tersebut.

Yang dianggap ancaman terhadap masyarakat dan negara dalam kacamata Orde Baru bukanlah konflik horizontal antarwarga masyarakat, namun ancaman yang sifatnya vertikal, yaitu ancaman terhadap kekuasaan negara. Rezim saat itu menggambarkan bahwa yang menjadi ancaman adalah ekstrem kiri dan ekstrem kanan, di mana ekstrem kiri adalah komunis, sedang ekstrem kanan adalah fundamentalisme agama.

Runtuhnya Orde Baru yang diikuti perubahan tatanan politik yang membawa Indonesia memasuki alam demokrasi. Dwifungsi ABRI dicabut, demokrasi multipartai diterapkan, pemilu demokratis dilaksanakan.

Sebelumnya, karena kuatnya Orde Baru, segala konflik potensial antarkelompok warga masyarakat tidak muncul ke permukaan yang memberi ilusi kestabilan politik. Namun, begitu Orde Baru runtuh, apa yang sekian lama terpendam mengekspresikan dirinya secara brutal.

Berbarengan dengan runtuhnya Orde Baru, mulai muncul kebangkitan media sosial. Perkembangan teknologi informasi memungkinkan sebagian besar warga masyarakat mengakses informasi dan mengekspresikan diri mereka. Ekspresi kebebasan ini pada akhirnya menjadi tak terkendali.

Sayang sekali, kebebasan yang ada tidak dibarengi dengan kemampuan literasi yang memadai. Literasi di sini lebih dari sekadar kemampuan baca, tulis, dan menghitung. Literasi semestinya juga melibatkan kemampuan menyerap, menyaring informasi dan mengolahnya sehingga menjadi pengetahuan yang bermakna.

Dengan memiliki pengetahuan yang bermakna, orang bisa menimbang dan menyikapi situasi yang dihadapi secara rasional alih-alih mengandalkan emosi untuk merespons persoalan yang dihadapi.

Bisa dikatakan, literasi sebagian besar warga masyarakat masih rendah. Apa yang mereka terima lewat media sosial tidak pernah dipertanyakan keakuratan informasinya. Yang lebih parah lagi, mereka berkontribusi dalam membagikan informasi yang tidak benar.

Yang menyedihkan adalah perilaku ini tidak hanya terjadi pada mereka yang berpendidikan rendah, namun juga mereka yang mengenyam pendidikan tinggi. Bahkan, pernah ada pejabat pemerintah yang ikut membagikan informasi tidak benar lewat akun media sosialnya.

Aksi intoleransi dimulai dari informasi yang tidak benar yang disebarkan secara daring (online) dan luring (offline) dan dikoordinasikan oleh beberapa orang di dunia nyata.  

Karakter masyarakat Indonesia yang majemuk selalu rentan menjadi panggung pertikaian berbagai kelompok kepentingan. Di dalam masyarakat majemuk ditemukan berbagai perbedaan berbasis suku, ras, agama, dan kelas sosial.  

Basis perbedaan tersebut selalu menyimpan tegangan yang berpotensi memunculkan konflik sosial, yang bila tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan instabilitas sosial dan bahkan politik.

Yang sering mewujud dalam bentuk aksi intoleransi atau kekerasan adalah ekspresi berbasis agama, atau dengan istilah yang lebih umum sering disebut dengan istilah politik identitas. Satu kelompok identitas melakukan aksi intoleransi terhadap kelompok lain dianggap berbeda.

Namun kalau dilihat dengan lebih cermat lagi, ekspresi politik identitas tersebut tidak muncul dari ruang kosong. Ia tidak lahir semata-mata karena perbedaan keyakinan atau pandangan. Ia berkelindan dengan ketimpangan ekonomi yang niscaya lahir karena model pembangunan kapitalisme.

Kapitalisme menciptakan kemakmuran bagi segelintir orang, dan pada saat yang sama menyingkirkan serta menyengsarakan sebagian besar orang yang tidak punya kendali atas sarana produksi. Mereka sekadar mencari rezeki dengan menjual tenaga kerjanya kepada pemilik atau pengelola kapital. Di mana terjadi akumulasi kapital, di situ terjadi pemiskinan.

Kondisi seperti ini sangat mungkin dieksploitasi dan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menggoyang politik nasional demi meraih tujuan-tujuan politiknya.  

Sementara, para pelaku aksi intoleransi adalah mereka yang tidak tahu menahu tentang tujuan besarnya. Mereka hanya memercayai bahwa yang mereka lakukan adalah menjalankan tugas suci.

Kepiawaian para perancang gerakan sosial ini oleh Eric Hoffer dalam buku True Believer disebut dengan religiofikasi, yaitu kemampuan mengubah tujuan-tujuan praktis menjadi tujuan suci. Sering kali orang membuat keputusan dan bertindak apa pun bukan karena pertimbangan rasional, namun emosional.  

Aksi intoleransi yang sering terjadi di negeri ini adalah ancaman serius bagi masa depan bangsa. Untuk itu, masyarakat dan negara wajib mewaspadai dan mengambil langkah yang perlu untuk menangkalnya.

Di tingkat individu, tiap warga perlu selalu meningkatkan kemampuan literasi dalam arti yang luas, yaitu kemampuan untuk mencerna informasi sehingga bisa mengambil apa yang bermanfaat dan membuang apa yang tidak bermanfaat.

Di tingkat institusi dan organisasi yang berkecimpung di bidang pendidikan, mereka perlu meninjau kembali apa yang sudah dilakukannya selama ini. Aksi dan sikap intoleran yang ada saat ini tidak bisa lepas dari proses pendidikan yang sudah berjalan selama ini.

Selain itu, pemerintah sebagai pengelola kebijakan perlu meninjau kembali pilihan orientasi kebijakan pembangunan yang diambil. Kebijakan yang lebih berorientasi pada pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi perlu diubah menjadi kebijakan yang berorientasi pada pemerataan distribusi ekonomi dan pembangunan manusia.

Tentunya semuanya ini tidak mudah.