Dewasa ini, media massa punya peran penting dalam memenuhi kebutuhan informasi manusia. Apalagi dengan keberadaan gawai yang makin canggih di tiap tangan kita, informasi dari media massa menjadi mudah didapat. Akhirnya, akses kita terhadap informasi semakin mudah dan cepat.

Media mejadi sarana berkomunikasi dan menjadi kebutuhan pokok manusia hari ini. Bahkan Benedict Anderson (1983) dalam Imagined Communities, mengatakan media massa punya peran penting dalam menyebarkan kesadaran kebangsaan secara luas. Di Indonesia sendiri, surat kabar nasional pertama, Medan Prijaji besutan Tirto Adhi Soerjo, punya andil dalam penyuluh rasa kebangsaan dengan mempromosikan Bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan pada 1907.

Secara historis, media massa sendiri diawali oleh era surat kabar. Surat kabar menjadi sebuah sarana komunikasi dan corong masyarakat pada saat itu untuk melawan penguasa, terutama di negara-negara terjajah. Surat kabar juga turut andil dalam menyebarkan rasa kebangsaan secara meluas. Media ini mulai berkembang pesat ketika mesin cetak telah ditemukan.

Kemudian era radio dan era televisi yang lebih pesat lagi, dan sekarang, era digital, dimana internet memainkan peran penting dalam kehidupan kita. Membuat kita dengan cepat mengetahui perkembangan perang di Timur Tengah sampai ulah aneh Trump di Gedung Putih.

Hakikat Media Massa

Media merupakan sarana untuk kerja jurnalistik yang dilakukan dalam sebuah lembaga pers itu sendiri. Dalam kerjanya, pers merdeka dalam memegang ideologi pers yakni memberikan informasi yang berimbang. Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Dalam kode etik jurnalistik, mengharuskan wartawan bersikap independen dan netral. Berita yang dihasilkan pun harus berimbang. Wartawan juga harus independen dalam menyampaikan berita. Artinya ia harus terbebas dari segala macam kepentingan politik dan ekonomi dalam beritanya.

Media punya fungsi untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat luas dan memegang prinsip tentang kebebasan, kesetaraan, keberagaman, kebenaran dan kualitas informasi, mempertimbangkan tatanan sosial dan solidaritas, serta akuntabilitas (McQuail, 1992). Oleh karenanya, media massa bukan merupakan corong dari kepentingan politik tertentu, seperti beberapa media massa yang ada di Indonesia akhir-akhir ini.

Menguji Netralitas Media

Sebelum reformasi, surat kabar dan radio sudah berkembang pesat. Namun, ini tak berlaku untuk televisi, sampai tahun 1989, stasiun televisi masih dimonopoli oeh TVRI sebagai stasiun televisi milik negara dan corong negara untuk mempromosikan kesuksesannya. Bahkan stasiun televisi kedua yakni RCTI, didirikan oleh Bambang Trihatmodjo, putera dari Presiden Soeharto. 

Akhirnya, tak ada netralitas televisi, yang pada saat itu menjadi sumber informasi utama masyarakat, dalam menyebarkan informasi kepada khalayak ramai. Surat kabar pun sama, bisa dibredel bila pemberitaannya menyudutkan pemerintah, seperti Koran Tempo, dan surat kabar lainnya. Akhirnya, pasca reformasi, pers mendapatkan kemerdekaannya.

Namun setelah dua dekade reformasi, relasi pers dengan politik berubah. Pers dan media massa selain berfungsi untuk memberikan informasi yang bermanfaat, ia juga dapat dimanfaatkan untuk misi politik. Akhirnya banyak politisi yang memiliki media sendiri. 

Misalkan saja RCTI, Stasiun televisi ternama ini dibeli oleh Hary Tanoesoedibjo, pendiri Perindo, pada saat krisis moneter lalu. Selain itu ada Surya Paloh (Nasdem) dan Aburizal Bakrie-ARB (Golkar). Masing-masing punya stasiun televisi sendiri, Surya dengan Metro TV-nya dan ARB dengan TV One-nya.

