Artikel tulisan ini untuk merespons artikel tulisan dari Riondanda Dhamma Putra berjudul “Melawan Oligarki, Membela Pasar”. Ada beberapa catatan serius terkait tawaran Putra mengenai melawan oligarki dengan memercayakan mekanisme pasar.

Sebelumnya, kira-kira berikut genealogi tawaran Putra dalam tulisan tersebut. Sejak awal Putra menekankan analisis oligarki adalah kritik sistem ekonomi politik yang bercokol di Indonesia. Sehingga start point mendefinisikan oligarki sebagai sistem kekuasaan khas Aristoteles, kemudian Putra memberikan kerangka universal analisis dengan memberikan contoh kondisi politik di negara Cina dan Rusia sebagai format yang cocok menggmbarkan situasi kelas elitenya.

Di level analisis konteksnya, Putra secara bersamaan mengombinasi analisis problem dinasti politik aktual dengan rendahnya demokratisasi Indonesia, sehingga baginya oligarki adalah formasi kelas yang menguasai sistem ekonomi. 

Singkatnya, Putra memercayakan pada kelas menengah dan pembebasan pasar untuk menciptakan kompetisi pasar. Di sinilah tawaran Putra ahistoris dan utopis.

Pembacaan ulang tentang format ekonomi politik Indonesia sehingga menciptakan kekuatan relasi oligarki terdapat pada tulisan saya berjudul “Problem Historis Relasi Oligarki dalam BUMN Indonesia”. Singkatnya, momen oil boom 1975-an telah menciptakan konsolidasi oligarki militer, pengusaha--yang berelasi dengan keluarga Cendana--, birokrat, dan Keluarga Cendana di bawah koordinasi Soeharto. 

Agenda kapitalisme 1966 melalui penetrasi bantuan barat--seperti konsosrsium keuangan IGGI--, hingga dikeluarkannya UU Penanaman Modal Asing telah menunjukkan relasi oligarki adalah anak kandung dari agenda kapitalisme tersebut.

Tesis ini menjadi basis analisis utama Robison dalam Indonesia: The Rise of Capitalism (2008), Hadiz dalam Dinamika Kekuasaan: Ekonomi-Politik pasca Soehato (2005), hingga Winters berjudul Oligarki (2011). Agenda kapitalisme yang dimulai setelah Orde Baru mengambil alih kekuasaan dan melalukan agenda stabilitas moneter, menurunkan inflasi peninggalan rezim Soekarno, di bawah kebijakan Repelita I tahun 1969 yang dimotori koalisi begawan ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Hingga awal 1970-an, keadaan ekonomi yang mantap dengan ditandai pembangunan fisik di bawah strategi state capitalism mendorong bisnis BUMN sebagai penggerak ekonomi hingga momen peningkatan harga ekspor minyak dunia, bantuan pinjaman luar negeri, dan investasi modal asing membuat GDP Indonesia per 1973 naik 20 persen (booth, Anne 1981: 9). 

Secara spesifik, Robison & Hadiz melihat proses kapitalisme di bentang 1965 hingga akhir 1980-an atau tepatnya ketika penurunan momen oil boom telah melahirkan koalisi relasi oligarki di bawah state capitalism. Keadaan ini, Robison & Hadiz sebut sebagai Hijack capitalism agenda oleh relasi oligarki atau sering disebut politico business.

Bahkan lembaga Bretton Wood memberikan rekomendasi tentang problem Indonesia administration manage karena terbebani relasi-relasi privat yang dibangun di sekitaran pemerintah. Dapat dilihat Pertumbuhan Industrialisasi Hulu selama periode Oil Bombi juga dibarengi dengan pinjaman suatu konsorsium multinasional bernama Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI)[1]

Ada dua catatan penting IGGI dalam momen ekonomi Indonesia. Pertama, IGGI memberikan pinjaman dana talangan atas krisis yang terjadi di tubuh Pertamina di tahun 1976 setahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena kegagalan pembayaran kredit pinjaman jangka pendek Pertamina sebesar US$ 40 juta kepada The Republic National Bank of Dallas dan dipekirakan memuncak nominal utang hingga sebesar US$ 813 juta per 1976 hingga pada 1985 mencapai US$ 3,1 milyar. 

