Korupsi telah menjadi hal yang tumbuh dan mengakar dalam masyarakat Indonesia. Tidak dapat dimungkiri bahwa kebiasaan dalam masyarakat yang masih mengenal dan menerapkan istilah “uang pelicin” untuk mempermudah setiap urusan akan jamak kita temukan dalam birokrasi pemerintahan.

Dalam hal ini, kita tidak bisa hanya menyalahkan aparatur negara yang menerima uang pelicin tersebut. Pihak yang memberikan uang tersebut pun juga mempunyai tanggung jawab moral untuk menanggung kesalahan tersebut

Akibat kebiasaan inilah yang akhirnya membuat kesadaran akan makna sesungguhnya dari korupsi tidak dapat dipahami secara utuh dan paripurna. Sehingga dinding pemisah antara korupsi dan bukan korupsi makin kabur. Bias yang terjadi mengakibatkan korupsi yang dilakukan dalam skala kecil seperti menyontek, hingga pada tindak pidana korupsi makin sering terjadi.

Tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara melawan hukum serta bertujuan untuk memperkaya diri sendiri. Koruptor bagaikan lintah serakah yang terus mengisap harta dan kekayaan bangsa ini, tanpa memperhatikan rakyat yang kian hari kian terdesak oleh kebutuhan ekonomi yang makin tidak berpihak kepada rakyat. 

Keseriusan pemerintah dalam pemberantasan korupsi harus ditunjukkan secara nyata dengan menegakkan dan menjalankan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Bukan hanya berkoar-koar dengan meneriakkan slogan “Anti Korupsi” yang akhirnya hanya menjadi pemanis bibir dari pemerintah.

Secara prinsip, remisi tidak masuk dalam kategori Hak Asasi Manusia (HAM). Karena HAM merupakan hak yang diberikan oleh tuhan yang maha esa sejak seorang manusia dilahirkan.

Sedangkan remisi merupakan hak yang diberikan oleh negara sebagai hadiah atau reward bagi terpidana yang telah menunjukan perubahan serta sikap yang lebih baik selama dibina di lembaga pemasyarakatan.

Perubahan tersebut dapat dilihat dari ada atau tidaknnya pelanggaran disiplin yang ia lakukan ataupun melihat dari keaktifan dia dalam melakukan rangkaian kegiatan yang diadakan oleh lembaga pemasyarakatan. 

Namun bagi seorang koruptor, tidak elok rasanya untuk memberikan remisi dengan alasan seperti yang di atas. Koruptor mengisap uang rakyat bukan hanya untuk menyambung kehidupan (corruption by need), namun melakukan aksinya karena jiwa dan psikologisnya yang telah ditutupi oleh keserakahan dan merasa tidak pernah cukup dengan apa yang telah ia dapatkan (corruption by greed).

Namun, sebagai sebuah tindak pidana yang memiliki dampak kepada semua lapisan masyarakat, seorang terpidana korupsi tidak memiliki hak untuk mendapatkan remisi. Karena seorang koruptor melakukan korupsi hanyalah untuk memperkaya dirinya sendiri tanpa memikirkan dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat.

Ketika kehidupan di negeri ini makin sulit dan makin menghimpit masyarakat, tidaklah pantas seorang koruptor yang telah mencuri uang yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat untuk mendapatkan remisi. 

Seharusnya pemerintah makin memperketat peraturan tentang pemberian remisi kepada terpidana korupsi agar dapat memberikan efek jera bagi si pelaku dan menjadi peringatan bagi orang lain agar tidak melakukan tindak pidana tersebut. Hal tersebut merupakan salah satu cara untuk mencapai keadilan sejati dan hakiki.

Walaupun dalam peraturan perundang-undangan telah dijelaskan bahwa setiap terpidana memiliki hak yang sama untuk mendapatkan remisi tanpa melihat tindak pidana yang dilakukannya. Tapi hukum ada bukanlah untuk hukum itu sendiri, namun hukum itu ada untuk manusia.

Pemerintah seyogianya menegakkan keadilan dengan berdasakan keadilan serta moralitas dari hukum itu sendiri. Bukan hanya bersembunyi di balik hukum positif dan mempermudah pemberian remisi kepada seorang terpidana korupsi dengan melemahkan persyaratan yang telah ada. Hal tersebut akan makin melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dalam upaya pemberantasan korupsi, pemerintah Republik Indonesia telah mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun pada dasarnya KPK bukanlah lembaga pertama yang didirikan oleh pemerintah untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, namun sejak masa orde baru telah dibentuk sebuah lembaga antikorupsi, namun lembaga-lembaga tersebut tenggelam seiring berjalannya waktu.

Hingga akhirnya tongkat estafet semangat pemberantasan korupsi sampai kepada KPK. Namun, dengan wacana untuk mempermudah pemberian remisi kepada terpidana korupsi, hanya akan membuat sia-sia upaya KPK dan lembaga penegak hukum lainnya. 

Karena ketika mereka telah membongkar suatu tindak pidana korupsi, hingga sang koruptor dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Tapi sang koruptor dapat dengan mudahnya mendapatkan remisi sehingga dapat melenggang indah meninggalkan hotel prodeo lebih cepat dari masa tahanan yang dijatuhi oleh pengadilan.

Remisi yang diberikan kepada seorang koruptor akan memadamkan secara perlahan bara api semangat pemberantasan korupsi Indonesia. Karena dengan adanya remisi, tidak akan memberikan efek jera kepada para koruptor. 

Korupsi merupakan penyakit jiwa, yang dikendalikan oleh nafsu keserakahan dari seorang manusia. Seperti yang pernah dikatakan oleh Mahatma Gandhi, “Dunia ini cukup untuk menghidupi seluruh manusia, tetapi tak akan cukup untuk satu orang yang serakah.