Relasi seperti ini menjadikan kegiatan jurnalistik dalam media-media tadi, tersandera dengan kepentingan politik masing-masing pemilik. Alhasil, Metro TV dan TV One, misalnya, yang terkenal dengan sajiannya tentang berita-berita terkini, cenderung menyajikan berita-berita yang tak berimbang. 

Selain kedua stasiun televisi tadi, ada juga perusahaan surat kabar yang dipunyai oleh politisi seperti Media Indonesia dan Koran Sindo, yang dimiliki oleh dua konglomerat media, Surya Paloh dan Hary Tanoe.

Dampaknya, berita-berita yang disajikan mungkin benar, namun framming-nya menjadi tidak komprehensif. Akhirnya publik hanya menangkap berita sepotong-sepotong dan mempengaruhi persepsi publik. KPI (2013) bahkan memberikan peringatan kepada RCTI, MNC TV, Global TV, ANTV, TV One dan Metro TV, (yang kesemuanya dimiliki oleh politisi) karena melakukan penyiaran politik dengan tidak proporsional. 

Bahkan, evaluasi tahunan KPI untuk Metro TV adalah agar mengedepankan independensi dan keberimbangan. Sebagai contoh, munculnya pidato Ketua Umum Partai Nasdem dalam pemberitaan, seperti yang diungkapkan oleh KPI (2019) dalam situsnya.

Netralitas Media, Wajibkah?

Secara hukum, kemerdekaan pers sudah dijamin di Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan bebas mendapatkan informasi. Dikonkretkan lagi lewat UU Pers. Namun, pers juga memiliki fungsi sebagai kontrol sosial, seperti pada Pasal 3 ayat (1) UU Pers, bahwa “Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial”. Jadi, media massa a la Orba, sudah tiak dikehendaki lagi.

Pekerja pers, juga harus mematuhi Kode Etik Jurnalistik. Seperti yang dikutip dari Tirto.id (2016), Pasal 1 Kode Etik, dikatakan “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk”. Berimbang disini adalah, semua pihak dapat kesempatan setara dan independen diartikan memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa  intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.

Pada Pasal 3, disebutkan “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah”.

Lebih teknis lagi, dalam Peraturan KPI No. 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran, Pasal 22 ayat (1), menentukan setiap lembaga penyiaran wajib menjunjung tinggi idealisme jurnalistik, beberpa diantaranya, sebagai kontrol sosial, melakukan koreksi, dan bersikap independen.

Pada ayat (2),  antara lain lembaga penyiaran wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik yakni akurat, berimbang, tidak menyesatkan, tidak mencampuradukkan fakta dan opini pribadi.

Lebih lanjut, pada Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran, Pasal 40, mengatakan bahwa program siaran harus berpegang pada prisip jurnalistik, beberapa diantaranya akurat, adil, berimbang, dan tidak berpihak. Selanjutnya pada Pasal 41 huruf b. menyatakan “dilarang melakukan perubahan atau penyimpangan terhadap fakta atau informasi yang dapat merugikan pihak yang terlibat”.

Selain norma-norma hukum diatas, etika dalam pemberitaan menjadi penting. Wajar saja, Kejahatan Nazi yang melakukan genosida terhadap Bangsa Yahudi juga diawali dari pemberitaan yang tendensius bahkan cenderung hoax. Menteri Propaganda Nazi, bahkan pernah berujar, “bila kebohongan diceritakan terus-menerus, maka akan jadi kebenaran bagi publik.

Di era post-truth ini, masyarakat menjadi terpecah, lantaran hanya ingin mendengarkan berita yang diinginkan, berita ini menjadi simbol keberpihakan media dalam segala aspek. Akhirnya, publik tak ingin mendengar klarifikasi dari pihak lawan dan ini berulang-ulang. Mungkin, era post-truth tak sengaja tercipta akibat keberpihakan media.