Pemerintah mengambil alih kegagalan pembayaran oleh Pertamina guna menyelamatkan perusahaan minyak tersebut dengan mengajukan pinjaman dengan syarat lunak dengan bunga ringan sebesar US$ 1,4 miliar. 

Kedua, pasca Oil Bomb, pemerintah Indonesia mengembangkan industri manufaktur non-migas dan menderegulasi kebijakan ekonomi yang menurut World Bank dalam rekomendasi bertajuk “Indonesia-Issues of Industrial Development and Trade Strategy”. Di mana di dalamnya memberikan rekomendasi atas situasi industrialisasi dalam negeri yang cenderung protectionist trade regime dan mengandung bias anti-ekspor yang berkonsekuensi pada pada pembangunan industri manufaktur dan daya saing yang tak efisien.

Sepanjang industrialisasi pasca bomb oil terjadi pertautan dalam struktur ekonomi Indonesia, yaitu kepentinan politico business dengan esensi utama kekuatan ekonomi Indonesia periode kala itu, uutang luar negeri – IGGI.

Relevankah tawaran Putra?

Setelah melacak problem historis pembentukan capitalism agenda hingga menciptakan corak state capitalism di masa orde baru. Telah memberikan realitas bahwa relasi oligarki terlahir dari kapitalisme agenda. Saya tidak sepakat apabila secara terburu-buru Putra menjadikan fenomena dinasti politik rezim elektoral kini merupakan bentuk oligarki. 

Pasca krisis Asia 1998 di mana Indonesia merupakan negara terdampak di Asia tenggara selain Thailand, format politik bergeser seiring dimulainya agenda desentralisasi di awal 2000-an, kekuatan-kekuatan politik yang semula tersentral di Jakarta dan koalisi seputaran Soeharto, terdistribusi di level lokal.

Di sinilah munculnya local strongman yang membangun kekuatan politik di daerah, sebagai contoh tawaran Leo Agustiono melihat dinasti politik Ratu Atut di Provinsi Banten telah lama ada sejak orde baru dan justru menguat justru di rezim elektoral pasca reformasi. 

Jika Putra menjadikan fenomena dinasti politik yang terbentuk ala keluarga Jokowi atau Amin Rais, bagi saya jika diterima Putra maupun pembaca secara umum sangat tidak relevan. Kekuatan oligarki hingga ini masing menguasai kekuatan ekonomi politik Indonesia seperti keluarga Lippo Group, Sinar mas Group, maupun beberapa oligark yang masing menguasai bisnis strategis seperti properti hingga energi. 

Ini penting, penciptaan kondisi kebebasan pasar dengan memercayakan pada kelas menengah bagi penulis tidak relevan dan sembrono. Mari kita tengok thesis Kusman dalam The Vortex of Power (2019), yang melihat bahwa kekuatan kelas menengah dan kelas intelektual telah terintegrasi dengan kekuatan oligarki daerah. 

Bahkan temuan saya, dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menunjukan konvergensi agenda kapitalisme melalui privatisasi lahan, bisnis oligarki melalui penciptaan real estate di kawasan TOD, hingga masyarakat terdampak yang berorientasi pada keuntungan (market society).

Dan betul, pengalaman Indonesia penguatan peran pasar melalui mekanisme kompetitif nyata-nyata telah menciptakan konvergensi alami khas kapitalisme itu mengupayakan daya tahannya dari krisis internalnya. 

[1] IGGI merupakan sebuah lembaga konsorsium lembaga-lembaga bantuan internasional (World Bank dan ADB) dan negara-negara donor seperti Belanda, Jepang, dan Amerika Serikat untuk memberikan bantuan yang terkoordinasi yang memadai  bagi Indonesia untuk menyelesaikam permasalahan stabilitas dan rehabilitasi ekonomi di pasca 1965-1970.