Dalam usia agak muda menjelang tua ini, beberapa kali saya mengikuti kegiatan berbasis kerelawanan. Isinya jelas anak-anak muda semua, plus beberapa orang tua yang peduli. Salah satu yang pernah saya ikuti adalah Kelas Inspirasi, yang sekarang menjelma menjadi banyak gerakan sejenis seperti Dexa Mengajar maupun Kemenkeu Mengajar.

Kegiatan turunan dari Indonesia Mengajar ini membawa kembali para profesional ke SD, berbagi tentang sesuatu yang mereka garap sehari-hari sambil berharap ada mimpi yang tercetus, ada inspirasi yang nyantol dari pengalaman sehari di dalam kelas. Harapannya tentu makin sedikit cita-cita mainstream semacam dokter, polisi, pilot, maupun pemain bola, dan pada saat bersamaan muncul cita-cita wartawan, oil engineer, apoteker, dan yang lainnya.

Kegiatan kerelawanan ini berisi banyak anak muda, dengan upaya tanpa pamrih. Rela cuti, rela meninggalkan job, rela pergi melintas kota, dan rela-rela lainnya. Mereka berkumpul, berdiskusi sampai malam, berdebat keras, semata-mata hendak memikirkan metode mengajar, properti yang hendak digunakan, maupun tindak lanjut pasca Kelas Inspirasi. Semuanya ada dalam dialog yang keras namun hangat, dilingkupi koridor kerelawanan. Sungguh, berada di sekitar orang-orang semacam itu, semangat positifnya sungguh terasa dan tertular.

Dalam agenda refleksi KI Bekasi #1, dedengkot Indonesia Mengajar menyebut bahwa dana yang beredar dalam sebuah gelaran KI itu jumlahnya miliaran rupiah. Uang yang keluar untuk ongkos tiket, biaya ngopi-ngopi sambil diskusi, biaya pesan ojek online, biaya membeli properti dan lain-lain. Saat saya ikut KI 2 malah ada kawan yang bertanya, "dibayar berapa?". Lucu sekali, menurut saya. Ada unsur kerelawanan dan ada unsur orang tidak percaya bahwa kerelawanan itu ada dan semuanya terkait dengan pertanyaan 'dibayar berapa'.

Kerelawanan berjalan sendiri, berdampingan dengan kasus korupsi yang menjerat Ketua Mahkamah Konstitusi hingga Ketua Dewan Perwakilan Daerah. Semangat positif berjalan paralel dengan korupsi yang juga terjadi dengan bahagia. Jika kita bicara bahwa jalur di Indonesia ini hanya ada dua, kita akan menemukan fakta bahwa jalur kerelawanan yang berisi semangat positif itu tidak akan tersenggol sedikitpun dengan pengelolaan negeri ini. Ya, karena negeri ini dikelola oleh pemerintah, oleh birokrasi.

Kita bicara uang rakyat--meskipun sebagiannya hutang--sejumlah dua ribu hingga tiga ribu triliun. Uang sejumlah itu digantungkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kepada Pemerintah, hingga kepada Pemerintah Daerah. Kita melihat bapak PNS golongan biasa dengan harta yang melimpah, kita bicara tentang DPR yang anggotanya ada saja yang tercokok KPK. Kita menggantungkan triliunan rupiah uang rakyat kepada mereka. Semangat positif kerelawanan tampak hilang lenyap berhadapan dengan tembok ini.

Sewaktu SMA, saya pernah menjadi juara harapan dalam lomba menulis dari sebuah partai politik melalui gerakan mudanya. Gerakan muda partai itu memang ada, tapi saya lihat sendiri bahwa mereka berasal dari kampus yang biasa saja, itupun lulusnya lama, dan dalam diskusi isi pemikirannya begitu-begitu saja. Belum lagi, kalau ada sedikit ide--dalam pengalaman saya--sedikit-sedikit akan menyentuh ke urusan ada duit atau tidak.

Begitu saya menyentuh kerelawanan, saya melihat lulusan UGM, ITB, maupun UI yang juga sudah S2 di Inggris, di Amerika Serikat, hingga di Jepang, dan mereka melaksanakan wujud nyata berkarya dalam bentuk mengajar, mengorganisasi gerakan, menggalang donasi. Uang tidak ada, namun dicari dengan aneka gerakan kreatif.

Sungguh saya nggak heran bahwa begitu banyak orang apatis dengan politik.

Masalahnya, mau sekeras apapun gerakan kerelawanan berjalan, outputnya akan terbatas pada aneka keterbatasan. Sementara di sisi lain, uang rakyat yang dikelola oleh pemerintah, dengan pembahasan bersama DPR, jumlahnya begitu banyak dan secara prinsip pemerintah jelas punya tanggung jawab kepada warganya.

Pada akhirnya kita akan paham bahwa untuk masuk mengelola segala sumber daya, mulai dari uang rakyat hingga komponen aparat, tidak ada jalur selain politik. Inilah garis kebijakan bangsa dan begitulah jadinya.

Bicara soal negara, saya jadi ingat kata-kata seorang Anies Baswedan yang dibawakan pada saat briefing Kelas Inspirasi. Beliau bilang bahwa negeri ini tidak maju bukan karena banyaknya orang jahat, namun karena orang baik memilih diam dan mendiamkan.

Meskipun banyak koruptor jalanan yang hobi nyolong lajur, nyolong jatah lampu merah, namun saya percaya bahwa jumlah orang baik di Indonesia itu jauh lebih banyak. Apalagi koruptor uang rakyat, saya yakin jumlahnya jauh lebih sedikit daripada rakyat Indonesia. PNS tajir nan melimpah mobil itu hanya 1 dari sekian banyak PNS yang nyicil rumahpun tiada mampu. Masalahnya tetap kepada mereka berbuat busuk, sementara yang baik tahu tapi diam.

Ada semangat positif yang saya temukan dalam kerelawanan, semangat yang berbeda sekali jika bertemu dengan njelimetnya birokrasi, apalagi ketika ngomong anggaran. Terbayang oleh saya kala para relawan muda nan tanpa pamrih itu akhirnya dapat menjadi penguasa uang rakyat.

Kala menjadi relawan, mereka menghabiskan waktu yang jika dikonversi akan bernilai sangat mahal secara finansial untuk berbagi ilmu, untuk berbuat sesuatu kepada lingkungan dan sesama. Kita melihat betapa inginnya anggota DPRD minta naik gaji meski output kerjanya belum kelihatan mentereng.

Relawan? Bukannya minta, mereka malah mengeluarkan gajinya, ilmunya, kemampuannya. Mereka adalah orang yang setia pada perkara kecil. Maka saya sangat yakin mereka akan kuat menanggung perkara nan lebih besar.
Saya sering membayangkan jika anggota DPR maupun menteri-menteri adalah orang-orang yang terlibat aktif di Akademi Berbagi, Nebengers, Sabang Merauke, Berbagi Nasi, Kelas Inspirasi, dan lain-lain. Dalam mimpi saya, DPR tidak berisi pemburu rente, maupun anak cucu pemburu rente, melainkan orang baik yang berpikiran maju, berhati mulia, bersemangat positif.

Sistem pada akhirnya membentuh bahwa jika ingin menyentuh ke inti, politiklah kuncinya. Ehm, sebenarnya ada dua. Satu lagi adalah menjadi PNS. Namun dalam gerakan kerelawanan pun sudah banyak PNS, meskipun level mereka baru antar surat, fotokopi, dan angkat galon sembari ide-ide liar tentang perbaikan menguap. Maka jelas bahwa jalur cepat adalah via politik.

Bos Kantor Staf Presiden, Teten Masduki pernah bilang bahwa ketika ICW berdiri, dia seperti kereta menghantam tembok. Mengubah dari luar itu mungkin, namun sangat sulit. Persis dengan gedung tinggi seperti Menara Saidah dengan kaca yang pecah di lantai 37.

Orang dari luar mungkin melihat dan terganggu, namun jika hendak mengganti, harus memanjat dahulu dengan susah payah. Sedangkan orang dari dalam butuh upaya yang lebih mudah karena dengan naik tangga atau lift, kaca pecah itu dapat dibenahi dengan tepat. Nyatanya, Teten Masduki masuk ke dalam sistem via politik, dan seharusnya beliau bekerja dengan benar. Sudah di dalam, lho.

Maka, saya bermimpi para relawan muda sedang menebas alang-alang, merintis jalannya sejak kini untuk lantas terjun ke politik dan terpilih jadi anggota DPR periode 2019-2024. Kalau begitu adanya, saya berani jamin nggak akan ada pemburu rente maupun orang yang bagi-bagi proyek dalam jajaran anggota DPR, apalagi jajaran pimpinan.

Saya berharap kepada para relawan muda, yakinlah bahwa kebaikan yang telah ditebarkan kala menjalankan kegiatan kerelawanan akan berlipat ganda dampaknya ketika ada di DPR, ada di pemerintahan. Menghadapi birokrasi rese yang menghambat upaya berbuat baik saja bisa dilakoni, masak berhadapan dengan kejamnya politk tidak?

Masalahnya adalah bahwa sekarang itu banyak yang jijik dengan politik. Citranya sudah sedemikian kotor hingga membuat jijik. Dan menjadi jijik membuat kita tidak mau mendekat. Padahal, jika hendak berbuat lebih besar, hanya politik pintu masuknya. Ah!

Mengharapkan relawan muda dalam generasi baru politik menjadi penting karena hari gini mengharapkan regenerasi politik tampak sedemikian sulit. Regenerasi memang ada, sebut saja bupati-bupati muda anak bupati petahana. Kualitasnya bisa diukur, setidaknya satu tertangkap memakai narkoba, satunya tertangkap tangan dalam kasus korupsi. Seperti ini mau diharap? Lagi pula ketua partai cuma satu, dan anak ketua partai juga nggak banyak. Regenerasi politik via partai politik sulit untuk ditunggu, kecuali mengandalkan partai baru sebagai alternatif.

Tulisan ini sepenuhnya harapan saya bagi relawan muda yang berjuang keras untuk memberikan tenaganya dalam tugas kerelawanan untuk mampu masuk ke dalam sistem yang mengelola dua hingga tiga ribu triliun uang rakyat karena tampaknya hanya kawan-kawan relawan muda yang bisa diandalkan. Mengharapkan mahasiswa mungkin bisa, namun tidak banyak. Mengharapkan anggota incumbent? Yang baik ya silakan. Mengharapkan Ceu Popong? Ah, kasihan, Ceu Popong sudah terlalu uzur pada 2019 nanti.

Hanya kepada para relawan, nasib Indonesia bisa dipercayakan. Karena relawan mudalah yang begitu tekun dalam setiap karya. Ganjaran yang pas adalah tanggung jawab yang lebih tinggi dan lebih membawa kebaikan kepada masyarakat yang luas. Semoga para relawan muda berkenan, dan ketika teman-teman relawan muda berkenan, saya berjanji akan berdoa dengan sesungguh-sungguhnya: semoga berhasil!

#LombaEsaiPolitik